Postingan

Hadiri HUT ke-820 Banda Aceh, Sekretaris Kementerian Ekraf Sebut Kota Kolaborasi dan Serambi Kreativitas

Gambar
Momentum Kolaborasi Kreatif dengan Unsur Etnik dalam Pesta Rakyat HUT ke 820 Kota Banda Aceh MKO, Kementerian EKRAF RI Banda Aceh, 23 Mei 2025* – Banda Aceh merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-820 yang puncak acaranya digelar bertepatan dengan 100 hari kerja kepala daerah baru. Perayaan acara tersebut digelar di Taman Bustanussalatin (Taman Sari), pada Jumat Malam, 23 Mei 2025. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Dessy Ruhati hadir secara khusus untuk memberi apresiasi dan dukungan terhadap Kota Banda Aceh yang menjadi simbol harmoni antara iman, ilmu, kreativitas, budaya, dan kemajuan. “Ini momen yang sangat istimewa bukan hanya tentang bertambah usia sebuah kota, tetapi makin bertambah semangat berkarya dan berdoa untuk mencintai Banda Aceh sepenuh hati. Setiap sudut kota Banda Aceh bercerita tentang kebaikan yang tumbuh, tentang generasi yang bangkit, tentang masa depan yang terus disiapkan dengan sepenuh asa. Kota Banda Aceh, kota yang berdiri anggun sebagai Serambi Mek...

Lantik 19 Pejabat Tinggi Pratama dan 54 Pejabat Administrator, Menteri Dody Tekankan Budaya Integritas*

Gambar
Lantik 19 Pejabat Tinggi Pratama dan 54 Pejabat Administrator, Menteri Dody Tekankan Budaya Integritas MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama dan 54 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PU, Senin (26/5/2025). Pelantikan secara seremonial dilaksanakan formal di Auditorium Kementerian PU untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bakti dan dalam rangka penyegaran organisasi (reorganisasi).  Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan kegiatan pelantikan ini mengandung makna yang dalam dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, Menteri Dody meminta kepada pejabat yang dilantik harus memastikan setiap program yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia.  "Sebagai pejabat publik, kita harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran kementerian dan masyarakat, dengan menunjukkan sikap profesio...

Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Perhatikan Pertumbuhan Ekonomi

Gambar
Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Perhatikan Pertumbuhan Ekonomi MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/5/2025). “Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” tegas Mendagri. Mendagri menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuh...

Mendagri Lantik Halilul Khairi sebagai Rektor IPDN

Gambar
Mendagri Lantik Halilul Khairi sebagai Rektor IPDN MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Halilul Khairi sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penunjukan ini, kata Mendagri, telah melewati tahapan penjaringan dan uji kelayakan secara menyeluruh. Halilul, bersama tiga kandidat kuat lainnya, juga telah menjalani wawancara langsung dengan Mendagri sebelum akhirnya terpilih. “Rektor yang baru, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si, Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan acara yang kita lihat sederhana, tapi sangat penting dan sangat berpengaruh bagi IPDN khususnya dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan juga bagi ASN,” katanya pada Pelantikan Rektor IPDN di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/5/2025). Mendagri menegaskan, IPDN adalah center of excellence di bidang ilmu pemerintahan yang bersifat lintas disiplin. Dari lembaga i...

Dana Desa Bisa Dimanfaatkan Percepat Legalisasi Kopdes Merah Putih

Gambar
Dana Desa Bisa Dimanfaatkan Percepat Legalisasi Kopdes Merah Putih MKO, Kementerian Desa RI Kendari - Mempercepat pendirian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh penjuru Nusantara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan pembiayaan proses legalisasi koperasi boleh memanfaatkan dari Dana Desa. Hal ini disampaikan Mendes Yandri saat melakukan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, se Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Aula Bahteramas Gubernur Sultra, pada Minggu (25/5/2025). "Bapak Ibu wajib melampirkan akta notaris untuk dimintakan pengesahan Kopdes. Baru nanti diusulkan ke Menteri Hukum. Untuk urusan notaris biayanya sudah disampaikan di seluruh Indonesia, dua juta lima ratus ribu rupiah," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini. "Dari mana biaya ini, kami dari Kementerian Desa dan PDT juga sudah membuat Surat Edaran, boleh diambil dari Dana Desa, dua juta sete...

Kemendagri Tegaskan Ormas Dilarang Laksanakan Fungsi Penegak Hukum

Gambar
Kemendagri Tegaskan Ormas Dilarang Laksanakan Fungsi Penegak Hukum MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum. Penegasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” “Dengan demikian, Ormas tidak dapat melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyelidikan, penangkapan, penyitaan, penyegelan, pemaksaan, dan penggeledahan,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Aang Witarsa Rofik di Jakarta, Sabtu (24/5/2025). Ia menjelaskan, tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, d...

