Polda Banten Tindaklanjuti Video Viral Keluhan Pedagang di ASDP Merak

-

 


Polda Banten Tindaklanjuti Video Viral Keluhan Pedagang di ASDP Merak

MKO, Serang Banten – Polda Banten menindaklanjuti informasi dalam sebuah video yang beredar di media sosial terkait keluhan seorang pedagang yang mengaku dimintai sejumlah uang pungutan untuk dapat berjualan di kawasan ASDP Merak.


sumber tiktok 

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan bahwa hal tersebut perlu dikomunikasikan antara pihak pedagang dengan yayasan yang mengelola kawasan di ASDP Merak.


“Kami bersama para pedagang dan pengurus yayasan di wilayah ASDP akan mengklarifikasi dan mengkomunikasikan persoalan ini. Untuk aturan maupun teknis pungutan, nantinya akan dijelaskan oleh pihak ASDP,” ujarnya pada Selasa (25/08).


Selanjutnya, Kombes Pol Maruli mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya atau terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. 


“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah termakan hoaks. Apabila terdapat keluhan atau informasi yang menyangkut rasa aman dan ketertiban, silakan sampaikan kepada Polda Banten. Kami siap membantu dan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan,” imbauannya.


Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan maupun informasi melalui Call Center Polri 110 yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan dan membutuhkan bantuan Kepolisian.

Halaman

Ade Osin Humas KKPMP Mada Kabupaten Pandeglang Layangkan Surat Lapdu PEKAT Ke DPMPTSP

-
Gambar
Ade Osin Humas KKPMP Mada Kabupaten  Pandeglang Layangkan Surat Lapdu PEKAT Ke DPMPTSP MKO, Pandeglang Banten - Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih ( KKPMP) Markas Daerah Kabupaten Pandeglang melayangkan surat laporan pengaduan masyarakat dan mendesak Dinas Penanaman Modal Dan Satu pintu (DPMPTSP) karena banyaknya Tempat Hiburan Malam (THM) yang di duga ilegal dan melanggar aturan dengan melakukan Aktivitas hiburan malam seolah tidak patuh pada aturan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Di lokasi THM salah satunya di Kp.Solodengen, yang mengaku Caca selaku pengelola THM  tersebut saat dikonfirmasi mengatakan. " Ya benar untuk perijinan resmi  kami tidak punya, dan semua THM yang ada di kabupaten Pandeglang juga pasti sama pak," katanya pada Sabtu(15/8/26). Ditempat terpisah Ormas KKPMP (Kesatuan Komando Pembela Merah Putih) Markas Daerah Kabupaten Pandeglang Meminta kepada Dinas penanaman modal dan satu pintu (DPMPTSP) agar penerapan pelara...
Read more »

pemilik perusahan media sidik berita.com cekcok berujung Pengeroyokan , Korban menuntut pelaku keranah hukum

-
Gambar
Pemilik perusahan media sidik berita.com cekcok berujung Pengeroyokan , Korban menuntut pelaku keranah hukum MKO, SERANG - Salah satu warga korban pengeroyokan di jalan raya Ciomas mandalawangi desa ujung tebu  , Kecamatan Ciomas, Ka. Serang, berakhir ricuh. Seorang warga berinisial Y, salah seorang founder media online "Sidik-Berita.Com" menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang pemuda usai pertandingan, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Awal mula kejadian, korban sedang menonton pertandingan yang diikuti 3 desa yakni Desa Ujung Tebu, Desa Cisitu, dan Desa Siketug. Tiba-tiba datang R, dalam kondisi diduga dipengaruhi alkohol dan melontarkan kata-kata kasar.  "Cekcok adu argumen sempat terjadi dan berhasil dilerai oleh warga yang ada di sekitar lokasi," ujar salah satu warga yang ikut melerai. Usai pertandingan selesai, korban memutuskan pulang ke rumah. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh R bersama 2 temannya, A, dan R, Ketiganya merupakan ...
Read more »

Andik Susianto Ketum P2N: 'Pembelian Tanah Hanya Memakai Kwitansi Berisiko Sengketa'

-
Gambar
Andik Susianto Ketum P2N: 'Pembelian Tanah Hanya Memakai Kwitansi Berisiko Sengketa' MKO, Banyaknya kasus yang kita temukan terkait JUAL BELI TANAH hanya berpegangan pada kwitansi. Jadi praktek praktek seperti ini masih banyak terjadi di daerah dan sekitar kita, pasti ujung-ujungnya jual beli tanah di bawah tangan, mereka berpikir yang penting ada kwitansi dan sudah lunas adalah milik nya. gambar ilustrasi Andik Susianto Ketum P2N menjelaskan, di dalam hukum pertanahan pembelian diatas kwitansi itu belum tentu membuat kamu menjadi pemilik sebuah aset atau tanah maupun rumah. Kwitansi itu memang bisa jadi alat bukti bahwa pernah terjadi pembayaran, " Tapi kwitansi itu 'BUKAN BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAH' dan tidak bisa dipakai untuk membalikkan kepemilikan". Andik Susianto Ketum P2N  Secara hukum Pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 itu mengatur bahwa, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Itu Hanya Dapat Didaftarkan Apabila Dibuktikan Dengan Akt...
Read more »

TIDAK KALAH SEMARAK PUSKESMAS SUMUR MERIAHKAN HUT RI KE 81

-
Gambar
TIDAK KALAH SEMARAK PUSKESMAS SUMUR MERIAHKAN HUT RI KE 81 MKO, SUMUR PANDEGLANG BANTEN -  Dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT RI ke 81 puskesmas sumur gelar berbagai lomba dihalaman kantor puskesmas sumur.     Sebelum acara dimulai kepala UPT Puskesmas sumur Juriah S,si dan para nakes memeriksa ruangan rawat inap, memastikan tidak ada pasien yang kritis,hasil pemeriksaan tiap ruangan terdapat satu pasien rawat inap dengan diagnosa lambung dan tidak kritis dan dianggap aman dan selalu di pantau petugas nakes yang piket .  setelah dianggap aman acara pun dimulai demikian dikatakan  N salah orang nakes kepada media kota dilokasi  Berbagai acara lomba dimulai jam 13,00. Rangkaian demi rangkaian perlombaan digelar dengan seru dan ramai, dan berakhir setelah sekitar 4 jam kegiatan, selanjutnya pembagian hadiah juara 1,2dan 3, langsung diserahkan kepada para pemenang oleh kepala puskesmas ibu Juriah S.si yang di dampingi kas...
Read more »

Proyek Irigasi Perpompaan di Desa Idaman Menuai Keluhan Warga,GWI Banten Minta Evaluasi dan Transfaransi

-
Gambar
Proyek Irigasi Perpompaan di Desa Idaman Menuai Keluhan Warga,GWI Banten Minta Evaluasi dan Transfaransi MKO, Pandeglang-Banten]Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Irigasi Perpompaan (IRP) di Desa Idaman Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Banten,menjadi perhatian setelah muncul keluhan dari sejumlah warga terkait aspek keterbukaan informasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.19/08/2026 Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Dedi Supandi, perwakilan Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPD Banten. Ia meminta pihak terkait membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta memastikan program pembangunan yang bersumber dari anggaran publik dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan. Dedi menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah, terlebih pembangunan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat petani. “Setiap anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan harus disertai asas keterbukaan. Jika ada keluhan ...
Read more »