Komunikasi Humas Perlu Seirama Soal Kebijakan Pemerintah

Komunikasi Humas Perlu Seirama Soal Kebijakan Pemerintah

MKO, Kepresidenan RI Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, perlu adanya komunikasi yang seirama dalam menginformasikan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, tegasnya, kolaborasi tiap humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

Setiap lembaga pemerintahan, menurut Hasan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika ingin meluruskan kesalahpahaman masyarakat terkait kebijakan. 

“Kita harus punya tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Harus maju bersama dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama yang kerap disalahpahami masyarakat,” ujarnya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta, Selasa (26/2/2025).

Menurut Hasan, keselarasan komunikasi antar humas pemerintah merupakan bentuk pemenuhan hak publik atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Maka ketika ada suatu isu yang menimbulkan kesalahpahaman, katanya mencontohkan, seyogianya tidak hanya satu pihak dari pemerintah yang menjelaskan. 

Sebaliknya, tegas Hasan, seluruh unsur pemerintahan harus turut serta buka suara dan meluruskan kekeliruan. 

Wajib Memiliki Benang Merah yang Sama

Ada satu hal yang perlu dipastikan sebelum seluruh unsur pemerintahan buka suara terkait suatu isu. 

Hal itu adalah kesepahaman atas isu yang hendak direspons. Founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman menilai, dewasa ini publik justru melihat adanya kealpaan benang merah dalam komunikasi publik yang dijalankan pihak-pihak pemerintah. "Sehingga, banyak suara-suara yang berbeda. Ini hal yang kurang baik dalam komunikasi publik, khususnya di pemerintahan," jelasnya saat dihubungi HUMAS INDONESIA, Kamis (20/2/2025).

Apa yang diharapkan oleh Hasan Nasbi sebelumnya, disebut Dian sebagai peningkatan koordinasi komunikasi. 

Hal itu, katanya, dapat memastikan pengelolaan komunikasi berjalan seirama dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. 

"Komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang terjadi dalam pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan untuk penyampaian pesan, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai satu tujuan negara," pungkasnya. 

 Sumber : 

Humas Indonesia.id

Komentar

Halaman

KKN Kelompok 12 UNMA Banten Gelar Sosialisasi Anti-Bullying di SDN Sukamanah 1 dan 2

Akibat Jembatan Rusak Parah' Remaja Warga Karoya Terjun Bebas Bersama Sepeda Motornya"

Diduga Galian C Ilegal Yang Berada Di Link Milik H. R Tidak Kantongi Perijinan Resmi dan Menduga Gunakan Solar Ilegal Dalam Pekerjaannya

Jai Suryadi Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Adakan Reses Ke III Di Desa Sukanegara Carita

Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek