Tim Penyidik Tetapkan Tersangka AW Perkara TPPU Berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar MKO, Kamis 16 April 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penggeledahan di Provinsi Jakarta, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Kasus posisi dalam perkara ini sebagai berikut: ●Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul “Sang Pengadil”. Pada saat tersebut, Zarof Ricar mengajak Tersangka AW untuk memberikan dukungan berupa uang pembuatan flim tersebut. ●Modal pembuatan flim sebesar Rp4,5 miliar dan dibagi 3...

  Serah terima Aset Bangunan Badan Pemulihan Aset kepada JAM PIDSUS Guna Penunjang Pelaksanaan Tugas Selasa 14 April 2026 di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah dilaksanakan penyerahan berita acara serah terima tanah berikut bangunan barang rampasan dari Terpidana Arie Lestario Kusumadewa yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas 788 m2.  Kegiatan ini merupakan wujud dari penegakan hukum yang berorientasi pada asset recovery, dengan memastikan bahwa setiap aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan, diamankan, dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara. Selain itu, penyerahan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan UNCAC melalui Badan Pemulihan Aset yang memiliki peran strategis dalam menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai bagian dari penguatan peran Central Authority Pemulihan Aset. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam s...

  Antropologi dan Penafsiran Hukum MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 Menurut oam Chomsky dan Steven Pinker, bahasa memengaruhi cara berpikir dan mencerminkan kondisi mental seseorang. Sering kali kita menganggap bahwa ketika hakim mengimplementasikan hukum tertulis secara kaku, maka hakim tersebut telah lepas dari unsur “bias” dan menjadi hakim yang “objektif”. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan kekeliruan tersebut, serta memberikan cara bagaimana menggunakan antropologi agar keadilan substantif benar-benar menjadi “substansif”. Filsuf-filsuf seperti Derrida, Saussure, dan Ludwig Wittgenstein menyatakan bahwa bahasa dan makna tidak bersifat kaku. Mereka menunjukkan bahwa bahasa dapat dipelintir dan diatur sedemikian rupa sehingga kebakuan yang dianggap tetap pun menjadi sirna. Inilah sebabnya hukum sering disebut sebagai the art of interpretation. Makna tidak dapat dilepaskan dari kultur dan cara pandang penafsir, demikian pula penafsiran setiap orang terhadap hukum. Art...

  Perumnas Sosialisasikan Hunian ASN di Ditjen Badilum MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor Kamis, 16 Apr 2026 Jakarta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerima sosialisasi program hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang disampaikan oleh Perum Perumnas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Command Center Ditjen Badilum. Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Department Pemasaran Business to Business Perumnas, Eva Sari, yang memaparkan berbagai jenis hunian yang dikembangkan, baik berupa rumah tapak maupun rumah susun. Selain itu, disampaikan pula konsep pengembangan hunian berbasis transit oriented development (TOD), yakni kawasan hunian yang terintegrasi dengan pusat transportasi umum guna menunjang mobilitas penghuni. Melalui kegiatan ini, para pegawai Ditjen Badilum memperoleh informasi yang komprehensif terkait pilihan hunian yang tersedia, sekaligus berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan pihak Perumnas mengenai ...

  Ditjen Badilum Gelar Halalbihalal dan Santuni Anak Yatim MKO, TimDANDAPALA - Dandapala Contributor Kamis, 16 Apr 2026 JakartaDirektorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan halalbihalal dan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri pada Rabu, 15 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Galeri Ditjen Badilum dan diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Badilum. Kegiatan ini turut dihadiri anak-anak yatim dari Yayasan Mizan Amanah yang diundang secara khusus oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto. Dalam sambutannya, Bambang Myanto menyampaikan bahwa momentum Idul Fitri hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kebersamaan antarpegawai. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk kembali pada nilai-nilai fitrah, dengan meningkatkan integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kegiatan halalbihalal tersebut juga diisi dengan tausiyah yang disa...

