Tinjau Mal Pelayanan Publik Kota Makassar, Wamendagri Bima Apresiasi Integrasi Berbagai Layanan

Tinjau Mal Pelayanan Publik Kota Makassar, Wamendagri Bima Apresiasi Integrasi Berbagai Layanan


Mediakotaonline, Kementrian Dalam Negeri Makassar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengintegrasikan berbagai layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, langkah ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah.

“Jadi kami mengapresiasi [Wali Kota Makassar] Pak Danny Pomanto. Mudah-mudahan berlanjut ke depan dengan pengembangan dan inovasi-inovasi lain yang lebih terintegrasi dengan program kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya saat meninjau MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/1/2025).

Bima menegaskan, berbagai layanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya layanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang saat ini retribusinya dibebaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembebasan juga berlaku terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelayanan tersebut, kata dia, harus dimudahkan mengingat kebijakan ini untuk membantu MBR dalam mendapatkan rumah.

"Masyarakat berpenghasilan rendah dengan bebas pajak dan lain-lain, tentu prosesnya kan juga harus dimudahkan dan sesuai juga dengan perizinan," jelasnya.

Menurutnya, Kota Makassar dapat menjadi salah satu contoh terbaik penerapan pelayanan publik yang terintegrasi. Pasalnya, Pemkot Makassar mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara masif dalam satu gedung MPP.

Lebih lanjut, Bima mengingatkan agar langkah pengintegrasian layanan harus memperhatikan sejumlah aspek. Hal itu seperti kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat yang didapatkan masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi kunci penting dalam mengintegrasikan berbagai layanan. Ini termasuk upaya mengintegrasikan layanan dari pusat ke daerah.

Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi. Misalnya layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terus diperkuat kapasitas sistemnya dengan menggandeng sejumlah pihak. Guna mendukung program e-government, Kemendagri juga bekerja sama dengan Bank Dunia.

Puspen Kemendagri

 

Komentar

Halaman

Tutup Hiburan Karaoke Carista Dan Pondok Betah, Masyarakat Carita Acungi Jempol' Pemda Pandeglang Serta Muspika

Kelompok Kerja Wartawan Provinsi Banten Gelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi: Fokus pada Program Prioritas dan Sinergi dengan OPD

Ade Aburachman Direktur YAT dan Sudani Kacab YAT Banten Buka Rapat Kerja Majelis Taklim Berta'awun Di Pandeglang

Wow !! Diduga Oknum Dokter BNN Lakukan Peredaran Obat Keras Secara Bebas

Bongkar" Pembangunan Tower Telekomunikasi Di Kecamatan Jiput Diduga Ijin Sepihak', Pengerjaan nya Tidak Sesuai SOP