Teken Nota Kesepahaman dengan Kementerian Imipas, Kapolri Harap Sinergisitas Makin Optimal MKO, Polri Jakarta - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meneken nota kesepahaman. Dengan adanya hal tersebut diharapkan sinergisitas kedua lembaga tersebut dalam berjalan semakin optimal.  Nota kesepahaman tersebut tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepolisian, Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). Penandatanganan tersebut dilaksanakan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto.  "Tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan visi kebijakan Bapak Presiden Prabowo," kata Sigit dalam sambutannya.  Sigit memaparkan bahwa, penandatangan nota kesepaha...

"Aliansi Peduli Lampung Soroti Pelayanan Publik di Dinas BMBK"* MKO Lampung - Konstruksi Provinsi Lampung mendapat sorotan tajam dari Aliansi Peduli Lampung karena dinilai tidak profesional dalam menangani surat-surat yang disampaikan. Berikut beberapa poin penting terkait masalah ini ¹ ²: - *Tuntutan Aliansi Peduli Lampung:* - Meningkatkan pelayanan publik dan transparansi dalam penggunaan anggaran. - Memperbaiki sistem pelayanan surat dan menyiapkan tanda penerimaan surat yang memadai. - *Kritik terhadap Penggunaan Anggaran:* - Penggunaan anggaran untuk pengadaan alat kantor dan HVS yang tinggi menjadi sorotan. - Pelayanan publik dinilai tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. - *Perubahan di Dinas BMBK:* - Empat pejabat kunci di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dimutasi pada Oktober 2024, termasuk Muhammad Abdillah Sjaheru, Tri Susilowati, Sukmawan Hendriyanto, dan Cik Marya. - Mutasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas ...

Prabowo Resmikan Groundbreaking Pabrik Baterai; Erick Thohir Tegaskan Komitmen BUMN untuk Hilirisasi Energi Hijau MKO, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, proyek strategis ini merupakan pengembangan industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir yang dikembangkan bersama antara Kementerian BUMN bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), serta konsorsium CATL, Brunp, dan Lygend (CBL). Turut hadir bersama dengan Menteri BUMN dalam groundbreaking tersebut di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) - Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian - Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman - Ba...

Dugaan Intimidasi Wartawan Terulang, Ketua Pokja Wartawan Banten Angkat Bicara MKO, Ciomas Serang Banten — Dugaan tindakan intimidasi terhadap wartawan kembali mencuat dan kali ini diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SDN 1 Ciomas. Oknum tersebut bersikap arogan dan memaksa wartawan menunjukkan legalitas saat hendak melakukan klarifikasi pemberitaan. Peristiwa ini bermula saat KD, selaku Ketua Pengawas Pendidikan Kecamatan Ciomas, menghubungi salah satu awak media dari MediaKota melalui telpon WhatsApp pada Kamis malam, 26 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam obrolanya, KD mengundang awak media untuk bertemu dan "Ngobrol" di Gedung PGRI Ciomas pada Jumat pagi, 27 Juni 2025 pukul 09.00 WIB. Undangan tersebut dipenuhi oleh tim media. Dalam pertemuan itu hadir sejumlah pihak, antara lain: AR selaku Kepala SDN 1 Ciomas, TR selaku Ketua Komite Sekolah, KD selaku Ketua Pengawas Pendidikan, HR selaku Ketua PGRI, AR selaku TKSK Kecamatan Ciomas, serta seorang wali murid ber...

  BPKN RI Dorong Evaluasi Total dan Inovasi Quota Haji MKO, Kementerian Agama RI Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem antrean ibadah haji nasional.  Hal itu terkait dengan lonjakan waktu tunggu yang semakin panjang di berbagai daerah, bahkan mencapai 30 hingga 40 tahun, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepastian hak konsumen dalam memperoleh layanan keberangkatan ibadah haji yang adil, transparan, dan terencana. Ketua BPKN RI, M. Mufti Mubarok menjelaskan bahwa sebagai konsumen dari layanan penyelenggaraan ibadah haji, para calon jamaah memiliki hak atas kepastian layanan, informasi yang memadai, dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, sistem antrean yang tidak efisien dan kurang adaptif terhadap dinamika kuota dan demografi dianggap merugikan konsumen secara struktural. Mufti ...

