Tinjau Progres Tol Prosiwangi, Wapres Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi MKO, Usai meninjau Tempat Pelelangan Ikan di Muncar, Banyuwangi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Tol Prosiwangi) ruas Gending–Besuki di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/07/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas Jatim sekaligus mendukung kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di kawasan timur provinsi tersebut. Bahkan, Jalan Tol Prosiwangi ini akan menjadi bagian penting dari konektivitas strategis Pulau Jawa, sekaligus melengkapi jaringan jalan tol dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama menuju Pulau Bali. Sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun konektivitas nasional yang kuat, efisien, dan merata, penyelesaian Tol Prosiwangi merupakan bagian penting dari u...

  Empat Kali Menjabat Kapolres, Kombes I Komang Budiartha Raih Leadership Awards 2026 MKO, Bali, – Dedikasi, integritas, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik kembali membuahkan apresiasi. Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kombes Pol. I Komang Budiartha, S.I.K., resmi menerima penghargaan Leadership Awards 2026 untuk kategori "The Best Inspiring and Valuable Leader 2026" dari Star Iconic Award. ​Penghargaan tersebut diserahkan pada Sabtu (10/07/2026) di Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kepemimpinan Kombes Pol. I Komang Budiartha yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan kepolisian secara profesional, humanis, dan adaptif. Kehadirannya memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan bandara internasional sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia. ​Penilaian penghargaan didasarkan pada sejumlah indikator, yakni integritas kepemimp...

  Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris MKO, Jakarta, Humas MA Sabtu,11 juli 2026, Harta warisan yang belum dibagi bukan milik bebas salah seorang ahli waris, melainkan masih terkait dengan hak bersama para ahli waris. Karena itu, penjualan sepihak oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan dan dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi senilai bagian ahli waris yang dirugikan, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Harta Warisan Bukan Milik Sepihak Harta warisan kerap menjadi sengketa bukan hanya karena nilainya, tetapi karena cara ahli waris memperlakukannya. Ada yang merasa paling berhak karena tinggal bersama pewaris, merawat orang tua, memegang sertifikat, atau menguasai objek warisan sejak lama. Padahal, penguasaan fisik maupun penguasaan dokumen tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pemilik tunggal. Dalam hukum Islam, harta peninggalan dikenal sebagai tirkah, yaitu harta dan hak kebendaan yang dit...

  Wujud Nyata Kepedulian Pendidikan, Dharmayukti Karini Cabang Bitung Salurkan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) MKO, Jakarta, Humas MA Sabtu,11 Juli 2026, Melalui momentum penyerahan BDBS ini, diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para siswa dan mahasiswa penerima beasiswa agar mereka kian termotivasi dalam menuntut ilmu. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masa depan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Menyadari pentingnya hal tersebut, Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Bitung kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosialnya melalui aksi nyata. Bertempat di Aula Kantor Pengadilan Agama Bitung, organisasi kemasyarakatan yang menghimpun para istri hakim, istri pegawai, serta karyawati di lingkungan peradilan ini sukses menyelenggarakan kegiatan penyerahan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS), pada Jum’at (10/7). Kegiatan yang mengusung tema kepedulian terhadap pendidikan anak ini merupakan salah satu program kerja tahunan yan...

Dua Perkara Aanmaning Berhasil Diselesaikan Tanpa Eksekusi Paksa di PA Jakarta Pusat MKO, JAKARTA – Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan perkara eksekusi dengan memberikan ruang musyawarah kepada para pihak sebelum pelaksanaan tindakan eksekusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian sengketa yang efektif, humanis, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., pada 7 Juli 2026 memimpin langsung koordinasi penanganan tujuh perkara eksekusi, yakni Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 3/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 5/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 6/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 7/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 9/Pdt.Eks/2023/PA.JP, dan 3/Pdt.Eks/2024/PA.JP. Dalam setiap perkara, pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah guna mencari solusi bersama sebelum pelaksanaan eksekusi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa lanjutan sekal...

  Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Sebagai Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus MKO, Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin telah menunjuk Rudi Margono, yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan, untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: PRINT-76/A/JA/07/2026, sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. “Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan...

