Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri MKO, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan oleh penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang belakangan ramai dikaitkan dengan namanya.  Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut. "Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Menurut dia, seluruh informasi sebaiknya menunggu hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tenga...

Mendagri Tegaskan Kesiapan Integrasikan Sistem Data Kemendagri ke Satu Data Indonesia MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Mendagri menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan data pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satunya adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia mengatakan, data kependudukan dalam SIAK terus diperbarui secara dinamis seiring berbagai peristiwa kependudukan yang terjadi setiap ...

Sukses Kawasan Transmigrasi Di Konawe Selatan, Wamen Viva Yoga: Pentingnya Sinergi Antarkementerian Dalam Pembangunan MKO, “Sebelum Saya lahir sudah ada program transmigrasi di Konawe Selatan”, ujar Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Ungkapan demikian disampaikan kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat melakukan audensi di Gedung Makarti, Komplek Kantor Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 8/7/2026.   Lebih lanjut dikatakan, transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 1968 di kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu membawa dampak yang sangat luar biasa di mana kawasan transmigrasi mampu berkontribusi lebih dari 50% PDRB dari sektor pertanian. Di kabupaten yang berhimpit dengan Kota Kendari itu, 55% sektor yang ada bergerak di pertanian.  Diungkap dari 25 kecamatan di kabupaten itu, 15 kecamatan di antaranya memiliki wilayah yang ditempati oleh transmigran. Dampak baik dari program transmigrasi itulah yang membuat Konawe Selatan memiliki...

Gandeng 28 Kampus, Menteri Nusron Targetkan 14 Ribu Sertipikasi Tanah Wakaf di Sulsel Rampung dalam Satu Tahun MKO, Makassar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman/MoU dengan 28 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari Provinsi Sulawesi Selatan, di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM) pada Kamis (09/07/2026). Dengan kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN mengajak _civitas academica_ di Sulawesi Selatan untuk aktif membantu menyelesaikan persoalan pertanahan, khususnya mempercepat sertipikasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. “Dengan kerja sama MoU ini, semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Rektor agar KKN Tematik ini betul-betul memiliki KPI yang jelas dan berdampak kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron. Menurut Ment...

  Gugatan Pegawai Dikabulkan PTUN Jakarta, Menteri HAM Wajib Pulihkan Jabatan MKO, Jakarta, Humas MA Kamis, 09 Juli 2026, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Ernie N.M. Toelle dan membatalkan keputusan Menteri HAM Natalius Pigai terkait mutasi jabatannya. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh seorang aparatur sipil negara melawan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, Selasa (2/7).  Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim PTUN menilai keputusan menteri tersebut harus dibatalkan.  Dalam amar putusannya, pengadilan secara tegas menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri HAM tersebut.  Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mewajibkan Menteri HAM untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II....

  PN Tanjung Balai dan Imigrasi Samakan Persepsi soal Permohonan Perubahan Paspor   MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,09 Juli 2026, PN Tanjung Balai dan Imigrasi menggelar FGD untuk samakan persepsi terkait prosedur permohonan perubahan data paspor masyarakat.  Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Permohonan Perbaikan/Perubahan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, pada Rabu (08/07). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua PN, Erita Harefa dan Wakil Ketua Karolina Selfia Br. Sitepu, Para Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta juga diikuti dari Pihak Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan beserta jajaran. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa latar belakang diselenggarakan kegiatan ini karena masih banyak masyarakat Kota Tanjung Balai yang mengajukan permohonan perubahan paspor walaupun sebenarnya dokumen kependudukan yang dimiliki sudah benar. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pandang...

  PA Jakarta Pusat Kedepankan Musyawarah dalam Penanganan Tujuh Perkara Eksekusi MKO, JAKARTA – Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan perkara eksekusi dengan memberikan ruang musyawarah kepada para pihak sebelum pelaksanaan tindakan eksekusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian sengketa yang efektif, humanis, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., pada 7 Juli 2026 memimpin langsung koordinasi penanganan tujuh perkara eksekusi, yakni Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 3/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 5/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 6/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 7/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 9/Pdt.Eks/2023/PA.JP, dan 3/Pdt.Eks/2024/PA.JP. Dalam setiap perkara, pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah guna mencari solusi bersama sebelum pelaksanaan eksekusi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa lanjutan sekal...

  Prof Sunarto: Keterbatasan Sarana Bukan Hambatan untuk Layani Pencari Keadilan MKO, Tim Dandapala Kamis, 09 Jul 2026 Makassar – Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, meresmikan operasional 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) dan 3 (tiga) Pengadilan Militer (Dilmil) di Makassar, pada Kamis (09/07). Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat akses terhadap keadilan (access to justice) melalui pemerataan layanan peradilan, khususnya di lingkungan peradilan militer. Dalam sambutannya, Sunarto menegaskan bahwa kehadiran satuan kerja baru tidak hanya dimaknai sebagai penambahan kelembagaan, tetapi juga harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam penyelenggaraan peradilan. "Kehadiran satuan kerja baru harus membawa semangat baru untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan," tegas Sunarto. Menurutnya, keberadaan pengadilan baru harus mampu memberikan pelayanan yan...

  MA Kabulkan Kasasi UI, Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil Tetap Sah Berlaku MKO, Jakarta, Humas MA Kamis 09 Juli 2026, Putusan kasasi ini tidak hanya mengukuhkan keabsahan langkah administratif yang diambil oleh pihak universitas dalam menegakkan disiplin dan muruah akademik, tetapi juga mempertegas citra Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang senantiasa objektif dan imparsial dalam mengoreksi kekeliruan penerapan hukum demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan. Polemik panjang mengenai sanksi etik yang dijatuhkan kepada promotor disertasi Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia akhirnya menemui titik terang di tingkat kasasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi telah memutus perkara tersebut dan memenangkan pihak rektorat Universitas Indonesia. Putusan ini sekaligus menjadi kelanjutan dan babak akhir dari sengketa tata usaha negara yang sebelumnya menyita perhatian publik, menyusul dinamika putusan di pengadilan tingkat bawah. Secara historis, s...

DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten MKO, DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Banten menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten atas keberhasilannya mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai 75 kilogram sepanjang tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GRANAT Banten, Ir. Budy Tjoanda, CIRP., C.Med., didampingi Ratu Anita Sangadiah dan elyjaro, sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen dan kerja keras Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Wiwin Setiawan, S.I.K., M.H., dalam memberantas jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Provinsi Banten. Menurut Budy Tjoanda, keberhasilan tersebut merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan...