Melalui Sinergi Himbara, BP BUMN Dorong Peningkatan Akses Hunian Terjangkau dan Inklusif MKO, JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara, pada Rabu (13/05), guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. “Sin...

  Tuntutan JPU Terhadap Terdakwa Nadiem Makarim Perkara Korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek MKO, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan surat tuntutan terhadap Terdakwa Nadiem Makarim perkara dugaan tindak pidana korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Persidangan tersebut digelar pada Rabu, 13 Mei 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun amar tuntutannya yakni sebagai berikut: 1.Terdakwa NadiemMakarimdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahnmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancampidana dalamPasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 ...

  TimPenyidik Tetapkan Tersangka MJE Pemilik PT CBU Perkara Penyimpangan Pertambangan MKO, PT AKT di Kalimantan Tengah Rabu 13 Mei 2026, TimPenyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAMPIDSUS) menetapkan 1 (satu) orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap MJE selaku pemilik PT CBU dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalampengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2016 s.d. 2025. Adapun Tersangka MJE sebelumnya tidak memenuhi panggilan dari timpenyidik tanpa ada alasan yang sah. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah TimPenyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik dan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 80 orang saksi, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Kasus posisi dalamperkara ini yaitu: ●Tersangka MJE selaku pemilik PT CBU bersama-sama dengan T...

Perempuan di Garda Peradilan: MA Bawa Isu Kepemimpinan hingga AI ke Forum Dunia MKO, Melissa - Dandapala Contributor Jumat, 15 Mei 2026,, Adelaide, Australia - Mahkamah Agung (MA) RI melalui perwakilan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menghadiri kegiatan Women in Leadership Program dan International Association of Women Judges (IAWJ) Asia Pacific Regional Conference 2026, di Adelaide Marriott Hotel, Adelaide, Australia.  Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu (13/05/2026) sampai dengan Jumat (15/05/2026), dipimpin langsung oleh Ketua BPHPI, Nani Indrawati. “Bagi para hakim perempuan, forum tersebut menjadi forum yang penting untuk membahas penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan peradilan, pemanfaatan teknologi dalam pengadilan, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan”, ucap Nani saat ditemui di sela-sela kegiatan. Dalam konfrensi ini, Nani Indrawati hadir bersama sejumlah tokoh peradilan Internasional diantaranya Ms. Sa...

  PN Pacitan Menyapa (Eps-5): Permohonan dan Kepastian Hukum MKO, Jakarta, Humas MA Jum'at,15 Mei 2026, PN Pacitan edukasi warga lewat siaran radio mengenai layanan permohonan hukum sukarela demi kepastian administrasi kependudukan yang adil. Bagi sebagian masyarakat, pengadilan masih kerap dipersepsikan sebagai ruang yang identik dengan sengketa, ketegangan, hingga vonis pidana. Padahal tidak seluruh layanan pengadilan berangkat dari konflik antar pihak. Dalam banyak keadaan pengadilan juga hadir sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memberikan kepastian hukum yang adil, antara lain terkait persoalan administrasi dan identitas warga negara. Pesan itu mengemuka dalam program “PN Pacitan Menyapa” episode ke-5 yang disiarkan bersama Radio Suara Pacitan, Rabu (13/5/2026). Dalam dialog yang mengambil tema “Ketika Pengadilan Hadir Bukan Untuk Menghukum, Tetapi Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil” hadir sebagai narasumber hakim PN Pacitan yakni I Wayan Edi Kurniawan, S.H., M.H.,L...

  PENGADILAN NEGERI SINJAI SOSIALISASI LAYANAN DAN KEBIJAKAN DI  PN SINJAI MKO, Pengadilan negeri Sinjai menggelar kegiatan Sosialisasi layanan dan kebijakan di lingkungan pengadilan negeri Sinjai kelas II di ruang pola kantor bupati tanassang Rabu pagi Kegiatan tersebut di buka langsung bupati sinjai yang di wakili staf ahli Bupati bidang sosial dan SDM Andi mandasini saleh turut Hadir asisten pemerintahan dan kesra Andi Irwansyarani Yusuf, perwakilan Kejari sinjai, perwakilan polres, para kepala OPD, para camat, para kepala desa serta undangan lainnya Ketua Pengadilan negeri Sinjai Anthony Spilkan Mona mengatakan Pengadilan Negeri Sinjai berkomitmen dan berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan saya berharap kerja keras dan dedikasi  terus ditingkatkan demi terwujudnya sistem peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas. Sementara itu staf ahli Bupati bidang sosial dan SDM Andi mandasini saleh mengatakan bahwa kegiatan sosia...

