Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus 12, 2026

Telisik Ketum FORSIMEMA: Gunung Kidul Melahirkan Putra Terbaik Jejak Langkah Maestro Hukum Pendamai dan Berintegritas di Mahkamah Agung

Gambar
Telisik Ketum FORSIMEMA: Gunung Kidul Melahirkan Putra Terbaik Jejak Langkah Maestro Hukum Pendamai dan Berintegritas di Mahkamah Agung MKO, JAKARTAA, Rabu 12 Agustus 2026 ,Kabupaten Gunung kidul kembali mengukir catatan sejarah emas dalam lanskap penegakan hukum di Indonesia.  Julukan Kota Gaplek ini secara konsisten melahirkan sosok kepemimpinan dan maestro hukum yang mendedikasikan hidupnya bagi keadilan, integritas, serta kemajuan lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. ​Kehadiran putra terbaik asal Gunung kidul, 1. Bapak Prof Dr Yanto SH MH jabatan sbb: - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia  - Hakim Agung Pidana - Juru bicara Mahkamah Agung  - Ketua IKAHI di tampuk tertinggi peradilan nasional bukan sekadar kebanggaan daerah, melainkan simbol kuat bahwa prinsip kesederhanaan, keteguhan moral, dan kearifan lokal mampu menjadi pilar utama dalam menjaga marwah keadilan di tanah air. ​Dedikasi, Integritas, da...

Lolos CHA 2026, Dr Sobandi Dorong Unity of Law, Dr Nurnaningsih Tekankan Access to Justice

Gambar
Lolos CHA 2026, Dr Sobandi Dorong Unity of Law, Dr Nurnaningsih Tekankan Access to Justice MKO, Gillang Pamungkas - Dandapala Contributor, Selasa, 11 Agt 2026, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 11 calon hakim agung (CHA) yang dinyatakan lolos seleksi tahun 2026 pada 7 Agustus 2026. Pengumuman tersebut disampaikan di Gedung KY, Jakarta, setelah KY menetapkan hasil seleksi melalui Rapat Pleno. Sebelas nama tersebut selanjutnya diajukan kepada DPR untuk mengikuti proses sesuai ketentuan. Dari 11 nama itu, dua di antaranya berasal dari kamar perdata, yakni Dr Sobandi dan Dr Nurnaningsih. Keduanya telah melewati tahapan wawancara di KY sebelum dinyatakan lolos. Lantas, apa gagasan yang mereka bawa jika nantinya dipercaya menjadi hakim agung? Pertanyaan itu menjadi salah satu yang digali Anggota KY Anita Kadir dalam sesi wawancara. Kepada kedua calon, Anita menggali visi dan misi, prioritas yang akan dijalankan, kualitas putusan, independensi, hingga cara meyakinkan publ...

Satu Atap yang Diuji: Menakar Kesiapan MA Menyambut Pengadilan PFII

Gambar
Satu Atap yang Diuji: Menakar Kesiapan MA Menyambut Pengadilan PFII MKO, Anandy Satrio. - Dandapala Contributor Rabu, 12 Agt 2026 , Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperkenalkan lembaga yang belum pernah dikenal sistem peradilan kita: sebuah pengadilan yang bersidang dan menjatuhkan putusan dalam bahasa Inggris, membuka ruang bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing, dan putusannya tidak dapat dimintakan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. DPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada 21 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Pasal 248A UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK. Menteri Keuangan menargetkan kawasan itu beroperasi pada tahun ini juga. Waktu yang tersedia bagi dunia peradilan untuk bersiap karenanya terhitung dalam bulan, bukan tahun. Tulisan ini menyoroti tiga hal: kedudukan Pengadilan PFII dalam arsitektur kekuasaan kehakiman, batas kompetensi absolutnya, serta kesiapan sumber daya Hakim. Pokok argumen penulis...

