PEDOMAN DEWAN PERS

-


Standar Organisasi Wartawan 

Rabu, 11 Mei 2011 - 04:23:54

Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.
Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standar organisasi wartawan sebagai berikut:
1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.
2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi.
3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.
4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas  ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.
5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia.

6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu.
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan:
a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia  bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler.
e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.
8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya;  
b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta;
c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.

11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.
12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus.
13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers.
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
Kami atas nama organisasi wartawan Indonesia:
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI);  Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI);  Alex Sutejo
3. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI);  OK. Syahyan Budiwahyu
4. Asosiasi Wartawan Kota (AWK);  Dasmir Ali Malayoe
5. Federasi Serikat Pewarta;  Masfendi
6. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI);  Fowa’a Hia
7. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI);  RE Hermawan S
8. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);  Syahril A
9. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI);  Bekti Nugroho
10. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA);  Boyke M. Nainggolan
11. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI);  Kasmarios SmHk
12. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI);  M. Suprapto
13. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI);  Sakata Barus
14. Komite Wartawan Indonesia (KWI);  Herman Sanggam
15. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI);  A.M. Syarifuddin
16. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI);  Hans Max Kawengian
17. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI);  Hasnul Amar
18. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI);  Ismed Hasan Putro
19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);  Wina Armada Sukardi
20. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI);  Andi A. Mallarangan
21. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK);  Jaja Suparja Ramli
22. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI);  Ramses Ramona S.
23. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI);   Ev. Robinson Togap Siagian
24. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI);  Rusli
25. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS);  Laode Hazirun
26. Serikat Wartawan Indonesia (SWI);  Daniel Chandra
27. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII);  Gunarso Kusumodiningrat



Komentar

Posting Komentar

Halaman

Bongkar" Pembangunan Tower Telekomunikasi Di Kecamatan Jiput Diduga Ijin Sepihak', Pengerjaan nya Tidak Sesuai SOP

-
Gambar
Pekerja Tower Komunikasi Sukacai Jiput Tidak Menggunakan SOP Yang Di Tetapkan Pemerintah   mediakotaonline.com , Desa Sukacai Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Banten - Indikasi Pembangunan menara tower yang berdiri kokoh di wilayah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Banten “HAMIL DULUAN“, manakala diduga hanya sebatas rekomendasi di ketahui pihak kecamatan dan desa termasuk baru mendapatkan Ijin Tetangga sekitar Tampa" melibatkan unsur TNI (Babinsa Koramil Jiput) dan Polri ( Bhabinkamtibmas Polsek Jiput ) pertemuan di desa Sukacai Jiput. Jika ada kecelakaan atau musibah siapa yang akan bertanggung jawab, ucap Danramil Jiput dan Kapolsek Jiput, di kantor nya saat Wartawan berkunjung. Pekerjaan Tidak Menggunakan SOP Yang Dianjurkan Pemerintah Pengusaha dengan Gagah dan Berani' membangun Menara Towernya, padahal perijinan dari Badan Perijinan pelayanan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Pandeglang diduga belum terpenuhi yang di dalamnya adalah Perijinan IMB, Izin Standar dan Kese...
Read more »

Bareskrim Sita Miliaran Uang Hingga Aset Dari Kasus Net89

-
Gambar
Bareskrim Sita Miliaran Uang Hingga Aset Dari Kasus Net89 Mediakotaonline, Polri Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menyita aset dari para tersangka penipuan dan penggelapan, serta TPPU kasus Net89. Terakhir, penyitaan telah dilakukan terhadap properti milik tersangka senilai Rp1,5 T. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Helfi Assegaf menyatakan, kali ini penyidik menyita 11 mobil mewah, mulai dari Porsche Carerra S; Mobil BMW X7; Mobil BMW X5; Mobil BMW Seri 5; Mobil BMW Seri 3; Mobil Tesla Model 3; Mobil Lexus RX370; Mobil Mazda CX5; Mobil Renault; Mobil Peugeot 3008; dan Mobil Honda Mobilio. “Senilai kurang lebih Rp15 miliar,” ungkap Brigjen. Pol. Helfi dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/25). Ia menjelaskan, penyitaan juga dilakukan terhadap uang tunai dalam bentuk rupiah senilai Rp52,5 miliar. Useluruh barang bukti tersebut, ungkap Direktur, akan diputuskan dalam persidangan untu...
Read more »

Kepada Presiden Prabowo: Kedaulatan Negara Makin Terancam, Kesenjangan dan Ketidakadilan Makin Menganga

-
Gambar
Disampaikan oleh dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed (Ketua Umum APKLI-P, Presiden KAI, Ketua Umum KERIS ) Mediakotaonline, Jakarta, Senin, 27 Januari 2025 - Hari ini, pemandangan memilukan semakin sering kita temui: adik-adik, anak-anak, dan saudara-saudara kita berada di jalanan, meminta-minta, mengamen, atau menjadi pemulung demi mengisi perut keluarga. Puluhan juta rakyat kita terperosok dalam keadaan tanpa cita-cita, hanya menjadi buruh jual atau buruh produksi. Situasi ini juga dirasakan oleh pelaku ekonomi rakyat, khususnya UMKM. Sebanyak 4,1 juta warung kelontong di seluruh Indonesia tidak hanya tertekan oleh keberadaan ritel modern, tetapi juga dihimpit oleh infiltrasi pemilik modal besar yang membuka toko-toko di rumah atau ruko dengan pelayanan istimewa. Hal ini mengancam warisan budaya ekonomi bangsa, yaitu warung kelontong. Keadaan serupa dialami oleh 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisional yang omsetnya anjlok hingga 60-70%. Selain tergerus oleh ekonomi digital yang belum...
Read more »

Kades Gofur SH" Minta Masyarakat Kawal Program Hasil Musrenbang Desa Ganggaeng kecamatan Picung

-
Gambar
Kades Gofur SH" Minta Masyarakat Kawal Program Hasil Musrenbang Desa Ganggaeng kecamatan Picung Mediakotaonline, Desa Ganggaeng Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Banten -  pandeglang Dalam rangka kegiatan musrenbangdes desa Ganggaeng kecamatan Picung kabupaten pandeglang banten yang terlaksana pada hari jumat tanggal 24 januari 2025, di kantor desa Ganggaeng, hadir muspika kecamatan Picung camat serta para tokoh masyarakat, Rt Rw, BPD, dan unsur lain nya. Musawarah perencanaan pembangunan desa ( RKPD  ) Tahun Anggaran 2025 Menurut Gopur SH kepala desa Ganggaeng, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan nilai tambah pendapatan sektor ekonomi, unggulan, urama, harus bekerjasama dengan baik dengan semua unsur terkait,  karena pembangunan tidak bisa berdiri sendiri tanpak kekompakan dari semua unsur, baik tokoh maupun aparatur pemerintahan. Dan harapan hasil musrenbangdes bisa di tindak lanjuti sesuai harapan masarakat semua. Semoga progam ini di kawal dengan baik sampai k...
Read more »

Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat

-
Gambar
Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat Mediakotaonline, Kemendes PDT Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jumat (24/1/2025).   Nota Kesepahaman Diteken Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi Kementeriam Desa PDT dan Kementerian Hukum dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Mendes Yandri merasa bersyukur dengan penandatanganan kerja sama ini karena ada memberi dampak positif bagi desa. "Dengan kerja sama ini, kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Mendes Yandri usai penandatanganan kerja sama. Proses Badan Hukum BUMDes, kata Mendes Yandri, akan dipercepat agar nantinya semua desa di Indones...
Read more »