Menag Nasaruddin Uraikan Pentingnya Gunakan Bahasa Agama dalam Mengomunikasikan Kebijakan Pemerintah MKO, Kementerian Agama RI Sumedang – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menguraikan pentingnya menggunakan bahasa agama dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, melalui bahasa agama, pesan yang disampaikan kepala daerah akan mampu menyentuh nurani publik. "Bahasa masyarakat itu, mereka itu sehari-hari menggunakan bahasa agama. Sadar atau tidak sadar, kita juga menggunakan [bahasa] religius lainnya, bahasa agama itu. Jadi kalau Bapak-Ibu menggunakan bahasa agama, di mana pun juga berada, [yang kita ajak bicara] pasti mendongak," ujar Nasaruddin saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6/2025). Ia menambahkan, sebagai pemimpin, kepala daerah perlu mengombinasikan dua pendekatan baha...

Puncak Haji Usai, Menag Berterima Kasih ke Presiden, DPR, Pemerintah Saudi, hingga Petugas dan Jemaah MKO, Rabu, 11 Juni 2025 Makkah (Kemenag) --- Puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sudah selesai dan masuk tahap pemulangan jemaah haji Indonesia. Menag Nasaruddin Umar berterima kasih atas dukungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, serta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi. Fase puncak haji bermula dari pemberangkatan petugas Daerah Kerja Bandara sebagai Satuan Tugas Arafah pada 7 Zulhijjah 1446 H.  Mereka diberangkatkan lebih awal untuk menyambut kedatangan jemaah sehari setelahnya. Puncak haji diawali dengan Wukuf pada 9 Zulhijjah, lalu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan lontar jumrah, serta kembali ke hotel di Makkah pada 12 Zulhijjah bagi Nafar Awal dan 13 Zulhijjah bagi Nafar Tsani. “Saya bersyukur atas terlaksananya tahapan penyelenggaraan ibadah haji ini, mulai dari pemberangkatan, puncak haji di Armuzna, hingga pemulangan....

N.Sujana Akbar, Sekretaris Umum DPP. JAM-Banten Mengecam Keras Adanya Dugaan Oknum KRPH Dan Inisial AY Penebang Liar Perhutani MKO, Serang Banten -  N. Sujana Akbar, selaku' Sekretaris Umum DPP, JAM-Banten ( Dewan Pimpinan Pusat -  Jaringan Aspirasi Masyarakat Banten ) Mengecam Keras Adanya Diduga oknum KRPH dan inisial AY melakukan penebangan liar di kawasan Perhutani di Cikedung, Serang, Banten. Batas patok garis seperti Ular  Pihak AY mengklaim memiliki surat SPPT, namun belum bisa membuktikannya. Sementara itu, warga sekitar dan pihak KRPH Perhutani menyatakan bahwa lahan tersebut milik Perhutani dan akses jalan hanya untuk masyarakat pejalan kaki. Menurut N. Sujana Akbar Kasus ini terindikasi pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara dan denda.  Ini harus di tindak tegas, jangan jadi pembiaran oleh mereka yang berkepentingan sendiri, kok kawasan Cagar alam Perhutani bisa di teb...

Diduga Oknum KRPH Serta Inisial  AY Gasak  Pohon dan Persempit Lahan Kawasan Perhutani MKO, Cikedung Serang Banten - Pohon besar yang rindang di Kawasan Lahan Milik Perhutani diduga  digasak oleh oknum KRPH yang tidak bertanggung jawab, di kampung muluasari (jaruka) Desa Cikedung Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Banten, Kamis lalu, (04/06/2025). Pasalnya, lahan Cagar Alam milik perhutani  yang di Klem Inisial AY memiliki surat SPPT,  Ketika di konfirmasi melalui telpon, ia belum bisa membuktikan kepada Awak Media. Padahal pihak KRPH Perhutani di mulyasari (Jaruka) juga menjelaskan kepada awak media bahwa AY di akui mempunyai surat SPPT, tapi belum terlihat jelas seperti apa surat SPPT tersebut. Bukti Batang Pohon Bekas Tebangan Ukuran Besar Diameter + - 2 Meter Berdasarkan informasi yang dihimpun mediakotaonline, Warga sekitar yang  enggan disebutkan namanya mengatakan hal ini kepada awak media, sejak dulu memang Kawasan lahan tersebut milik perhutani. Kam...