Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Kota Semarang menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sidang Kusumah Admaja, Pengadilan Negeri Semarang

-


Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Kota Semarang menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sidang Kusumah Admaja, Pengadilan Negeri Semarang

MKO, Humas PN Semarang Kamis,9 April 2026 Aksi Nyata IKAHI Cabang Semarang Melalui Donor Darah

“Setetes Darah Anda, Nyawa Bagi Sesema”


Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Kota Semarang menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sidang Kusumah Admaja, Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (7/4). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan HUT IKAHI ke-73 tahun 2026.


Peserta yang terdiri dari Hakim dan pegawai di lingkungan 4 Peradilan tampak antusias mendonorkan darahnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang kemanusiaan.


Melalui kegiatan ini,  IKAHI berharap dapat terus meningkatkan integritas dan kepedulian sosial demi mewujudkan visi “Hakim Terpercaya, Rakyat Sejahtera”.

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) Hadir Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Bersinergi Mempercepat Program Pengembangan Kawasan

-
Gambar
  Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) Hadir Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Bersinergi Mempercepat Program Pengembangan Kawasan MKO, Serang Banten - Pengembangan kawasan adalah program strategis nasional yang secara konsisten diamanatkan oleh presiden melalui berbagai instrumen hukum, seperti tertulis jelas Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres). Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah seluruh Indonesia.  Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat untuk mengawal percepatan pembangunan serta memberikan Edukasi terkait Pertanahan pada program pengembangan kawasan. Lembaga ini (P2N) berfokus pada Advokasi tata ruang, penyelesaian sengketa dan dukungan penuh agar kawasan industri dapat dibangun serta memenuhi persyaratan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam men...
Read more »

Ketua PA Jakarta Pusat Utamakan Penyelesaian Damai Sebelum Eksekusi

-
Gambar
  PA Jakarta Pusat Kedepankan Musyawarah dalam Penanganan Tujuh Perkara Eksekusi MKO, JAKARTA – Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan perkara eksekusi dengan memberikan ruang musyawarah kepada para pihak sebelum pelaksanaan tindakan eksekusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian sengketa yang efektif, humanis, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., pada 7 Juli 2026 memimpin langsung koordinasi penanganan tujuh perkara eksekusi, yakni Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 3/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 5/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 6/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 7/Pdt.Eks/2023/PA.JP, 9/Pdt.Eks/2023/PA.JP, dan 3/Pdt.Eks/2024/PA.JP. Dalam setiap perkara, pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah guna mencari solusi bersama sebelum pelaksanaan eksekusi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa lanjutan sekal...
Read more »

Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris

-
Gambar
  Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris MKO, Jakarta, Humas MA Sabtu,11 juli 2026, Harta warisan yang belum dibagi bukan milik bebas salah seorang ahli waris, melainkan masih terkait dengan hak bersama para ahli waris. Karena itu, penjualan sepihak oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan dan dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi senilai bagian ahli waris yang dirugikan, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Harta Warisan Bukan Milik Sepihak Harta warisan kerap menjadi sengketa bukan hanya karena nilainya, tetapi karena cara ahli waris memperlakukannya. Ada yang merasa paling berhak karena tinggal bersama pewaris, merawat orang tua, memegang sertifikat, atau menguasai objek warisan sejak lama. Padahal, penguasaan fisik maupun penguasaan dokumen tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pemilik tunggal. Dalam hukum Islam, harta peninggalan dikenal sebagai tirkah, yaitu harta dan hak kebendaan yang dit...
Read more »

Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri

-
Gambar
  Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri MKO, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan oleh penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang belakangan ramai dikaitkan dengan namanya.  Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut. "Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Menurut dia, seluruh informasi sebaiknya menunggu hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tenga...
Read more »

P2N Memverifikasi Objek Tanah Yang Akan Di Lepaskan Haknya Atas Dasar Permohonan Warga Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Anyar

-
Gambar
P2N Verifikasi Di lapangan terhadap objek tanah yang akan di lepaskan haknya MKO, Anyar Cilegon Banten - Pada hari ini senin tanggal 08 juni 2026 Perkumpulan Pemerhati Pertanahan Nusantara ( P2N) di pimpin Ketum P2N Andik Susianto melakukan kegiatan atas dasar permohonan salah satu warga yang ada di Wilayah Kecamatan Anyar untuk Verifikasi lapangan objek tanah yang rencana akan di lepaskan haknya. Kegiatan tersebut memiliki fungsi antara lain : 1. mencocokan batas fisik dan luas : Memastikan batas fisik tanah di lapangan benar-benar sesuai dengan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang terlampir pada dokumen (sertifikat) untuk menghindari tumpang tindih. 2. Memastikan Keberadaan Objek: Memverifikasi bahwa bidang tanah tersebut benar-benar ada secara nyata (de facto) dan bukan fiktif. Proses pengukuran dan Verifikasi data 3. Verifikasi Status Penguasaan: Mengetahui siapa pihak yang saat ini menguasai atau menghuni lahan tersebut dan mengecek apakah ada pihak lain yang mengklaim kepemilika...
Read more »