82 DESA AKAN SEGERA GELAR PILKADES DI KABUPATEN PURWAKARTA

PURWAKARTA, MEDIA KOTA

 Untuk mempersiapkan Hajat Demokrasi di tingkat Desa, yaitu Pemilihan Kepala Desa serentak di 82 Desa se purwakarta, Pemkab Purwakarta melalui bagian Pemerintahan Desa (Bagian pemdes) Setda Purwakarta menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Penyelenggaraan Pilkades, Selasa (04/06) pagi di aula Janaka Setda Purwakarta.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta, Dandim 0619 Purwakarta, Kapolres Purwakarta, Ketua DPRD Purwakarta, serta Camat, Danramil dan Kapolsek se- Purwakarta. koordinasi ini lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan dan pengamanan saat digelarnya pilkades.

Menurut Bupati, H. Dedi Mulyadi, SH pada prinsipnya penyelenggaraan demokrasi ditingkat desa, sudah bukan barang baru, jauh sebelum adanya pemilihan Bupati, gubernur dan presiden secara langsung, ditingkat desa pemilihan kades nya telah lebih dulu. Ini mencerminkan kedewasaan warga di pedesaan dalam menghadapi pemilihan kepala desanya.

Namun begitu, Dedi berharap pihak penyelenggara, termasuk pengamanan baik TNI, Polri dapat mengantisipasi sedini mungkin potensi keributan pada penyelenggaraan Pilkades. Karena menurutnya, pilkades itu memiliki emosi cukup tinggi, selain karena calon-calonnya berdekatan secara teritorial, biasanya juga memiliki hubungan darah, antara satu calon dengan pendukungnya, termasuk konflik tokoh-tokoh lokal di desa tersebut.

Untuk itu, pihaknya menekankan pada penyelenggara termasuk panitia dan bamusdes agar sedemikian rupa menyiapkan segala sesuatunya dalam penyelenggaraan “jangan sampai ada celah kesalahan dari penyelenggara yang bisa menimbulkan gejolak” terang Bupati.

Terkecuali itu, pemkab pun telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kelancaran pilkades ini, termasuk dalam hal bantuan anggaran keuangan kepada desa untuk pelaksanaan pilkades dengan nilai 20 juta rupiah setiap desa. Nilai ini kemungkinan bertambah, karena bupati menginstruksikan pada bagian pemdes untuk koordinasi dengan KPU perihal jumlah pemilih ditiap2 desa, “sehingga nilai nya setiap desa berbeda tergantung  jumlah pemilih. Mungkin di anggaran perubahan mudah2n bisa ditambah. Kita tidak ingin membebani para calon kades”, jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0619 Purwakarta, Fauzi Kamil, meminta seluruh elemen, baik pemkab sebagai leading sector penyelenggaraan pilkades, termasuk anggota pengamanan TNI dan Polri bisa bekerja profesional dan bersinergis. “kita harus profesional dan netral”, tegasnya singkat.

Hal senada diungkapkan Kapolres Purwakarta, Slamet Hariyadi yang menekankan pengamanan pada daerah2 yang rawan konflik. Pihaknya bersinergi dengan Kodim untuk melakukan maping (pemetaan-red) daerah-daerah yang harus diprioritaskan pengamanannya. “termasuk kita akan meminta bantuan anggota brimob Polda Jabar jika diperlukan”, jelas Slamet.

Sementara ketua DPRD, menilai Pilkades di Purwakarta berbeda dengan beberapa kabupaten lain, termasuk kabupaten tetangga. Menurutnya, masyarakat purwakarta sudah lebih cerdas dalam memahami proses demokrasi ini sekalipun pilkades.(UA)