Wamendagri Bima Arya: Masa Depan Jakarta Bergantung pada Integrasi Kawasan Aglomerasi MKO,Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan perkotaan di Jakarta pada masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola kawasan aglomerasi. Menurutnya, isu strategis seperti banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan lintas wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh kewenangan bersama yang jelas. "Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi," ujarnya dalam Acara Urban Talks Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Bima menjelaskan bahwa Jakarta saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia. Bahkan, dalam konteks aglomerasi—digabungkan dengan wilayah penyangga seperti Bogor,...

  Akselerasi Swasembada Pangan, Kementan Gelar Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 12 Provinsi MKO Jumat, 5 Juni 2026 M. Digi Subang – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten pada 12 provinsi di Indonesia, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan. Pelaksanaan tanam serentak dipusatkan di Kelompok Tani Bungur Tani, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gerakan ini mencakup empat komoditas strategis perkebunan, yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, serta peningkatan kesejahteraan pekebun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa m...

Laba Tertinggi dalam 10 Tahun, Pertamina Drilling Catat Kinerja Positif di 2025 MKO, Amalia R, Kabar BUMN Sabtu, 6 Juni 2026 ,PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) membukukan hasil kinerja yang menggembirakan sepanjang tahun 2025. Di tengah tantangan industri jasa pengeboran minyak dan gas bumi, perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih dan EBITDA sekaligus menjaga tata kelola perusahaan tetap berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi perusahaan dalam menopang kebutuhan sektor energi nasional. Dalam laporan perusahaan yang dipaparkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Jumat (5/6), Pertamina Drilling mencatat laba bersih sebesar USD 29,61 juta pada 2025. Angka ini meningkat sekitar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 23,89 juta sekaligus menjadi capaian laba tertinggi perusahaan selama satu dekade terakhir. Tak hanya laba bersih, EBITDA Pertamina Drilling juga mengalami peningkatan cukup...

  Coffee Morning Jaksa Peduli Anak, Kejari Padang Panjang Perkuat Sinergi dengan LKSA dan Dinas Sosial Setempat MKO, Padang Panjang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang menggelar kegiatan Coffee Morning bersama Dinas Sosial Kota Padang Panjang dan perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan se-Kota Padang Panjang, dalam rangka melindungi hak asasi anak khususnya anak terlantar serta mendukung perwujudan Kota Padang Panjang menuju kota layak Anak, pada Jumat (5/6/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Panjang, Bambang Irawan, S.H., M.H., serta dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Dr. Winarno, S.E., M.E., bersama kabid pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kepala UPTD perlindungan perempuan dan anak, plh. kepala bidang rehabilitasi sosial, fungsional penyuluh sosial, pengurus panti asuhan Amanah Bundo, pengurus panti as...

  Torehkan Prestasi, INISIATOR Apresiasi Kejati Sumsel Berantas Korupsi MKO, Jakarta – Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan belakangan ini sukses menyita perhatian masyarakat berkat sederet pencapaian positif yang diraih. Salah satu prestasi paling membanggakan adalah keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran penting Kepala Kejaksaan (Kajati) Sumsel, Ketut Sumedana yang sejak awal mempunyai komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Kinerja gemilang Kejati Sumsel itu bahkan mendapat apresiasi dari Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR). Dalam pernyataannya, Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail menilai kontribusi penting yang ditunjukkan Kejati Sumsel, salah satunya melalui tiga kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga pertengahan tahun 2026, merupakan bukti nyata komitmen seorang Ketut Sumedana. Yakub mencatat, sepanjang tahun 2026 Kejati S...

  Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Wamen Imipas, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi MKO, Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI_06-04.06.26 Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) di Kabinet Merah Putih.  Keputusan tersebut diambil setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/6). Mensesneg menegaskan, pemberhentian Silmy Karim menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. "Di dalam berbagai kesempatan Beliau (Presiden) berulang kali menyampaikan bahwa ...

  Menatap Babak Baru MBG MKO, Oleh: Yakub F. Ismail, Ujian penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana disertai dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpinan. Sejak awal, program ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, utamanya bagi anak-anak dan kelompok rentan.  Hal itu membuat program ini awalnya didesain tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.  Setelah mencuat berita adanya dugaan korupsi menyeret Dadan Hindayana, publik langsung dikejutkan sekaligus dibuat prihatin.  Tentu, kasus ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran negara, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini...

  Sidak Maraton ke 3 PN, Ketua PT Padang Tegaskan Disiplin & Integritas Aparatur MKO, PT Padang - Dandapala Contributor Sabtu, 06 Jun 2026 PADANG — Guna memastikan kualitas pelayanan publik dan penegakan disiplin aparatur peradilan berjalan optimal, Pengadilan Tinggi (PT) Padang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Pengadilan Negeri (PN) sekaligus pada Jumat, 5 Juni 2026. Tiga satuan kerja yang dikunjungi secara maraton tersebut adalah PN Solok, PN Koto Baru, dan PN Sawahlunto. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang beserta tim eksekutor pemantauan. Agenda ini difokuskan pada pemantauan tingkat kehadiran hakim dan pegawai, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kualitas nyata dari pelayanan publik di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masing-masing pengadilan. Dalam kunjungan dadakan tersebut, tim PT Padang langsung memeriksa absensi digital (SIKEP) maupun fisik guna memastikan tidak ada aparatur yang meninggalkan tugas tanpa keterangan sah. Selai...

Korupsi & Kepentingan Publik: Mengapa Hajat Hidup Orang Banyak Harus Dilindungi? MKO, Muhammad Rizqi Hengki-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Kep. Riau - Dandapala Contributor Sabtu, 06 Jun 2026  Korupsi dan Kepentingan Publik, Korupsi merupakan extraordinary crime yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menggerus pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (Muhammad Rizqi Hengki, 2026: 8). Dalam perspektif hukum pidana modern, dampak korupsi tidak berhenti pada hilangnya sejumlah anggaran, melainkan meluas menjadi ancaman terhadap kepentingan publik (public interest) dan hajat hidup orang banyak.  Ketika anggaran pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, atau bantuan sosial diselewengkan, yang sesungguhnya dirampas adalah hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang layak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan me...

M.Sodik SH MH di pengadilan negeri Pandeglang  Jaksa bacakan Dakwaan kedua Terdakwa Sidang Fitnah Pengeroyokan Penyiksaan Percobaan Pembunuhan Pengacara M Sodik SH MH PN Pandeglang, Bawa 8 Kades 1 Camat Serta Linmas Sekecamatan Sobang MKO, Pandeglang Banten - Sidang kasus Fitnah pengeroyokan Penyiksaan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang pengacara M Sodik SH .MH di Desa Bojen Kecamatan Sobang digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang Kamis 04 Juni 2026 jam 10.00 WIB di percepat dari jadwal yang di tetapkan. Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Ires Hanifan Kenutama SH Membaca Dakwaan terhadap dua terdakwa Kadnawi Bin ( Alm) Wargi dan Rasum Bin (Alm) Dirja dengan pasal 170 KUHP Jo psl 351 KUHP Jo pasal 55 Jo pasal 56. Alim Bagaskara DPO dalam pencarian pihak kepolisian Sedangkan salah satu Pelaku Alim Bagaskara melarikan diri / kabur masih dalam pencarian pihak kepolisian ( DPO ), padahal menurut informasi yang didapat pelaku diduga masih berkeliaran sekitaran Bojen, ungkap Pengacara M...

  Dasar Teologis Harta Bersama MKO Jakarta, Humas MA Jum'at,5 Juni 2026, QS An-Nisa ayat 32 menjadi landasan teologis harta bersama: kesejahteraan keluarga lahir dari kontribusi suami dan istri. Salah satu landasan teologis yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep harta bersama dalam hukum keluarga Islam adalah firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā’ [4]: 32 yang menyatakan bahwa, “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” Ayat ini pada mulanya berbicara mengenai penghargaan terhadap usaha dan capaian setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun apabila dikaji secara lebih mendalam, ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip penting yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan konsep keadilan ekonomi dalam keluarga, termasuk konsep harta bersama yang berkembang dalam hukum keluarga di Indonesia. Secara tekstual, ayat tersebut menegaskan pengakuan Islam terhadap eksistensi peremp...

