Ajudikasi Keadilan Ekologis, Hermeneutika Konstitusional dan Restorasi Lingkungan MKO, Bony Daniel (Hakim PN Serang) - Dandapala Contributor Senin, 20 Okt 2025, Lembaga peradilan kini berada di persimpangan krusial dalam sejarah peradaban, sebuah era yang ditandai oleh krisis ekologis sistemik yang mengancam fondasi kehidupan itu sendiri. Krisis ini bukanlah sekadar akumulasi dari sengketa lingkungan sektoral, melainkan sebuah tantangan eksistensial yang mempertanyakan relevansi dan daya tahan negara hukum (rechtsstaat) modern. Dalam menghadapi gelombang litigasi lingkungan, tugas yudisial melampaui aplikasi mekanistik norma-norma positif yang seringkali terfragmentasi. Ia menuntut sebuah pergulatan yurisprudensial yang mendalam mengenai interdependensi ontologis antara manusia, negara, dan alam. Bagi hakim yang diserahi tanggung jawab konstitusional ini, tugas tersebut menjelma menjadi sebuah officium nobile, yakni sebuah tugas mulia yang sarat dengan kompleksitas normatif, epistemolo...

Simpati Publik vs Kepastian Hukum, Tantangan Hakim dalam Menegakkan Keadilan MKO, Humas MA, Jakarta Senin,20 Oktober 2025, Keadilan tidak diukur dari siapa yang diuntungkan oleh perbuatan itu, tetapi dari sejauh mana perbuatan tersebut, sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beradab. Tidak ada ruang sidang yang benar-benar sunyi. Di balik setiap palu yang diketuk, ada suara nurani yang bergema di hati seorang hakim.  Dalam ruang sidang, hati seorang hakim sering kali diuji bukan hanya oleh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh getaran nurani yang muncul dari wajah manusia yang dihadapinya.  Ada kalanya seorang terdakwa berdiri di depan majelis hakim, jelas terbukti melanggar hukum, namun perilaku kooperatif, penyesalan yang tulus, serta dukungan masyarakat luas di sekitarnya menggambarkan sosok yang jauh dari citra penjahat dalam bayangan umum. Di titik inilah dilema keadilan kerap hadir. Di satu sisi, hukum menuntut ...

Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Sosial dan Urgensi Perma sebagai Instrumen Yudisial MKO, Jakarta, Humas MA , Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data pribadi anak. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru, khususnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas privasi.  Pemanfaatan teknologi berbasis internet yang menekankan pada pengumpulan serta penggunaan data dan informasi pribadi semakin meluas, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebenaran, keamanan, dan kepastian hukum dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara konstitusional, jaminan terhadap hak privasi telah diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang be...

Ketum FORSIMEMA-RI berharap bisa lebih Sinergi dengan WaKa MA Non Yudisial yang baru MKO, Jakarta,Minggu 14 September 2025, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, telah menyatakan harapannya untuk bisa menjalin sinergi yang lebih baik dengan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial yang baru. ​ ​Pada 10 September 2025, Hakim Agung Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial yang baru. ​Posisi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial memiliki peran strategis, terutama dalam mengelola aspek-aspek non-peradilan di MA, seperti kepegawaian, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. ​FORSIMEMA-RI sendiri adalah forum yang mewadahi awak media yang meliput Mahkamah Agung. Sejak dibentuk pada tahun 2022, forum ini berkomitmen untuk menjadi mitra strategis MA dalam menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif kepada publik, serta mengawal transparansi dan integritas lembaga perad...

Vexatious Litigation: Penyalahgunaan Hak Gugat dengan Prinsip Itikad Tidak Baik MKO, Murdian-Hakim PN Rangkasbitung - Dandapala Contributor Minggu, 14 Sep 2025, Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak perdata warga negaranya. Prinsip ini tidak hanya mencakup penghormatan dan pemenuhan hak, tetapi juga akses terhadap keadilan yang efektif dan efisien melalui sistem peradilan. Salah satu prinsip mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia adalah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini dimaksudkan agar proses penyelesaian sengketa tidak menjadi berbelit-belit, memakan waktu, atau membebani para pencari keadilan. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab. Salah satu modus yang kini menjadi sorotan adalah pengajuan gugatan dengan itikad tidak baik atau dikenal dengan istilah vexatious litigation. Praktik ini meruju...

Kepala BUA Pimpin Rapat Peningkatan Klinik Mahkamah Agung dari Pratama ke Utama MKO, Jakarta – BUA MA Jum'at,12 September 2025 : Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., memimpin rapat dalam rangka peningkatan status Klinik Mahkamah Agung dari Klinik Pratama menjadi Klinik Utama pada Jum’at 12 September 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Rapat ini dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sahwan, S.H., M.H., Kepala Biro Umum Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H., para pejabat eselon III, para dokter, perawat, bidan, dan apoteker di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Kepala BUA menegaskan bahwa kesehatan pegawai merupakan modal utama dalam mendukung kinerja lembaga. “Dengan kesehatan yang baik, semangat kerja akan meningkat, konsentrasi lebih terjaga, dan kinerja pun dapat dicapai secara prima,” ujarnya. Peningkatan status klinik ini bukan sekadar formalitas, tetapi bertujuan memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan ...

Irjen Kemendagri Monitor Langsung Pelaksanaan Siskamling di Surakarta MKO, Surakarta – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) S. M. Mahendra Jaya memantau langsung pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Solo Raya. Pada kesempatan ini, ia menyambangi dua Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di Kota Surakarta. Kunjungan pertama dilakukan di Pos Kamling Kampung Gendingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Mahendra didampingi Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono, serta Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Jebres Kompol Murtiyoko. Selanjutnya, ia meninjau Pos Kamling di Jalan Kali Sampang, Kelurahan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Mahendra mengapresiasi upaya warga setempat dalam menjaga lingkungannya tetap kondusif. “Luar biasa, melihat langsung semangat warga yang menjaga lingkungannya, ini menyadarkan kita bahwa keamanan dimulai dari rumah, lingkungan sekitar (RT/RW), dan situasi yang aman ini...

Memaknai Pengesahan Anak, Perlindungan Anak Luar Kawin MKO, Jakarta,Humas MA Jum'at,12/9/2025, Perkawinan diatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Budaya luar yang semakin mempengaruhi generasi muda Indonesia tidak jarang memberikan efek negatif seperti pergaulan bebas yang sudah dianggap tidak menjadi hal yang tabu lagi, tingkat kelahiran anak di luar perkawinan pun meningkat, pengesahan anak menjadi lembaga perlindungan bagi status anak yang lahir di luar perkawinan.  Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, pemaknaan tersebut diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktik...

  BSDK MA-LeIP Gelar Pelatihan Tindak Pidana Agama & Kepercayaan Berdasarkan Perspektif HAM MKO, Tim Dandapala Jumat, 12 Sep 2025, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA menggelar Pelatihan “Penafsiran Hukum Pasal Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kepercayaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia” pada Rabu (10/09/2025). Pelatihan ini merupakan implementasi kerjasama antara MA dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Indepedensi Peradilan (LeIP). Sekretaris BSDK MA Dr. Ach. Jufri, S.H.,M.H. dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada LeIP sehingga acara dapat terselenggara dengan dukungan anggaran penuh LeIP. Ia berharap kedepannya pelatihan seperti ini dapat menjangkau peserta dari seluruh aspek peradilan. “Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus menegakkan nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ucapnya. Ach. Jufri menambahkan para pesert...