Perkuat Integritas Peradilan, IKAHI Purwokerto Gandeng KPK dan PPATK MKO, Bintoro Wisnu Projo - Dandapala Contributor Kamis, 16 Apr 2026 Purwokerto, Jawa Tengah - Upaya memperkuat benteng integritas di lingkungan lembaga peradilan kembali dilaksanakan dan ditegaskan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Purwokerto dengan menggelar Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Anti Korupsi dengan menggandeng Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai narasumber utama. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya Nomor 241, Purwokerto, Kamis (16/4/2026) mulai pukul 08.30 WIB. Agenda tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-73 IKAHI Tahun 2026, sekaligus penguatan nilai integritas bagi aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Eks Karesidenan Banyumas. Dua narasumber utama yang hadir yakni Ibnu Basuki Wibowo dari KPK dan B...

  Tingkatkan Literasi Hukum, MA Rancang Jurnal Ilmiah MKO, HumasMA, Jakarta Kamis,16 April 2026 MA RI resmi luncurkan pembangunan jurnal ilmiah sebagai wadah diseminasi riset hukum dan anotasi putusan hakim yang kredibel. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi mengambil langkah strategis guna memperkuat literasi dan publikasi hukum dengan menyelenggarakan Kick Off Meeting Pembangunan Jurnal Ilmiah di lingkungan Mahkamah Agung pada Kamis (16/4/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 di Ruang Rapat Mudjono ini menjadi forum krusial untuk membahas urgensi jurnal ilmiah bagi institusi peradilan.  Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa jurnal ilmiah merupakan media komunikasi akademik yang vital untuk menerbitkan artikel berbasis penelitian atau kajian ilmiah secara berkala dan terstruktur.  Melalui proses editorial dan penelaahan (peer review) yang ketat, jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk mendiseminasikan serta mengembangkan ilmu pengetahu...

  Mahkamah Agung Gelar Monitoring dan Evaluasi Berkas Kasasi Elektronikdi Surabaya MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 MA gelar monev berkas kasasi elektronik di Jawa Timur guna perkuat integritas data dan transformasi sistem peradilan yang akuntabel. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Secara Elektronik dan Peninjauan Kembali bagi empat lingkungan peradilan se-Wilayah Jawa Timur.  Acara yang berlangsung di Surabaya ini dibuka secara resmi oleh Panitera Mahkamah Agung, dengan dihadiri jajaran pejabat struktural, hakim tinggi, serta para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, Rabu (15/04). Dalam sambutannya, Dr. Sudharmawatiningsih, Panitera Mahkamah Agung menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan peradilan. “Tuntutan terhadap profesionalisme, integritas, dan kinerja aparatur peradi...

  Pengadilan Negeri Makassar Gandeng Dinas Koperasi dan UKM, Perluas Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha MKO, HumasMA, Jakarta Kamis,16 April 2026 Makassar gandeng Dinas Koperasi UKM, perluas akses keadilan lewat gugatan sederhana, sidang keliling, dan layanan e-Court bagi pelaku usaha.  Pengadilan Negeri Makassar resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pemerintah Kota Makassar guna memperluas akses layanan hukum bagi pelaku usaha kecil. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Makassar. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan akses keadilan bagi pelaku UKM, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan peradilan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun pemahaman prosedur hukum. Ketua Peng...

  FORSIMEMA berharap Industri Media harus lebih baik juga maju,guna meningkatkan kesejahteraan wartawan MKO, Jakarta, Sabtu 11 April 2026 Harapan dan Pesan Moral Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA-RI tersebut mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi ekosistem media saat ini.  Untuk memajukan industri media sekaligus meningkatkan kesejahteraan wartawan, diperlukan transformasi yang melampaui sekadar produksi konten berita tradisional. ​Berikut adalah beberapa pilar utama yang dapat memperkuat industri media dan dampaknya terhadap kesejahteraan jurnalis: ​1. Diversifikasi Model Bisnis ​Ketergantungan pada iklan konvensional kini semakin berisiko akibat dominasi platform digital global. Industri media perlu mengeksplorasi pendapatan alternatif, seperti: * ​Model Langganan (Subscription): Membangun loyalitas pembaca melalui konten eksklusif dan mendalam. * ​Event Organizers & Literasi: Mengadakan lokakarya, seminar, atau kolaborasi strategis dengan institusi hukum dan pemerintaha...

