Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat

-

Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat

Mediakotaonline, Kemendes PDT Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jumat (24/1/2025).

 Nota Kesepahaman Diteken

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi Kementeriam Desa PDT dan Kementerian Hukum dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Mendes Yandri merasa bersyukur dengan penandatanganan kerja sama ini karena ada memberi dampak positif bagi desa.

"Dengan kerja sama ini, kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Mendes Yandri usai penandatanganan kerja sama.

Proses Badan Hukum BUMDes, kata Mendes Yandri, akan dipercepat agar nantinya semua desa di Indonesia bakal miliki BUMDes yang berbadan hukum.

'Terima Kasih Menteri Hukum," kata Mendes Yandri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Ketiga, fasilitasi pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan Keempat, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Nota kesepahaman ini juga untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa, mendorong terbentuknya paralegal justice di desa yang dimaksudkan agar desa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri dengan berlandaskan aturan hukum.

Turut hadir Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Irjen Teguh, Kepala Biro Humas Andi Nita Arie dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaifuddin.

Teks: Firman/Kemendes PDT

 

Komentar

Posting Komentar

Halaman

AUDIENSI ANTARA AHLI WARIS H. SARMIN DENGAN DPRD KAB. PANDEGLANG MENDAPATKAN HASIL YANG KURANG MEMUASKAN

-
Gambar
AUDIENSI ANTARA AHLI WARIS H. SARMIN DENGAN DPRD KAB. PANDEGLANG MENDAPATKAN HASIL YANG KURANG MEMUASKAN MKO, Pandeglang, 1 Desember 2025 - Ahli waris H. Sarmin melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kab. Pandeglang untuk membahas sengketa tanah antara H. Sarmin dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang. Tanah yang menjadi objek sengketa adalah SDN 2 Cipancung dan PUSTU yang berlokasi di Desa Cipicung Kec. Cikedal. H. Aang Kunaefi Saputra, Kuasa Ahli Waris H. Sarmin, menyampaikan bahwa tanah yang diduduki oleh SDN 2 Cipancung dan PUSTU adalah milik H. Sarmin dan telah dibuktikan dengan Akta Pembagian Hak Bersama No. 70/2013. Namun, hasil audiensi tersebut tidak mendapatkan hasil karena pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak memperlihatkan bukti-bukti yang sah. "Kami membawa akta bersama dan bukti-bukti lainnya sebagai bukti kepemilikan tanah. Namun, pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah. Kami berharap ...
Read more »

Polres Pandeglang Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Penyiksaan Terhadap Pengacara Mahmud Sodik SH MH

-
Gambar
Mahmud Sodik SH MH Bersama Kabag Wasidik Polda Banten Polres Pandeglang Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Penyiksaan Terhadap Pengacara Mahmud Sodik SH MH MKO, Penyebar fitnah yang telah melakukan pengeroyokan dan penyiksaan terhadap seorang advokat/pengacara yang bernama Mahmud Sodik SH MH yg lalu terjadi di Kp bojen Lebak desa bojen kecamatan sobang kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 April 2025 pukul 23.00 wib di rumah kediaman ibu carinah.  Alhamdulillah sekarang tiga orang di duga pelaku pengeroyokan penyebaran fitnah tersebut sudah di tetapkan menjadi tersangka pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh pihak polres Pandeglang unit 1 dari tim penyelidik dan penyidik pembantu Ipda Roberto Sangkala SH dan brigadir Ivan Wira Noviandi serta tim di unit 1 polres Pandeglang.  Surat penetapan 3 tersangka  Mahmud Sodik SH MH mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolres Pandeglang AKBP Dr. Dhyno Indra Setyadi dan Wakapolres Pandeglang Kompol Asep Jamal serta Kasat Reskrim Polres Pandeg...
Read more »

Pjb Matangkan Rencana HPN 2026

-
Gambar
Pjb Matangkan Rencana HPN 2026 MKO, Kota Serang,  – Sejumlah organisasi jurnalis di Banten—meliputi Pokja Wartawan Provinsi Banten, Media Online Indonesia (MOI), Forum Wartawan Banten (FWB), Pro Jurnalis Siber (PJS), dan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Provinsi Banten—menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di MBS Kota Serang, Sabtu (22/11/2025). Ketua Pokja Wartawan Provinsi Banten, Hasuri, menyampaikan apresiasi atas kekompakan para jurnalis yang tergabung dalam wadah Perkumpulan Jurnalis Banten (Pjb), Ia menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal Pjb dalam mempersiapkan hajatan besar insan pers yang direncanakan berlangsung pada Februari 2026. “HPN adalah hajatan seluruh jurnalis, dan semangat persatuan inilah yang ingin kami hadirkan dalam perayaan mendatang. Dengan kebersamaan, kita dapat menyelenggarakan kegiatan yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi profesi pers,” uj...
Read more »

Menteri Rini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif

-
Gambar
Menteri Rini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif MKO, Jakarta,Sabtu 22 November 2025 ,Dampak nyata reformasi birokrasi bagi masyarakat terus diperkuat. Mulai dari memperkuat sinergi instansi paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Birokrasi yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat akan berhasil jika dijalankan sebagai satu ekosistem yang saling terintegrasi dan melengkapi. Perlu diingat, instansi yang tergabung dalam paguyuban PANRB adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Paguyuban PANRB harus menjadi contoh bahwa empat lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini, pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB Tahun 2025, di Bandung, Kamis (20/11/2025). Forum rakor ini menjadi pintu masuk ke fase baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Bagi Rini, ini adalah moment o...
Read more »

Forum Wartawan Banten Harap HPN di Banten Libatkan Seluruh Elemen Pers

-
Gambar
Forum Wartawan Banten Harap HPN di Banten Libatkan Seluruh Elemen Pers MKO, Banten – Menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Provinsi Banten, Forum Wartawan Banten (FWB) menyuarakan harapan agar penyelenggaraan peringatan tahunan tersebut dapat melibatkan seluruh organisasi pers yang ada di daerah. Sekretaris Jenderal Forum Wartawan Banten, Wahyudin, menilai perayaan HPN merupakan momentum bersama bagi seluruh insan pers, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu. “Kami melihat bahwa penyelenggaraan HPN tahun ini masih terkesan kurang melibatkan seluruh elemen pers di daerah. Kritik kami bukan untuk memecah, justru untuk mengingatkan bahwa ekosistem pers itu luas dan beragam,” ujar Wahyudin saat dimintai keterangan, Sabtu. Ia menegaskan, perayaan profesi pers seharusnya menjadi panggung inklusif yang memberikan ruang setara bagi semua wartawan dan organisasi pers di Banten. “Tidak semestinya perayaan besar ini terkesan hanya dikoordinasikan oleh satu organisasi saja. Publik ju...
Read more »