Wamen Diana: Kolaborasi dan Inovasi Teknologi Kunci Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Gambar
Wamen Diana: Kolaborasi dan Inovasi Teknologi Kunci Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Depok - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam.  “Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor,” kata Wamen Diana dalam acara The 22nd Civil Engineering National Summit Universitas Indonesia (CENS-UI) di Depok, Sabtu (25/5/2025).  Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2%...

Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Temanggung, Menteri Dody Tekankan Kelengkapan Readiness Criteria

Gambar
Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Temanggung, Menteri Dody Tekankan Kelengkapan Readiness Criteria MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Temanggung - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo didampingi Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna meninjau lahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (24/5/2025). Lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat terletak di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, dengan total luas lahan sekitar 5,3 hektare. Dalam kunjungannya, Menteri Dody menekankan pentingnya kesesuaian tata ruang dan kelengkapan readiness criteria seperti legalitas lahan sebagai syarat utama lokasi Sekolah Rakyat.  "Pastikan status tanah dan tata ruang sesuai. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan penyesuaian tata ruang sangat krusial," kata Menteri Dody.  Menteri Dody juga menekankan lokasi usulan calon pembangunan Sekolah Rakyat juga diprioritaskan berada di lingkungan dengan tingkat...

Ia yang Tidak Pernah Marah, Pagi Ini Marah

Gambar
Ia yang Tidak Pernah Marah, Pagi Ini Marah MKO, Mahkamah Agung RI Jakarta - Sosok yang selalu tenang itu akhirnya marah. Bukan marah biasa, tetapi jeritan cinta untuk keadilan. Saya itu penggila Jumat, karena, bagi saya pada hari itu ada energi bahagia yang lebih di banding hari-hari lainnya.   Namun, Jumat pagi ini, nuansa itu berbeda. Pasalnya, ketika saya baru saja menjejakkan kaki di kantor, datang sebuah perintah mendadak: Saya diminta meliput kegiatan pimpinan Mahkamah Agung. Sebenarnya saya senang mendapat tugas ini, namun, ada satu hal yang membuatnya beda. Lalu, sesampainya di ruangan, setelah sedikit melakukan persiapan, saya segera meluncur ke lokasi acara. Tetapi sesampainya di sana, suasana terasa janggal-hening dan sepi. Seorang petugas protokol memberi tahu bahwa acara sudah dimulai.  Sedikit panik karena telat, saya mencari pintu masuk. Pelan-pelan saya buka salah satu pintu ruang rapat. Dan… ternyata ruangan sudah penuh. Ratusan hakim duduk rapi, mata mer...

*Pastikan Objek Sengketa, Ketua PN Takengon Pimpin Langsung PS di Dua Lokasi Berbeda* T. Samsul Bahri - Dandapala Contributor Sabtu, 24 Mei 2025 Takengon, Aceh Tengah. Pengadilan Negeri (PN) Takengon melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) di dua lokasi berbeda dalam satu hari, Jumat 23/5/2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Takengon, sebagai bagian dari upaya memastikan proses pembuktian berjalan secara objektif dan transparan. Ketua PN Takengon Rahma Novatiana, menegaskan "pemeriksaan setempat sangat penting untuk memastikan kejelasan objek, posisi, batas, dan kondisi objek perkara secara langsung di lapangan. Meskipun dilakukan dalam satu hari, seluruh rangkaian sidang berlangsung tertib dan efisien." Pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek sengketa dalam perkara perdata yang tengah bergulir. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara. Kedua lokasi yang dikunjungi berada dalam wilayah yurisdiksi PN Takengon. "Sidang lapangan ini menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Takengon dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional dan akuntabel kepada masyarakat," tutup Ketua PN Takengon

Gambar
Pastikan Objek Sengketa, Ketua PN Takengon Pimpin Langsung PS di Dua Lokasi Berbeda MKO, Pengadilan Negeri RI Takengon, Aceh Tengah. Pengadilan Negeri (PN) Takengon melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) di dua lokasi berbeda dalam satu hari, Jumat 23/5/2025.  Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Takengon, sebagai bagian dari upaya memastikan proses pembuktian berjalan secara objektif dan transparan. Ketua PN Takengon Rahma Novatiana, menegaskan "pemeriksaan setempat sangat penting untuk memastikan kejelasan objek, posisi, batas, dan kondisi objek perkara secara langsung di lapangan. Meskipun dilakukan dalam satu hari, seluruh rangkaian sidang berlangsung tertib dan efisien." Pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek sengketa dalam perkara perdata yang tengah bergulir. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara. Kedua lokasi yang dikunjungi berada dalam wilayah yurisdiksi PN Takengon. "Sida...