Mendagri Tito: Kepala Daerah Harus Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepala daerah menggunakan kewenangan yang dimiliki secara tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa perubahan paradigma administrasi pemerintahan sejak era reformasi telah memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengambil kebijakan. "Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan yang bisa dibuat, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, bupati, wali kota yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya," ujar Mendagri saat menghadiri Pemimpin Daerah Awards 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam. Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memberi legitimasi kuat dari rakyat bagi pemimpin di daerah. Namun demikian, Mendagri mengingatkan, meskipun sistem ini memberikan legitimasi kuat, tetap ada risiko penyalahgun...

Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah MKO, Kendari – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik saat menjadi pembina Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, Kamis (28/8/2025). Dalam arahannya, Akmal menekankan pentingnya self-assessment bagi Pemda untuk menginventarisasi produk hukum yang telah ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat memotivasi daerah agar terus meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan. Lebih jauh, Akmal menjelaskan bahwa Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah melalui penyusunan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). “IKD dalam pembentukan Perda sebagai instrumen untuk menilai ...

Mendagri Minta Pemda Pertimbangkan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Menyusun Produk Hukum Daerah MKO, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam menyusun produk hukum daerah. Mendagri mengingatkan bahwa efektivitas penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) salah satunya ditentukan oleh aspek tersebut. “Yang paling penting yaitu harus melihat kondisi masyarakat, kondisi sosial budayanya, kondisi ekonominya itu harus dipertimbangkan, baik sebelum membuat peraturan maupun setelah,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Aula Bahteramas Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (27/8/2025). Ia menekankan, tanpa memperhatikan aspek tersebut, aturan yang disusun berisiko tidak berjalan efektif, bahkan bisa menimbulkan penolakan publik. Karena itu, Mendagri meminta Pe...

Mendagri Tegaskan Stabilitas Harga Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintah MKO, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar masalah pangan menjadi atensi pemerintah. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa program yang paling utamanya adalah swasembada pangan. “Bahkan beliau (Presiden) menerjemahkan negara kita, negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ujar Mendagri saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025). Mendagri menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terlihat dari meningkatnya prod...

Pemda Perlu Tingkatkan Sumber Pendanaan Alternatif untuk Kemandirian Fiskal MKO, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Rapat tersebut diikuti gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia secara daring, dengan agenda pembahasan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kemandirian fiskal daerah. Bima Arya menegaskan, sejak diberlakukannya otonomi daerah 29 tahun lalu, kemandirian fiskal sejatinya merupakan cita-cita utama. Namun, data menunjukkan sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah dan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat. Dari 38 provinsi, hanya 11 di antaranya yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Pa...

Sekjen Kemendagri Imbau Pemda Bantu Optimalkan Penyaluran Beras SPHP untuk Kendalikan Harga MKO, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar membantu mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dinilai penting, terutama di daerah yang harga berasnya masih terbilang tinggi. Pemda perlu memastikan agar beras tersebut tersalurkan hingga ke tingkat desa. Imbauan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diikuti jajaran Pemda tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia menjelaskan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua Agustus, kenaikan...

Ihwal Pemimpin Besar, Wamendagri Bima Tekankan soal Tantangan, Momentum, dan Perubahan MKO, Depok – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa pemimpin besar selalu lahir dari proses panjang yang penuh tantangan, kemampuan merebut momentum, serta keberanian mendorong perubahan. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Rumah Kepemimpinan di Balai Purnomo Prawiro, Kampus Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Minggu (24/8/2025). Dalam paparannya, Bima menyinggung perjalanan tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang sejak usia muda sudah aktif berorganisasi dan berjuang hingga akhirnya menjadi proklamator kemerdekaan. Menurutnya, tidak ada jalan yang mudah bagi orang-orang besar. "Mari kita lihat, enggak ada jalan mudah bagi orang-orang besar, enggak ada. Enggak ada jalan tol, jalan lurus, enggak ada. Penuh dengan lika-liku. Semakin besar gagasan, maka semakin besar pula tantangannya," katanya...

Mendagri dan Kadin Bahas Pemberdayaan UMKM untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah MKO Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan tersebut membahas dukungan Kadin terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, termasuk keterlibatannya dalam program prioritas pemerintah, seperti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan peran strategis UMKM dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan, saat pandemi Covid-19 merebak, sektor UMKM mampu menopang pertumbuhan ekonomi di daerah agar tetap tumbuh positif. “Covid memberi pelajaran salah satu poinnya bahwa UMKM adalah tulang punggung [perekonomian],” ujarnya. Mendagri mencontohkan kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D...

Mendagri Tito Terus Pastikan Kesiapan Launching Kelembagaan Kopdeskel Merah Putih MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memastikan kesiapan acara launching kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Rencananya, Kopdeskel Merah Putih bakal diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran tersebut akan berlangsung secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Salah satu isu yang menjadi atensi Mendagri adalah pentingnya menjaga kelancaran lalu lintas saat acara berlangsung. Hal ini mengingat kegiatan tersebut akan dihadiri oleh banyak pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah desa. Karena itu, rekayasa lalu lintas harus dilakukan secara tepat. “Saya paham bahwa teman-teman di Jawa Tengah sudah banyak pengalaman dalam menangani acara-acara besar,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapa...

Optimalkan Potensi Ekonomi Daerah, Mendagri Tekankan Pentingnya Penguatan BUMD MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah. “[BUMD] ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekonomi,” ujar Mendagri saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Mendagri serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), dan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Atas dasar itu, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada ...

Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung upaya percepatan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tentang Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Adapun 10 RUU Kabupaten/Kota yang merupakan usul inisiatif dari DPR RI tersebut meliputi: Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Manado. "Intinya pemerintah dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri sangat mendukung percepatan-percepatan proses ini," jelas Ribka. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menata dasar hukum pembentukan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondi...

Lantik Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Papua, Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Tangani Tantangan Pasca-Pemekaran MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa pelantikan ini merupakan momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, khususnya dalam merespons tantangan pasca-pemekaran daerah otonom baru (DOB). “Acara yang sederhana ini memiliki arti yang sangat besar untuk Provinsi Papua. Karena pergantian pejabat puncak pimpinan tertinggi pemerintahan,” ujar Mendagri. Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj. Gubernur Papua sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan selama satu tahun masa jabatannya. “Selama satu tahun Pak Ramses menja...