Mendagri Tito: Kunci Utama Penanganan TBC Adalah Keseriusan Kepala Daerah MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kunci utama dalam penanganan tuberkulosis (TBC) adalah keseriusan kepala daerah. Ia menjelaskan, indikator keseriusan itu dinilai dalam dua hal, yakni dibentuknya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB), serta disusunnya rencana aksi daerah (RAD) dalam penanganan TBC. “Ini harus dikejar semua, karena sekali lagi, [pembentukan] tim menunjukkan sudah ada good start, keseriusan. [Penyusunan] rencana aksi menunjukkan sudah ada planning yang mau dikerjakan,” ujar Mendagri saat memimpin Forum 8 (Delapan) Gubernur Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (26/8/2025). Dalam acara itu, Mendagri membeberkan progres penanggulangan TBC di delapan provinsi prioritas, yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), J...

Lantik Pejabat Pengawas, Sekjen Kemendagri Minta Kembangkan Terobosan Kreatif MKO, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir secara resmi melantik delapan pejabat pengawas di lingkungan Kemendagri. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/8/2025). "Kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara-Saudari sekalian yang dilantik pada pagi hari ini. Semoga dengan jabatan yang diemban ini agar dapat menjalankan dengan penuh amanah," katanya. Dalam sambutannya, Tomsi menekankan bahwa setiap jabatan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dedikasi penuh. Menurutnya, tugas yang diemban tidak boleh sebatas rutinitas, melainkan harus diiringi langkah nyata untuk mengasah potensi diri. Dengan cara itu, jabatan yang dipercayakan dapat melahirkan gagasan dan terobosan kreatif. "Saya berharap bahwa dalam menjalankan pekerjaan itu tidak hanya bi...

Wamendagri Bima Arya Jelaskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih di ASUF 2025 MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Kuala Lumpur – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memaparkan sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, dalam ASEAN Sustainable Urbanisation Forum (ASUF) 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (12/8/2025). Forum ini mempertemukan 300 kepala daerah dan pemimpin kota dari seluruh negara anggota ASEAN. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga hadir sebagai pembicara untuk membahas arah, strategi, dan kerja sama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sebagai pembicara kunci dalam forum tersebut, Bima menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui program-program prioritas nasional Presiden Prabowo. Menurutnya, program-program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga di tingkat lokal, tetapi juga me...

Kemendagri Dorong Wakaf Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa wakaf tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk filantropi, melainkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2025 bertema “Gerakan Indonesia Berwakaf: Meneguhkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Dia menjelaskan, wakaf tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai kegiatan amal semata. Potensi wakaf, terutama wakaf uang dan aset produktif, harus diintegrasikan ke dalam skema pembangunan daerah guna mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. “Kami mendorong untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang produktif berdasarkan filosof...

Mendagri Ingatkan Jajarannya Susun Program Berdampak Nyata MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menyusun program yang benar-benar berdampak nyata. Ia mengimbau agar program yang disusun tidak sekadar kegiatan rutin tanpa hasil yang jelas. Hal tersebut ditekankan Mendagri saat memimpin rapat bersama jajaran Kemendagri dan BNPP di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Dalam arahannya, Mendagri menyoroti sejumlah paparan program yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan komponen atau Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri dan BNPP. Ia menegaskan pentingnya memahami esensi dari setiap program yang diajukan. Setiap anggaran, kata dia, harus benar-benar menghasilkan output yang berdampak. “Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen, betul-betul rapatkan internal dan tolong diplototin be...

Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Komitmen Pendanaan Lingkungan Hidup MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung urusan lingkungan hidup, terutama dalam hal pendanaan. Hal ini disampaikan Bima saat menjadi narasumber dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 dengan tema "Memperkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Daerah: Peran Strategis Kemendagri dalam Agenda Perubahan Iklim.” Dalam kesempatan itu, Bima mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi iklim global saat ini. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dua tahun lalu yang menyatakan, “selamat tinggal global warming, selamat datang global boiling.” Menurutnya, istilah tersebut menggambarkan betapa serius dan mengerikannya krisis iklim saat ini. “Global warming to global boiling. Nah, Bapak-Ibu sekalian kita mau ngapain dalam k...

Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk. Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut. Hal itu disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025). Ia menjelaskan, persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif. Mendagri mengatakan, persoalan demografi merupakan sa...

Lantik 55 Pejabat Baru, Sekjen Kemendagri Tekankan Integritas dan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir secara resmi melantik 55 pejabat baru yang terdiri dari 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 48 pejabat administrator, dan 6 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri. Pelantikan tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, serta dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Kita mengharapkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi yang penuh untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini," ujar Tomsi. Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga merupakan amanah ya...

Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja secara Profesional dan Berpegang Teguh pada Keilmuan MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada keilmuan. Alumni IPDN harus memiliki kemampuan berpikir ilmiah yang berbasis pada data dan teori-teori yang telah teruji. Pesan itu disampaikan Mendagri saat melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). Ia menjelaskan, alumni IPDN tidak hanya dididik untuk menjadi praktisi di bidang pemerintahan, tetapi juga seorang saintis. Oleh karena itu, alumni IPDN diberikan gelar akademik. Mendagri berpesan agar alumni IPDN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja berdasarkan keilmuan, termasuk dalam menyusun kebijakan. “Oleh karena itulah, selama empat tahun dididik d...

