PROGRAM DANA MAKAN DAN MINUM PEMKAB/PEMKOT SUKABUMI PERLU DI PERTANYAKAN
Di gulirkan nya program dana makan
dan minum ( MAMIN-Red )yang DI indikasikan menelan anggaran hingga mencapai ratusan juta
bahkan miliar rupiah oleh pemerintah
daerah kabupaten dan kota sukabumi hanya semata-mata hanya untuk menopang
berjalan nya roda pemerintahan saja. manakala pemerintah atau pejabat yang
bersangkutan menerima tamu yang datang dan mengadakan rapat-rapat di tempat
yang tersedia ataupun sewa tempat atau aula di hotel. Pertanyaan
nya,cukup atau berlebihan kah dana “ MAMIN “
hanya untuk sebatas menerima tamu atau rapat saja ? sehingga pemerintah mengharuskan
menggulirkan dana sebesar itu.ikutin hasil investigasi tim dilapangan dan
sempat mewawancari beberapa nara sumber yang sangat mencengangkan
Sukabumi,Media kota
Berdiri nya
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tidak
membuat para pejabat pengguna anggaran merasa
miris dan takut, ketika memang para pejabat tersebut bisa mengkelabui penegak hukum bak penyihir
sakti yang sering kita lihat di layar kaca, manakala para auditor-auditor di daerah ataupun auditor propinsi datang untuk
mmemeriksa para pejabat tersebut.karena data yang di sodorkan selalu dan
seolah-olah asli dan pastii,padahal data tesebut perlu pembuktian formal yang normative.
Wartawan Purna Polri mendapat bocoran yang pasti dari sumber yang akurat,yang
menyatakan data/Kwitansi itu buatan sendiri dan di buat oleh para bendahara
skpd masing-masing atau bekerja sama dengan toko.
Belum lama
ini sumber yang tidak mau di sebut kan
jati diri dari nya dari beberapa
kecamatan dan Uptd termasuk dinas serempak mengatakan hal sama. “ kalau pun ada
tamu yang datang dan ada rapat,tapi rapat nya tidak di luar,kita selalu menggunakan anggaran
yang ada,seperti mengumpulkan dari pelayanan, dari AJB dan yang lain nya.tapi
dana pengeluaran tersebut tetap pakai kwitansi,seolah-olah dana tersebut
memakai dana mamin.kwitansi nya asli tapi palsu,karna kita sering bekerja sama
dengan pihak toko dan rumah makan,untuk meng mark up anggaran.supaya ketika ada
pemiksaan data sudah tersedia dan dana mamin raib entah kemana,bapak juga
mungkin tahu lah.” Tutur nya
Lain hal
nya,R,Rizky novandi kusumah sekertaris DPP LSM Gerakan Hak Asasi Manusia atau
sering di sebut GERAHAM ketika di m
inta
komentar nya mengenai hal tersebut di
atas.Rizky novandy kusumah mengatan “
Pihak terkait dan penegak hukum harus cepat turun tangan,kalau memang hal ini terjadi.meraka para pejabat yang menggunakan daftar pengguna
anggran jangan se-enak udel memanipulasi data seperti kwitansi aspal,karna itu
uang rakyat,bukan uang nenek moyang nya.apa lagi kalau ada rapat-rapat di hotel,dari anggaran
rapat 4 atau 5 hari ke depan,dengan alasan dan dalih panita di padat kan,rapat
bisa selesai dengan 2 hari.tapi kwitansi tetap noramal,belum lagi para pengguna
anggran mendapatkan diskon dari pengelola hotel.ini jelas “ KORUPISI “ yang sudah turun temurun. Kita sebagai
masyarakat dan Lsm harus mendobrak paradigma itu dan menggiring nya ke hotel
Prodeo para pejabat tersebut supaya ada ffek jera dan yang paling penting
bupati ataupun walikota harus bertanggung jawab” kata risky di sekertariat nya
( ardhy )
Komentar
Posting Komentar