Kemenko Polkam Pastikan Digitalisasi Tak Hanya Berorientasi Pada Teknologi MKO, Humas Kemenko Polkam, Kamis 11 September 2025, Polkam, NTB – Kemenko Polkam diberi mandat untuk memastikan bahwa pembangunan digital tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga sejalan dengan kepentingan strategis bangsa. Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal TNI Eko Dono Indarto pada Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet Dalam Rangka Pemerataan Akses Digital di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/9/2025). “Setiap langkah pembangunan digital, termasuk percepatan konektivitas internet di NTB, harus tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencerminkan integritas, tata kelola yang bersih, serta orientasi pelayanan publik yang nyata dirasakan masyarakat,” kata Eko Dono. Dalam kesempatan ini, Eko Dono menegaskan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengingatkan agar setiap program kedinasan berorientasi...

Reshuffle Kabinet: Membaca Arah Baru Pemerintahan Prabowo–Gibran MKO, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan perombakan kabinet setelah hampir setahun (11 bulan) masa pemerintahan. Perombakan kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran memang terhitung sudah berlaku sebanyak dua kali. Reshuffle pertama kali dilakukan pada 19 Februari 2025, menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Sedangkan, pada reshuffle yang kedua, Presiden mencopot lima Menteri dan digantikan dengan Menteri-menteri yang baru. Kelima Menteri yang dicopot antara lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Keuangan Sri Mulyani, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin; dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan oleh Fery Juliantono. Publik t...

Panggil Menkeu Purbaya, Presiden Prabowo Terima Laporan Progres Pembahasan APBN MKO, Jakarta,Kamis 11 September 2025, Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa ia melaporkan progres diskusi anggaran yang masih berjalan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 10 September 2025. Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa ia melaporkan progres diskusi anggaran yang masih berjalan. “Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR,” ujarnya. Menkeu Purbaya menekankan bahwa angka-angka dalam rancangan APBN masih bersifat sementara karena belum diputuskan bersama DPR. Ia menyebut bahwa perubahan anggaran sangat mungkin terja...

Legislator Dorong Kemenhub Prioritaskan Penanganan Keselamatan dan Infrastruktur Transportasi MKO, PARLEMENTARIA, Jakarta,Rabu 10 September  2025, Keselamatan pelayaran dan keterlambatan sejumlah program infrastruktur perhubungan menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 bersama Kementerian Perhubungan. Komisi V menekankan pentingnya pemerintah menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara konkret, bukan sekadar formalitas. Dalam rapat tersebut, Anggota komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti masih adanya proyek yang belum terealisasi meskipun sudah berulang kali diusulkan. Ia mencontohkan pembangunan sisi darat Pelabuhan Pulau Rajuni dan Pulau Madu di Kabupaten Selayar yang hingga kini belum masuk dalam program anggaran, padahal masyarakat setempat sangat bergantung pada transportasi penyeberangan. “Padahal masyarakat di Selayar hidup dari penyeberangan. Kalau tidak muncul dalam program anggaran, kasihan masyarakat di sana. Itu kebutuhan nyata ...

Menko Yusril Pastikan Penegakan Hukum Pasca Kerusuhan Makassar Berjalan Sesuai Aturan dan Menjunjung HAM MKO, Makassar,Rabu, 10 September 2025 , Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa setiap langkah hukum yang ditempuh pemerintah harus sesuai mekanisme yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Makassar yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Sulsel dan DPRD Makassar, serta menewaskan tiga orang. Hal ini ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Rabu (10/9). “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah hukum berjalan sesuai aturan, adil, dan tidak mengabaikan prinsip perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Pemerintah mengambil la...

Kapolri Tinjau GPM di Kalbar, 310,25 ton beras SPHP telah Polri distribusikan MKO. Polri Kalbar - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.  Hal tersebut disampaikan Sigit saat meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (8/8/2025). "Sampai saat ini, Polri berhasil mendistribusikan 310,25 ton beras," kata Sigit usai meninjau gerakan pangan murah.  Pendistribusian 310,25 ton beras tersebut terdiri dari, 283,75 ton di wilayah Polda Jateng, 14 ton di wilayah Polda Banten, dan 10 ton di wilayah Polda Jatim. Serta, Polda Kalbar mendistribusikan sebanyak 2,5 ton beras SPHP.  Sigit menyebut, kegiatan ini wujud dukungan Polri terhadap Pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. "Gerakan pangan murah Polri bertujuan untuk mencegah gejolak harga agar tetap terjan...

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air  MKO, Pusdatin BNPB Jakarta, Jumat 08 Agt 2025 - Memasuki pekan pertama di bulan Agustus, beberapa kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB berhasil menghimpun peristiwa yang terjadi hingga Kamis (7/8) pukul 07.00 WIB. Kejadian pertama yakni, fenomena angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kejadian ini dipicu hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa (5/8) pukul 15.00 WIB. Terdapat dua desa terdampak yakni Desa Sirnajaya dan Desa Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur. Dalam pantauan visual, kerusakan rumah terlihat pada atap rumah hingga struktur bangunan berupa retakan pada dinding rumah warga. Hasil kaji cepat sementara, terdapat 8 rumah yang mengalami kerusakan. Adapun rinciannya 1 unit rumah rusak berat, 6 unit rusak ringan dan 1 unit rumah rusak sedang. Selain itu, terdapat 32 jiwa terdampak. Lebih lanjut masih di lokasi ya...

BPK dan KPK Perkuat Sinergi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih  MKO, Kamis,07 Agustus 2025 JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menegaskan pentingnya sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat strategi pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam entry meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Pencegahan Korupsi pada KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/8) Anggota I BPK mengatakan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal menjadi salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga penguatan tata kelola dan pengawasan harus menjadi prioritas utama. "Strategi pencegahan korupsi yang kita jalankan saat ini menghadapi tantangan-tantangan strategi yang tidak sederhana. Kita masih ...

Sinergi Pengawasan Daerah: KPK Dorong Penguatan APIP Lewat Rencana Aksi Bersama  MKO, Humas KPK,Kamis 07 Agt 2025 - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terus mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai ujung tombak pencegahan korupsi di daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Bersama Penguatan APIP Daerah Tahun 2024–2025 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8). Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menegaskan bahwa penguatan APIP tidak cukup dilakukan secara administratif semata, melainkan harus menyentuh aspek substansi dan strategi pengawasan yang mampu mengantisipasi penyimpangan sejak dini. “APIP adalah ujung tombak pencegahan korupsi. Fungsi pengawasannya dapat berjalan optimal jika menyasar hal-hal substansial dan strategis,” ujar...