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Kota Semarang menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sidang Kusumah Admaja, Pengadilan Negeri Semarang MKO, Humas PN Semarang Kamis,9 April 2026 Aksi Nyata IKAHI Cabang Semarang Melalui Donor Darah “Setetes Darah Anda, Nyawa Bagi Sesema” Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Kota Semarang menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sidang Kusumah Admaja, Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (7/4). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan HUT IKAHI ke-73 tahun 2026. Peserta yang terdiri dari Hakim dan pegawai di lingkungan 4 Peradilan tampak antusias mendonorkan darahnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang kemanusiaan. Melalui kegiatan ini,  IKAHI berharap dapat terus meningkatkan integritas dan kepedulian sosial demi mewujudkan visi “Hakim Terpercaya, Rakyat Sejahtera”.

  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ikuti Sosialisasi Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MKO, Jakarta Kamis 9 April 2026 Wakil Ketua Pengadilan xTinggi Jakarta , Bapak Dr. Joni, S.H., M.H., didampingi para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, dan Hakim Yustisial, mengikuti kegiatan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung, Calon Hakim Ad Hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan narasumber Dr. Dwiarso Budi Santiarto , S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

JPU Ungkap Dugaan Korupsi Sistematis Pengadaan Chromebook, Ahli Sebut Kerugian Negara Bersifat Total Loss MKO, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady memaparkan fakta-fakta persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020-2022 yang berlangsung pada Senin, 6 April 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, kehadiran saksi ahli IT Profesor Mujiono memberikan kesaksian mengenai adanya penyimpangan dokumen perencanaan yang sejak awal diduga telah didesain sedemikian rupa. “Berdasarkan kajian terhadap dokumen awal hingga slide paparan konsultan Terdakwa Ibrahim Arief yang dipaparkan oleh pihak Nadiem Anwar Makarim, ditemukan fakta bahwa pengadaan tersebut tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan nyata di sekolah atau Masyarakat,” ujar JPU Roy Riady. Lebih lanjut, Profesor Mujiono mengungkapkan bahwa meskipun kajian awal terlihat ideal karena ...

Badilum Dorong Pimpinan & Hakim Tinggi Ikuti Sosialisasi Seleksi Hakim Agung MKO, Fadillah Usman - Dandapala Contributor Selasa, 07 Apr 2026, Jakarta — Upaya memperkuat kualitas lembaga peradilan kembali dilakukan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) menugaskan kepada Para Pimpinan Pengadilan Tinggi dan Para Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Yustisial di lingkungan peradilan umum untuk mengikuti sosialisasi seleksi dan penjaringan calon Hakim Agung serta calon Hakim Ad Hoc Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Selasa (7/4) mendatang oleh Komisi Yudisial. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Komisi Yudisial (KY) terkait permohonan penugasan peserta dalam rangka penjaringan calon hakim agung. Dalam surat resmi tertanggal 6 April 2026, Ditjen Badilum meminta seluruh jajaran peradilan umum untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. “meminta kepada Saudara untuk mengikuti sosialisasi seleksi dan penjaringan Calon Hakim Agu...

Buka Rakerda PTA Bandung, Ketua Muda Agama Tegaskan Penguatan Kualitas Kepemimpinan MKO, Humas MA, Jakarta Selasa,7 April 2026, Ketua Muda Agama MA buka Rakerda PTA Bandung, tegaskan kemandirian lembaga dan putusan hakim harus hadirkan keadilan substantif. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung pada Senin (6/4/2026) pukul 19.30 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PTA Bandung dan diikuti oleh seluruh pimpinan PTA Bandung, para hakim tinggi, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta para pimpinan Pengadilan Agama, panitera, dan sekretaris se-Jawa Barat. Dalam amanatnya, Ketua Muda Agama menegaskan pentingnya implementasi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Ia menyampaikan bahwa kemandirian lembaga peradilan harus senantiasa dijaga agar tetap independen, efektif, dan bebas dari...

