Melalui Talkshow RRI Banten, Polda Banten Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Karhutla dan Konsekuensi Hukum Pembakaran Lahan MKO, Serang – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau, Polda Banten melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) menjadi narasumber dalam program Talkshow SANKSI (Sadar Akan Konsekuensi Hukum dan Solusi Informasi) yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, pada Kamis (06/08) pukul 10.00 WIB. Hadir sebagai narasumber PS Paur Subbid Penmas Bidhumas Polda Banten IPDA I Kadek Adi Sujana, S.H., M.H. dengan mengangkat tema "Jangan Bakar Lahan! Kenali Risiko dan Dampaknya", yang dipandu oleh penyiar Bram Adi. Dalam dialog tersebut, IPDA I Kadek Adi Sujana menyampaikan bahwa memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten mengalami peningkatan, terutama pada wilayah yang memiliki lahan kering, semak belukar, maupun kawasan hutan deng...

  Dirjen Badilum: Pimpinan PN Harus Utamakan Kepentingan Lembaga dari Pribadi MKO, Aditya Yudi - Dandapala Contributor Kamis, 06 Agt 2026 Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Bambang Myanto, secara resmi membuka kegiatan Pembinaan Hakim yang Dipromosikan atau Dimutasi sebagai Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri, Kamis (6/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan kapasitas kepemimpinan para hakim yang akan mengemban amanah sebagai pimpinan satuan kerja di lingkungan peradilan umum. Mengawali arahannya, Bambang Myanto menegaskan bahwa promosi jabatan bukan sekadar bentuk penghargaan atas kinerja, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar terhadap lembaga, aparatur, dan masyarakat pencari keadilan. Menurutnya, seorang pimpinan pengadilan memikul tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses bisnis di pengadilan berjalan secara profesiona...

  Dirjen Badilum: Memimpin Pengadilan Ibarat Jadi Kepala Rumah Tangga MKO, William Sibarani/Anandy Satrio - Dandapala Contributor Kamis, 06 Agt 2026 Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Hakim yang Dipromosikan atau Dimutasi sebagai Pejabat Struktural pada Pengadilan Negeri, Kamis (6/8/2026), bertempat di Command Center Ditjen Badilum Lantai 3, Jakarta Pusat. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan digelar secara hybrid, sehingga peserta yang berhalangan hadir secara luring dapat mengikuti melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi tanggal 13 Juli 2026, sekaligus bagian dari upaya penguatan integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan bagi para hakim yang memperoleh amanah baru sebagai pejabat struktural. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum hadir memberikan pembinaan, didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan ...

Aliyuddin Dorong Generasi Muda Indonesia di Johor Bahru Berprestasi dan Taat Hukum MKO, JOHOR BAHRU, Malaysia – Di sela pelaksanaan sidang isbat nikah bagi warga negara Indonesia (WNI) di Johor Bahru, Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Aliyuddin, S.Ag., M.H., menyempatkan diri mengunjungi sekolah yang dikelola Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Rabu (5/8/2026). Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada para pelajar Indonesia agar terus berprestasi, mencintai tanah air, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Di hadapan para siswa, Aliyuddin mengajak mereka memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pendidikan menjadi bekal utama bagi generasi muda untuk meraih masa depan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. "Kalian harus bangga menjadi anak Indonesia. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, raih cita-cita setinggi mungkin, dan kelak jadilah generasi yang membanggakan keluarga, masyarak...

  KaBUA MA: Tegaskan Integritas dan Setuju Judicial Activism MKO, Jakarta, Humas MA Kamis, 06 Agustus 2026, Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., menegaskan hakim sudah seharusnya tidak dapat diintervensi dalam mengadili dan memutus perkara. Doktor Sobandi juga sependapat dengan praktik judicial activism dalam menangani perkara perdata khususnya lingkungan hidup Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., menegaskan hakim sudah seharusnya tidak dapat diintervensi dalam mengadili dan memutus perkara. Pernyataan tersebut, disampaikan Doktor Sobandi dalam tes wawancara calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang diselenggarakan Komisi Yudisial, pada hari ketiga, Rabu (5/8). “Selain harus teguh dan tidak dapat diintervensi kepentingan institusi lain, seorang hakim juga tidak boleh tergiur dengan tawaran dan godaan berupa uang dari pihak berperkara, tegas Mantan Ketua PN Denpasar dimaksud. Ia juga menyampaikan, dirin...

  Ketua PN Palangkaraya Apresiasi Panitera Pengganti Usai Tolak Gratifikasi dari Pihak Berperkara seusai Sidang MKO, Jakarta, Humas MA Kamis, 06 Agustus 2026, Apresiasi ini juga sejalan dengan komitmen berkelanjutan PN Palangkaraya dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya melaksanakan Apel Pagi bertempat di halaman kantor PN Palangkaraya. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Bapak Ricky Fardinand, S.H., M.H., selaku pembina apel Senin (3/8). Dalam amanatnya, Ketua PN Palangkaraya menyampaikan apresiasi kepada Panitera Pengganti, Bapak Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., yang menolak pemberian sejumlah uang dari pihak berperkara usai persidangan berlangsung. Menurut beliau, tindakan tersebut perlu disampaikan secara terbuka di hadapan seluruh pegawai agar bisa menjadi pembelajaran dan pengingat bersama. Ketua PN Palangkaraya menegaskan bahwa sikap tersebut merup...

