Wujudkan Ketahanan Pangan, Polsek Serang Polresta Serkot Laksanakan Penanaman Jagung Serentak Kuartal ke III MKO Polsek Serang polres Serkot Banten - Guna mendukung program ketahanan pangan nasional Polsek Serang Polresta Serang Kota (Serkot) bersama Forkopimcam, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Tani (Poktan) yang ada di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Wilayah Hukum Polsek Serang melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal ke III di lokasi penanaman yang ada di Lingkungan Perumnas Ciracas, Kelurahan Serang dengan luas lahan 1,4 hektar pada Rabu, (09/07/2025). Kegiatan ini menjadi komitmen dan bagian dari program Polri Peduli Ketahanan Pangan nasional yang digalakkan secara konsisten serta mendukung ketahanan pangan lokal di masing masing wilayah. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria melalui Kapolsek Serang AKP Hery Wiyono menjelasakan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada melaksanakan kegiatan penanaman serentak tanaman jagung kuartal ke III.  "Program ini s...

Kemendagri Diminta Batalkan Calon Pejabat ASN Keluarga di Pemkab Tangerang! MKO Tangerang  Banten (08/07/2025) - Praktik pengelolaan jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menjadi perhatian publik. Sejumlah nama pejabat yang saat ini menduduki posisi strategis disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dalam satu unit kerja maupun dengan pejabat tinggi daerah, yang memicu kekhawatiran akan potensi nepotisme dan konflik kepentingan dalam proses mutasi dan promosi jabatan. Sejumlah nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi sorotan tajam masyarakat karena diduga memiliki hubungan kekeluargaan dalam satu unit kerja maupun langsung dengan pejabat tinggi daerah, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan ASN.  Salah satu nama yang disebut adalah Dadang Suhendar, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan, dan diketahui merupakan paman dari saudari ...

Demonstrasi Besar-besaran di Banten Kecam Kinerja Gubernur Andra-Dimyati MKO, Serang Banten - Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Menjadi Saksi Bisu Kemarahan Rakyat Banten, Rabu, 9 Juli 2025 Rabu, 9 Juli 2025, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipenuhi oleh gelombang massa yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa, Pelajar, dan Rakyat Banten (AMPERA Banten).  Mereka menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Gubernur Andra-Dimyati dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.  Demo ini diwarnai dengan tuntutan tegas yang meliputi berbagai sektor pemerintahan, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur, dan menjadi bukti nyata meluasnya keresahan publik terhadap kepemimpinan Provinsi Banten saat ini. Janji-Janji Kampanye yang Tak Terwujud Menjadi Inti Protes Aksi demonstrasi ini didasari atas kekecewaan mendalam terhadap berbagai janji kampanye yang tak kunjung terwujud.  AMPERA Banten menuding Gubernur Andr...

Lindungi Hak Sipil Keluarga, Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah MKO, Kementerian Agama RI Senin, 7 Juli 2025 - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan Peaceful Muharam 1447 Hijriah. Program yang diluncurkan pada Minggu (6/7/2025) di area Car Free Day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta ini bertujuan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara sah dan resmi. Usai jalan santai melalui Sakinah Fun Walk, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara simbolis meresmikan Gas Pencatatan Nikah dengan menekan tombol sirine. Hadir mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Abu Rokhmad, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Cecep Khairul Anwar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, serta tokoh publik Husein Ja’far Al Hadar atau yang akrab disapa Habib Ja’far. Menag Nasaruddin m...

Lantik Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Papua, Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Tangani Tantangan Pasca-Pemekaran MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa pelantikan ini merupakan momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, khususnya dalam merespons tantangan pasca-pemekaran daerah otonom baru (DOB). “Acara yang sederhana ini memiliki arti yang sangat besar untuk Provinsi Papua. Karena pergantian pejabat puncak pimpinan tertinggi pemerintahan,” ujar Mendagri. Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj. Gubernur Papua sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan selama satu tahun masa jabatannya. “Selama satu tahun Pak Ramses menja...

BMKG: Musim Kemarau Basah Diprediksi Hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi MKO, BMKG RI Jakarta, Selasa 8Juli 2025 - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan hujan akan terus turun di musim kemarau. Hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung, dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. “Melemahnya Monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau turut menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut,” kata Dwikorita dalam Konferensi Pers bertajuk ‘Perkembangan Cuaca dan Iklim’ secara daring, Senin (7/7). Selain itu, gelombang Kelvin aktif yang terpantau melintas di pesisir utara Jawa, disertai pelambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan memicu penumpukan massa uda...

