Kejaksaan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 13 Januari 2025 hingga Kamis 16 Januari 2025

-

Kejaksaan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025,  bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 13 Januari 2025 hingga Kamis 16 Januari 2025


Mediakotaonline, Kejaksaan RI Jakarta -Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025 mengusung thema “ASTA CITA sebagai Penguatan Tranformasi Kejaksaan yang berKeadilan, Humanis, Akuntabel dan Moderen”.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2025 ini berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025.

Dalam Surat Keputusan Jaksa Agung ini, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH. M.Hum diberi amanah menjadi Ketua Umum Panitia Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025. 

Kemudian, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Dr. Mukri diberi amanah sebagai Ketua Penyelenggara Rakernas Kejagung Tahun 2025.

Pada Surat Keputusan Jaksa Agung ini, Herry Hermanus Horo, Direktur V pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung diberi amanah sebagai Ketua Tim Pengarah atau umum dikenal sebagai Ketua Organizing Commitee (OC).

Adapun sekretaris kepanitian Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025 ini diberi amanah kepada Yeni Puspita, SH. MH, Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Pidana Umum. 

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Tiyas Widiarto, SH. MH diberi kepercayaan dalam kepanitian sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah. 

Untuk Koordinator Seksi Keamanan dan Ketertiban, dipercayakan kepada nama Johny Manurung, SH. MH, Direktur C pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Sedangkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH diberi amanah sebagai Koordinator Seksi Hiburan Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025.

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Usai Polemik Iuran, Kini Legalitas Ketua Komite SDN Pasirkadu 4 Dipertanyakan

-
Gambar
  Usai Polemik Iuran, Kini Legalitas Ketua Komite SDN Pasirkadu 4 Dipertanyakan MKO PANDEGLANG – Polemik kegiatan pelepasan siswa dan kenaikan kelas di SDN Pasirkadu 4 kembali menjadi sorotan publik. Setelah muncul perdebatan terkait dugaan iuran yang dibebankan kepada wali murid, kini perhatian mengarah pada status Ketua Komite Sekolah yang diketahui dijabat oleh Kepala Desa Pasirkadu. Dalam salah satu pemberitaan media online, Kepala SDN Pasirkadu 4, Oop Muhamad Ropik, menegaskan bahwa pihak sekolah tidak terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelepasan siswa dan pentas seni selain menyediakan fasilitas tempat. "Kami dari pihak sekolah hanya memberi fasilitas tempat sebagai tuan rumah. Adapun dari awal rapat, persiapan hingga pelaksanaan pentas seni semuanya dari komite termasuk unsur panitia. Ini bukti nyata sinergi sekolah dan komite untuk anak-anak," ujar Oop Muhamad Ropik. Sementara itu, Junaedi selaku Ketua Komite Sekolah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan ...
Read more »

Sinergi Warga dan Sekolah, SDN Padaherang 2 Gelar Haflah Tasyakuran Sekaligus Pelepasan Siswa

-
Gambar
  Sinergi Warga dan Sekolah, SDN Padaherang 2 Gelar Haflah Tasyakuran Sekaligus Pelepasan Siswa MKO-Pandeglag-Banten]SDN Padaherang 2 Kecamatan Angsana,Kabupaten Pandeglang, Banten.Sekolah tersebut sukses menggelar acara Haflah Tasyakuran,Pelepasan Siswa Kelas VI, serta Kenaikan Kelas I hingga V. Acara yang berlangsung meriah ini merupakan buah dari kekompakan dan dukungan penuh dari warga masyarakat setempat.18/06/26 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah SDN Padaherang 2,para dewan guru, jajaran komite sekolah, serta seluruh wali murid yang antusias menyaksikan putra-putri mereka melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rangkaian acara dibuka seperti layaknya prosesi formal pada umumnya.Angin segar kedamaian mengawali pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan secara khusyuk, disusul dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin  Dalam kesempatan tersebut,Kepala Sekolah SDN Padaherang 2,Kamsa,S.Pd.,m...
Read more »

MELINDUNGI NAMA BAIK, H. JUNAEDI LAPORKAN PENYEBAR TUDUHAN PALSU KE KRIMSUS SIBER POLDA BANTEN

-
Gambar
  MELINDUNGI NAMA BAIK, H. JUNAEDI LAPORKAN PENYEBAR TUDUHAN PALSU KE KRIMSUS SIBER POLDA BANTEN  MKO, Munjul Pandeglang Banten – Menempuh jalur hukum sebagai langkah tegas melindungi kehormatan dan kredibilitasnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, H. Junaedi, S.Pd., M.Si., secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong ke Kepolisian Daerah Banten. Laporan tersebut disampaikan kepada unit Krimsus Bidang Siber pada hari Senin, 22 Juni 2026.   Peristiwa ini bermula dari beredarnya unggahan di media daring yang diketahui berasal dari akun bernama “Mamah Monce”. Dalam konten yang disebarkan secara terbuka tersebut, pengelola akun melontarkan tuduhan serius bahwa H. Junaedi telah melakukan perbuatan merampok. Unggahan tersebut tersebar luas dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Munjul serta daerah sekitarnya, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.   ...
Read more »

Diduga Pungut Rp90 Ribu per Siswa, Pelepasan dan Kenaikan Kelas SDN Kadubadak Disorot

-
Gambar
  Diduga Pungut Rp90 Ribu per Siswa, Pelepasan dan Kenaikan Kelas SDN Kadubadak Disorot MKO-Pandeglang Banten] Pelaksanaan acara pelepasan dan kenaikan kelas di SDN Kadubadak, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, diduga membebani wali murid dengan adanya pungutan yang disebut mencapai Rp90 ribu per siswa. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah wali murid mengaku diminta memberikan kontribusi untuk membiayai kegiatan yang digelar sekolah.17/06/26 Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan kenaikan kelas pada Senin (15/6/2026), para wali murid diundang oleh kepala sekolah dan dewan guru untuk menghadiri musyawarah di lingkungan sekolah. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut disampaikan kebutuhan anggaran kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas yang disebut mencapai sekitar Rp17 juta. Dengan jumlah siswa lebih dari 190 orang, setiap siswa disebut dikenakan biaya sekitar Rp90 ribu. “Kami diundang ke sekolah untuk membahas ...
Read more »