Terdakwa Cabut Keterangan, PN Pare-Pare Tetap Jatuhkan Hukuman MKO, Pengadilan Negeri RI Pare Pare - Pengadilan Negeri (PN) Pare-Pare menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Wahyu Dirman. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan Senin 26/5. “Dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan yang telah tertulis di dalam Beita Acara Pemeriksaan Penyidik, Terdakwa mengklaim pengakuannya diperoleh lewat intimidasi dan pemukulan. Maka dari itu, dua polisi yang memeriksa Wahyu dipanggil untuk memberi klarifikasi”  ungkap rilis yang diterima DANDAPALA Jumat, 30/5. Perkara tersebut terdaftar dalam perkara Perkara Nomor 35/Pid.B/2025/PN Pre. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berlanjut yang terjadi sepanjang tahun 2021, meskipun ia telah mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik. "Pencabutan keterangan yang tidak beralasan harus dikesampingkan. Gagasan di balik kaidah hukum ini adalah jika setiap pencabutan keterangan tanpa alasan diterima, m...

Kronologi Kejadian Viral di PTSP Pengadilan Negeri Baubau MKO, Pengadilan Negeri RI Kota Baubau, Sulawesi Tenggara- Menyikapi kejadian viral yang melibatkan salah seorang rekan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri (PN) Baubau pada 2 hari lalu, Humas PN Baubau menyampaikan kronologi lengkap kejadian tersebut ke DANDAPALA sebagai berikut ini. Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, sekitar Jam 08.00 WITA, petugas PTSP seperti biasa bersiap untuk melakukan briefing sebelum waktu pelayanan dimulai yaitu jam 08.30 WITA. Kemudian datang seorang Advokat yang bernama Muh. Agussalim bersama dengan istrinya sekaligus kliennya bernama “Nisye Sawanawadu De Silva”, pemilik restoran terkenal di Baubau yaitu Silvana, serta sekitar kurang lebih 5 (lima) orang yang mengaku Wartawan menyelonong masuk tanpa izin dan tanpa mengisi buku tamu terlebih dahulu karena ingin langsung mendatangi petugas PTSP. Kemudian, petugas PTSP bagian Pidana menanyakan keperluan dari Advokat tersebu...

MA Kumpulkan Seluruh Hakim Pengadilan Negeri di Jakarta, Ada Apa? MKO, Pengadilan Negeri RI Jakarta- Mahkamah Agung (MA) mengumpulkan seluruh hakim di Jakarta. Pertemuan itu langsung dipimpin Ketua MA, Prof Sunarto. Ada apa? Ternyata hal itu dalam rangka pembinaan administrasi dan teknis yudisial bagi hakim di lingkungan peradilan umum se-Jakarta. Ketua MA Sunarto menyampaikan kepada para hakim peserta bahwa dia memahami menjadi seorang hakim bukan tugas mudah. Dia mengatakan menjadi hakim juga bukan berarti dinilai sebagai 'malaikat'. "Memang kita semua, hakim, tidak bisa dipikir menjadi malaikat semua. Hakim juga manusia," kata Sunarto saat memberikan pengarahan dalam acara pembinaan di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025). "Tapi hakim jangan jadi setan semua. Manusia adalah pertarungan antara malaikat dan setan. Lebih kuat yang mana? Lebih condong ke malaikat atau condong ke setan?" sambung Sunarto Hadir dalam aca...

  Dirjen Badilum: Takutlah karena Allah SWT, Bukan karena CCTV MKO, Pengadilan Negeri RI Jakarta - Teknologi CCTV bisa dipasang di segala sudut ruangan. Dari CCTV yang kelihatan atau yang disembunyikan di tempat yang tidak terduga. Tapi apakah karena itu kita jadi takut dalam bertugas? Dirjen Badilum Bambang Myanto meminta aparat pengadilan berperilaku bukan karena takut CCTV dan pengawasan oleh Badan Pengawasan MA.  "Tetap lakukan yang terbaik karena pengawasan Allah SWT, di mana pun dan kapan pun. Bukan hanya takut karena ada CCTV dan lain lain," kata Bambang. Hal itu disampaikan dalam Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Ditjen Badilum, Jumat (14/3) petang.  Selain Dirjen Badilum, hadir juga seluruh pejabat Dirjen Badilum. Hadir juga para Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Jabodetabek. Selain buka puasa, acara juga diisi dengan ceramah oleh Ustad Adi Hidayat. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan santunan bagi anak yatim piatu. Bambang Myanto jug...

