Jaksa Agung Bekali Calon Jaksa PPPJ Angkatan 83: Jadilah Jaksa Yang Berintegritas, Adaptif dan Berhati Nurani MKO, Senin 8 Juni 2026, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan ceramah pembekalan secara langsung kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta. Dalam ceramahnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Diklat PPPJ bukan sekadar proses pendidikan biasa, melainkan sebuah gerbang pengabdian sekaligus momentum transformasi krusial bagi para Calon Jaksa. “Transformasi tersebut menyangkut tanggung jawab, kewenangan, dan perilaku, sehingga wajib diiringi dengan perubahan mental, pola pikir, serta pola kerja. Oleh karena itu, para peserta diminta memanfaatkan momentum digembleng di kawah candra dimuka ini sebagai modal awal untuk memikul amanah besar dari negara dan masyarakat,” ujar Jaksa Agung. Sebagai aparat penegak hukum, seorang Jaksa dituntu...

Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan MKO Jakarta - Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti. “Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor. Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau....

  Peremajaan Armada Kapal Pelni,harus mendapat kan perhatian khusus di Era Pemerintahan Prabowo Gibran MKO Jakarta, Senin 08 Juni 2026, Peremajaan armada kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memang sudah sepatutnya menjadi salah satu agenda prioritas dan mendapat perhatian khusus di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pungkas Syamsul Bahri Awak Media Pinisi.co.id  ​Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konektivitas laut bukan sekadar masalah transportasi, melainkan urat nadi perekonomian, pertahanan, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ​Berikut adalah beberapa alasan strategis mengapa peremajaan armada Pelni sangat krusial di era pemerintahan Prabowo Gibran saat ini: ​1. Faktor Usia Kapal dan Keselamatan Pelayaran ​Mayoritas kapal penumpang utama Pelni saat ini merupakan pengadaan dari dekade 1980-an dan 1990-an hasil kerja sama dengan galangan kapal Meyer Werft, Jerman. ​Banyak armada ...

P2N Verifikasi Di lapangan terhadap objek tanah yang akan di lepaskan haknya MKO, Anyar Cilegon Banten - Pada hari ini senin tanggal 08 juni 2026 Perkumpulan Pemerhati Pertanahan Nusantara ( P2N) di pimpin Ketum P2N Andik Susianto melakukan kegiatan atas dasar permohonan salah satu warga yang ada di Wilayah Kecamatan Anyar untuk Verifikasi lapangan objek tanah yang rencana akan di lepaskan haknya. Kegiatan tersebut memiliki fungsi antara lain : 1. mencocokan batas fisik dan luas : Memastikan batas fisik tanah di lapangan benar-benar sesuai dengan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang terlampir pada dokumen (sertifikat) untuk menghindari tumpang tindih. 2. Memastikan Keberadaan Objek: Memverifikasi bahwa bidang tanah tersebut benar-benar ada secara nyata (de facto) dan bukan fiktif. Proses pengukuran dan Verifikasi data 3. Verifikasi Status Penguasaan: Mengetahui siapa pihak yang saat ini menguasai atau menghuni lahan tersebut dan mengecek apakah ada pihak lain yang mengklaim kepemilika...

  Operasi Patuh 2026 Incar Pelat Nomor Tak Sesuai Aturan, Ini Risikonya MKO, DIVISI HUMAS POLRI Minggu,7Juni 2026 Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus berkomitmen untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Salah satu aspek penting dalam identifikasi kendaraan bermotor di jalan raya adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai pelat nomor. Penting bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memahami bahwa pelat nomor bukanlah aksesori kendaraan yang dapat dimodifikasi sesuka hati, melainkan dokumen identifikasi resmi negara. Berikut adalah panduan dan aturan hukum yang mengikat mengenai penggunaan dan larangan modifikasi TNKB di Indonesia. Aturan mengenai kewajiban penggunaan dan standar pelat nomor diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 20...

  TNI Tegaskan Pentingnya Keamanan Maritim dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir MKO, (Puspen TNI), Minggu ,07 Juni 2026,Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen TNI Bambang Trisnohadi mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan pentingnya Keamanan Maritim dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2026, yang diselenggarakan di Singapura, Sabtu (30/5/2026). Dalam forum tersebut, Kaster TNI menjadi pembicara pada sesi khusus bertajuk "Enhancing Littoral Security in Asia", yang membahas berbagai tantangan dan peluang kerja sama dalam memperkuat keamanan wilayah pesisir dan maritim di kawasan Asia. Lebih lanjut, Kaster TNI dalam momentum ini menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memandang laut tidak hanya sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai sumber kehidupan.    Kaster TNI juga menekankan, pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi be...