  Menuju Indonesia Emas, PN Makassar Bangkitkan Semangat Mahasiswa di Universitas Hasanudin MKO, Rahmi Sahabbudin - Dandapala Contributor Rabu, 13 Mei 2026 , Makassar, Sulsel - Pengadilan Negeri Makassar berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peran Pengadilan dalam Pendidikan Hukum yang Berdampak Menuju Indonesia Emas” dan dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega hadir sebagai narasumber bersama Hakim Pengadilan Negeri Makassar Dr. Muhammad Adil Kasim serta Hakim Ad Hoc HAM Pengadilan Negeri Makassar Sofi Rahma Dewi. Kuliah umum tersebut membahas pentingnya sinergi antara lembaga peradilan dan institusi pendidikan hukum dalam membentuk generasi sarjana hukum yang berintegritas, profesional, serta memiliki perspektif k...

  KPK Datangi Pengadilan Agama Ambarawa, Ada Apa? MKO, Jakarta, Humas MA  Kamis,14 Mei 2026, KPK sambangi PA Ambarawa (12/5) bukan untuk OTT, melainkan edukasi gratifikasi guna perkuat budaya antikorupsi dan integritas aparatur. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Agama (PA) Ambarawa, Selasa (12/5/2026), sempat memantik rasa penasaran aparatur dan tamu undangan. Di tengah menguatnya perhatian publik terhadap isu korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat, kedatangan KPK menimbulkan satu pertanyaan: ada misi apa? Rupanya, kehadiran KPK kali ini bukan dalam rangka penindakan, melainkan penguatan budaya antikorupsi melalui edukasi Peningkatan Pemahaman Gratifikasi. KPK Apresiasi PA Ambarawa  Muhammad Isa Thoriq Amrullah selaku Penyuluh Antikorupsi Madya KPK, yang selama ini aktif mengedukasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kali ini hadir langsung menyapa aparatur PA Ambarawa. Dalam kesempatan itu, ia men...

  KUHAP 2025: Di Mana Keadilan Mulai Diuji? MKO,Jakarta, Humas MA Kamis,14 Mei 2026, Keadilan pidana tak hanya diuji di sidang, tapi sejak awal penyidikan. KUHAP 2025 pastikan prosedur adil demi lindungi martabat manusia. Banyak orang mengira keadilan baru diuji ketika hakim membacakan putusan di ruang sidang. Seolah-olah hukum pidana dimulai dari palu hakim, lalu berakhir ketika seseorang dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Pandangan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu sempit memahami makna keadilan. Dalam hukum acara pidana, keadilan sering diuji jauh sebelum perkara memasuki ruang persidangan. Ia mulai diuji sejak negara menerima atau mengabaikan laporan masyarakat, sejak seseorang dipanggil untuk diperiksa, sejak penyelidik mencari dugaan tindak pidana, dan sejak aparat pertama kali menyentuh kebebasan warga negara atas nama hukum (Orth, 2003; Williams, 2010). Pada titik-titik awal itu, negara memperlihatkan wajah sesungguhnya dari kekuasaan pidana. Kitab Undang-Undang...

  Bahas Pola Mutasi Kepaniteraan, BSDK MA Audiensi di PN Airmadidi Sulut MKO, Rio Satriawan - Dandapala Contributor, Rabu, 13 Mei 2026 ,Minahasa Utara, Sulut-Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung bersama para pejabat utama dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan di empat lingkungan peradilan menggadakan audiensi dan wawancara terkait pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan di gedung Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi, Jalan Trans Sulawesi nomor 108, Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada (12/5).  “Audiensi dilaksanakan untuk pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah urgensi rancangan perubahan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”, terang tim humas PN Airmadidi saat dikonfirmasi Dandapala. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Dirbinganis), Dr. Hasanuddin serta...

  Vonis Perkara Korupsi Chromebook Diwarnai Dissenting Opinion, Tegaskan Independensi Hakim MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,13 Mei 2026, Kehadiran dissenting opinion dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam menilai fakta persidangan, alat bukti, serta penerapan hukum berdasarkan keyakinannya masing-masing. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Ibrahim Arief alias Ibam dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Selasa (12/5). Putusan tersebut menarik perhatian karena diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari dua hakim anggota majelis. Dalam amar putusannya, mayoritas majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun se...

Wakil Ketua PTA Bandung Lantik 20 Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Barat MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,13 Mei 2026, PTA Bandung melantik Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Barat guna penyegaran kepemimpinan dan penguatan integritas layanan peradilan. Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, Rabu, 13 Mei 2026, telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bandung. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Bandung, Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.I. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penyegaran kepemimpinan dan penguatan komitmen pelayanan peradilan agama di wilayah Jawa Barat. Dalam amanatnya, Wakil Ketua PTA Bandung menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Beliau m...

  MA Tetapkan Lima Pejabat Baru Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,13 Mei 2026, lima pejabat ditetapkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menetapkan lima pejabat baru hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Penetapan tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor: 11/SEK/PENG.KP1.1.5/V/2026 tentang Hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengumuman ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Nomor: 5/SEK/KP.1.2.5/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme seleksi terbuka. Adapun lima pejabat yang ditetapkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Mahkamah Agung yaitu: 1. Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Inspektur Wilayah II Badan Peng...