DPRD kab.Pandeglang Elergi Terhadap KPK? TERIAK CIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF KEPADA SEMUA PIHAK
Ke
Pandeglang,Mediakota online.com………….
Ketua DPRD
Kabupaten Pandeglang H.Gunawan,SE,MSi, ketika akan dikomfirmasikan terkait
rencana pemerintah Pusat yang ingin menciptakan adanya pemerintahan yang bersih
dan berwibawa serta bebas dari korupsi bertempat diruangan kerjanya Sekwan, tapi
oleh H.Gunawan,SE,MSi disambut dengan mengatakan menggerecoki saja. Padahal
disaat itu H.Gunawan,SE,MSi sedang santai bersama beberapa wakil Ketua DPRD dan
juga Sekwan sambil makan buah durian, yang setelah itu lalu mengatakan sudah
jangan bicara-bicara masalah kasus dulu sambil menawankan buah durian kepada Ketua
DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK) Bidang Investigasi Data Koruptor John Bayanta
yang hendak komfirmasi.
Setelah itu
H.Gunawan,SE,MSi selaku Ketua DPRD atau Wakil Rakyat yang terhormat secara
diam-diam meninggalkan ruangan tersebut, mencerminkan H.Gunawan,SE,MSi enggan
diwawancarai mungkin dikarenakan beberapa waktu yang lalu rumah tempat tinggalnya pernah digeledah oleh petugas dari KPK,
terkait kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Wawan Chaeri Wardhana adik
kandungnya Hj.Ratu Atut Khosiyah,SE, mantan Gubernur Banten yang terjerat hukum
terkait Pemilukada di Kabupaten Lebak dan juga kasus Dinkes Provensi Banten.
Dimana dalam
penggeledaan yang dilakukan oleh pihak KPK dari rumahnya H.Gunawan,SE,MSi
terletak dikawasan perumahan Cigadung Kabupaten Pandeglang Banten, dikabarkan
telah berhasil menyita dua unit mobil mewah yang diduga diperolehnya dari hasil
pencucian uang dilakukan oleh Wawan Chaeri Wardhana adik kandungnya Hj.Ratu
Atut Kosiyah,SE mantan Gubernur Banten.
Disamping
itu H.Gunawan,SE,MSi dan istrinya juga dikabarkan pernah diperiksa oleh pihak
Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait kasus Bansos, bersama Hj.Ratu Tatu saudara
kandungnya Hj.Ratu Atut Kosiyah,SE mantan Gubernur Banten dan juga H.Juanda,SS
Ketua Rerawan Banten Bersatu (RBB) tim Suksesnya pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Pandeglang Drs.H.Erwan Kurtubi,MM dengan Hj.Heryani,SE, dimana
kasusnya juga hingga kini tidak ada kejelasannya alias raib bagaikan ditelan
berlalunya waktu. Oleh karenanya H.Gunawan,SE,MSi selalu meminta kepada
pihak-pihak yang menemuinya untuk komfirmasi, dengan meminta agar mereka
mau menciptakan adanya situasi yang kondusif diwilayah kerjanya yaitu
Kabupaten Pandeglang Banten.
Permintaan
H.Gunawan,SE,MSi tersebut tanpa menjelaskan situasi yang kondusif dimaksudkan
tersebut sesungguhnya untuk siapa. Apakah untuk dirinya atau seluruh warga
masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jika dimaksudkan untuk seluruh warga
masyarakat Kabupaten Pandeglang memang itu yang diharapkan dan sangat sejalan
dengan apa yang diinginkan oleh para suhada kita yang telah memerdekakan bangsa
kita dengan mengorbankan tetesan darah bahkan nyawanya, dimana mereka berharap
agar kelak
dibumi persada tercinta ini dapat berdiri suatu bangsa yang sejahtera aman dan
damai dapat terwujud.
Tapi
sayangnya hingga diusia kemerdekaan bangsa kita terbilang sudah cukup tua yaitu
menjelang 69 tahun, harapan tersebut belum juga dapat terwujud hingga
mengundang timbulnya tanda tanya akan sia-siakah perjuangan para suhada
kita???
