PERMAINAN KOTOR DI DINAS BINAMARGA KAB TANGERANG
Pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk fasilitas umum berupa pembangunan di bidang sektoral yaitu peningkatan dan perbaikan jalan di kabupaten Tangerang. Proyek-proyek yang nilainya sungguh sangat fantastis milyaran rupiah tersebut yang di kelola dinas pekerjaan umum yaitu dinas bina marga dan pengairan.Sungguh sangat memprihatinkan pembangunan proyek jalan yang di harapkan untuk menjadikan fasilitas umum kabupaten Tangerang hanya menjadi obyek bisnis oknum pemborong-pemborong nakal yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.Mereka hanya ingin mengeruk keuntungan belaka sehingga melalaikan suatu dampak dikemudian hari.
pas suatu hari tim dari media kota mengkomfirmasi dan menginvestigasi Suatu proyek, contoh; proyek bangunan peningkatan jalan yang di kerjakan di jalan.Kp pasar Rebo RT 01/01 sampai kampung sumur RT 01/05 Desa Wanakerta Sindang Jaya.menemukan hasil berupa kejanggalan dalam pembangunan yaitu ; ketebalan hanya tiga (3) sampai sepuluh (10) centimeter.yang tentunya jauh dari ketetapan.setelah kita konfirmasi kepada pekerja bahwa proyek ini dikerjakan oleh bapak Iwan.yang di bawah pengawasan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bapak Idrus Hikayat dengan nomor induk pegawai 197109022002121007 Kepala tata usaha UPTD wilayah II Dinas pekerjaan umum tepatnya dinas BinaMarga dan pengairan.Dan bagi yang bersangkutan harus mempertang jawabkan tentang proyek proyek yang di selewengkan.selaku kepala Dinas Bina marga dan pengairan bapak Drs.H.ILHAM CHAIR,MM Nip(1958031993031001).tidak tahu apakah pura pura tidak tahu dan tutup mata dengan kejadian tersebut.Padahal sebagai kepala dinas harus memberi contoh yang baik pada jajaranya baik itu dengan PPTK dan Pada pemborong nakal.dan harus siap di kritik oleh sosial kontrol LSM atau Wartawan maupun Masyarakat yang sifatnya membangun negeri ini. Bukan malah sembunyi dan kabur untuk menghindari konfirmasi yang seolah olah menutup nutupi permasalahan.dan kami memohon bagi penegak hukum,kejati,dan BPK (badan pengawas keuangan)untuk mengungkap permasalahaan korupsi volume bangunan tersebut.(alam/deni)
Komentar
Posting Komentar