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas MKO, Kementerian Desa RI Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ariza Patria menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/7/2025). Rapat ini mengagendakan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024. Juga bahas evaluasi pelaksanaan APBN hingga bulan Juli 2025 Dalam rapat itu, Mendes Yandri mengatakan, total anggaran Kemendes PDTT pada tahun 2024 sebesar Rp3.240.574.636.000, dengan realisasi sebesar 97,49 persen. Realisasi anggaran tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran pada 2023 yang mencapai 98,13 persen. Penurunan itu terjadi karena masih terdapat blokir anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Mendes Yandri menyampaikan realisasi anggaran Kemendes per Juli 2025 mencapai 34 persen. "Realisasi anggaran Kemendes PDT sampai dengan 3 Juli 2025 adalah se...

"Aliansi Peduli Lampung Soroti Pelayanan Publik di Dinas BMBK"* MKO Lampung - Konstruksi Provinsi Lampung mendapat sorotan tajam dari Aliansi Peduli Lampung karena dinilai tidak profesional dalam menangani surat-surat yang disampaikan. Berikut beberapa poin penting terkait masalah ini ¹ ²: - *Tuntutan Aliansi Peduli Lampung:* - Meningkatkan pelayanan publik dan transparansi dalam penggunaan anggaran. - Memperbaiki sistem pelayanan surat dan menyiapkan tanda penerimaan surat yang memadai. - *Kritik terhadap Penggunaan Anggaran:* - Penggunaan anggaran untuk pengadaan alat kantor dan HVS yang tinggi menjadi sorotan. - Pelayanan publik dinilai tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. - *Perubahan di Dinas BMBK:* - Empat pejabat kunci di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dimutasi pada Oktober 2024, termasuk Muhammad Abdillah Sjaheru, Tri Susilowati, Sukmawan Hendriyanto, dan Cik Marya. - Mutasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas ...

Menjadi Hakim di Tengah Krisis Kepercayaan MKO Humas MA, Jakarta Senin,07 Juli 2025 Krisis kepercayaan bisa menjadi momentum perbaikan. Asalkan seluruh elemen di lembaga peradilan bersatu menjaga marwah institusi, maka kepercayaan publik perlahan akan pulih. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan di Indonesia menghadapi sorotan tajam dari masyarakat. Kritik datang bertubi-tubi, mulai dari ketidakpercayaan terhadap integritas hakim hingga isu dugaan pelanggaran etika. Kondisi ini tentu menempatkan para hakim dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka adalah pengemban amanah keadilan; di sisi lain, mereka harus menjalankan tugas dalam situasi krisis kepercayaan publik. Krisis ini tak lepas dari sejumlah kasus yang mencuat ke publik dan melibatkan aktor-aktor di lingkungan pengadilan.  Namun, penting untuk dipahami bahwa satu atau dua kesalahan tidak dapat dijadikan tolok ukur atas keseluruhan institusi. Di tengah turbulensi ini, banyak hakim tetap teguh menjaga pro...

Dilema,Turbulensi Krisis kepercayaan publik terhadap Institusi Peradilan kita saat ini  MKO, Pengadilan RI Jakarta,Senin 07 Juli 2025 - Akhir-akhir ini banyak Pertanyaan juga statement tak sedap yang tertuju kepada lembaga peradilan kita saat ini dari Publik khususnya Publik pencari keadilan. Sering nya di Gaungkan " INTEGRITAS " melalui seremonial resmi oleh Pimpinan MA,Plt Bawas juga Dirjen Badilum dengan membuat Surat Edaran atau Regulasi nya,Lalu Apakah Pimpinan MA,Pak Dirjen Badilum serta Plt Kabawas mengetahui bahwa di Bagian Pelayanan sudah bekerja maksimal dan hasil memuaskan untuk Publik pencari keadilan. Seringkalilah Petinggi MA,Pak Dirjen Badilum dan Pak Plt Kabawas untuk melakukan Sidak serta Evaluasi langsung agar mengetahui hasilnya dari Kinerja Pelayanan selama ini. Pimpinan MA dan Peradilan di zaman A.I ini Butuh Figur yang cerdas dan mampu memberikan solusi dari setiap issue serta kritikan yang di tujukan kepada Institusi MA juga Pengadilan. Bukan malah seba...