Masyarakat Dapatkan Jadwal Ukur Pasti dan PBT Terbit Cepat Berkat Layanan Pengukuran Terjadwal MKO, Kudus - Pengukuran bidang tanah merupakan tahap dalam pembuatan sertipikat yang waktu pelaksanaannya bergantung pada kegiatan di lapangan. Selain dipengaruhi faktor ketersediaan petugas, proses ini juga memerlukan koordinasi dengan pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan. Untuk memberikan kepastian waktu soal jadwal pengukuran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan layanan Pengukuran Terjadwal yang membuat masyarakat mengetahui sejak awal kapan bidang tanahnya akan diukur petugas. Endang Rahayu Ningsih (31) merasakan langsung manfaat Pengukuran Terjadwal saat Juli lalu mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kudus. Di hari ia mengajukan permohonan, yaitu 31 Juli, petugas loket langsung menawarkan pilihan jadwal pengukuran baginya. Setelahnya, petugas ukur datang di jadwal pilihannya pada 3...

Wamendes Ariza Ajak Tiru Jepang untuk Bangun Desa Tangguh Bencana MKO, BR/Humas/KDPDT/VIII/2026/10 Jakarta - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menghadiri kegiatan Kolaborasi dan Dukungan ICMI DKI Jakarta untuk Jakarta dan Indonesia yang bertema “Masyarakat Siap Belajar dari Jepang untuk Kesiapsiagaan Indonesia “di Operational Room Kemendes PDT, Sabtu (08/08/2026).  Seminar ini dilaksanakan oleh ORDA ICMI Jakarta Selatan bekerja sama dengan Jepang. Wamendes Ariza sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena Indonesia termasak salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Olehnya, karena tidak bisa mencegah terjadinya bencana tapi bisa mencegah dampak dari terjadinya bencana. Untuk itu, perlu belajar ke negara yang miliki kesiapsiagaan yang tinggi seperti Jepang. "Pengalaman Jepang menunjukkan ketangguhan sebuah negara, bukan hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh karakter masyarakat yang disipl...

HUT ke-81 Mahkamah Agung RI: Peradilan Luhur, Indonesia Makmur Al Fitri MKO, Jakarta Humas MA Senin,10 Agustus 2026, Tema HUT ke-81 Mahkamah Agung RI 2026, “Peradilan Luhur, Indonesia Makmur”, menegaskan pentingnya integritas demi terwujudnya keadilan. Pendahuluan Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentu bukan hanya sekadar momentum seremonial untuk mengenang perjalanan panjang lembaga peradilan di Indonesia. Di balik tema yang diusung setiap tahun, terdapat pesan, harapan, sekaligus arah kebijakan yang hendak ditegaskan kepada seluruh aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Demikian pula dengan tema HUT ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026, “Peradilan Luhur, Indonesia Makmur”. Tema ini mengandung pesan yang sederhana dalam susunan kata, namun sangat dalam dalam makna dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Frasa “Peradilan Luhur” menunjukkan Mahkamah Agung tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi yudisi...

MA Siapkan Penguatan Pemahaman Perma 2/2026 Bagi Hakim! MKO, Jakarta, Humas MA Senin,10 Agustus 2026, Nantinya selain penguatan kepada hakim, sosialisasi pedoman pemidanaan atas tindak pidana terorisme tertentu dimaksud, akan mengundang stakeholder terkait. Dalam rangka berikan pemahaman komprehensif Hakim mengenai pedoman pemidanaan atas tindak pidana terorisme tertentu yang telah diatur Perma 2/2026, Mahkamah Agung menggelar rapat persiapan, Jumat (7/8). Selain membahas rencana sosialisasi Perma 2/2026, dibahas juga persiapan penyusunan modul, yang menjadi petunjuk bagi narasumber dalam menyusun materi kepada peserta sosialisasi.  Kegiatan sosialisasi dibagi untuk Hakim dari 3 wilayah hukum (barat, tengah dan timur), serta pelaksanaan akan difokuskan di Jakarta dan Denpasar. Nantinya selain penguatan kepada hakim, sosialisasi pedoman pemidanaan atas tindak pidana terorisme tertentu dimaksud, akan mengundang stakeholder terkait. Stakeholder selain hakim yang jadi peser...

