Postingan

DI DUGA ADANYA PENYIMPANGAN , GUDANG ELPIJI DICIKOKOL HARUS DIPERTANYAKAN.

Gambar
. Tangerang kota , MK-MEDIA KOTA - Dengan adanya program pemerintah khususnya di bidang Minyak Dan Gas, sudah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum terkait khususnya di Gas. ketika salah satu dari LSM LP3NKRI menemukan sebuah agen gas PT. Suri Jati Trimigas yang berada di jalan MH Thamrin komp taman Lido blok 9 no. 70 kota Tangerang, yang diduga bahwa banyak sekali tabung gas berukuran 50kg dan 12kg. Setelah salah satu dari LSM LP3NKRI mengamati setiap kegiatan pengiriman dan pengambilan tabung gas tersebut khususnya yang berukuran 50Kg telah membeli isi tabung tersebut ke salah satu pemain ilegal. pengisian tabung tersebut banyak menggunakan tabung gas 3kg bersubsidi ke tabung 50kg. Jika kita menghitung banyaknya tabung yang berukuran 3kg bersubsidi ini bisa mencapai kurang lebih 17 tabung diisi ke tabung yang 50kg dan untuk tabung 12kg pun diisi dengan tabung 3kg. Dan diduga ijin dari perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat dari pihak Pertamina untuk menjual Tabung 50kg, "...

Masyarakat Resah Adanya Gudang Penimbunan Solar ilegal Masyarakat Resah Adanya Gudang Penimbunan Solar ilegal

Gambar
Aparatur Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas Masyarakat Resah Dengan Adanya Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi Di Daerah Kedaton Kabupaten Tangerang Pihak KAB. TANGERANG, MK (media kota) - Sebuah gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi banten, Pada Jumat malam sekitar pukul 23.00, 6 Juni 2014, Tim BPH Migas menggerebek gudang penimbunan solar bersubsidi, Menurut Ketua Satuan Tugas BPH Migas Karseno, penggerebekan dilakukan bersama anggota kepolisian Dalam penggerebekan Tim BPH Migas mendapati ratusan drum penampung solar serta mobil tangki berisi solar yang diduga akan dikirim ke industri maupun ke pihak perusahaan Truk hasil yang telah dimodifikasi sedemikian rupa yang biasa disebut ‘helikopter’ untuk kendaraan pengangkut bahan bakar jenis solar bersubsidi, adapaun kegiatan yang mereka lakukan biasanya pada malam hari, bahkan di pagi hari dan siang haripun mere...

KADES TELAGA SARI AKAN DILAPORKAN KEJAKSAAN DIKARNAKAN DITUDING MENLENYAPKAN ASET DESA

Gambar
Kabupaten Tangerang. Cikupa - MK - Media Kota Ingin menjadi kepala desa sekarang ini adalah impian semua orang, yang ingin menjadi pemimpin dan penguasa didesanya. Apa lagi didesanya berpotensi maka kerap kali terjadi perebutan jabatan dikursi orang nomor 1 didesa tersebut apa lagi seiring dengan akan dilontarkannya bantuann dana desa Rp 1,3 Miliar pertahun, tentu saja akan menjadi rebutan kursi jabatan kades/kepala desa didesa tersebut. Di desa telagasari kecamatan cikupa kabupaten tangerang saat ini sedang menjadi sorotan para elemen masyarakat, sebagai mana yang diuraikan gerakan peduli desa telagasari dari nomer 1 sampai nomer 4 diduga Aswani selaku kepala desa (kades) telagasari kecamatan cikupa kabupaten tangerang telah menyelewengkan anggaran desa (ADD), dalam laporan pertanggung jawaban dari tahun 2007 - sampai 2009 sebesar Rp 817.385,996.86 terkait keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2011 - 2013 tidak dapat ditemukan sebagai bahan koreksian da...