Panitera Pengadilan: Penjaga Jejak Menuju Keadilan

Gambar
Panitera Pengadilan: Penjaga Jejak Menuju Keadilan MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, Di balik putusan hakim, panitera bekerja sunyi menjaga ketelitian administrasi dan integritas persidangan demi terwujudnya keadilan. Dalam setiap persidangan, ada banyak mata yang tertuju pada hakim yang duduk di kursi persidangan, mendengarkan keterangan, memeriksa fakta persidangan, lalu menjatuhkan putusan. Namun, di balik ketegasan palu sidang dan wibawa majelis hakim, ada sosok lain yang bekerja dengan kesunyian, ketelitian, dan dedikasi yang tinggi terhadap tertib administrasi peradilan. Sosok itu adalah panitera. Ia mungkin tidak selalu berada di pusat perhatian publik, tetapi perannya begitu dekat dengan denyut nadi peradilan. Tanpa kehadiran panitera, administrasi peradilan tidak dapat berjalan dengan baik. Ia hadir sejak perkara telah didaftarkan, memastikan berkas tersusun dengan benar, data tercatat rapi, dan setiap tahapan administratif berjalan sesuai ketentuan. Dar...

Dirjen Badilag Buka FGD Pembaruan Hukum Perceraian

Gambar
Dirjen Badilag Buka FGD Pembaruan Hukum Perceraian MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, Badilag MA gelar FGD pembaruan hukum perceraian di Bandung demi kaji beban iwadh istri korban KDRT dan susun pedoman baru hakim. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., membuka Focus Group Discussion (FGD) Kesyariahan tentang pembaruan hukum perceraian di Bandung, Senin (10/8/2026). Hasil forum ini ditargetkan menjadi bahan utama penyusunan pedoman baru bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia. Salah satu poin krusial yang disorot Dirjen Badilag adalah dorongan untuk mengkaji ulang beban iwadh bagi istri dalam perkara khulu' (gugat cerai), khususnya bagi mereka yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau penelantaran nafkah. Forum ini juga membedah dua persoalan teknis ruang sidang lainnya, yakni prosedur talak ba’in dan status hukum li’an. "Di tengah maraknya gugatan cerai akibat KDRT serta p...

BIRO HUKUM MA PAPARKAN PENGUATAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Gambar
BIRO HUKUM MA PAPARKAN PENGUATAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, MA paparkan strategi penguatan bantuan hukum bagi warga miskin pada Rakor Kemenko Kumham Imipas (11/8/2026). Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Akses Bantuan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kategori Miskin Dan Kelompok Rentan Dalam Kaitannya Dengan Capaian Nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026 pada Selasa (11/8).  Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yang diwakili oleh hakim yutisial Catur Alfath Satriya mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas memberikan pemaparan mengenai penguatan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Savero Hotel, Kota Depok, Catur membuka paparannya dengan uraian tiga kebijakan pokok layanan hukum...

DPR Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA!

Gambar
DPR Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA! MKO, Jakarta,Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, Uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung terdiri dari pembuatan makalah dan dilanjutkan dengan wawancara. Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tahun 2026, Rabu (12/8). Uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung terdiri dari pembuatan makalah dan dilanjutkan dengan wawancara. Pembuatan makalah didasarkan tema yang diundi oleh Komisi 3 DPR, dengan syarat ketentuan jumlah makalah maksimal terdiri dari 5 halaman, dapat diketik secara langsung atau ditulis tangan, ujar Ketua Komisi 3 DPR Habibkurohman. Calon hakim agung pertama yang mengambil undian judul makalah dan jadwal wawancara, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum, Panitera MA. Kemudian, dilanjutkan dengan calon hakim agung kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara khusus pajak dan calon hakim ad hoc pada M...

Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari

Gambar
Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari MKO, Kota Semarang - Mengurus peralihan hak atas tanah tidak sebatas melengkapi dokumen persyaratan. Dalam prosesnya ada tahapan yang melibatkan beberapa pihak, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah (Pemda). Kondisi itu tak jarang membuat masyarakat menunggu tanpa mengetahui secara pasti kapan seluruh tahap Peralihan Hak akan selesai. Untuk memberikan kepastian waktu yang lebih jelas kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus melakukan transformasi dalam layanan pertanahan melalui uji coba layanan Peralihan Hak 10 Hari.  Layanan Peralihan Hak 10 Hari ini dirancang dengan alur penyelesaian yang mencakup verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemda dalam waktu 3 hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT selama 2 hari. Kemudian, untuk urusan di Kantor Pertanah...

Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tim Upacara dan Paskibraka Laksanakan Gladi Bersama di Istana Merdeka

Gambar
Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tim Upacara dan Paskibraka Laksanakan Gladi Bersama di Istana Merdeka MKO, Persiapan pelaksanaan Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai memasuki tahap gladi parsial di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Setelah sebelumnya berlatih secara terpisah, sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, mulai melaksanakan latihan bersama sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026 mendatang. “Hari ini tanggal 11 Agustus 2026, hari Selasa. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya. Masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim. Selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, jadi tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di Istana,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada awak media. Mensesn...

Sahroni Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin

Gambar
Sahroni Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin MKO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah cepat dan tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan penyelundupan 1.298 kilogram atau hampir 1,3 ton ketamin di perairan Kepulauan Riau. Ia mengatakan zat tersebut mengerikan bagi generasi muda. "Apresiasi setinggi-tingginya bagi Kepala BNN, Polri, TNI dan bea cukai yang sudah bekerjasama dengan sangat baik dalam melakukan operasi penangkapan narkoba dengan jumlah yang luar biasa ini. Ini adalah bentuk kerjasama yang sangat baik dan kita harap akan terus dijalankan ke depannya demi mengurangi peredaran narkoba di masyarakat dan demi menyelamatkan masa depan generasi muda kita," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (11/8/2026). Ia kemudian bicara zat ketamin yang ada di dalam vape. Dia menyebut zat tersebut berbahaya lantaran ...

Gerindra Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin: Bukan Perkara Kecil

Gambar
Gerindra Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin: Bukan Perkara Kecil MKO,Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan penyelundupan 1.298 kilogram atau hampir 1,3 ton ketamin di perairan Kepulauan Riau. Ia menilai pengungkapan tersebut merupakan prestasi penting dalam upaya negara melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba. "Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah cepat BNN dalam pengungkapan penyelundupan hampir 1,3 ton ketamin. Ini bukan perkara kecil. Barang sebanyak itu menunjukkan adanya ancaman serius dari jaringan peredaran gelap yang harus kita lawan bersama," kata Bimantoro dalam keterangannya, Senin (10/8/2026). Kader dari Partai Gerindra ini menilai pengungkapan tersebut tidak boleh berhenti pada pe...

BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker Teken MoU Penanganan Korban Napza

Gambar
BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker Teken MoU Penanganan Korban Napza MKO, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerja sama dengan tiga Kementerian, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).  Kerja sama interdepetensial ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai penanganan komprehensif bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (Napza). Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto bersama jajaran menteri dan perwakilan dari Kemensos, Kemenkes, serta Kemenaker di Kantor BNN RI, Jakarta. Melalui sinergi ini, BNN dan ketiga kementerian bersepakat untuk mengintegrasikan layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, hingga pelatihan vokasional serta pemberdayaan tenaga kerja bagi para mantan pecandu dan korban Napza. Kepala BNN menegaskan bahwa penanganan k...