Mahkamah Agung dan Kemandirian Anggaran MKO, Jakarta,Humas MA Senin,10 Agustus 2026 Independensi Mahkamah Agung merupakan syarat mutlak negara hukum guna menjamin peradilan yang adil dan imparsial. Insan Hutahaean Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dan syarat mutlak dari pilar negara hukum yang demokratis adalah hadirnya sistem peradilan yang bebas, tidak memihak (imparsial), dan bersih dari segala bentuk campur tangan kekuasaan lain. Di Indonesia, puncak dari sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa tingkat kasasi, melainkan merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Maka, eksistensi dan pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung menuntut terwujudnya nilai independensi dan kemandirian yang utuh. Landasan Konstitusional dan Y...

Selamat, PN Depok Juara Turnamen Sepak Bola Antar Satker HUT ke-81 MA MKO, Urif Syarifudin - Dandapala Contributor Minggu, 09 Agt 2026 Tangerang - Banten. Pengadilan Negeri (PN) Depok meraih juara Turnamen Sepak Bola Antar-Satuan Kerja (Satker) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Turnamen yang berlangsung di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Jumat (7/8/2026), mempertemukan enam tim dari lingkungan peradilan dan menjadi ajang memperkuat sportivitas serta kebersamaan aparatur peradilan. PN Depok tampil sebagai tim terbaik setelah melewati rangkaian pertandingan menghadapi sejumlah satker peserta. Gelar juara tersebut disambut meriah oleh para pemain dan pendukung PN Depok. Para pemain mengangkat trofi kemenangan sebagai bentuk keberhasilan tim setelah menjalani pertandingan dengan persaingan yang ketat. Turnamen ini diikuti enam tim, yaitu PN Tangerang, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Pusat, PN Depok, PN Bale Bandung, s...

Tatkala Nurani Menjadi Pengadil Bagi Diri Sendiri MKO, Suwono - Dandapala Contributor Senin, 10 Agt 2026, “Peradilan Luhur Indonesia Makmur,” tema Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-81 di Tahun 2026. Layak direnungkan, berangkat dari tesis kemuliaan lembaga peradilan tidak hanya dibangun dengan kecanggihan sistem hukum, kelengkapan regulasi, ataupun megahnya institusi, melainkan dan terutama oleh kualitas nurani insani yang menjalankannya. Tersimpulkan, hukum dibuat, dipahami, dijalankan, dan diputuskan oleh manusia untuk kehidupan manusia. Padanya, integritas menjadi titik temu antara hukum, moralitas, dan keadilan itu sendiri. Hakim memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan perundangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dibalik seluruh konstruksi yuridis tersebut, terdapat dimensi lain yang jauh lebih sunyi tetapi justru paling menentukan, yaitu pergulatan batin seorang hakim. Putusan hakim tidak lahir dari ruan...

40 Sekretaris Pengadilan Se-Indonesia Ikuti Pembukaan Diklat Sekretaris Pengadilan Tahun 2026 MKO, Jakarta, Humas MA Senin,10 Agustus 2026, Sebanyak 40 Sekretaris Pengadilan ikuti pembukaan Diklat Sekretaris Pengadilan 2026 Mahkamah Agung secara daring, Jumat (7/8/2026).  Sebanyak 40 Sekretaris Pengadilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikuti Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekretaris Pengadilan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) Badan Strategi Kebijakan dan Diklat (BSDK) Mahkamah Agung RI, Jumat (7/8/2026). Kegiatan pembukaan dilaksanakan secara daring sebagai awal rangkaian pembelajaran Distance Learning yang akan berlangsung hingga 22 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Widyaiswara Pusdiklat Menpim BSDK Mahkamah Agung RI, Martono Udjianto, S.H., M.M.Pd., menyampaikan bahwa Diklat Sekretaris Pengadilan merupakan salah satu bent...