Kejati Lampung Periksa 2 Orang Mantan Sekwan DPRD Tanggamus Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas MKO, Kejaksaan Agung RI Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus (Pidsus) kembali melakukan pemanggilan pihak-pihak untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) sejumlah anggaran yang dikelola oleh pengguna anggaran pada DPRD Kabupaten Tanggamus salah satunya dana perjalanan dinas tahun anggaran 2021.  Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh tim media ini, pihak yang turut diperiksa oleh tim penyidik bidang Pidsus Kejati Lampung diantaranya 2 (dua) orang mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Tanggamus sdr. HA dan sdr. Sbrdn. Keduanya diagendakan pemeriksaan pada hari Rabu,12 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Sebelumnya, pada Selasa 11 Maret 2025 sejumlah pihak terkait dari unsur sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pun turut dip...

Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Jakarta MKO, Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta - PT Jakarta terus membuat program-program pelayanan yang inovatif untuk memastikan akses yang lebih baik bagi pencari keadilan dan meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya tututan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang efisien, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. PT Jakarta telah merilis kinerja penanganan perkara di 2024 dengan indeks kepuasan masyarakat atas putusan banding sebesar 84,57%. Kendati begitu, PT Jakarta terus membuat program-program pelayanan yang inovatif untuk memastikan akses yang lebih baik bagi pencari keadilan dan meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan. "Seluruh aparatur PT Jakarta berupaya untuk mewujudkan suatu peradilan yang berintegritas dengan jalan peningkatan kemampuan SDM, membuat inovasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi dengan dua hal tu...

  RDP DPR-MA Simpulkan Hakim di Pelosok Harus Lebih Diperhatikan MKO, Mahkamah Agung RI Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan Sekretaris MA dan Dirjen Badilum MA berjalan dinamis. RDP itu bermuara pada kesimpulan agar para hakim di pelosok diperhatikan. “Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum untuk lebih memberi perhatian kepada jabatan Hakim di wilayah dengan memprioritaskan kebijakan strategis dan alokasi anggaran pada kesejahteraan Hakim dan fasilitas pengadilan di berbagai wilayah yang mendukung peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas Hakim,” kata Ketua RDP di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakpus, Kamis, (13/3/2025). Berikut 3 kesimpulan lengkap RDP tersebut: 1.Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum untuk lebih memberi perhatian kepada jabatan Hakim di wilayah dengan memprioritaskan kebijakan strategis dan alokasi anggaran pada kesejahteraan Hakim dan fasilitas pengadilan di be...

  JAM-Pidum Menyetujui 3 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pencurian di Ogan Komering Ulu Selatan MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 3 (tiga) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada Senin, 10 Maret 2025. Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Derajat Santoso bin Rejop dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.  Kronologi dimulai pada Rabu 27 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Rumah saksi H. Munir Huda bin Ispar di Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan. Tersangka mendapat informasi dari Saksi Anak Berhadapan Hukum Andika Lendra bin Herdiansyah (Diversi tingkat penyidikan) dan Anak Berhadapan Hukum Rezky (...

Inilah Tantangan Public Relation ( PR ) atau Humas di Masa Depan MKO, Jakarta,Senin 10 Maret 2025 - Perkembangan teknologi memungkinkan Public Relation ( PR ) bekerja lebih tepat. Di sisi lain, perkembangan ini juga menantang praktisi PR untuk mengembangkan kompetensinya Kali ini Ulasan menarik yang di sampaikan oleh Prita Kemal Gani, founder STIKOM The London School of Public Relations (LSPR) Jakarta, saat menjadi pemateri di acara Conference Session PR Indonesia Awards (PRIA) di Tahun 2019 yang mengusung tema “The Role of Public Relations in 5.0 Era” di Bandung, Selasa (26/3/2019). Ia tak memungkiri, artificial intelligence ( AI ) dan big data memang membantu kinerja praktisi Public Relation ( PR ) atau Hubungan Masyarakat ( Humas ) menjadi lebih tepat.  Namun, PR juga ditantang untuk terus meningkatkan dan mengasah kompetensi. Berikut ini tantangan PR di masa depan: Globalisme Prita mengatakan bahwa seorang PR harus memiliki jaringan luas secara global, memiliki kapabilitas glob...

Gelar Public Campaign, PN Mungkid Ajak Masyarakat Berantas Korupsi MKO, Pengadilan Negeri RI Magelang - Kabupaten Magelang  Mengusung tema “Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”, PN Mungkid menggelar kegiatan Public Campaign Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Anti Korupsi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Jumat (28/02/2025) di Lapangan Drh. Soepardi, Mungkid, Kabupaten Magelang. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua PN Mungkid, Ita Widyaningsih, Wakil Ketua PN Mungkid, Tri Margono, Hakim dan Aparatur PN Mungkid ini ditujukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di PN Mungkid yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bebas dari penyimpangan. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam mendukung ...

PN Banjar Mulai Tempati Gedung Baru Hari Ini, Langsung Sidangkan Perkara MKO, Pengadilan Negeri RI Kota Banjar- Terhitung hari ini, Senin (10/3/2025) Pengadilan Negeri Banjar mulai memberikan pelayanan di gedung barunya yang beralamat di Jalan Gerilya, Desa Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.  Sebelum memiliki gedung baru, PN Banjar masih menempati gedung pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Banjar. Pantauan Tim Dandapala, meskipun baru dimulai hari ini memberikan pelayanan, tetapi sebanyak 8 (delapan) perkara sudah mulai disidangkan di gedung baru PN Banjar. Atas hadirnya Gedung Baru PN Banjar, Walikota Banjar, Sudarsono mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas pembukaan gedung baru PN Banjar tersebut. “Semoga di tempat yang baru ini menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar dan bermanfaat buat masyarakat Kota Banjar”, tambahnya. Ditemui terpisah, Ketua Pengadilan Negeri Banjar, Herman Siregar menuturkan rasa syukurnya atas pembukaan pel...

PT Banda Aceh adakan Tausiyah Ramadhan hadirkan Dewan Pakar ICMI Aceh MKO, Pengadilan Tinggi Banda Aceh Senin 10 Maret 2025 - Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadhan melakukan acara tausyiah atau ceramah agama pada setiap pagi jumat. Nursyam, Ketua PT Banda Aceh menyatakan dalam kata sambutannya bahwa acara tausiyah jumatan seperti ini penting dilaksanakan agar semua kita saling mengingatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta meningkatkan integritas dan kualitas kita dalam melayani masyarakat. Acara Tausiyah Ramadhan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama PT Banda Aceh Jln Sultan Alaidin Mahmudsyah Banda Aceh pada Jumat 7 Maret 2025 yang dihadiri oleh semua Hakim Tinggi dan seluruh pegawai PT Banda Aceh serta diikuti secara zoom oleh seluruh warga pengadilan negeri se Provnsi Aceh. Tausyiah Ramadhan disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar ICMI Aceh, Prof H Mustanir Yahya, Guru Besar Kimia Organik di Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala B...

Dirjen Badilum: Hakim Jangan Modal Ilmu Hukum Saja, Hormati Rekan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) H Bambang Myanto meminta calon hakim agar tidak bermodal ilmu hukum semata. Tetapi juga perlu dibekali dengan kemampuan manajemen hingga etika yang baik. “Bapak ibu kader-kader hakim masa depan. Tidak cukup ilmu hakim saja sebagai seorang calon pemimpin. Tidak cukup!” kata H Bambang Myanto. Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI BADILUM), Senin (10/3/2025).  Hadir dalam acara itu narasumber Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Sumpeno dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis), Hassanudin. PERISAI BADILUM diikuti secara online dari 900 hakim/calon hakim. “Bapak ibu harus dibekali manajemen. Manajemen umum, manajemen perkara. Sebagai pemimpin harus bisa menginspirasi jajaran di bawah bapak ibu semua,” ujar Bambang Myanto yang pernah menjadi Ketua PN Jaksel itu. Sebagai hakim diminta jangan apatis, tapi memahami situasi y...

Potensinya Beragam, Wamendes Ariza Tegaskan Besarnya Peran Desa Wujudkan Net Zero Emission MKO, Kementerian Desa RI Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa desa memiliki peran krusial dalam mencapai target Net Zero Emission 2060. Dengan luas wilayah desa yang mencakup 73% dari total wilayah Indonesia, desa-desa di Tanah Air menyimpan potensi besar untuk mendukung transisi energi bersih. Dalam Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Muktitama, Kamis (6/3/2025), Wamendes Ariza menekankan bahwa perubahan besar dalam peradaban energi sedang terjadi. Dunia tengah bergerak dari ketergantungan pada minyak, gas, dan batu bara menuju era energi baru terbarukan. "Sumber energi masa depan tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil, tetapi pada energi yang terbarukan dan berkelanjutan. Pergeseran ini adalah peluang besar bagi desa-de...

Kejaksaan Agung Memeriksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina MKO, Jumat 7 Maret 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 (empat) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023, berinisial: TA selaku Dirjen Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020 s.d. 2024. ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM tahun 2019 s.d. 2020. CJ selaku Analyst Light Distillato Trading pada Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) periode 2019 s.d. 2020. AYM selaku Koordinator Pengawasan BMM BPH Migas. Adapun keempat orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Su...

Banjir Bekasi, PN Bekasi Salurkan Bantuan MKO, Pengadilan Negeri RI Bekasi, Jum'at, 07 Maret 2025 - Bekasi menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya.  Bencana banjir yang melanda Kota Bekasi sejak Selasa (04/03/2025) telah meluluhlantakan seluruh aktivitas di kota tersebut. Dampak ini turut dirasakan oleh PN Bekasi, di mana sebagian Hakim dan Pegawainya menjadi korban yang terkena dampak banjir tersebut. Dalam rangka mewujudkan simpati dan kepedulian kepada para korban banjir Bekasi, PN Bekasi dan IKAHI Cabang Bekasi melakukan respon cepat dengan menginisiasi penggalangan dana dan bantuan untuk disalurkan bagi para korban banjir.  Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (06/03/2025), bertempat di Kantor Logistik dan Persedian BNPB Bekasi. Jalan TPU Padurenan, Kota Bekasi. “Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian PN Bekasi dan IKAHI Cabang Bekasi atas bencana banjir yang melanda Kota Beka...