Wamendagri Ribka: Pemerintah Setuju Lanjutkan Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota ke Tingkat II MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota ke tahap selanjutnya, yaitu Pengambilan Keputusan Tingkat II di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). “Adapun sikap pemerintah, setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu Pengambilan Keputusan Tingkat II,” ujar Ribka. Ribka menjelaskan, sepuluh RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI Nomor B/4343/LG.01.01/13/2025 tanggal 20 Maret 2025. Menindaklanjuti usulan tersebut, Presiden RI telah menugaskan ti...

Mendagri Minta Daerah dengan IPH Tinggi Segera Bertindak, Jangan Tunggu Inflasi Makin Dalam MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah segera mengambil tindakan cepat untuk menurunkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya di daerah-daerah yang saat ini mencatatkan angka inflasi tinggi. Ia menekankan bahwa IPH yang terus menanjak harus menjadi peringatan dini agar daerah tidak terlambat dalam melakukan mitigasi. Kepala daerah perlu aktif melakukan langkah konkret. "Ini tolong, data ini betul-betul dipakai dan jadi warning untuk daerah-daerah yang di atas 3 [persen inflasinya], tolong segera untuk melakukan rapat, jangan diam. Para kepala daerah minimal segera, segera memimpin rapat dengan dinas-dinasnya, dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian dengan para asosiasi pedagang di daerahnya masing-masing,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid ...

Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Terima Penghargaan Pena Emas dari Forum Pimred Multimedia Indonesia MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Serang – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin menerima penghargaan Pena Emas dari Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI). Penghargaan itu diberikan pada Gala Dinner dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 FPRMI di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (17/7/2025) malam. Pada momen tersebut, FPRMI menganugerahkan penghargaan Pena Emas kepada sejumlah tokoh pemerintahan, jurnalis senior, dan mitra strategis yang dinilai memiliki komitmen berkelanjutan dalam mendukung peran pers untuk pembangunan dan edukasi publik. Pena Emas adalah penghargaan istimewa yang diberikan kepada sosok yang dianggap menjalin kemitraan media secara optimal. Ketua FPRMI Bernandus Wilson Lumi mengatakan, Bahtiar bersama tokoh lainnya ...

Pemda Perlu Prioritaskan Penyusunan RDTR dan Dukung Pembangunan Transportasi Publik MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Sumedang – Pemerintah daerah (Pemda) perlu memprioritaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan tersebut perlu segera dilakukan apabila kepala daerah menginginkan investor masuk ke wilayahnya. “Kalau Bapak-Bapak ingin investor masuk ke lokasi Bapak-Bapak sekalian, mutlak hukumnya RDTR harus dibuat,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025). Lebih lanjut, ia menjelaskan, keberadaan RDTR akan memudahkan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tanpa adanya izin tersebut, maka tidak akan ada usaha...

Kepala BSKDN Tekankan Kebaruan Jadi Kriteria Penting Penilaian Inovasi MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan bahwa unsur kebaruan atau novelty menjadi salah satu kriteria penting dalam penilaian inovasi, termasuk pada ajang Inovboyo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal itu disampaikannya secara virtual dalam acara Sosialisasi Inovboyo Award Kota Surabaya Tahun 2025 dari Ruang Video Conference BSKDN Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Ia menjelaskan, kebaruan bukan berarti inovasi tersebut belum pernah ada sama sekali. Namun, kebaruan dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat yang meningkat. Ia menekankan pentingnya melihat inovasi dari perspektif penerima manfaat. “Kalau baru kemarin itu ada sekitar tiga kelompok masyarakat mungkin yang menerima manfaat, novelty bisa ditingkatkan dengan jumlah penerima manfaat bisa menjadi empa...

Kemendagri Dalami Data untuk Tuntaskan Kepastian Status Administrasi Empat Pulau Aceh–Sumut MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama seluruh instansi terkait akan mendalami data dan informasi guna menyelesaikan kepastian status administrasi empat pulau yang berada di antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Dalam menentukan batas wilayah, Kemendagri tidak hanya mempertimbangkan faktor geografis, tetapi juga fakta historis, politik, serta data sosiokultural. Penjelasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada awak media usai memimpin rapat pembahasan empat pulau antara Aceh dan Sumut di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025). Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), TNI, dan pihak terkait lainnya. Bima mengatakan, pendalaman dilakukan tidak hanya terhadap data yang selama ini...

Sekjen Kemendagri Imbau Pemda Waspadai Kenaikan Harga Beras dan Minyak Goreng MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai potensi kenaikan harga beras dan minyak goreng. Tomsi menyebut, potensi kenaikan tersebut diketahui berdasarkan hasil tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. “Di situ diputuskan bahwa berkaitan dengan beras, beras itu dilaksanakan operasi pasar ya, melalui SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan penyaluran bantuan beras. Bulan Juni dan Juli sudah dimulai,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025). Tomsi meminta agar Pemda berfokus pada harga komoditas yang mengalami kenaikan. Adapun berbagai komodita...