PN Tanjung Balai dan Imigrasi Samakan Persepsi soal Permohonan Perubahan Paspor

-

 


PN Tanjung Balai dan Imigrasi Samakan Persepsi soal Permohonan Perubahan Paspor 

MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,09 Juli 2026, PN Tanjung Balai dan Imigrasi menggelar FGD untuk samakan persepsi terkait prosedur permohonan perubahan data paspor masyarakat.


 Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Permohonan Perbaikan/Perubahan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, pada Rabu (08/07).


Kegiatan ini diikuti oleh Ketua PN, Erita Harefa dan Wakil Ketua Karolina Selfia Br. Sitepu, Para Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta juga diikuti dari Pihak Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan beserta jajaran.


Dalam sambutannya menyampaikan bahwa latar belakang diselenggarakan kegiatan ini karena masih banyak masyarakat Kota Tanjung Balai yang mengajukan permohonan perubahan paspor walaupun sebenarnya dokumen kependudukan yang dimiliki sudah benar.


“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dan mendapatkan masukan dari masing-masing instansi tentang perubahan data paspor itu sendiri”, terang Erita. 


Wakibosri Sihombing, Hakim PN Tanjung Balai sebagai pemantik jalannya diskusi menyampaikan, “permohonan perubahan paspor tidak memerlukan penetapan pengadilan akan tetapi penetapan pengadilan baru diperlukan jika sebelumnya terjadi perubahan data pada akta kelahiran pemegang paspor”.


Misalnya nama pemegang paspor pada akta kelahiran semula adalah “Sangkot”, akan tetapi berdasarkan penetapan pengadilan diubah menjadi “Samsul”. Maka penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa identitas akta kelahiran seseorang telah diubah dan Pemegang paspor sama sekali tidak perlu mengajukan permohonan pengadilan terpisah untuk mengubah identitas diri pada paspor. 


Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 24 (1) Permenkumham tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yakni Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. 


Di akhir kegiatan ini, Wakil Ketua PN Tanjung Balai, Karolina Selfia Br. Sitepu, menyampaikan harapannya agar semua yang hadir memiliki kesamaan persepsi sehingga permasalahan perubahan paspor ini dapat diselesaikan tanpa harus sidang terlebih dahulu yang memerlukan waktu dan biaya akan tetapi hasil akhirnya Pengadilan juga tidak dapat menerima permohonan tersebut. Jangan sampai ada anggapan masyarakat dibuat bolak balik dari kantor yang satu kantor yang lain.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Anton Alexander

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Ketua PA Jakarta Pusat Utamakan Penyelesaian Damai Sebelum Eksekusi

-
Gambar
  PA Jakarta Pusat Kedepankan Musyawarah dalam Penanganan Tujuh Perkara Eksekusi MKO, JAKARTA – Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan perkara eksekusi dengan memberikan ruang musyawarah kepada para pihak sebelum pelaksanaan tindakan eksekusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian sengketa yang efektif, humanis, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., pada 7 Juli 2026 memimpin langsung koordinasi penanganan tujuh perkara eksekusi, yakni Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 3/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 5/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 6/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 7/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 9/Pdt.Eks/2023/PA.JP, dan 3/Pdt.Eks/2024/PA.JP. Dalam setiap perkara, pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah guna mencari solusi bersama sebelum pelaksanaan eksekusi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa lanjutan sekal...
Read more »

Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri

-
Gambar
  Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri MKO, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan oleh penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang belakangan ramai dikaitkan dengan namanya.  Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut. "Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Menurut dia, seluruh informasi sebaiknya menunggu hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tenga...
Read more »

Bertemu Gubernur Gorontalo, Menteri Ekraf Dorong Kolaborasi Hexahelix Perkuat Ekonomi Kreatif Daerah ala Asta Cita

-
Gambar
Bertemu Gubernur Gorontalo, Menteri Ekraf Dorong Kolaborasi Hexahelix Perkuat Ekonomi Kreatif Daerah ala Asta Cita MKO, Kementerian EKRAF RI Jakarta, 2 Juli 2025 – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya kolaborasi hexahelix untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif Gorontalo, seperti sulaman Karawo, Kopiah Karanji, desa kreatif, dan event ekraf. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Autograph Tower Thamrin Nine, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025, dengan tujuan mendorong produk lokal masuk rantai pasok global. “Filosofi dalam Asta Cita memiliki tujuan seperti apa ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif tersebut bisa dilakukan melalui kolaborasi pendekatan hexahelix antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, media, komunitas atau asosiasi, dan bisnis. Kolaborasi ini harus menciptakan nilai tambah dari kekayaan intelektual be...
Read more »

Presiden Prabowo Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis Pemda Selesaikan Masalah Daerah

-
Gambar
  Presiden Prabowo Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis Pemda Selesaikan Masalah Daerah MKO, Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Menurut Brian, Presiden menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset. “Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian. Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingku...
Read more »

Penugasan Ganda Guru PPPK di SDN Senangsari Picu Diskursus Profesionalisme Pendidikan, Sekdis Pendidikan Pandeglang Tanggapi Isu dan Ini Komentarnya"

-
Gambar
  Penugasan Ganda Guru PPPK di SDN Senangsari Picu Diskursus Profesionalisme Pendidikan, Sekdis Pendidikan Pandeglang Tanggapi Isu dan Ini Komentarnya" MKO, Pandeglang, Banten — Polemik mengenai dugaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang merangkap sebagai operator sekolah (OPS) di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan setempat. Otoritas menilai praktik tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno, menyampaikan bahwa penugasan tambahan di lingkungan sekolah dimungkinkan terjadi, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian, ia menegaskan terdapat batasan yang tidak boleh dilanggar, khususnya terkait aspek penghasilan. “Dalam praktiknya, rangkap tugas bisa saja terjadi karena kebutuhan. Akan tetapi, terkait honorarium, yang bersangkutan hanya diperkenank...
Read more »