FRAKSI PDIP PERJUANGAN DPRD KOTA TANGERANG MENGUCAPKAN DIRGAHAYU KOTA TANGERANG KE 33 TAHUN

-

 FRAKSI PDIP PERJUANGAN DPRD KOTA TANGERANG MENGUCAPKAN 

DIRGAHAYU KOTA TANGERANG KE 33 TAHUN



 FRAKSI PDIP PERJUANGAN DPRD KOTA TANGERANG MENGUCAPKAN 

DIRGAHAYU KOTA TANGERANG KE 33 TAHUN

Komentar

Posting Komentar

Halaman

DEWAN PENGURUS KECAMATAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (DPK KNPI) KECAMATAN PAGELARAN

-
Gambar
DEWAN PENGURUS KECAMATAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (DPK KNPI) KECAMATAN PAGELARAN MKO, Ketua Umum DPK KNPI Kecamatan Pagelaran, Rona Billyan Hali Buka Suara Terkait Kondisi Alun-Alun Kecamatan Pagelaran Pagelaran, 26 Mei 2026 — Ketua Umum DPK KNPI Kecamatan Pagelaran, Rona Billyan Hali, menyampaikan keprihatinan dan kritik keras terhadap kondisi Lapangan Pagelaran atau Alun-Alun Kecamatan Pagelaran yang saat ini terlihat kumuh, tidak terawat, dan jauh dari fungsi sebagaimana mestinya sebagai ruang publik masyarakat. Padahal, pembangunan alun-alun tersebut diketahui menelan anggaran yang mencapai kurang lebih Rp4 miliar. Namun sangat disayangkan, hasil pembangunan yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Kecamatan Pagelaran kini justru terbengkalai dan terkesan dibiarkan tanpa perawatan yang jelas. Menurut Rona Billyan Hali, kondisi tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga aset publik yang dibangun menggunakan uang rakyat. “Kami s...
Read more »

Kapolda Banten Pimpin Penyerahan Jabatan Karorena Menjelang Masa Purna Tugas

-
Gambar
Kapolda Banten Pimpin Penyerahan Jabatan Karorena Menjelang Masa Purna Tugas MKO, Polda Banten Serang – Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menghadiri sekaligus memimpin Upacara Penyerahan Jabatan dan Tanggung Jawab Karorena Polda Banten Kombes Pol Drs. Herry Ardyanto kepada Kapolda Banten yang digelar di ruang kerja Kapolda Banten pada Jumat (29/05). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan beserta Pejabat Utama Polda Banten. Penyerahan jabatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memasuki masa purna tugas Kombes Pol Drs. Herry Ardyanto setelah mengabdikan diri di institusi Polri, khususnya di lingkungan Polda Banten. Dalam kesempatan tersebut, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan apresiasi atas pengabdian Kombes Pol Drs. Herry Ardyanto selama bertugas di Polda Banten. “Penyerahan jabatan ini menjadi bentuk penghormatan institusi kepada pejabat yang memasuki masa purna tugas. Kami menyampaikan terima kasih dan pengharg...
Read more »

Peringati Hari Raya Waisak, Polda Banten Sampaikan Ucapan dan Harapan

-
Gambar
Peringati Hari Raya Waisak, Polda Banten Sampaikan Ucapan dan Harapan MKO Polda Banten Serang – Polda Banten beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE/2026 Masehi kepada umat Buddha yang merayakan. Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar peringatan Hari Raya Waisak menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.  "Atas nama keluarga besar Polda Banten, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE/2026 Masehi kepada seluruh umat Buddha. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian, kebahagiaan, serta semakin mempererat kerukunan antarumat beragama," ujar Kapolda Banten pada Minggu (31/05).  Irjen Pol Hengki mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. "Mari kita rawat kebersamaan, saling menghormati dalam keberagaman, serta ...
Read more »

Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA: Eigendom verpoding jgn di legalkan Putusan Pengadilan

-
Gambar
  Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA: Eigendom verpoding jgn di legalkan Putusan Pengadilan MKO Jakarta,Sabtu 30 Mei 2026, Pernyataan Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA kali ini sangat krusial dan menyentuh akar masalah hukum pertanahan di Indonesia,agar para pengadil lebih hati-hati serta selektif juga jeli dalam memutuskan perkara " Eigendom Verpoding " Kekhawatiran bahwa klaim Eigendom Verponding (hak milik era kolonial Barat) digunakan untuk melegalkan atau memenangkan gugatan di pengadilan hingga membatalkan sertifikat modern—seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM)—adalah isu yang sering memicu konflik agraria. ​Berikut adalah telaah hukum mengapa klaim Eigendom Verponding tidak boleh dan tidak bisa serta-merta dijadikan dasar tunggal untuk melegalkan putusan pengadilan di era sekarang: ​​1.Kadaluwarsa Hukum (Asas Konversi UUPA) ​Sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 berlaku, seluruh hak barat termasuk Eigendom Verponding w...
Read more »