Padahal bila
melihat para penerus bangsa yang ada kini dan kebetulan dipercaya memimpin
bangsa ini, seperti diantaranya H.Gunawan,SE,MSi yang kini menjabat sebagai
Ketua DPRD atau Wakil Rakyat yang terhormat diwilayah Kabupaten Pandeglang
Banten, rasanya sangatlah mustahil bila apa yang diharapkan oleh para suhada
kita pada kenyataannya hingga kini belum juga dapat terwujud.
Masalahnya dikarenakan
musuh besarnya bangsa yaitu korupsi virusnya tercermin bagaikan dibiarkan oleh
sementara oknum hingga bisa jadi berkembang biak dan merajalela, dimana
kejahatannya telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga
membuat rasa nasionalisme kebangsaan dibanyak kalangan jadi melorot dikalahkan
oleh adanya kepentingan pribadi dan kelompok.
Sedangkan permintaan
H.Gunawan,SE,MSi juga dilakukan oleh para penyelenggara jalannya roda
pemerintahan yang ada di Pemkab Pandeglang Banten, mencerminkan bagaikan mereka
juga lupa atau memang tidak mengetahui sesungguhnya situasi yang kondusif itu
dapat tercipta atau terwujud jika masalah “kemiskinan dan ketidak-adilan”
sudah dapat diatasi.
Ketua DPP
Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK) Bidang Investigasi Data Koruptor John
Bayanta yang berkantor dikawasan MH.Thamrin Jakarta Pusat dalam keterangan
pers-nya mengatakan, terkait masalah kemiskinan dan ketidak-adilan sesungguhnya
merupakan kunci terciptanya situasi yang kondusif jika dapat
diatasi, karena kemiskinan dan ketidak-adilan itu sesungguhnya merupakan akar
dari lahir atau mencuatnya segala permasalahan. Seperti munculnya gerakan
radikal bersenjata atau yang lebih dikenal dengan sebutan teroris, serta
kejahatan-kejahatan lainnya hingga mengundang berkibarnya panji pengadilan
rakyat dengan hukum rimbanya yaitu, bagi penjahat yang tertangkap oleh
rakyat akan divonis dengan dibacok dan dibakar hidup-hidup, dampak rakyat sudah
merasa tidak aman dan nyaman lagi tinggal dikampungnya sendiri karena kejahatan
yang kian hari sudah kian semakin meningkat.
Oleh
karenanya bila situasi yang kondusif masih mereka harapkan dapat tercipta
selaku penerus bangsa yang kebetulan dipercaya untuk memimpin bangsa ini
walaupun ditingkat Kabupaten, maka sebaiknya permasalahan kemiskinan dan ketidak-adilan
tersebut terlebih dahulu dapat mereka atasi selaku para pemimpin bangsa khususnya
diwilayah kerjanya dahulu. Jangan hanya bisanya teriak-teriak ciptakan situasi
yang kondusif kepada pihak lainnya, sementara mereka sendiri lebih
memperdulikan kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka bagaimana mungkin situasi
yang kondusif seperti apa yang diharapkan itu bisa tercipta atau terwujud
terkecuali hanya didalam mimpi.
Tegas John Bayanta.
Apalagi
dengan semakin merajalelanya musuh besar bangsa dan Negara yaitu korupsi dan
kejahatan narkoba, dimana kejahatannya telah merusak sendi-sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara hingga membuat rasa nasionalisme kebangsaan dibanyak
kalangan jadi melorot dikalahkan oleh adanya kepentingan pribadi
dan kelompok, hingga mengundang berkumandangnya jeritan lapar diperdengarkan
oleh banyak kalangan yang datangnya dari berbagai belahan dunia, karena dampak
dari adanya kepentingan pribadi dan kelompok hingga mengundang terciptanya ketidak-adilan.
Sedangkan
lapar dimaksud terdiri dari lapar dikarenakan ekonominya masih dibawah
garis kemiskinan, lapar dikarenakan miskin akhlak hingga menghalalkan
segala cara sampai keberadaan hukum dan peradilan juga jadi sempat tercermin
bagaikan telah dijadikan tempat ajang bisnis perkara, sehingga
mengundang terjadinya ketidak-adilan. Kemudian lapar
dikarenakan tidak kebagian kedudukan dan kekuasaan, juga lapar dikarenakan
tidak kebagian paket pekerjaan”. Ucap John Bayanta.
Komentar
Posting Komentar