Kekerasan kepada Hakim PA Batam, Bukti Sistem Keamanan bagi Hakim Belum Memadai MKO, Pengadilan Tinggi Negeri Batam,Kamis 04 Maret 2025 - Padahal, negara harus memberikan jaminan keamanan bagi hakim sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.  Batam-Peristiwa yang memprihatinkan kembali dialami oleh seorang hakim, yaitu kekerasan berupa penusukan pada tangan sebelah kanan seorang Hakim Pengadilan Agama Batam H. Gusnahari, S.H., M.H. oleh pihak tak dikenal.  Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (6 /3/2025) sekitar pukul 07.15 WIB di Perumahan Cipta Garden, RT 1 RW 15, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Belum diketahui motif dari kekerasan tersebut. Kejadian tersebut berawal saat yang bersangkutan hendak menuju parkiran mobil yang jarak dari rumahnya sekitar 100 meter dan hendak berangkat bekerja. Tiba-tiba, datang seseorang dengan membawa senjata tajam dan langsung menyerang yang bersangkutan, serangan tersebut mengenai tangan bagia...

Hakim PA Batam Gusnahari (tengah) membuat laporan ke SPKT Polresta Batam MKO, Pengadilan Negeri RI Batam - Hakim Pengadilan Agama Batam Gusnahari resmi membuat laporan ke SPKT Polres Kota Barelang terkait peristiwa pembacokan yang dialaminya pada Kamis (06/03/2025) pagi.  Dengan didampingi Pimpinan Pengadilan Agama Batam, Hakim Gusnahari menyambangi Kantor Polresta Barelang di Jalan Sudirman No.4, Kota Batam guna membuat laporan pada Kamis siang. Laporan tersebut telah diterima oleh Kepala SPKT Resor Kota Barelang, Tri Maradona dengan Nomor LP/B/109/III/2025/SPKT/Polresta Barelang/Polda Kepulauan Riau tanggal 6 Maret 2025. Berikut kronologi lengkap peristiwa pembacokan terhadap hakim Gusnahari: Pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 07.15 WIB, Gusnahari hendak keluar dari rumahnya yang beralamat di Jalan Pintu Masuk Komplek Perumahan Cipta Garden, Kota Batam. Ia kemudian berjalan menuju mobilnya yang diparkir dekat rumahnya.  Ketika Gusnahari hendak membuka pintu ...

Breaking News! Hakim PA Batam Ditusuk Dua Orang Tak Dikenal MKO, Pengadilan Negeri Batam - Hakim Pengadilan Agama (PA) Batam, Gusnahari ditusuk orang tak dikenal, Kamis (6/3) pagi ini. Dilansir dari keterangan Sekretaris Bidang Advokasi Hakim Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) Dr. Djuyamto, yang bersangkutan ditusuk oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam dan mengenai tangan hingga luka. "Pelaku diduga berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor dan menggunakan helm." ungkap Dr. Djuyamto Hakim ditusuk saat berjalan ke parkiran mobil yg berjarak cukup jauh dari rumahnya karena di saat bersamaan di dekat rumahnya ada warga yang meninggal. Saat ini korban sedang dirawat di Puskesmas dan pihak berwenang sedang melakukan oleh TKP guna menemukan pelaku. Saat dikonfirmasi, pihak berwenang belum bisa memastikan motif penusukan dan menunggu proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian.

Prof Binsar Gultom Minta Segera Dibentuk UU Pelaksanaan Pidana Mati MKO, Pengadilan Negeri RI Jakarta - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan berlaku secara efektif pada 2 Januari 2026.  Tapi ternyata sampai sekarang pemerintah belum membentuk peraturan soal tata cara pelaksanaan pidana mati. Padahal, hal itu telah diatur secara eksplisit dalam pasal 102 KUHP baru yang mengatakan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam undang-undang.  “Tanpa pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut akan menyulitkan bagi para aparat penegak hukum (polisi, jaksa/KPK dan hakim) di dalam melaksanakan pidana mati seperti telah diatur dalam pasal 100 sd pasal 101 KUHP,”  kata Prof Binsar Gultom saat berbincang dengan Awak Media, Rabu (5/3/2025). Prof Binsar Gultom selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyoroti ketentuan pasal 100 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan penjatuhan pidana mati den...