Pegawai Ditjen Badilum Menerima Surat Keputusan Pengangkatan PPPK dari Ketua Mahkamah Agung RI

-

 

Pegawai Ditjen Badilum Menerima Surat Keputusan Pengangkatan PPPK dari Ketua Mahkamah Agung RI

MKO, Dirjen Badilum Jakarta,Jum'at 22 Agustus 2025, Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-80 pada Selasa, 19 Agustus 2025, Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 


SK PPPK diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) Mahkamah Agung RI yang lulus seleksi dan administrasi menjadi PPPK, termasuk Sukristiyanto, perwakilan dari Ditjen Badilum.


Dalam penyerahan secara simbolis SK PPPK ini, Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial YM H. Suharto, S.H., M.Hum. dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H.

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Korban Fitnah Pengeroyokan Penyiksaan Dan Percobaan Pembunuhan M.Sodik SH.MH Meminta Pertanggung Jawaban Kapolres Pandeglang Dan 8 Kades Satu Camat

-
Gambar
  Korban Fitnah Pengeroyokan Penyiksaan Dan Percobaan Pembunuhan M.Sodik SH.MH Meminta Pertanggung Jawaban Kapolres Pandeglang Dan 8 Kades Satu Camat MKO , Pandeglang Banten, Jum'at 1 mei 2026, Korban fitnah pengeroyokan penyiksaan dan percobaan pembunuhan pengacara Mahmud sodik SH MH meminta Pertanggung Jawaban' Kapolres Pandeglang yang telah memberikan ijin penangguhan penahan 8 Kepala Desa Aktip dan Satu Camat PJ untuk 3 tersangka KADNAWI, ALIM dan RASUM. Saya minta pertanggung jawaban Kapolres Pandeglang dan 8 Kepala Desa serta satu camat, karena tiga orang tersangka yang sudah di tahan di polres Pandeglang kemudian di Tangguhkan tampa ijin terhadap korban ( M. Sodik SH.MH ). Ternyata ketika mau di tangkap kembali satu orang tersangka yang bernama Alim Bagaskara melarikan diri alias kabur sampai saat ini, ungkap M.Sodik SH.MH kepada Awak Media di kediamannya Kamis malam 30 April 2026 pukul 18.31 wib. https://youtube.com/@mediakotaonlinetv?si=hQ0lQOA39ljH96ZU "Saya sang...
Read more »

Subsidi Disalahgunakan, Polda Banten Amankan 8 Pelaku dan Ribuan Liter BBM

-
Gambar
Subsidi Disalahgunakan, Polda Banten Amankan 8 Pelaku dan Ribuan Liter BBM MKO, Serang – Polda Banten melalui Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 6 (enam) kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi selama periode April 2026.  Kegiatan ini dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, didampingi Kabidpropam Polda Banten Kombes Pol Murwoto, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria, serta Sales Area Manager Retail Banten Bapak Agung.  Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian menetapkan 8 (delapan) orang tersangka yang terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Banten dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi energi. Sebagaimana diketahui, dalam APBN Tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, d...
Read more »

Refleksi Reformasi: Mahasiswa dan Aktivis Soroti Ancaman Kemunduran Demokrasi

-
Gambar
  Refleksi Reformasi: Mahasiswa dan Aktivis Soroti Ancaman Kemunduran Demokrasi MKO, Serang Banten , Dalam rangka menyambut momentum bulan reformasi, komunitas diskursus publik Nalar Politik Kawula Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Menakar Capaian, Mengkritik Kemunduran Demokrasi Indonesia” yang berlangsung di Kota Serang. Forum ini menghadirkan akademisi, aktivis mahasiswa, serta pegiat demokrasi untuk merefleksikan perjalanan reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak tumbangnya rezim Soeharto pada peristiwa Reformasi Indonesia 1998. Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Arif Rahman, M.H., dosen Hukum Tata Negara UIN SMH Banten; Harry Ahmad Gunawan, Ketua Bidang Riset dan Kebijakan Publik IDE Indonesia, serta M. Qolby Yusuf, Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten. Dalam pemaparannya, Arif Rahman menjelaskan bahwa reformasi merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia yang lahir dari akumulasi krisis politik, ekonomi, dan sosia...
Read more »

Ketidakhadiran Ketua BPD dalam Audiensi Picu Kekecewaan, Komando HAM Desak Penindakan Tegas

-
Gambar
  Ketidakhadiran Ketua BPD dalam Audiensi Picu Kekecewaan, Komando HAM Desak Penindakan Tegas MKO Pandeglang Banten – Komando HAM menggelar audiensi bersama pemerintah di Kecamatan Pulosari pada Rabu (29/4/2026) guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh oknum Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cilentung. Audiensi yang berlangsung di kantor kecamatan tersebut diwarnai kekecewaan karena pihak yang dilaporkan tidak hadir. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Camat Pulosari, unsur danramil – Kapolsek dan jajaran"nya , serta unsur pemerintahan lainnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi bernomor 011/Komando-HAM/IV/2026 yang sebelumnya dilayangkan kepada pihak kecamatan. Dalam surat tersebut, Komando HAM menyampaikan hasil pemantauan lapangan atas aspirasi masyarakat yang mengaku dirugikan oleh tindakan oknum Ketua BPD. Ketua Umum Komando HAM Kabupaten Pandeglang, Fahru, mengungkapkan adanya sejumlah dugaan pelanggaran serius...
Read more »

KEJATI SUMSEL BERHASIL SELAMATKAN KEUANGAN NEGARA ±1,2 TRILIUN DALAM PERKARA DUGAAN TIPIKOR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DARI SALAH SATU BANK PEMERINTAH KEPADA PT. BSS DAN PT. SAL

-
Gambar
  KEJATI SUMSEL BERHASIL SELAMATKAN KEUANGAN NEGARA ±1,2 TRILIUN DALAM PERKARA DUGAAN TIPIKOR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DARI SALAH SATU BANK PEMERINTAH KEPADA PT. BSS DAN PT. SAL MKO, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.Kamis tanggal 07 Mei 2026, Tim Penyidik Kejati Sumsel telah menerima penitipan uang pembayaran Kerugian Negara sebesar Rp. 591.717.734.400,- (lima ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dari WS (selaku Direktur di PT. BSS periode Tahun 2016 s.d. sekarang dan Direktur PT. SAL periode Tahun 2011 s.d. sekarang) melalui Kuasa Hukumnya terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit dari salah satu Bank Pemerintah kepada PT. BSS dan PT. SAL yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.428.609.427.064,15.- (satu triliun empat ratus dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah li...
Read more »