Integritas MA lagi Trend.Pimpinan MA segera wujudkan Integritas dalam penyelesaian konflik lahan Luwuk Sulteng,Pesan Ketum FORSIMEMA-RI MKO, Jakarta, Selasa 7 April 2026, Mewujudkan integritas bukan hanya soal retorika di ruang sidang, melainkan aksi nyata dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang berkonflik.  Terkait situasi di Luwuk, Sulawesi Tengah, berikut adalah poin-poin penting yang dapat diangkat sebagai pesan pengingat bagi pimpinan Mahkamah Agung: Urgensi Penyelesaian Konflik Lahan di Luwuk Penyelesaian sengketa lahan di Luwuk Banggai saat ini menjadi barometer sejauh mana komitmen integritas MA menyentuh persoalan di tingkat daerah.  Konflik agraria seringkali menjadi titik paling rawan terjadinya praktik non-prosedural, sehingga kehadiran pimpinan MA sangat dinantikan untuk memastikan proses eksekusi maupun putusan berjalan di atas rel keadilan. Poin Utama Pesan Moral Ketum FORSIMEMA-RI: * Implementasi Integritas Secara Konkrit: Integritas tidak ...

  KPT Surabaya: Putusan Harus Adil, Berkualitas, dan Bisa Dieksekusi MKO, Humas MA, Jakarta Selasa,07 April 2026, Ketua PT Surabaya tekankan integritas hakim, kualitas putusan, dan kepercayaan publik saat pembinaan di PN Magetan dan PN Madiun. Dalam rangkaian kegiatannya meresmikan Gedung Mess dan Arsip (Cakra Mageti) di Magetan, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Sujatmiko melakukan pembinaan di Pengadilan Negeri (PN) Magetan dan Pengadilan Negeri (PN) Madiun (1-2/04). Kegiatan ini, menekankan pentingnya peningkatan kualitas putusan, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam arahannya, Ketua PT Surabaya mengingatkan seluruh aparatur pengadilan untuk senantiasa berpedoman pada PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017.  Ia, menegaskan tugas hakim harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, menghindari praktik yang bersifat transaksional, serta menjaga kedisiplinan baik di dalam maupun di luar penga...

  PN Makassar Serahkan Gratifikasi kepada UPG MKO, Humas MA, Jakarta Senin,06 April 2026, PN Makassar serahkan barang gratifikasi ke UPG sebagai wujud nyata penguatan integritas dan transparansi menuju peradilan bebas korupsi. Pengadilan Negeri (PN) Makassar melaksanakan kegiatan penyerahan dan penerimaan barang gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Media Center PN Makassar, pada Rabu (1/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah konkret dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas aparatur peradilan. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Makassar, Mashuri Effendie, dan dihadiri ...

MA Rilis Buku Kompilasi Rumusan Kamar MA Edisi 2025 MKO, William Edward Sibarani - Dandapala Contributor Jumat, 03 Apr 2026 Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali merilis Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar edisi terbaru tahun 2026 yang memuat rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2025 sebagai pedoman bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Rilis ini merupakan hasil dari Rapat Pleno Kamar Tahunan ke-14 yang diselenggarakan pada 9–11 November 2025, yang menghasilkan sebanyak 24 rumusan hukum dari lima kamar teknis peradilan. Rumusan tersebut telah diberlakukan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025.  Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa sistem kamar bertujuan menjaga kesatuan penerapan hukum, konsistensi putusan, serta meningkatkan profesionalitas hakim agung. Pleno kamar menjadi instrumen penting dalam merumuskan jawaban atas berbagai persoalan hukum yang berkembang di praktik peradilan.  Sepanjang pela...

Persidangan Ungkap Fakta Penjualan Solar di Bawah Harga Pokok Produksi oleh PT Pertamina Patra Niaga MKO, TimJaksa Penuntut Umum(JPU) menyampaikan keterangan usai sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina klaster penjualan solar non-subsidi dengan Terdakwa Alfian Nasution dan Hasto Wibowo. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 2 April 2026. Dalamagenda persidangan kali ini, JPU menghadirkan delapan orang saksi yang diperiksa terdiri dari lima orang pihak internal PT Pertamina Patra Niaga serta tiga orang saksi dari pihak swasta yang merupakan konsumen perusahaan. JPU Andi Setyawan menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi di persidangan sangat mendukung poin-poin yang tertuang dalamsurat dakwaan. Fakta persidangan mengungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga memberikan harga jual kepada perusahaan-perusahaan pertambangan tanpa mempertimbangkan bottomprice. “Seluruh harga ya...