DPRD kab.Pandeglang Elergi Terhadap KPK? TERIAK CIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF KEPADA SEMUA PIHAK



Ke






Pandeglang,Mediakota online.com………….
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang H.Gunawan,SE,MSi, ketika akan dikomfirmasikan terkait rencana pemerintah Pusat yang ingin menciptakan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi bertempat diruangan kerjanya Sekwan, tapi oleh H.Gunawan,SE,MSi disambut dengan mengatakan menggerecoki saja. Padahal disaat itu H.Gunawan,SE,MSi sedang santai bersama beberapa wakil Ketua DPRD dan juga Sekwan sambil makan buah durian, yang setelah itu lalu mengatakan sudah jangan bicara-bicara masalah kasus dulu sambil menawankan buah durian kepada Ketua DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK) Bidang Investigasi Data Koruptor John Bayanta yang hendak komfirmasi.

Setelah itu H.Gunawan,SE,MSi selaku Ketua DPRD atau Wakil Rakyat yang terhormat secara diam-diam meninggalkan ruangan tersebut, mencerminkan H.Gunawan,SE,MSi enggan diwawancarai mungkin dikarenakan beberapa waktu yang lalu rumah tempat tinggalnya pernah digeledah oleh petugas dari KPK, terkait kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Wawan Chaeri Wardhana adik kandungnya Hj.Ratu Atut Khosiyah,SE, mantan Gubernur Banten yang terjerat hukum terkait Pemilukada di Kabupaten Lebak dan juga kasus Dinkes Provensi Banten.

Dimana dalam penggeledaan yang dilakukan oleh pihak KPK dari rumahnya H.Gunawan,SE,MSi terletak dikawasan perumahan Cigadung Kabupaten Pandeglang Banten, dikabarkan telah berhasil menyita dua unit mobil mewah yang diduga diperolehnya dari hasil pencucian uang dilakukan oleh Wawan Chaeri Wardhana adik kandungnya Hj.Ratu Atut Kosiyah,SE mantan Gubernur Banten.

Disamping itu H.Gunawan,SE,MSi dan istrinya juga dikabarkan pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait kasus Bansos, bersama Hj.Ratu Tatu saudara kandungnya Hj.Ratu Atut Kosiyah,SE mantan Gubernur Banten dan juga H.Juanda,SS Ketua Rerawan Banten Bersatu (RBB) tim Suksesnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Drs.H.Erwan Kurtubi,MM dengan Hj.Heryani,SE, dimana kasusnya juga hingga kini tidak ada kejelasannya alias raib bagaikan ditelan berlalunya waktu. Oleh karenanya H.Gunawan,SE,MSi selalu meminta kepada pihak-pihak yang menemuinya untuk komfirmasi, dengan meminta agar mereka mau menciptakan adanya situasi yang kondusif diwilayah kerjanya yaitu Kabupaten Pandeglang Banten.

Permintaan H.Gunawan,SE,MSi tersebut tanpa menjelaskan situasi yang kondusif dimaksudkan tersebut sesungguhnya untuk siapa. Apakah untuk dirinya atau seluruh warga masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jika dimaksudkan untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Pandeglang memang itu yang diharapkan dan sangat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh para suhada kita yang telah memerdekakan bangsa kita dengan mengorbankan tetesan darah bahkan nyawanya, dimana mereka berharap agar kelak dibumi persada tercinta ini dapat berdiri suatu bangsa yang sejahtera aman dan damai dapat terwujud.

Tapi sayangnya hingga diusia kemerdekaan bangsa kita terbilang sudah cukup tua yaitu menjelang 69 tahun, harapan tersebut belum juga dapat terwujud hingga mengundang timbulnya tanda tanya akan sia-siakah perjuangan para suhada kita???

Padahal bila melihat para penerus bangsa yang ada kini dan kebetulan dipercaya memimpin bangsa ini, seperti diantaranya H.Gunawan,SE,MSi yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD atau Wakil Rakyat yang terhormat diwilayah Kabupaten Pandeglang Banten, rasanya sangatlah mustahil bila apa yang diharapkan oleh para suhada kita pada kenyataannya hingga kini belum juga dapat terwujud.


Masalahnya dikarenakan musuh besarnya bangsa yaitu korupsi virusnya tercermin bagaikan dibiarkan oleh sementara oknum hingga bisa jadi berkembang biak dan merajalela, dimana kejahatannya telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga membuat rasa nasionalisme kebangsaan dibanyak kalangan jadi melorot dikalahkan oleh adanya kepentingan pribadi dan kelompok.

