Pemerintah Perkuat Kesiapan Hadapi El Nino dan Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi MKO, Pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi potensi fenomena El Nino sekaligus terus memantau dampak erupsi sejumlah gunung berapi terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah membahas kesiapan menghadapi El Nino serta berbagai program bantuan yang disiapkan untuk masyarakat. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi dampak kondisi iklim. “Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga dalam keterangannya. Airl...

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana, Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional MKO, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. Rapat digelar untuk memantau kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pengantarnya, Presiden menyebut sejumlah situasi yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Menurut Kepala Negara, posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire menuntut kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat. “Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden. Berangkat dari berbagai pengalaman...

Kumpulkan Jajaran IPPAT dan BPKAD Se-Yogyakarta, Menteri Nusron Sosialisasikan Transformasi Layanan Pertanahan dan Organisasi MKO, Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumpulkan jajaran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-D.I. Yogyakarta untuk menyosialisasikan transformasi layanan pertanahan dan organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Transformasi tersebut, antara lain Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi dengan batas waktu layanan maksimal 10 hari.  “Kita akan menyampaikan tentang transformasi pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Ada dua bentuk transformasi yang ingin kita berikan. Sudah kita _kick off_ pada tanggal 17 Agustus tahun 2026,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026). Pada layanan Pengukuran Terjadwal, setiap masyaraka...

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52% MKO, Jakarta - Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin (07/09/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029. “Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%. Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Menteri Nusron. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah menargetkan penetapan LP2B secara be...

Bawas MA Umumkan Sanksi 13 Hakim dan Aparatur Peradilan Agustus 2026 MKO, Jakarta, Humas MA Senin,07 September 2026, Dari jumlah tersebut, tercatat 33 sanksi berat, 21 sanksi sedang, dan 89 sanksi ringan.  Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada 13 Hakim dan Aparatur peradilan sepanjang Agustus 2026. Sanksi tersebut diberikan kepada para penerima yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin maupun kode etik.  Pengumuman mengenai sanksi tersebut tertuang dalam Nomor: 4867/BP/PENG.KP8.2/IX/2026 tentang Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Agustus 2026. Pengumuman itu ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Muh. Djauhar Setyadi, pada 3 September 2026.  Dalam pengumuman tersebut, terdapat 13 penerima sanksi yang terdiri atas 7 hukuman disiplin berat dan 6 hukuman disiplin ringan. Berdasarkan kelompok jabatan, hakim menjadi penerima sanksi terbanyak, yakni sebanyak 11 orang yang terdiri atas...

Perdana Digelar, Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 Resmi Dibuka MKO, Jakarta, Humas MA Senin,07 September 2026, KPT Makassar Nirwana buka Turnamen Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 (5/9), dorong soliditas & sportivitas warga peradilan Sulselbar. Pembukaan Turnamen Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 pada Sabtu (5/9) di Karsa Mini Soccer, Makassar, menjadi momentum bersejarah bagi instansi peradilan di wilayah Sulawesi Selatan. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Makassar, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., ajang ini bukan sekadar perhelatan olahraga, melainkan sarana krusial untuk mempererat silaturahmi, soliditas, dan semangat persaudaraan di tengah padatnya tugas penegakan hukum. Turnamen tahun ini mencatatkan rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, ajang kompetisi sepak bola mini di lingkungan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar meluaskan jangkauannya dengan melibatkan 15 tim Pengadilan Negeri (PN) se-wilayah Sulawesi Selatan serta...

PN Jakarta Barat Sosialisasikan SOP Gratifikasi dan Aturan Kepegawaian MKO, Indriansyah - Dandapala Contributor Senin, 07 Sep 2026 Jakarta — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Kelas 1A Khusus menggelar Apel Senin Pagi sekaligus sosialisasi SOP Penerimaan dan Pelaporan Gratifikasi serta sosialisasi kepegawaian terkait cuti, izin, dan seragam dinas, bertempat di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Barat, Senin (7/9). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Jakarta Barat, Moehammad Pandji Santoso, didampingi Wakil Ketua PN Jakarta Barat, Dr. Iman Lukmanul Hakim, ini diikuti oleh jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf dan aparatur sipil negara di lingkungan PN Jakarta Barat. Dalam arahannya, Pandji menekankan pentingnya kepatuhan terhadap SOP penerimaan dan pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas dan marwah lembaga peradilan. “Saya mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai untuk memahami dan mematuhi ketentuan kepe...

MA Pantau Implementasi Sidang Elektronik Tingkat Banding MKO, Jakarta, Humas MA Selasa,8 September 2026Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026.  Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum., memimpin monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang elektronik perkara pidana pada tingkat banding, pada Senin (7/9). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026 perihal pedoman pengajuan kasasi berjalan efektif dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Monitoring dilakukan terhadap 12 perkara pidana yang melibatkan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, PT Riau, PT Makassar, PT Kalimantan Timur, dan PT Bandung, serta sedikitnya sembilan satuan kerja kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang terhubung secara elektronik. SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Berikan Kep...

Sidang Praperadilan Eks Waka BGN, Hakim: Penyelesaian Perkara Tidak Transaksional ! MKO, Jakarta,Humas MA Senin,07 September 2026, Dalam pemeriksaan penyelesaian perkara ini, disampaikan kepada pemohon maupun termohon tidak transaksional. Mari kita jaga harkat martabat persidangan ini dengan tidak melakukan suap, tidak melakukan gratifikasi, janji, pemberian barang atau apapun juga Hakim Tunggal  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada sidang praperadilan dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yaitu Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H. menegaskan integritasnya dalam menangani penyelesaian perkara yang dimohonkan Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung dengan Termohon Jaksa Agung Republik Indonesia CQ. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jumat (4/9). Setelah Permohonan Praperadilan dibacakan Kuasa Pemohon, sebelum sidang ditutup, Sulistyo menegaskan kepada para pihak bahwa tidak ada transaksional dalam penyelesaian perkara. “Dalam...