Oknum Kelurahan Poris Pelawad Tajir Meraup Keuntungan

Gambar
Ilustrasi Tangerang, Awdi - Program Prona merupakan program BPN pusat dalam pelaksanaan pensertifikatan hak atas tanah secara massal, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Pembiayaan kegiatan prona bersumber dari dana APBN yang dialokasikan dalam Dipa Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang secara gratis pada program pengelolaan pertanahan, yang artinya untuk program ini, para peserta tidak lagi dibebankan biaya pembuatan sertifikat. Kendati program prona telah menggunakan dana negara bagi BPN Kota Tangerang secara gratis, akan tetapi pelaksanaannya tidaklah demikian. Salah satunya terlihat di Kelurahan Poris Pelawad, Kota Tangerang, yang ikut pendaftaran program prona 2013 kurang lebih 215 bidang, tidak terlepas melakukan pemungutan biaya terhadap warga yang ingin mendaftarkan tanahnya menjadi sertifikat, dengan kisaran biaya Rp 3000.000 X 215  dikali sekitar Rp 716.600.000. Hal ini di dapat dari informasi warga sekitar yang mendapatkan prona tidak mau disebutk...

SMP AL-MUKHLISH MENUAI PRESTASI

Gambar
Jakarta Mediakota  Sekolah SMP AL-MUKHLISH yang terletak di jalan Duri kepa jakarta barat gedung sekolah yang berlantai 2 dengan jumlah siswa 225 yang di motori oleh Bapak AZHARI S.pd selaku kepala sekolah, terus menunjukan eksitensinya, berupa piala yang ber h asil diraih dalam even t : Tekondo Tingkat DKI Jakarta Juara 1, dan juga Futsal tingkat Jakarta barat juara 2, kepala sekolah bapak AZHARI S.pd sangat bangga apa yang telah diraih oleh anak didiknya, “ saya akan melakukan yang lebih baik lagi supaya anak-anak bisa mendapat pre s tasi apa lagi kegiatan yang sering dilakukan oleh siswa /menonjol adalah Futsal, Tekondo, dan lain-lain, kami akan terus melatih siswa supaya lebih meningkat kan prestasinya, ungkapan KEPSEK. Kesemangatan yang tidak mengenal lelah dan patang menyerah yang di lakukan oleh bapak Azh a ri S.pd dan Guru-guru yang profesional menjadikan siswa menjadi terdorong untuk menunjuk k an ke a hliannya di bidang ek stra kulikuler yang siswa suka, un...

TPT Jalan Nasional Tanpa Papan Informasi terindikasi menyalahi bestek

Iin Muhlisin Beberapa pekerja sedang membuat Pembangunan TPT tanpa papan Informasi di Kampung Lampis, Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis. Kamis (12/6). Cigeulis – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Nasional yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) tepatnya di Kampung Lampis, Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang tanpa papan informasi. Padahal setiap pembangunan yang menggunakan keuangan Negara harus transparan.          Salah seorang Warga Ma’ruf mengatakan, pembuatan TPT jalan yang ada di Kampungya tersebut memang sudah dimulai sejak Bulan lalu akan tetapi dirinya tidak mengetahui terkait dengan apa dan siapa yang melaksanakan tersebut dikarenakan dilokasi pembangunan tidak ada papan informasi yang dapat menjelaskan hal tersebut. Selain memang tidak ada papan informasi, Warga disekitarnya juga belum pernah diberikan informasi terkait ...

Mangkraknya Proyek Dinas Tata Kota Tangerang, Kadis Enggan Bertanggung Jawab

Tangerang - Mediakota  Terkait mangkraknya 30 proyek pembangunan sekolah, kantor kelurahan dan UPTD pelayanan pajak bukan menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota, Pemkot Tangerang, melainkan Unit Pelayan Lelang (UPL). Hal itulah yang diungkapkan Kepala Dinas Tata Kota, Pemkot Tangerang Daviar. Menurutnya, UPL ketika melakukan lelang pengadaan secara elektronik (LPSE) kurang selektif kepada para pengusaha peserta tender. “Kita hanya pengguna anggaran, untuk memilih pihak ketiga sebagai pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa. Atau kata lain pelaksana pembangunan itu ranahnya UPL,” ungkap Daviar kepada wartawan belum lama ini. Seharusnya, kata Daviar, UPL itu dalam menetapkan pemenang tender adalah pengusaha yang berkualitas sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. “Dalam menetapkan pemenang itu tidak asal-asalan. Sehingga proyek tidak akan mangkrak seperti ini,” tuturnya. Dia juga menampik, terkait keterlambatan pembayaran perterminnya kepada pihak ketiga yang mel...