  Diduga Langgar UU KIP, Proyek Irigasi di Munjul Pandeglang Tuai Sorotan MKO Pandeglang -Banten]Sebuah pembangunan fisik irigasi Perpompaan yang berlokasi di Desa Kota Dukuh Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang-Banten,menuai sorotan publik.Proyek yang diduga dikelola oleh kelompok tani setempat ini dinilai mengabaikan prinsip transparansi publik lantaran tidak memasang papan informasi proyek di lokasi kegiatan.06/07/28 Berdasarkan hasil pantauan langsung awak media di lokasi pada Kamis pagi pukul 09.35 WIB, tidak ditemukan adanya papan nama proyek yang menjelaskan detail sumber anggaran, besaran dana, maupun waktu pelaksanaan.Selain papan informasi yang tidak terpampang di lokasi pembangunan tampak sepi tanpa ada satupun pekerja yang beraktivitas. Ketiadaan papan proyek ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta regulasi teknis terkait pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan yang bersumber dari dana publik.Setiap keg...

Muaythai Naik Kelas, Erick Thohir Puji LaNyalla: Lihai Bangun Olahraga dari Grassroots MKO, BEKASI – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap perkembangan Muaythai Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut Erick, LaNyalla mampu melihat pembangunan olahraga tidak hanya dari sisi prestasi elite, tetapi juga dari grassroots. Hal itu disampaikan Erick saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 di GOR Abdur Rosyad, Kota Bekasi, Rabu (5/8/2026). “Saya apresiasi bagaimana Ketua Umum PBMI Pak LaNyalla lihai melihat bagaimana pembangunan grassroots dari bawah,” ujar Erick. Ia menilai pengembangan Muay Aerobik menjadi salah satu contoh bagaimana olahraga tersebut dikemas agar lebih mudah diterima masyarakat, termasuk oleh anak-anak dan generasi muda. “Menjadikan olahraga ini menjadi olahraga yang populer karena mudah diterima dengan ada ...

  Dirjen Badilum: Pelayanan Peradilan Berkualitas Berawal dari Aparatur yang Kompeten MKO, Tim Dandapala - Dandapala Contributor Selasa, 04 Agt 2026 Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), H. Bambang Myanto, SH.,M.H. secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Peradilan Umum, Penyusunan Materi Bimbingan Teknis Berbasis Kompetensi, serta Pengembangan Badilum Learning Center (BLC) di Hotel Platinum Jakarta, Senin (4/8). Dalam sambutannya, Dirjen Badilum menegaskan bahwa kualitas pelayanan peradilan tidak dapat dilepaskan dari kompetensi aparatur yang menjalankannya. Karena itu, pemetaan kompetensi tenaga teknis sejak awal karier dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan sekaligus mendukung penerapan sistem merit dalam penempatan jabatan.  "Bagaimana kita bisa memetakan tenaga teknis dari awal dan dibekali dengan ilmu agar terus belajar dan mau belajar untuk pengembangan karier sert...

  ​ Ketum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Sinergi Melalui Agenda Coffee Morning di Media Centre PN dan Pengadilan Tingkat Banding MKO, JAKARTA, Rabu 05/8/2026 , Dalam rangka memperkuat sinergitas, transparansi, serta akuntabilitas publik di lingkungan peradilan umum dan agama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan pentingnya pelaksanaan agenda rutin Coffee Morning bersama insan media di Media Centre Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tingkat Banding (PT/PTA). ​Ketua Umum FORSIMEMA-RI menyampaikan bahwa Media Centre di tiap satuan kerja (satker) pengadilan bukan sekadar ruangan fisik, melainkan ruang jembatan komunikasi strategis antara aparat penegak hukum dan publik melalui perantara jurnalis.    "Agenda Coffee Morning ini menjadi wadah diskusi informal namun substantif.  Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi hukum, sosialisasi kebijakan terbaru Mahkamah Agung, hingga edukasi ma...

  Prof. Yanto: Kekeliruan Hukum Acara Bukan Pelanggaran Etik Hakim, Koreksi Dilakukan Melalui Upaya Hukum MKO, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum acara maupun perbedaan penafsiran hukum dalam suatu putusan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Persoalan tersebut merupakan bagian dari ranah teknis yudisial yang penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme upaya hukum, bukan melalui penegakan etik. Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung RI sekaligus Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026). Konferensi pers tersebut turut dihadiri Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, serta Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H., Kepala Bir...

  MA Tegaskan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Menjadi Kewenangan Hakim MKO, Sri Septiany - Dandapala Contributor Selasa, 04 Agt 2026 Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara beserta besarannya dalam pembuktian perkara pidana merupakan kewenangan hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang terungkap di persidangan. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (3/8). Sidang perkara Nomor 206/PUU-XXIV/2026 tersebut mendengarkan keterangan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mewakili Mahkamah Agung, Hakim Yustisial Galang Adhe Sukma menyampaikan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak pada hasil audit suatu lembaga sebagai alat bukti tunggal. Dalam memeriksa perkara, hakim berwenang menerima, menilai, menguji denga...

  Sasar Potensi Pasar Besar, Kemenperin Tingkatkan Kompetensi IKM Jasa Service Handphone MKO, Jakarta,Sabtu 01 Agustus 2026, Pemerintah terus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi pelaku IKM dari berbagai sektor dan lapangan usaha, termasuk di bidang jasa perbaikan telepon seluler yang memiliki prospek usaha semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri merupakan salah satu prioritas Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri nasional. SDM yang kompeten menjadi fondasi utama dalam menciptakan industri yang produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. "Seiring men...

  Presiden Prabowo Apresiasi Akad Massal 62.710 KPR Subsidi, Komitmen Terus Perkuat Program Perumahan MKO, Jakarta,Sabtu 01 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah meresmikan akad massal 62.710 unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan yang diikuti oleh 7.100 debitur dengan nilai sebesar Rp880 miliar di 36 provinsi, dengan acara utama dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side pada Kamis, (30/7/2026). "Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 62.000 unit KPR dimulai,” kata Presiden Prabowo. Presiden mengapresiasi program akad massal tersebut yang dapat menghadirkan kebahagiaan bagi 62.000 keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan akad massal ini...

  Tim Indonesia Kirim 432 Atlet dari 35 Cabang Olahraga ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026   MKO, Kemenpora Sabtu, 01 Agustus 2026, Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) secara resmi menetapkan kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga akan membawa Merah Putih bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.  Jumlah itu akan ditambah 148 pelatih dan official serta 32 orang tim Chef de Mission (CdM). Komposisi tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh antara tim review Kemenpora dan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi cabang olahraga terhadap kesiapan atlet, peluang prestasi.  Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan bahwa Tim Indonesia berangkat dengan optimisme tinggi untuk melanjutkan tren positif prestasi olahraga nasional di level Asia. "Asian Games bukan sekadar ajang kompetisi, teta...

  Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan MKO, BR/Humas/KDPDT/VII/2026/27 Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto angkat bicara menyikapi maraknya peredaran konten di media sosial yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Mendes Yandri menegaskan jika konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Mendes Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun media sosial itu menyebutkan jika dalam radius dua kilometer dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilarang mendirikan Kios dan Toko Kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau di denda.  Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak ...

Dugaan Pernyataan Merendahkan Profesi Wartawan Berbuntut Panjang, Ketua Umum GWI: Hormati Kebebasan Pers MKO, TANGERANG – Polemik terkait dugaan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan oleh seorang pengelola lapak pengolahan sampah yang diduga beroperasi secara ilegal di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terus menuai perhatian. Sejumlah insan pers mengecam pernyataan tersebut karena dinilai mencederai martabat dan kehormatan profesi jurnalistik. Pernyataan yang beredar melalui percakapan WhatsApp itu diduga berbunyi: > *"Ngapain wartawan dikasih uang, kalau mereka mau duit mah kerja sortir sampah."* Ucapan tersebut dinilai tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu, melainkan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan secara umum. Menanggapi hal tersebut, **Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Samsul Bahri**, menegaskan bahwa wartawan menjalankan tugas berdasarkan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentan...

  Rekam Jejak Kartini Corsec PGN ibu Fajriyah Usman MKO, Jakarta,Kamis 30 Juli 2026, Fajriyah Usman dikenal sebagai sosok profesional senior di bidang komunikasi korporat dan hubungan masyarakat (public relations), khususnya di sektor energi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ​Berikut adalah gambaran umum rekam jejak, rekam jejak karier, dan pencapaian Fajriyah Usman, khususnya selama menjabat sebagai Corporate Secretary (Corsec) di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) serta posisi strategis lainnya: ​1. Karier Strategis di Sektor Energi & BUMN ​Fajriyah Usman memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Pertamina Group dan Subholding Gas (PGN): * ​Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN): Dalam perannya sebagai Corsec Subholding Gas Pertamina (PGN), beliau bertanggung jawab mengelola komunikasi strategis perusahaan, investor relations, keberlanjutan (sustainability/ESG), tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance / GCG), serta keterbukaan informasi publik ba...

Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Kapasitas dan Dukungan terhadap Kepala Daerah MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Mendagri menjelaskan, kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menuru...

Kementerian ATR/BPN Adakan Sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Tana Toraja MKO, Kabupaten Tana Toraja - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyosialisasikan terkait pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Kamis (30/07/2026). Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa langkah pemerintah mendata dan mendaftarkan tanah ulayat bukan untuk mengambil hak, namun justru sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. “Pada dasarnya negara kita mengakui hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat. Kita dari pemerintah melakukan sosialisasi, identifikasi, untuk percepatan pendaftarannya. Walaupun dalam pelaksanaanny...