LaNyalla Dukung Tarif Cukai Golongan III Sigaret Kretek Mesin Industri Rokok Skala Kecil MKO , DPD RI Surabaya Jawa Timur - Gagasan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) tentang penerbitan cukai Golongan III untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) industri rokok murah untuk menekan peredaran rokok ilegal mendapat dukungan Anggota DPD RI/MPR RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur, ia mendukung gagasan tentang perlunya tarif cukai Golongan III untuk SKM yang khusus diberikan kepada industri rokok skala kecil, dengan kuota jumlah produksi per tahun yang lebih kecil dari Golongan II. "Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai, tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor. Selain itu masih ada juga pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan PPh yang dibayar setiap tahun atas keuntungan perusahaan rokok," kata LaNyalla di Surabaya, Selasa (1/7/2025). Di sisi lai...

Polri Gelar Simulasi Keamanan Jelang Peringatan Puncak Hari Bhayangkara ke-79 MKO, TNI Polri Jakarta. Polri menggelar Tactical Floor Game (TFG) atau simulasi keamanan jelang peringatan puncak hari Bhayangkara ke-79 yang akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat.  Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dan diikuti oleh unsur gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP. TFG menjadi sarana koordinasi teknis untuk menyamakan persepsi dan memahami detail peran masing-masing petugas dalam pengamanan rute, area parkir, hingga titik-titik krusial di sekitar lokasi acara.  Dalam simulasi tersebut, replika berupa miniatur mobil dan pesawat digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan. Setiap skenario dibahas secara detail, mulai dari kedatangan tamu undangan, pergerakan kendaraan VVIP, hingga pengaturan jalur evakuasi dan rekayasa lalu lintas. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan sebanyak 5.800 personel g...

Soroti Carut Marut Soal SPMB 2025, MOI Minta Audensi Gubernur dan Komisi V DPRD Banten  MKO Serang Banten - Pada waktu sebelumnya bahwa aksi protes juga telah dilakukan berbagai kalangan, pihak, seperti Ormas maupun LSM dalam hal menyoal Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di Tahun 2025 yang dianggap sudah menuai konflik dan dinilai menimbulkan berbagai polemik di setiap titik wilayah se-Provinsi Banten. Untuk selanjutnya diketahui juga bahwa MOI (media online indonesia), adalah merupakan satu wadah berkumpulnya para pemilik perusahan perusahaan media tergabung yang berkedudukan di Provinsi Banten akan segera melakukan layangan surat audensi terhadap Gubernur Banten juga Komisi V DPRD Provinsi Banten. Seperti apa yang telah disampaikan Gustiawan Rengga, selaku Ketua DPW-MOI (Media Online Indonesia) tingkat Provinsi Banten dirinya akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur juga Komisi V DPRD Provinsi Banten dengan maksud dan tujuan untuk beraudensi guna memberikan informasi ya...

Wakil Ketua DPRD Banten Minta Maaf soal Memo Titipan Siswa di SPMB Cilegon MKO, Serang Banten - Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo angkat bicara terkait pemberitaan memo bertandatangan dan foto dirinya yang menitipkan seorang siswa pada Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri Kota Cilegon. Budi mengatakan, memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten. Ia mengaku diminta untuk tandatangan oleh staf dengan alasan membantu siswa kurang mampu pada SPMB 2025/2026.  Mendengar cerita dari staf tentang kondisi keluarga dari siswa tersebut, Budi pun mengiyakan.  "Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tau soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja," kata Budi, Sabtu 28 Juni 2025. Namun, dirinya hanya membantu alakadarnya saja, tanpa adanya intervensi maupun komunikasi secara langsung dengan pihak sekolah. "Adapun diter...

Apresiasi Prabowo Soal Polemik Empat Pulau, LaNyalla Minta Para Pembantu Presiden Ambil Pelajaran MKO, DPD RI Jakarta-Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau yang belakangan menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara tetap berada di dalam wilayah Provinsi Aceh mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.  LaNyalla juga meminta para pembantu presiden untuk mengambil pelajaran sebelum meluncurkan kebijakan publik, agar Indonesia tidak gaduh. Mengingat beban yang ditanggung Presiden Prabowo sangat besar dalam menghadapi situasi yang tidak menentu dalam perspektif geopolitik regional maupun internasional saat ini.  “Saya sebagai wakil daerah berharap para pembantu presiden mengambil hikmah dan mempelajari posisi dan cara berfikir presiden yang komprehensif terhadap persoalan yang terjadi di daerah, dengan melihat latar sejarah dan mengedepankan pentingnya persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tukas LaNyall...