Sedangkan permintaan H.Gunawan,SE,MSi juga dilakukan oleh para penyelenggara jalannya roda pemerintahan yang ada di Pemkab Pandeglang Banten, mencerminkan bagaikan mereka juga lupa atau memang tidak mengetahui sesungguhnya situasi yang kondusif itu dapat tercipta atau terwujud jika masalah “kemiskinan dan ketidak-adilan” sudah dapat diatasi.

Ketua DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK) Bidang Investigasi Data Koruptor John Bayanta yang berkantor dikawasan MH.Thamrin Jakarta Pusat dalam keterangan pers-nya mengatakan, terkait masalah kemiskinan dan ketidak-adilan sesungguhnya merupakan kunci terciptanya situasi yang kondusif jika dapat diatasi, karena kemiskinan dan ketidak-adilan itu sesungguhnya merupakan akar dari lahir atau mencuatnya segala permasalahan. Seperti munculnya gerakan radikal bersenjata atau yang lebih dikenal dengan sebutan teroris, serta kejahatan-kejahatan lainnya hingga mengundang berkibarnya panji pengadilan rakyat dengan hukum rimbanya yaitu, bagi penjahat yang tertangkap oleh rakyat akan divonis dengan dibacok dan dibakar hidup-hidup, dampak rakyat sudah merasa tidak aman dan nyaman lagi tinggal dikampungnya sendiri karena kejahatan yang kian hari sudah kian semakin meningkat.
  
Oleh karenanya bila situasi yang kondusif masih mereka harapkan dapat tercipta selaku penerus bangsa yang kebetulan dipercaya untuk memimpin bangsa ini walaupun ditingkat Kabupaten, maka sebaiknya permasalahan kemiskinan dan ketidak-adilan tersebut terlebih dahulu dapat mereka atasi selaku para pemimpin bangsa khususnya diwilayah kerjanya dahulu. Jangan hanya bisanya teriak-teriak ciptakan situasi yang kondusif kepada pihak lainnya, sementara mereka sendiri lebih memperdulikan kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka bagaimana mungkin situasi yang kondusif seperti apa yang diharapkan itu bisa tercipta atau terwujud terkecuali  hanya didalam mimpi. Tegas John Bayanta.

Apalagi dengan semakin merajalelanya musuh besar bangsa dan Negara yaitu korupsi dan kejahatan narkoba, dimana kejahatannya telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga membuat rasa nasionalisme kebangsaan dibanyak kalangan jadi melorot dikalahkan oleh adanya kepentingan pribadi dan kelompok, hingga mengundang berkumandangnya jeritan lapar diperdengarkan oleh banyak kalangan yang datangnya dari berbagai belahan dunia, karena dampak dari adanya kepentingan pribadi dan kelompok hingga mengundang terciptanya ketidak-adilan.

Sedangkan lapar dimaksud terdiri dari lapar dikarenakan ekonominya masih dibawah garis kemiskinan, lapar dikarenakan miskin akhlak hingga menghalalkan segala cara sampai keberadaan hukum dan peradilan juga jadi sempat tercermin bagaikan telah dijadikan tempat ajang bisnis perkara, sehingga mengundang terjadinya ketidak-adilan. Kemudian lapar dikarenakan tidak kebagian kedudukan dan kekuasaan, juga lapar dikarenakan tidak kebagian paket pekerjaan”. Ucap John Bayanta.

Untuk itu John Bayanta melalui kesempatan ini meminta kepada pihak Badan Intelijen Negara (BIN) agar mau membasmi pihak-pihak yang selalu menciptakan adanya kemiskinan dan ketidak-adilan, karena kemiskinan dan ketidak-adilan adalah merupakan akar dari lahirnya segala permasalahan hingga membuat situasi bisa jadi tidak kondusif, hal tersebut dimintanya juga agar harapan dari para suhada kita yang telah dengan rela mengorbankan tetesan darah bahkan nyawanya, demi kemerdekaan yang kini kita rasakan dan nikamati, dimana mereka berharap agar kelah dibumi persada tercinta ini dapat berdiri suatu bangsa yang sejahtera aman dan damai dapat terwujud(Jhon B)

Komentar

Halaman

Bongkar" Pembangunan Tower Telekomunikasi Di Kecamatan Jiput Diduga Ijin Sepihak', Pengerjaan nya Tidak Sesuai SOP

Bareskrim Sita Miliaran Uang Hingga Aset Dari Kasus Net89

Kepada Presiden Prabowo: Kedaulatan Negara Makin Terancam, Kesenjangan dan Ketidakadilan Makin Menganga

Kades Gofur SH" Minta Masyarakat Kawal Program Hasil Musrenbang Desa Ganggaeng kecamatan Picung

Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat