JAM DATUN Fasilitasi Masyarakat Solo Konsultasikan Persoalan Hukum di CFD Surakarta MKO, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) menggelar kegiatan Sosialisasi Pelayanan Hukum Online HaloJPN (Jaksa Pengacara Negara) sekaligus menghadirkan Pos Pelayanan Hukum Langsung bagi masyarakat bertajuk “HaloJPN Ing Kutha Sala”. Kegiatan yang berpusat di Simpang Ngarsapuro, Jalan Slamet Riyadi, Surakarta ini berlangsung saat Car Free Day (CFD) Kota Surakarta pada Minggu 30 Agustus 2026 pagi hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam pagi bersama antara jajaran panitia dari JAM DATUN, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri se-Solo Raya, dan Pemerintah Kota Surakarta bersama ribuan masyarakat yang sedang beraktivitas di area Car Free Day. Suasana interaktif tercermin dari antusiasme warga yang memadati area panggung utama serta berpartisipasi aktif dalam mengikuti berbagai hiburan musik dan agenda sosialisasi hukum. Dalam sambutannya sekaligu...

Tim Penyidik dan BPA Kejaksaan RI Sita Aset dengan Nilai Estimasi Rp338,3 Miliar Terkait Perkara Tambang PT QSS MKO, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) dan Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI melakukan penyitaan barang bukti di beberapa lokasi di wilayah hukum Kalimantan Barat pada 25 s.d. 29 Agustus 2026, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau IUP-OP PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2025 atas nama Tersangka SDT alias Aseng dkk. Total nilai estimasi keseluruhan barang bukti yang disita oleh Tim Penyidik saat pelaksanaan penyitaan tersebut mencapai Rp338.358.700.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun rincian barang bukti yang disita tersebut antara lain: A. Aset Tak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Total estimasi nilai penyitaan aset tak bergerak adalah sebesar Rp1.438.700.00...

"Tok, Syah! Efisiensi dan Integritas: Fondasi Mutlak Tata Kelola Modern di Era Pengawasan Publik" MKO, JAKARTA,Sabtu 29 Agustus 2026, Di tengah dinamika birokrasi dan kebijakan publik yang bergerak cepat dewasa ini, isu Efisiensi dan Integritas kembali menduduki panggung utama perbincangan nasional.  Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri menegaskan bahwa kedua elemen ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang "Tok, Syah" (sah dan mutlak) untuk diterapkan secara beriringan dalam setiap lini tata kelola institusi di Indonesia. Dalam berbagai pandangannya, FORSIMEMA-RI menyoroti bahwa efisiensi anggaran dan operasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan transparansi serta kualitas komunikasi publik. Sebaliknya, efisiensi yang tepat sasaran harus berjalan selaras dengan penguatan integritas internal.  *"Integritas tanpa dikawal oleh transparansi dan publikasi media yang objektif akan kehilangan esensinya. Begitu pula s...

Pimpinan MA Harus Cepat Tanggap Atasi Defisit Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta MKO, Jakarta,Senin 31 Agustus 2026, Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) menyoroti serius kondisi krusial yang tengah dihadapi oleh jajaran peradilan banding di ibu kota.  Berdasarkan pemantauan dan analisis kelembagaan, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta saat ini menghadapi tantangan nyata berupa defisit jumlah Hakim Tinggi yang cukup signifikan. Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.  Beban kerja penanganan perkara banding yang tinggi di yurisdiksi Provinsi DKI Jakarta memerlukan keseimbangan proporsional antara volume perkara masuk dengan ketersediaan unsur pimpinan dan majelis hakim pemeriksa perkara. Poin-Poin Utama Desakan FORSIMEMA-RI: * *Respon Cepat (Quick Response) Pimpinan MA* :  Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia diminta untuk segera mengambil langkah takt...

Krisis Iklim Topik Utama, Diklat Hakim Lingkungan Lanjutan! MKO, Jakarta, Humas MA Senin,31 Agustus 2026, Krisis iklim menimbulkan gelombang litigasi iklim (climate change litigation) di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Berdasarkan riset per 30 Juni 2025 tercatat lebih dari 3.000 perkara litigasi iklim di 55 yurisdiksi dan puluhan badan peradilan internasional/regional, dengan 15 perkara tercatat di Indonesia. Krisis iklim sedang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Suhu permukaan global telah meningkat 1,09°C pada periode 2011-2020 dibandingkan 1850-1900, disertai kenaikan permukaan laut rata-rata 0,2 meter sejak 1901 dengan laju yang terus bertambah, serta memburuknya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem. Krisis iklim tersebut, menimbulkan gelombang litigasi iklim (climate change litigation) di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Berdasarkan riset per 30 Juni 2025 tercatat lebih dari 3.000 perkara litigasi iklim di 55 yurisdiksi dan puluhan badan peradilan i...