  Danantara Dorong Kepercayaan Global pada Perekonomian Indonesia MKO, JAKARTA – Kolaborasi dengan mitra strategis global menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat transformasi BUMN sekaligus memperkuat kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia. Penguatan jejaring internasional diharapkan mampu membuka peluang investasi yang lebih luas, mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis yang memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Kamis (9/7), Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand periode 2001–2006 yang juga Dewan Penasihat BPI Danantara, Thaksin Shinawatra. Pertemuan tersebut turut dihadiri CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, serta CTO Danantara Sigit Puji Santosa. Pertemuan membahas berbagai pe...

  Di Era Digitalisasi saat ini,Media ajak Institusi agar bijak dan saling pengertian guna terciptanya iklim berita yang terpercaya MKO, Jakarta, Jum'at 10 Juli 2026, Sinergi antara media dan institusi publik di era digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak demi menjaga ruang publik yang sehat.  Ketika arus informasi bergerak begitu cepat, tantangan terbesar bukan lagi mencari berita, melainkan merawat kepercayaan publik. ​Untuk mewujudkan iklim berita yang terpercaya, sinergi ini harus dibangun di atas dua pilar utama: kebijaksanaan dan saling pengertian (mutual understanding). ​1. Peran Institusi: Keterbukaan Informasi dan Kecepatan Respon ​Di era digital, kekosongan informasi (informational vacuum) sangat berbahaya karena bisa langsung diisi oleh hoaks atau spekulasi. Oleh karena itu, institusi diharapkan dapat: * ​Menghindari Sikap Antikritik: Melihat media bukan sebagai ancaman atau lawan, melainkan sebagai mitra strategis untuk check and b...

  Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo MKO, Oleh: Yakub F. Ismail, Siapapun pasti setuju bahwa korupsi adalah penyakit paling bebahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi yang belakangan ini marak terjadi di Tanah Air tentu sangat bertentangan dengan visi besar Indonesia sebagai negara maju yang punya komitmen tinggi membangun peradaban bangsa. Korupsi memang menjadi ancaman paling serius bagi sebuah negara untuk memperkuat seluruh sendi pembangunannya.  Karena, semua agenda pembangunan nasional bergantung pada berapa banyak anggaran publik yang tersedia. Jika uang tersebut terkuras akibat korupsi yang semakin tidak terkendali, maka nasib pembangunan akan menjadi suram. Sebuah bangsa yang besar tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  Sebaliknya, sebuah keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan negara membangun tata kelola pemerintahan yang bersih...

  Kerjasama kemitraan media dengan instansi kondisi saat ini,butuh saling pengertian MKO, Jakarta,Jum'at 10 Juli 2026 , Hubungan kemitraan antara media massa dan instansi pemerintah atau lembaga publik saat ini memang berada di titik krusial yang membutuhkan saling pengertian (mutual understanding) yang mendalam.  Dinamika era digital, tekanan ekonomi, dan tuntutan transparansi publik mengubah lanskap kerja sama ini menjadi lebih kompleks. ​Berikut adalah analisis kondisi saat ini dan mengapa sikap saling pengertian menjadi kunci utama: ​Kondisi Riil Kemitraan Media dan Instansi Saat Ini ​1. Tantangan Ekonomi vs. Independensi Jurnalistik * ​Sisi Media: Banyak media, khususnya media lokal atau skala kecil-menengah, menghadapi tantangan finansial yang berat akibat pergeseran kue iklan ke platform digital global. Kemitraan publikasi (seperti kerja sama diseminasi informasi atau iklan layanan masyarakat) menjadi salah satu penopang keberlangsungan dapur redaksi. * ​Sisi Instansi: ...

  Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) Hadir Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Bersinergi Mempercepat Program Pengembangan Kawasan MKO, Serang Banten - Pengembangan kawasan adalah program strategis nasional yang secara konsisten diamanatkan oleh presiden melalui berbagai instrumen hukum, seperti tertulis jelas Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres). Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah seluruh Indonesia.  Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat untuk mengawal percepatan pembangunan serta memberikan Edukasi terkait Pertanahan pada program pengembangan kawasan. Lembaga ini (P2N) berfokus pada Advokasi tata ruang, penyelesaian sengketa dan dukungan penuh agar kawasan industri dapat dibangun serta memenuhi persyaratan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam men...