Presiden Prabowo Sambut PM Narendra Modi, Awali Kunjungan Kenegaraan yang Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia – India MKO, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut ketibaan Perdana Menteri India (PM) Narendra Modi di Tanah Air pada Senin, 6 Juli 2026 yang menandai eratnya hubungan kedua negara. Kedatangan PM Modi di Indonesia dalam rangka untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama tiga hari. Sebagai bentuk penghormatan, pesawat yang membawa PM India dikawal secara khusus oleh 3 pesawat tempur F-16 dan 2 pesawat tempur Sukhoi saat memasuki wilayah udara Indonesia. Pesawat yang membawa PM Modi mendarat sekitar pukul 17.20 WIB di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Penyambutan Presiden Prabowo secara langsung di bawah tangga pesawat menunjukkan penghormatan kenegaraan yang memperlihatkan kedekatan dan rasa hormat Indonesia kepada India. Di bawah tangga pesawat, kedua pemimpin saling berjabat tangan dan berbincang sambil saling melempar sen...

  Presiden Prabowo Terima Tony Blair di Kertanegara, Pererat Silaturahmi dan Bahas Perkembangan Strategis Global MKO, Presiden Prabowo Subianto menerima mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Senin malam, 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut berlangsung usai Presiden Prabowo menerima kunjungan dari Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong dan menjemput PM India Narendra Modi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. “Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan antara dua kawan lama ini menjadi momen penting untuk bernostalgia sekaligus bersilaturahmi,” tulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya. Selain untuk mempererat silaturahmi, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga dimanfaatkan kedua tokoh untuk saling bertukar pandangan. “Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga saling berbagi pandangan mengenai berbagai perkembangan strate...

  KY Terima Laporan dari Tim Kuasa Hukum Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim MKO, Jakarta, Senin 06 Juli 2026 (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 NAM dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Laporan tersebut disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/7/2026) kepada Pimpinan KY. Anggota KY dan Juru Bicara KY Anita Kadir menjelaskan, KY membuka pintu kepada para pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. KY siap untuk menindaklanjuti laporan yang diterima tersebut. KY juga telah mengawal perkara ini sejak awal melalui tugas pemantauan persidangan sebagai pencegahan pelanggaran KEPPH karena perkara ini menarik perhatian publik. "Sesuai tugas dan fungs...

  INISIATOR Soroti Polemik Partisipasi Didit Prabowo di ARTJOG MKO, Jakarta – Polemik soal keterlibatan Didit Hediprasetyo alias Didit Prabowo dalam penyelenggaraan ARTJOG sebagai sponsor acara melalui Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak. Salah satu yang ikut menyoroti perdebatan tersebut yakni Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail.  Dalam pandangannya, Yakub menilai argumentasi beberapa pihak yang mencoba mengaitkan kehadiran DHF dengan posisi Didit sebagai putra Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memang perlu disikapi secara bijak. "Menurut saya, kita perlu membedakan secara tegas antara dukungan dari sebuah yayasan dengan upaya untuk mengintervensi karya seni. Memang, cukup dipahami bahwa mereka yang menolak dengan tegas keterlibatan Yayasan tersebut mempunyai argumentasi tersendiri dalam menyikapi hal tersebut. Tapi bagi saya, menarik kesimpulan adanya ...

Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini MKO, Jakarta - Bagi sebagian masyarakat, mengurus urusan pertanahan sering kali menjadi pengalaman yang membingungkan. Pertanyaan soal biaya yang harus dibayar, komponen apa saja yang dikenakan, hingga cara penghitungannya, kerap muncul ketika seseorang hendak mengurus sertipikat tanah, balik nama, maupun layanan pertanahan lainnya. Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan bahwa seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. “Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN telah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad pada Senin (06/07/2026) Achmad meng...