  Perlindungan Bagian Ahli Waris Ghaib dalam Eksekusi Waris MKO Jakarta, Humas MA Jum'at,5 Juni 2026, Bagian waris milik ahli waris ghaib tetap harus diamankan saat eksekusi, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Jika berupa uang, bagian itu dititipkan di pengadilan agama melalui register penitipan, jika berupa harta benda, dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Baitul Mal khusus untuk Aceh. Eksekusi Waris Tidak Selalu Sederhana Perkara kewarisan tidak selalu selesai hanya dengan penetapan ahli waris dan bagian masing-masing. Dalam praktik, persoalan sering baru muncul pada tahap pelaksanaan putusan. Salah satu kendala ialah ketika ada ahli waris yang telah dinyatakan berhak memperoleh bagian warisan, tetapi keberadaannya tidak diketahui saat eksekusi dilaksanakan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang cukup praktis. Bagian ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya tentu tidak dapat begitu saja dialihkan atau dibagikan kepada ahli waris l...

  MA Umumkan Hukuman Disiplin periode Mei 2026 MKO Jakarta, Humas MA Jum'at,5 Juni 2026, MA menjatuhkan sanksi kepada 25 aparatur peradilan pada Mei 2026, menegaskan komitmen menjaga integritas lembaga.  Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmen ketatnya dalam menjaga integritas dan marwah lembaga peradilan. Dengan semangat zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik, Badan Pengawasan (Bawas) MA mengumumkan penjatuhan sanksi disiplin kepada para hakim dan aparatur peradilan untuk periode bulan Mei 2026 pada 3 Juni 2026.  Seluruh informasi dan data terkait penjatuhan sanksi ini dihimpun secara langsung dari laman resmi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Pengumuman bernomor 2788/BP/PENG.KP.8.2/VI/2026 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2026 tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan MA RI. Berdasarkan dokumen tersebut, tercatat sebanyak 25 orang aparatur peradilan di berbagai...

  Gelar Sosialisasi dan Bimtek RJ, Badilum Internalisasi Penggunaan BLC MKO, Rio Satriawan - Dandapala Contributor Jumat, 05 Jun 2026 Jakarta - Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penanganan dan administrasi Restorative Justice (RJ) pada Jum’at (5/6) di kantor Ditjen Badilum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 - By Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Sosialisasi dan Bimtek tersebut dilaksanakan secara internal untuk pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badilum. “Bimtek ini dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026 dengan menggunakan aplikasi Badilum Learning Center (BLC)”, terang Dirbinganis, Dr Hasanuddin dalam pemaparannya. Lebih lanjut Dr. Hasanuddin menyampaikan bimtek ini sekaligus merupakan upaya internalisasi penggunaan BLC di lingkungan peradilan umum. Seperti diketahui, Badilum telah membuat aplikasi BLC yang dapat dig...

  Apa Pertimbangan Hakim Menolak Praperadilan Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi? Simak Penjelasannya MKO Jakarta, Humas MA Jum'at,5 Juni 2026, PN Tanjung Karang menolak praperadilan Arinal Djunaidi dan menyatakan penetapan tersangka korupsi PI 10% sah Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terkait penetapannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES) senilai US$17.286.000 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu dolar AS). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, Agus Windana, S.H., pada Selasa (2/6). Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Arinal untuk seluruhnya dan menyatakan penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan penyidik sah menurut hukum. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan hakim hingga menol...

  Revitalisasi Dua SMP IT di Kecamatan Picung Disorot, Penggunaan Bata Ringan dan Dugaan Kelemahan Konstruksi Tuai Pertanyaan Publik ‎MKO, Kabupaten Pandeglang Banten – Pelaksanaan proyek revitalisasi dua Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan masyarakat dan pemerhati pembangunan. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan ketat guna memastikan kualitas bangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. ‎ ‎Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, proyek revitalisasi SMP IT As Salam yang berlokasi di Desa Ganggaeng memiliki nilai anggaran sekitar Rp2.499.203.000. Sementara itu, revitalisasi SMP IT Daarul Uzma yang berlokasi di Kampung Pasir Pendeuy, Desa Cililitan, menghabiskan anggaran sekitar Rp1.443.319.000. ‎ ‎Kedua proyek tersebut diketahui menggunakan material bata ringan atau hebel dalam pembangunan gedung. Penggunaan material tersebut memunculkan beragam tanggap...