Turunkan Angka Kematian Ibu, Integrasi Perencanaan Kesehatan Reproduksi ke Dalam Kebijakan Daerah Dinilai Urgen

Turunkan Angka Kematian Ibu, Integrasi Perencanaan Kesehatan Reproduksi ke Dalam Kebijakan Daerah Dinilai Urgen

Mediakotaonline Kementrian Dalam Negeri Jakarta – Integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah dinilai semakin mendesak sebagai langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono saat membuka acara Finalisasi Perangkat Pembelajaran untuk Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

“Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Sugeng.

Finalisasi perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan reproduksi, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman teknis di tingkat daerah.

Selanjutnya, panduan teknis yang dihasilkan diharapkan mampu membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan perangkat yang komprehensif, Pemda diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan reproduksi sekaligus mempercepat penurunan angka kematian ibu di Indonesia.

Dalam diskusi yang berlangsung intensif, sejumlah isu penting turut dibahas, di antaranya penyempurnaan panduan bagi aparatur Pemda serta tantangan terkait rendahnya alokasi anggaran dan kapasitas teknis yang masih terbatas di lapangan. Untuk menjawab persoalan itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Kegiatan yang diselenggarakan BPSDM ini menjadi bukti komitmen Kemendagri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Adapun acara ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, lembaga internasional, akademisi, hingga praktisi di bidang kesehatan reproduksi.

Puspen Kemendagri