Wamen Ekraf Dorong Kehadiran Nintendo Perkuat Ekosistem Gim Nasional

Gambar
Wamen Ekraf Dukung Masuknya Bisnis Nintendo: Ciptakan Pasar Digital yang Sehat MKO, Jakarta, 11 Agustus 2026 – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menghadiri _Nintendo Business Conference in Indonesia_ guna meresmikan peluncuran Nintendo Switch serta Nintendo Switch 2 di Indonesia. Wamen Ekraf mengungkap bahwa kehadiran produk Nintendo di Indonesia juga menunjukkan bahwa pasar dan ekosistem gim di dalam negeri memiliki peran yang semakin penting di tingkat regional. “Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran resmi Nintendo di pasar domestik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pelindungan hak cipta dan memberantas isu _copyright_ di industri game. Masuknya Nintendo secara resmi diharapkan menjadi titik balik penting dalam memajukan industri kreatif nasional,” ujar Wamen Ekraf di The St. Regis, Jakarta, Selasa (11/8).  Kehadiran resmi Nintendo di Indonesia merupakan hasil dar...

Jelang HUT ke-81 RI, Menteri Ekraf Dorong Amplifikasi Aktivasi Ekonomi Kreatif

Gambar
Jelang HUT ke-81 RI, Menteri Ekraf Dorong Amplifikasi Aktivasi Ekonomi Kreatif MKO, Jakarta, 11 Agustus 2026 - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, membahas penguatan sinergi komunikasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) untuk mendukung rangkaian Pesta Rakyat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertemuan itu turut membahas strategi amplifikasi berbagai aktivasi ekonomi kreatif agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. “Pertemuan hari ini merupakan bagian dari rencana strategis untuk bersama-sama mengisi ruang publik dengan konten dan informasi yang positif. Kami menyambut baik dukungan Bakom RI karena banyak kebijakan dan program Kementerian Ekraf yang perlu diketahui masyarakat,” kata Menteri Ekraf di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Selasa (11/8). Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa Kementerian Ekraf memiliki banyak pemberita...

Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat

Gambar
Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat MKO, Cikeas - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diikuti oleh 40 jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN pada Selasa (11/08/2026). Baginya, seorang ASN harus terbentuk dan terbina menjadi insan yang bersemangat mempermudah urusan masyarakat.  “Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat membuka PRESTASI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, Selasa. PRESTASI ini untuk pertama kalinya diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas ASN melalui pendidikan antikorupsi. Angkatan pertama PRESTASI ...

Rakor Konflik Agraria, Mendes Yandri Rekomendasikan Solusi Desa Dalam Kawasan Hutan

Gambar
Rakor Konflik Agraria, Mendes Yandri Rekomendasikan Solusi Desa Dalam Kawasan Hutan MKO, BR/Humas/KDPDR/VIII/2026/14 Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria memenuhi undangan Pimpinan DPR RI dalam Rapat Koordinasi yang membahas Konflik Agraria di Kawasan Parlemen, Senayan, Selasa (11/8/2026). Hasil koordinasi data Kementerian Kehutanan, BIG, dan Kemendagri menunjukkan terdapat 35.974 wilayah kawasan hutan dan 34.323 desa yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.  Penyebutan ini bersifat pemetaan awal dan belum dengan sendirinya menentukan status hukum setiap bidang tanah. "Sebaran ini menunjukkan skala persoalan yang harus kita kelola bersama. Terdapat 34.323 desa dan sekitar 72,28 juta penduduk yang tercatat berada di dalam atau bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, dengan variasi yang sangat besar antardaerah," kata Mendes Yandri. Dari berbagai...

Sinergi Kementrans-Universitas Peking, Wamen Viva Yoga: Sukses China Membangun Wilayah Menjadi Inspirasi Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Baru

Gambar
Sinergi Kementrans-Universitas Peking, Wamen Viva Yoga: Sukses China Membangun Wilayah Menjadi Inspirasi Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Baru MKO, Nomor: 216/HMS.00/VIII/2026 Jakarta – ‘Overseas Seminar On China’s Development Model’ yang digelar di Balai Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 11/8/2026, diharap Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjadi inspirasi bagi pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia selanjutnya. “Pembangunan di kawasan transmigrasi mencakup pembangunan sumber daya manusia, wilayah, ekonomi, produk unggulan, hingga pentingnya industrialisasi”, ujarnya.   Seminar dari kerja sama Kementrans-Universitas Peking (China) itu didorong menjadi transfer ilmu dan berbagi pengalaman nyata dari China dalam mengembangkan kawasan-kawasan yang tersebar di berbagai provinsi. “Model pembangunan di China bisa menjadi inspirasi dalam membangun kawasan transmigrasi”, tuturnya.   Meski demikian ditegaskan men...

