GUBERNUR RAPAT KONSOLIDASI DPD RI BANTEN DAN STAKEHOLDERS

Serang Mediakota online.com

DISHUBKOINFO BANTEN

Dengan rapat konsolidasi aspirasi daerah Provinsi Banten antara Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan pemangku kepentingan (stakeholders), diharapkan dapat memetakan, menginventarisir kebutuhan prioritas daerah untuk pembangunan, dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi di daerah untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan DPD RI dalam proses penyusunan legislasi, penyusunan hasil pengawasan dan rekomendasi DPD RI kepada pemerintah pusat.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri kesehatan Nila F Moeloek, Perwakilan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Anggota DPD RI Dapil Banten, perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan BUMN, BUMD beserta stakeholders di Hotel Novotel Kota Tangerang,Selasa (29/09).

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki telah merancang berbagai program pembangunan sesuai skala prioritas dan aspirasi masyarakat diantaranya yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten saat ini sesuai dengan RPJMD tahun 2012-2017 yaitu melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Untuk pembangunan Banten tahun 2016 antara lain pembangunan waduk Karian, pembangunan infrastruktur Saketi-Malingping-Bayah, jalan tol Serang-Panimbang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. “Kami harapkan kepada DPD RI untuk mendorong berbagai rancangan dan regulasi baik yang bersifat pelaksanaan program maupun kebijakan-kebijakan lainnya termasuk usulan daerah otonomi baru di Provinsi Banten,” ujar Gubernur.

Ketua DPD RI Irman Gusman akan terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur Banten, diantaranya yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan pembangunan jalan tol Serang-Panimbang.

Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dengan dimasukannya pembanguan jalan tol kedalam rencana strategis pemerintah pusat tahun 2016-2018.

Pembangunan tol ini akan membuka pembangunan di Lebak dan Pandeglang, untuk itu kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Banten demi percepatan dan pemerataan pembanguan daerah. Selain itu, Provinsi Banten mempunyai peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat besar karena memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan aset pemerintahan daerah yang sangat mendukung.

Dengan rakor ini dapat di ketahui realisasi pelaksanaan program pembangunan yang di biayai APBN/APBN-P 2015 beserta kendalanya dan proyek-proyek besar yang perlu di programkan dalam rencana bertahap (multi-years) pada beberapa tahun mendatang termasuk RPJMD di tiap daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi.

Sementara itu Anggota DPD RI Dapil Banten Ahmad Subadri mengatakan rapat kerja (Raker) DPD RI Bersama dengan pemangku kepentingan daerah (stakeholder) merupakan implementasi dari pasal 249 dan pasal 258 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD, dimana untuk pelaksanaan
tugasnya anggota DPD RI dapat melakukan rapat dengan Pemda, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihanya.

Kami para senator DPD RI yang mewakili Provinsi Banten senantiasa berkomitmen untuk mengambil peran dan menjembatani kepentingan daerah yang akan disampailan kepada pemerintah pusat, untuk itu perlunya sinergitas dan kemitraan yang baik antara DPD RI dengan para pemangu kepentingan yang ada di Provinsi Banten.