Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat

-

Nota Kesepahaman Diteken, Badan Hukum BUMDes Bakal Dipercepat

Mediakotaonline, Kemendes PDT Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jumat (24/1/2025).

 Nota Kesepahaman Diteken

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi Kementeriam Desa PDT dan Kementerian Hukum dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Mendes Yandri merasa bersyukur dengan penandatanganan kerja sama ini karena ada memberi dampak positif bagi desa.

"Dengan kerja sama ini, kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Mendes Yandri usai penandatanganan kerja sama.

Proses Badan Hukum BUMDes, kata Mendes Yandri, akan dipercepat agar nantinya semua desa di Indonesia bakal miliki BUMDes yang berbadan hukum.

'Terima Kasih Menteri Hukum," kata Mendes Yandri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Ketiga, fasilitasi pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan Keempat, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Nota kesepahaman ini juga untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa, mendorong terbentuknya paralegal justice di desa yang dimaksudkan agar desa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri dengan berlandaskan aturan hukum.

Turut hadir Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Irjen Teguh, Kepala Biro Humas Andi Nita Arie dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaifuddin.

Teks: Firman/Kemendes PDT

 

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Usai Polemik Iuran, Kini Legalitas Ketua Komite SDN Pasirkadu 4 Dipertanyakan

-
Gambar
  Usai Polemik Iuran, Kini Legalitas Ketua Komite SDN Pasirkadu 4 Dipertanyakan MKO PANDEGLANG – Polemik kegiatan pelepasan siswa dan kenaikan kelas di SDN Pasirkadu 4 kembali menjadi sorotan publik. Setelah muncul perdebatan terkait dugaan iuran yang dibebankan kepada wali murid, kini perhatian mengarah pada status Ketua Komite Sekolah yang diketahui dijabat oleh Kepala Desa Pasirkadu. Dalam salah satu pemberitaan media online, Kepala SDN Pasirkadu 4, Oop Muhamad Ropik, menegaskan bahwa pihak sekolah tidak terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelepasan siswa dan pentas seni selain menyediakan fasilitas tempat. "Kami dari pihak sekolah hanya memberi fasilitas tempat sebagai tuan rumah. Adapun dari awal rapat, persiapan hingga pelaksanaan pentas seni semuanya dari komite termasuk unsur panitia. Ini bukti nyata sinergi sekolah dan komite untuk anak-anak," ujar Oop Muhamad Ropik. Sementara itu, Junaedi selaku Ketua Komite Sekolah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan ...
Read more »

Sinergi Warga dan Sekolah, SDN Padaherang 2 Gelar Haflah Tasyakuran Sekaligus Pelepasan Siswa

-
Gambar
  Sinergi Warga dan Sekolah, SDN Padaherang 2 Gelar Haflah Tasyakuran Sekaligus Pelepasan Siswa MKO-Pandeglag-Banten]SDN Padaherang 2 Kecamatan Angsana,Kabupaten Pandeglang, Banten.Sekolah tersebut sukses menggelar acara Haflah Tasyakuran,Pelepasan Siswa Kelas VI, serta Kenaikan Kelas I hingga V. Acara yang berlangsung meriah ini merupakan buah dari kekompakan dan dukungan penuh dari warga masyarakat setempat.18/06/26 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah SDN Padaherang 2,para dewan guru, jajaran komite sekolah, serta seluruh wali murid yang antusias menyaksikan putra-putri mereka melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rangkaian acara dibuka seperti layaknya prosesi formal pada umumnya.Angin segar kedamaian mengawali pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan secara khusyuk, disusul dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin  Dalam kesempatan tersebut,Kepala Sekolah SDN Padaherang 2,Kamsa,S.Pd.,m...
Read more »

MELINDUNGI NAMA BAIK, H. JUNAEDI LAPORKAN PENYEBAR TUDUHAN PALSU KE KRIMSUS SIBER POLDA BANTEN

-
Gambar
  MELINDUNGI NAMA BAIK, H. JUNAEDI LAPORKAN PENYEBAR TUDUHAN PALSU KE KRIMSUS SIBER POLDA BANTEN  MKO, Munjul Pandeglang Banten – Menempuh jalur hukum sebagai langkah tegas melindungi kehormatan dan kredibilitasnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, H. Junaedi, S.Pd., M.Si., secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong ke Kepolisian Daerah Banten. Laporan tersebut disampaikan kepada unit Krimsus Bidang Siber pada hari Senin, 22 Juni 2026.   Peristiwa ini bermula dari beredarnya unggahan di media daring yang diketahui berasal dari akun bernama “Mamah Monce”. Dalam konten yang disebarkan secara terbuka tersebut, pengelola akun melontarkan tuduhan serius bahwa H. Junaedi telah melakukan perbuatan merampok. Unggahan tersebut tersebar luas dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Munjul serta daerah sekitarnya, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.   ...
Read more »

Diduga Pungut Rp90 Ribu per Siswa, Pelepasan dan Kenaikan Kelas SDN Kadubadak Disorot

-
Gambar
  Diduga Pungut Rp90 Ribu per Siswa, Pelepasan dan Kenaikan Kelas SDN Kadubadak Disorot MKO-Pandeglang Banten] Pelaksanaan acara pelepasan dan kenaikan kelas di SDN Kadubadak, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, diduga membebani wali murid dengan adanya pungutan yang disebut mencapai Rp90 ribu per siswa. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah wali murid mengaku diminta memberikan kontribusi untuk membiayai kegiatan yang digelar sekolah.17/06/26 Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan kenaikan kelas pada Senin (15/6/2026), para wali murid diundang oleh kepala sekolah dan dewan guru untuk menghadiri musyawarah di lingkungan sekolah. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut disampaikan kebutuhan anggaran kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas yang disebut mencapai sekitar Rp17 juta. Dengan jumlah siswa lebih dari 190 orang, setiap siswa disebut dikenakan biaya sekitar Rp90 ribu. “Kami diundang ke sekolah untuk membahas ...
Read more »