Tahun Baru Hijriah: Spirit Hijrah Menuju Peradilan Modern Berintegritas MKO Jakarta, Humas MA Selasa,16 Juni 2026, Tahun Baru Hijriah menginspirasi transformasi peradilan menuju layanan hukum yang modern, berintegritas, transparan, dan adil. Tahun Baru Hijriah merupakan momentum penting dalam sejarah peradaban Islam yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual, sosial, dan peradaban.  Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak sejarah lahirnya sistem kehidupan baru yang lebih tertata, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan masyarakat madani.   Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi transformasi total menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks kekinian, Tahun Baru Hijriah dapat dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan lembaga peradilan.  Peradilan modern dituntut tidak hanya menjalankan fungsi ad...

MA Dorong Kepatuhan Prosedural Perkara Pidana MKO Jakarta, Humas MA Selasa,16 Juni 2026, Dalam pembinaan tersebut, Ketua Kamar Pidana MA turut menekankan pentingnya penguatan standar verifikasi dalam administrasi petikan putusan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi putusan.  Penguatan standar administrasi dan kepatuhan prosedural dalam penanganan perkara pidana menjadi salah satu fokus utama Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut dibahas dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial serta pengawasan bagi jajaran empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada Senin (15/6).  Dalam kesempatan itu, Ketua Kamar Pidana MA, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026. Ia menjelaskan, ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penting dalam masa transisi penanganan perkara pidana di tingkat pengadilan tinggi.  Dalam aturan tersebut ditegaskan, setelah majelis hakim pengadi...

  Menuju Garis Akhir, Badilum Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan PN MKO, Bagus mizan - Dandapala Contributor Selasa, 16 Jun 2026 Jakarta - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi bagi calon pimpinan kelas II dan Kelas IB sebagaimana surat pengumuman nomor 1235/DJU/KP1.1/VI/2026 hari Senin (16/6). "Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan menyelenggarakan Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Klas II dan Klas IB T.A. 2026." Bunyi pengumuman tersebut. Lebih lanjut, Briefing dan uji coba ujian w...

  PN Lubuk Pakam Laksanakan Konstatering Berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.Eks/Constatering/2024/PN Lbp jo. 10/Pdt.G/2020/PN Lbp MKO Jakarta, Humas MA Sabtu, 13 Juni 2026, PN Lubuk Pakam menggelar konstatering atas lahan sengketa 125 hektar di Deli Serdang guna mengawal eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, dan pencocokan lapangan (konstatering) atas objek perkara berupa hamparan tanah seluas kurang lebih 125 hektar yang terletak di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 17/Pdt.Eks/Constatering/2024/PN Lbp jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2025. Sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pelaksanaan konstatering ini dipimpin oleh Ketua PN Lubuk Pakam, Indrawan, S.H., M.H., secara ex-officio. Sementara itu, pengendalian da...

  Diwarnai Ketegangan, PN Sinjai Akhiri Sengketa Tanah lewat Eksekusi MKO, Rio Satriawan - Dandapala Contributor Sabtu, 13 Jun 2026 Sinjai, Sulsel-Pengadilan Negeri (PN) Sinjai, Sulawesi Selatan, melaksanakan eksekusi atas sebidang tanah seluas 6 are yang terletak di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada (11/6).  “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan dibantu oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan nomor 12/Pdt.G/2018/PN Snj…”, ucap Panitera PN Sinjai, Wahida Achmad saat membacakan penetapan Ketua PN SInjai sebelum memulai eksekusi. Permohonan eksekusi diajukan oleh Mismaya, penggugat yang sebelumnya menggugat Rajewang, Hj. Linang, Rosmiati dan Besse Kartini masing-masing sebagai tergugat I, II, III dan IV. Penggugat menggugat para tergugat atas tindakan para tergugat yang semula tidak mengakui tanah berikut b...