Penguatan RJ: Sinergi PT Manado Dan Kejati Sulut dalam Pembaharuan Hukum Pidana MKO, Jakarta, Humas MA Senin,31 Agustus 2026, KPT Manado Amin Sutikno jadi narasumber seminar hukum KUHP Nasional di Sulut, bahas keadilan restoratif dan pidana alternatif. Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado, Bapak Amin Sutikno, S.H., M.., hadir sebagai narasumber dalam seminar hukum berskala regional bertajuk “Navigasi Kejaksaan dalam Implementasi KUHP Nasional: Optimalisasi Keadilan Restoratif, Pidana Pengawasan, dan Eksekusi Kerja Sosial di Sulawesi Utara”, Kamis (27/8). Sebagai narasumber utama, KPT Manado membawakan materi mendalam berjudul “Optimalisasi Keadilan Restoratif, Pidana Pengawasan, dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial”. Dalam pemaparannya, KPT Manado menegaskan pergeseran fundamental paradigma hukum pidana nasional. Pembaharuan hukum pidana kini bertransformasi dari pendekaran retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif, restitutif, dan rehabilitatif. Pidana penjara dite...

Ketua KY Lantik Mulyadi sebagai Sekjen KY MKO, Jakarta (Komisi Yudisial),Minggu 30 Agustus 2026, Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan melantik Mulyadi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY, Rabu (26/8/2026) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Setjen KY. Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dilaksanakan di Auditorium Lantai 4, Gedung KY, Jakarta dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, pejabat struktural dan perwakilan pegawai KY.  “Alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan lancar. Semoga yang terpilih amanah dan mampu menjaga harkat dan martabat Komisi Yudisial untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal-hal yang sudah baik dipertahankan dan kemudian ditingkatkan, itu yang paling penting," ungkap Abdul Chair. Sebelum dilantik menjadi Sekjen KY, Mulyadi merupakan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Sekjen KY terpilih telah melalui rangkaian sele...

FORSIMEMA Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Dr. Mulyadi Sebagai Sekjen Komisi Yudisial MKO, Jakarta,Minggu 30 Agustus 2026, FORSIMEMA (Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung) menyampaikan ucapan Selamat dan Sukses yang sebesar-besarnya kepada:  *Bapak Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E* . Atas pelantikannya sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Rabu 26 Agustus 2026 setelah sebelumnya mengemban amanah sebagai Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim.  *Apresiasi dan Harapan*  FORSIMEMA mengapresiasi rekam jejak dan dedikasi Bapak Dr. Mulyadi selama bertugas di Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY Pengalaman luas beliau diyakini akan mampu memperkuat tata kelola kesekretariatan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mengoptimalkan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Komisi Yudisial. Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas tinggi, serta membawa kemajuan signifikan dalam mewujudkan per...

Balik Nama Sertipikat Selesai Lebih Cepat, Masyarakat Rasakan Kepastian Layanan PERINTIS 10 Hari MKO, Tangerang Selatan - Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari memberikan pengalaman lain bagi masyarakat dalam proses balik nama sertipikat. Puspasari Dewi menjadi salah satu dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat layanan tersebut. Sertipikat hasil proses jual beli yang diurusnya selesai pada hari kerja ke-9 di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan. “Alhamdulillah hari ini bersyukur, senang banget. Ini Peralihan Hak (urus) hasil jual beli, ikut program Kementerian ATR/BPN yang 10 hari kerja. Kalau dihitung malah belum 10 hari, ini hari ke-9 sudah jadi sertipikatnya,” ujar Puspasari Dewi saat menerima hasil layanan PERINTIS 10 Hari di Kantah Kota Tangerang Selatan, Jumat (28/08/2026). Sertipikat itu diserahkan setelah melalui serangkaian proses yang dipersingkat waktunya. Mulai dari pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban...

Badan Pengawasan MA Pacu 27 Satker Tuntaskan Pembangunan Sistem Anti Penyuapan MKO, Tim Dandapala - Dandapala Contributor Senin, 31 Agt 2026 Jakarta – Waktu tidak banyak. Sebelum September berakhir, 27 satuan kerja di empat lingkungan peradilan harus menuntaskan audit internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) turun mendampingi agar sistem yang telah dibangun tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen. Pendampingan tahap keempat pembangunan SMAP itu berlangsung secara daring pada Senin, (31/08/2026). Tahap ini menjadi titik penting karena satuan kerja mulai menguji penerapan sistem melalui mekanisme check, termasuk audit internal. “Pendampingan tahap ini kelanjutan dari tiga tahap yang telah dijalani sebelumnya” kata Inspektur Wilayah IV Bawas MA sekaligus Ketua Kelompok Kerja SMAP Tahun 2026, Ahmad Nur, saat membuka kegiatan. Tiga tahap sebelumnya telah membawa satuan kerja melewati proses pembangunan sistem. Kini, saatnya mema...