  Panglima TNI Dampingi Menhan RI Terima Kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar   MKO, (Puspen TNI), Minggu,07 Juni 2026, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan resmi Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Negara Qatar, Yang Mulia Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani beserta delegasi di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Menhan RI ke Qatar pada April 2025 dan momentum penting dalam memperkuat hubungan dan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Selanjutnya Menhan RI menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Qatar. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI turut menyambut hangat dan mengikuti pembahasan mengenai peluang kerja sama pertahanan dan menguatkan di...

Siaga Darurat Karhutla Jambi, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca MKO JAKARTA – Pantauan cuaca di sebagian besar wilayah Jambi mulai dasaian I akan mengalami penurunan curah hujan. Hal tersebut terjadi seiring masuknya musim kemarau. Kondisi ini mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 27 April 2026 hingga 31 November 2026. Dengan adanya potensi karhutla dan penetapan status tersebut, Gubernur Jambi meminta dukungan BNPB untuk OMC di wilayahnya. OMC mulai dilakukan pada 5 Juni 2026 sampai dengan 12 Juni 2026 nanti. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan maupun meminimalkan terjadinya karhutla.     Operasi BNPB di wilayah Jambi yang melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan TNI AU dipusatkan di Bandara Sultan Thaha Jambi. ...

Dulu Menjual Kelapa, Kini Membangun Industri MKO, Halmahera Utara - Transformasi kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bagaimana hilirisasi mampu mengubah komoditas sederhana menjadi penggerak ekonomi daerah. Jika sebelumnya petani hanya menjual kelapa mentah dengan harga Rp500 hingga Rp700 per butir, kini harga kelapa di tingkat petani meningkat menjadi Rp2.500 hingga Rp3.000 per butir seiring tumbuhnya industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pasar yang lebih luas. Perubahan tersebut menjadi salah satu fokus kunjungan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, ke PT Natural Indococonut Organik (NICO) di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (3/6) lalu.. “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita diminta melakukan industrialisasi dan hilirisasi. Dulu kawasan transmigrasi identik dengan produksi bahan mentah. Hari ini kita melihat langsung bag...

  Terbukti Korupsi Program KB, Benda hara di Aceh Divonis 6 Tahun Penjara MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor Senin, 08 Jun 2026 Banda Aceh - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Ainol Mardhiah. Sebab selaku Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG-PKB) Kabupaten Bireuen, ia terbukti nilep anggaran Rp 1,1 miliar lebih. “Menyatakan Terdakwa Ainol Mardhiah, S.KM Binti Abu Bakar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 60 (enam puluh) hari,” ucap majelis hakim sebagaimana dikutip dari SIPP PN Banda Aceh, Senin (8/6/2026). Putusan ...

  Terima Yayasan Widya Cahaya Nusantara, Wapres Dukung Pengembangan Museum Asmat dan Sekolah Lapang Sagu MKO, Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan yang berakar pada pelestarian budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Yayasan Widya Cahaya Nusantara di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (04/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, Yayasan Widya Cahaya Nusantara memaparkan sejumlah program yang tengah dijalankan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, di antaranya pengembangan Museum Asmat sebagai pusat pelestarian warisan budaya serta program Sekolah Lapang Sagu yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Bendahara Yayasan Widya Cahaya Nusantara, Evy Tjahyono, menyampaikan bahwa Wapres memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya Asmat, khususnya tradisi...

  Ketua PTA Jayapura: “Jabatan Adalah Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan” MKO Jakarta, Humas MA Senin,8 Juni 2026, Ketua PTA Jayapura melantik Hakim Tinggi, 5 Ketua PA, dan ambil sumpah 5 PNS (5/6). Ia menekankan amanah & integritas jabatan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura, Drs. H. Asrofi, S.H., M.H., melantik Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama serta mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan wilayah hukum PTA Jayapura pada Jumat (5/6/2026).  Dalam acara tersebut, Ketua PTA Jayapura melantik dua Hakim Tinggi PTA Jayapura, yaitu Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. Khabib Soleh, S.H., M.H. Selain itu, pada kesempatan yang sama, dilantik pula lima Ketua Pengadilan Agama, yakni Supriyanto, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA, Ahmat Muhtar, S.H.I. sebagai Ketua Pengadilan Agama Paniai Kelas II, Bahri Conoras, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai ...

  Penggunaan Data SIPP Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perdata MKO, Mohammad Kamil Ardiansyah-Hakim Pengadilan Negeri Praya - Dandapala Contributor Senin, 08 Jun 2026 , Perkembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan telah mendorong pemanfaatan berbagai sistem elektronik untuk mendukung administrasi dan pelayanan perkara. Salah satu sistem yang digunakan oleh badan peradilan di Indonesia adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana pengelolaan data perkara secara elektronik. Melalui SIPP, berbagai informasi mengenai perkara, para pihak, tahapan persidangan, hingga putusan pengadilan dapat diakses baik oleh aparatur peradilan maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan informasi dan transparansi peradilan. Di sisi lain, dalam hukum acara perdata berlaku prinsip bahwa hakim wajib memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat buk...

  PN Dataran Hunimoa Berikan Keadilan Sampai Pulau Terluar! MKO Jakarta, Humas MA Senin, 08 Juni 2026, PN Dataran Hunimoa gelar sidang luar gedung di wilayah terpencil Geser pada 4-5 Juni 2026 demi layani pencari keadilan di pulau terluar. Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa kembali memberikan pelayanan yang nyata bagi para pencari keadilan di pulau seram, Maluku. Bahkan Hakim dan aparatur PN Dataran Hunimoa hadir langsung ke wilayah terluar dan terpencil untuk melaksanakan sidang di luar pengadilan, yang masuk ke dalam wilayah hukumnya. Aktivitas tersebut sebagai upaya mendukung visi dan misi Mahkamah Agung serta didasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014. Kegiatan sidang luar pengadilan di pulau terluar dan terpencil, dilaksanakan Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 4-5 Juni 2026. Dalam persidangan di luar gedung tersebut dilaksanakan dua persidangan yakni perkara tindak pidana umum dengan nomor perkara 17/Pid.B/2026/ PN Dth dan 18/Pid.B/2026...

  Efek Penjeraan vs Efek Stigmatisasi: Meninjau Ulang Fungsi Rehabilitatif Penjara di Indonesia MKO Jakarta, Humas MA Senin, 08 Juni 2026, Fungsi rehabilitasi lapas di Indonesia kerap gagal akibat dilema efek jera dan stigmatisasi sosial yang memicu residivisme. Pendahuluan Transformasi paradigma dari sistem "kepenjaraan" yang berorientasi pada pembalasan (retribution) menuju sistem "pemasyarakatan" yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah menjadi cita-cita besar yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam tataran praktik, narasi pemidanaan seringkali terjebak dalam dilema dialektis antara dua kutub yang berseberangan: efektivitas efek penjeraan (deterrence effect) yang diharapkan oleh negara, dan dampak permanen dari efek stigmatisasi (stigmatization effect) yang...

  Ketegasan SEMA Nomor 3 Tahun 2018: Menutup Jalur Pintas Nikah Siri dan Pernikahan Anak MKO Jakarta, Humas MA Minggu,07 Juni 2026, Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat kembali bagaimana sebuah alasan hukum atau ’illat dirumuskan dalam hukum Islam. Praktik nikah siri di Indonesia saat ini tidak bisa lagi kita pandang secara sederhana, misalnya hanya sebagai urusan sah atau tidaknya sebuah pernikahan menurut agama. Lebih dari itu, masalah pernikahan di bawah tangan atau tidak tercatat ini sebenarnya mencerminkan persoalan sosial yang jauh lebih rumit. Ketidakpatuhan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan mereka ke negara merupakan tanda adanya masalah besar yang tersembunyi. Selama ini, orang-orang sering melihat praktik poligami liar (poligami tanpa izin pengadilan) dan pernikahan di bawah umur sebagai dua masalah yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya. Poligami siri biasanya hanya dianggap sebagai pelanggaran aturan administrasi semata, sedangkan pernikahan anak...

  NEGARA TIDAK BOLEH KALAH! GCMB Gelar Aksi Massa, Tuntut Penyegelan Total Peternakan Ilegal di Kec.Curug MKO SERANG BANTEN – Gerakan Curug Maju Bersama (GCMB) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, 11 Juni 2026. Aksi yang diperkirakan diikuti sedikitnya 500 orang dari unsur warga, pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat Curug ini menjadi puncak kemarahan publik atas masih beroperasinya sejumlah peternakan yang diduga melanggar aturan tata ruang dan selama bertahun-tahun menimbulkan keresahan masyarakat. Massa aksi direncanakan melakukan long march dari Lampu Merah Boru menuju Pusat Pemerintahan Kota Serang (Puspemkot). Mobil komando, spanduk tuntutan, sampel limbah peternakan, hingga keranda mayat akan dibawa sebagai simbol matinya kepastian hukum dan lemahnya keberpihakan negara terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kemarahan warga bukan tanpa dasar. Pemerintah Kota Serang sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Walikota S...