  Ketua MA Resmi Buka Kejurnas PTWP 2026 di Malang MKO, Anissa Larasati - Dandapala Contributor, Jumat, 12 Jun 2026 Malang, Jawa Timur – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Sunarto, secara resmi membuka Perorangan Tenis Warga Peradilan (PTWP) ke-XX Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur pada Jumat (12/06/2026). Turnamen tenis terbesar di lingkungan peradilan Indonesia tersebut akan berlangsung selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Juni 2026. Pembukaan PTWP ke-XX berlangsung meriah dan dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon I, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, serta peserta dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Sebagai tanda dimulainya rangkaian pertandingan, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, melakukan pemukulan bola tenis pertama (first serve) yang disambut antusias oleh seluruh peserta dan tamu undangan. Momen tersebut menjadi simbol resmi dibukanya PTWP ke-...

  Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Tim Konten Badilum Learning Center (BLC) MKO, Tim BLC - Dandapala Contributor Jumat, 12 Jun 2026 Jakarta. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran yang masuk, dengan ini diumumkan sebagai berikut: Jumlah Pendaftar : 9 (Sembilan) Peserta A. PESERTA YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI Sebanyak 5 (Lima) peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi, yaitu: 1. Alfat Nursyahban – PN Muara Bungo 2. Nampati Sembiring – PN Labuha 3. Kms. Muhammad Amin – PN Muara Enim 4. Isnani Kurnia Putri – PT Tanjungkarang 5. Feriansyah – PN Tanjungkarang B. TAHAP SELEKSI SELANJUTNYA Kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, diwajibkan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya berupa wawancara yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026 Waktu : Pukul 16.00 WIB s.d. selesai Media : Zoom Meeting Tautan Zoom Meeting dan informasi teknis pelaksanaan wawancara akan disampaikan lebih lanjut melalui media...

Prof Yanto: Kejurnas PTWP 2026 Perkuat Sinergi & Integritas Warga Peradilan MKO, Tim Dandapala - Dandapala Contributor Sabtu, 13 Jun 2026 Malang – Kejuaraan Nasional Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Tahun 2026 yang berlangsung pada 12–16 Juni 2026 mengusung tema “Bersatu Bangkit Bersama Menjaga Integritas dan Sportivitas”. Tema tersebut mencerminkan komitmen warga peradilan untuk terus memperkuat kebersamaan dan sinergi melalui optimalisasi teknologi digital di tengah perkembangan zaman. Ketua Panitia Pusat Kejurnas PTWP 2026, Prof Yanto, menyampaikan bahwa kejuaraan tahun ini diikuti oleh 71 kontingen yang berasal dari berbagai lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan antusiasme dan soliditas warga peradilan dalam mendukung kegiatan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan sekaligus membangun karakter. Sebagai bagian dari upaya regenerasi atlet, Kejurnas PTWP 2026 juga memberikan ruang bagi 55 atlet dari kalangan Pegawai Pe...

Demi Keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” MKO, Kejaksaan Negeri Pandeglang Banten - Rekapitulasi Barang bukti yang dimusnahkan Dari 63 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diantaranya : 1.Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto seluruhnya 783,0012 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2.Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto seluruhnya 262,9928 gram dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3.Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat Netto seluruhnya 16,1295 gram dari UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4.Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan jumlah sebanyak 7.139 butir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 5.Obat tablet jenis Tramadol / Tramadol HCL dengan jumlah sebanyak 6.664 butir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6.Obat tablet jenis Trihexyphenidyl, Mersi Reklona, Lorazepam dan obat kemasan putih/lain...

  Percepatan Pelebaran jalan di desa Lumbang sari Kecamatan Bululawang , Kabupaten Malang MIKO,  Dewi swastyastika, Malang//www.media kota.co.id- DPUBM ( Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga) kabupaten Malang saat ini menggenjot pembangunan pelebaran jalan K1 dibeberapa titik kecamatan.Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keamanan kenyamanan serta kelancaran untuk mobilitas kendaraan. Saat ini yang lagi dikerjakan yaitu desa Lumbang Sari kecamatan Bululawang ( yang merupakan jalan alternatif arah dari Bululawang Krebet menuju ke kecamatan Kepanjen ) dan diteruskan ke desa Bulu Pitu sampai desa Kertosono kecamatan Gondang legi kabupaten Malang.  Seperti yang disampaikan kepala DPUBM Kabupaten Malang Khoirul Anam Isnaidi melalui Kabid Pembangunan dan Peningkatan Jalan Anita Aulia Sari bahwa pelebaran jalan rabat beton adalah metode penambahan lebar jalan menggunakan cor beton yang biasanya diterapkan pada bahu jalan yang sebelumnya berupa tanah atau aspal. Pro...

Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Perkara Pencurian: Harmonisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 MKO, Humas MA, Jakarta  lKamis,30 Januari 2026, Pemberlakuan KUHAP Baru menghadirkan semangat penguatan mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pendahuluan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai babak baru dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu semangat utama yang diusung KUHAP Baru adalah penguatan. Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Namun demikian, dalam praktik peradilan muncul persoalan penafsiran terkait jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui MKR, khususnya pada tindak pidana pencurian yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tah...

  JPU Paparkan Modus Pencucian Uang dalam Sidang Perintangan Perkara Terdakwa Marcella Santoso dkk MKO, Jaksa Penuntut Umum(JPU) Asef Priyanto dan Syamsul Bahri memberikan keterangan pers usai Persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari perintangan perkara dengan Terdakwa Marcella Santoso, Ariyanto Bakri dkk yang digelar pada Jumat 23 Januari 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Dalampersidangan ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, TimJPU menghadirkan empat orang saksi fakta dan satu orang saksi ahli guna memperkuat pembuktian dakwaan. “Berdasarkan keterangan saksi dari pihak Money Changer Dolarindo dan ShowroomZaida, terungkap bahwa terdapat perputaran uang yang berasal dari Ariyanto Bakri untuk pembelian tiga unit mobil mewah jenis Lexus dan Land Cruiser,” ujar JPU Asef Priyanto. JPU menjelaskan bahwa modus yang digunakan adalah dengan menitipkan uang kepada pihak showroom, di ma...

  JPU Ungkap Fakta Mens Rea Dalam Sidang Pembuktian Perkara Korupsi Chromebook Terdakwa Nadiem Makarim MKO, Tim Jaksa Penuntut Umum(JPU) yang dipimpin oleh Roy Riyadi menggelar sidang agenda pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan Terdakwa NadiemAnwar Makarimdi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan total tujuh orang saksi, dua orang Saksi di antaranya adalah Jumeri selaku Mantan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Paudasmen) dan Saksi Hamid Muhammad selaku Mantan Sekretaris Direktur Jenderal Paudasmen. Persidangan sempat diwarnai perdebatan terkait permintaan penasihat hukummengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Meskipun secara aturan KUHAP hal tersebut tidak wajib diberikan, JPU tetap menyerahkan LHP tersebut di depan persidangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap pene...

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KECAMATAN PAGELARAN MEMBUKA PENGGALANGAN DANA DAN BANTUAN  KEMANUSIAAN MKO, Pandeglang, 12 Januari 2026, Banjir yang melanda Kampung Pamatang, Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran sejak Sabtu, 10 Januari 2026 hingga Senin, 12 Januari 2026 telah menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat setempat. Curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan rumah-rumah warga terendam, aktivitas masyarakat lumpuh, serta menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Berdasarkan data sementara di lapangan, sebanyak 487 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung oleh bencana banjir ini. Sejumlah warga terpaksa mengungsi dan saat ini sangat membutuhkan bantuan darurat, antara lain bahan makanan, air bersih, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, serta kebutuhan khusus bagi anak-anak dan lansia. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan, Komite Nasional Pemuda Indonesi...

KAJATI KALTIM KUNJUNGI KEJARI KUTAIA BARAT, TEKANKAN KERJA PROFESIONAL DAN KESIAPAN HADAPI PEMBERLAKUAN KUHP DAN KUHAP BARU ‎MKO, Kamis, 18 Desember 2025, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kutai Barat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Barong Tongkok Kutai Barat. Dalam kunjungan tersebut, Kajati Kaltim didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Haedar, SH, MH, Asisten Pidana Militer Kolonel Laut (H) Joko Sutikno, serta Kabag TU Anton Laranono, SH. MH. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Yon Yuviarso, SH, MH. Kajati Kaltim mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan memberikan motivasi kepada jajaran Korps Adhyaksa di Kutai Barat agar senantiasa menjaga profesionalitas dan tikah laku dari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik institusi, diri sendiri dan keluarga. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hu...