Rakor Bersama DPR RI Bahas Konflik Agraria, Menteri Nusron Jelaskan Tiga Kategori dan Mekanisme Penyelesaiannya

Gambar
Rakor Bersama DPR RI Bahas Konflik Agraria, Menteri Nusron Jelaskan Tiga Kategori dan Mekanisme Penyelesaiannya MKO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas upaya penyelesaian konflik agraria dan Reforma Agraria, Selasa (11/08/2026). Saat ditemui awak media usai rakor berakhir, Menteri Nusron menjelaskan bahwa penyelesaian konflik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan status lahan karena dari situ bisa menentukan mekanisme penyelesaiannya. “Konflik agraria dan Reforma Agraria itu ada tiga kategori. Pertama, konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kedua, konflik yang berbenturan dengan aset BUMN maupun aset pemerintah atau BMN. Ketiga, konflik yang berkaitan dengan aset atau lahan milik swasta,” ujar Menteri Nusron kepada awak media usai mengikuti rakor di Gedung DPR RI, Jakarta. Status lahan ...

Dugaan Perampasan Kendaraan oleh Oknum Mata Elang Harus Diusut Tuntas

Gambar
Dugaan Perampasan Kendaraan oleh Oknum Mata Elang Harus Diusut Tuntas MKO, Serang Banten, 8 Agustus 2026 Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan perampasan satu unit mobil pickup bernomor polisi A 8542 AJ yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector atau mata elang (matel) yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 6 Agustus 2026, di kawasan Lampu Merah Kaloran, Kota Serang. Berdasarkan informasi yang diterima, kendaraan yang saat itu dikemudikan oleh Hanafi tiba-tiba dihentikan oleh sekitar lima orang. Setelah menghentikan kendaraan, mereka diduga mengambil alih mobil secara paksa dan membawanya ke kantor Adira. Pemilik kendaraan, Nasrudin, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kambing, merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Perkara ini juga telah dilaporkan kepada Polresta Serang Kota untuk diproses sesuai ketentuan huk...

Herry Yap Apresiasi Komisi III DPR RI Kawal Kasus Kematian WL di Medan

Gambar
Herry Yap: Pengawalan Komisi III DPR RI Penting Demi Keadilan Keluarga WL* MKO, Jakarta – Praktisi hukum Herry Yap, SH, CCL, CPLA., mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang memberikan perhatian dan pengawalan terhadap kasus kematian mantan istri anggota polisi berinisial WL di Medan, Sumatera Utara. Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah WL disebut meninggal dunia akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya, Bripka IH. Untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum, Komisi III DPR RI menegaskan akan mengawal proses pengungkapan kasus hingga tuntas. Menurut Herry Yap, keterlibatan Komisi III DPR RI merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang penting dalam memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung secara profesional, objektif, dan transparan. “Perhatian Komisi III DPR RI sangat penting agar proses penanganan perkara berjalan profesional, objektif, serta bebas dari intervensi pihak mana pun. Masyarakat...

Ketua PA Jakarta Pusat Bangun Sinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, Independensi Peradilan Jadi Batas Utama

Gambar
Dari Silaturahmi ke Sinergi, Ketua PA Jakarta Pusat Tekankan Integritas dan Independensi MKO, JAKARTA, Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah institusi penegak hukum di wilayah Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pimpinan baru PA Jakarta Pusat dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya. Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin bersama rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dan membahas pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Rombongan PA Jakarta Pusat diterima Kompol Karyono, S.H., Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang hadir mewakili K...