Marakanya Pembangunan Tower Tidak Berijin, Intregritas Pol PP Kota Tangerang Dipertanyakan

Gambar
Tangerang - Mediakota   Tower tak berijin, saat ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Kampung Buaran Rt.03/15 Kecamatan Tangerang. Pantauan media di lokasi pembangunan tower pemancar seluler tersebut, menurut para pekerja di lokasi ketika dikonfirmasi mengatakan, tower yang mereka bangun di pemukiman padat penduduk saat ini tingginya sekitar kurang lebih 40 sampai dengan 50 meter, dan mulai dikerjakan pembangunannya awal bulan april. "Diperkirakan pembangunannya akan selesai pertengahan mei nanti,"ungkap salah seorang pekerja tower ini. Ketika disinggung perusahaan mana yang mengerjakan pembangunanya, dengan lugas pekerja ini mengatakan, tanya saja sama Pak Beri, selaku pengurus dan penanggung jawab pekerjaan disini. Sementara pemilik lahan dimana tower tersebut dibangun mengatakan, ‘kalau saya kan hanya menyewakan lahan saja,dan mengenai perijinan tower ini,saya tidak mengetahui,silahkan tanya saja kepada pihak tower,dan mengenai kordinasi kepad...

Kandang Sapi Milik Sekda Kab.Tangerang, Menuai Pro Kontra

Gambar
TANGERANG Mediakota - Keberadaan kandang sapi di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya menurut pantauan Lentera Indonesia seperti yang dibincangkan masyarakat menuai pro dan kontra,bahkan menurut beberapa sumber mengatakan pada awalnya di area seluas 5 hektar tersebut akan diperuntukan bagi pembangunan rumah sakit dan yayasan sarana pendidikan, namun kenyataan nya menjadi kandang sapi. Ditelusuri lebih detail mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan kandang sapi tersebut, Kepala Desa Buniayu Mardiana membenarkan,bahwa kandang sapi tersebut milik Sekda Kabupaten Tangerang bahkan beliau sempat menghadiri undangan syukuran pembukaan kandang sapi tersebut dan Sekda kab. tangerang berada di lokasi,jelasnya. ketika ditanyakan soal perijinan dari tingkat desa, Mardiana mengatakan pihaknya tidak tahu menahu karena pada waktu itu dari pihak kecamatan sukamulya yang langsung menanganinya. ” hanya sekdes saya katanya yang mensosialisasikannya ke warga,itupun tanpa pember...

Kades Blambangan Jadi Tersangka, Ratusan Kades se Banyuwangi Demo Kejari

Gambar
                            Banyuwangi, Media Kota - Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB) di dampingi Ratusan Kepala desa se Kabupaten Banyuwangi, Saat ini melakukan unjukrasa di Kantor kejaksaan Negeri Banyuwnagi.”dan Ketua Askab dan ratusan kepala Desa memaksa Masuk didalam halaman kantor kejaksaan Negeri banyuwangi. Senen (19/5). Ketua Askab dan ratusan kepala Desa akhirnya berhasil memasuki di halaman kantor kejaksaan Negeri, dengan tujuan Kepala desa se Banyuwangi berunjukrasa dikantor kejaksaan Negeri tersebut, menuntut pembebasan rekannya yang dijadikan tersangak kasus korupsi program Prona tahun 2011. Kejaksaan Sebelumya menangkap kepala desa Blambangan, kecamatan Muncar, Purwanto Tanggal 8 Mei 2014. Dan akhirnya purwanto dijadikan tersangak atas dugaan penyimpangan pungutan anggaran Dana Program Nasional Agraria (Prona) yang dilakukan di desanya. Ke...