Jampidum dan Gubernur DK Jakarta Berkolaborasi Terapkan Pidana Kerja Sosial Sebagai Wujud Pembaruan Hukum Nasional MKO, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep N. Mulyana menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gubernur DK Jakarta Pramono Anung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Patris Yusrian Jaya dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan Walikota se-DK Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 di Kantor Gubernur Jakarta.  Kolaborasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan secara optimal Pidana Kerja Sosial (PKS) sebagai salah satu sanksi dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.  Jampidum mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif di Indonesia.  Implementasi Pidana Kerja Sosial adalah bagian integral dari misi besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 (Unda...

  Kejaksaan dan Polri Perkuat Sinergitas Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Sambut KUHP dan KUHAP Baru MKO, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menghadiri Pertemuan Sinergitas dan Persamaan Persepsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka menyambut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diterapkan pada awal tahun 2026.  Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung pada Selasa 16 Desember 2025 di Markas Besar Polri (Mabes Polri). Momentum ini menjadi krusial bagi aparat penegak hukum untuk menyatukan langkah dalam melakukan pembaruan hukum pidana nasional. Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa lahirnya KUHP dan KUHAP baru merupakan tonggak penting dalam mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia. Semangat yang diusung adalah transisi dari model peninggalan kolonial...

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA PARTICIPATING INTEREST 10 PERSEN BLOK ROKAN DI LINGKUNGAN PT SARANA PEMBANGUNAN ROKAN HILIR (PERSERODA) ATAU PT SPRH, KEJATI RIAU TETAPKAN DUA TERSANGKA BARU MKO, Pekanbaru - Senin, 15 Desember 2025, Kejaksaan Tinggi Riau kembali menetapkan 2 (Dua) Tersangka baru dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan Di Lingkungan PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda).  Adapun 2 (Dua) Tersangka Baru tersebut yakni Tersangka MA yang merupakan Asisten II Ekonomi dan antar lembaga PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) dan Tersangka DS selaku Kepala Divisi Pengembangan PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH). Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan Di Lingkungan PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda), MA dan DS hadir memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi...

  PT DKI Perberat Vonis Banding Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun Penjara MKO, William Edward Sibarani - Dandapala Contributor Rabu, 10 Des 2025 Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta melaksanakan pembacaan putusan pidana perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan artis Nikita Mirzani pada Selasa (09/12) yang lalu. Dalam putusan Nomor 255/PID.SUS/255/ PT DKI, majelis hakim yang diketuai oleh Sri Andini serta Budi Susilo dan Elyta Ras Ginting selaku hakim anggota memperberat vonis tingkat pertama yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun", ujar Sri Andini pada saat pembacaan putusan.  Sebelumnya penuntut umum mendakwakan Nikita dengan dakwaan berlapis yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta ITE terhadap Reza Gladys.  Pada tingkat pertama, PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurunganter...

Ketum FORSIMEMA-RI : Miris, Tragedi Hakim PN Medan, Panitera PN Atambua,Demo PN Pasarwajo,Penting nya ada nya TNI di setiap Pengadilan seluruh Indonesia MKO, Jakarta,Senin 08 Desember 2025, Pernyataan Sikap dari Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri dengan slogan *"Jaga Hakim, Peradilan Aman, Pencari Keadilan senang "* merespons terhadap serangkaian akhir akhir ini sering nya insiden yang menimpa aparatur Peradilan juga Personal Hakim,sesegera mungkin Petinggi MA harus mengambil langkah tegas dengan melibatkan Pengamanan TNI di setiap Peradilan seluruh Indonesia. Usulan ini muncul sebagai reaksi atas beberapa insiden yang menimpa aparatur pengadilan, yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap keamanan dan integritas Hakim serta peradilan di Indonesia  Kejadian-kejadian seperti ini sering memicu tuntutan dari berbagai pihak, termasuk FORSIMEMA-RI, untuk peningkatan keamanan Hakim dan lembaga Peradilan di Indonesia...