Paket Komplit, Kopdes Merah Putih Bisa Jadi Suplier Program MBG

-

Paket Komplit, Kopdes Merah Putih Bisa Jadi Suplier Program MBG

MKO, Kementerian Desa RI Jambi - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sebagai paket komplit mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Pasalnya koperasi ini bisa menjadi suplier bahan baku yang digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baik dalam pemenuhan beras, sayur, daging, telur, maupun lainnya.

"Koperasi ini bisa jadi penyuplai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Cabenya, ayamnya, bisa diambilkan dari koperasi jika nanti sudah terbentuk dan berjalan. Kalau dikelola dengan baik insyaallah melalui koperasi ini maka bapak ibu akan mendapatkan untung yang besar. Semua uang akan beredar di desa insyaallah bisa mensejahterakan rakyat di desa dan kelurahan," papar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Penandatanganan MoU Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi di Kota Jambi, Rabu (28/5/2025).

Diberitakan sebelumnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah gencar dibentuk di seluruh Indonesia dengan skema terbaik yang telah ditentukan pemerintah. 

Keberadaannya sangat penting karena bertujuan untuk memberikan dan mendekatkan pelayanan, menghabisi tengkulak, serta memotong rentenir yang selama ini menjerat dan memiskinkan rakyat.

Urgensi dibentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jika terbentuk, 80.000 koperasi ini dipastikan menjadi kunci dalam pemerataan ekonomi di Indonesia.

"Koperasi ini penting karena sekaligus sebagai pemerataan ekonomi sesuai Asta Cita ke-6 Pak Presiden membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Koperasi terbentuk, ekonomi meningkat, kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi sendiri jadi muter uangnya untuk masyarakat desa masyarakat kelurahan," tutur Mendes Yandri. 

Pembentukan Kopdes Merah Putih sifatnya wajib yang didahului dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Jika tidak dijalankan, maka desa tidak bisa mencairkan dana desa tahap kedua sesuai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, hasil Musdesus dinotariskan di mana pendanaannya bisa diambilkan dari berbagai sumber. Di antaranya adalah dana desa maupun bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupatan/kota untuk dipilih salah satunya.

Penjelasan ini disampaikan Mendes Yandri di hadapan perwakilan Badan Gizi Nasional, Gubernur Jambi, Bupati/Wali Kota, Camat, dan Kepala Desa se-Provinsi yang antusias terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini. Dialog interaktif juga terjadi sesuai dengan keresahan maupun kebingungan Camat hingga Kepala Desa.

Selain itu hadir pula Kepala BPI Mulyadin Malik dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Sugito mendampingi Mendes Yandri dalam forum tersebut.

Teks: Ria/Humas
 

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Diduga Langgar UU KIP, Proyek Irigasi di Munjul Pandeglang Tuai Sorotan

-
Gambar
  Diduga Langgar UU KIP, Proyek Irigasi di Munjul Pandeglang Tuai Sorotan MKO Pandeglang -Banten]Sebuah pembangunan fisik irigasi Perpompaan yang berlokasi di Desa Kota Dukuh Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang-Banten,menuai sorotan publik.Proyek yang diduga dikelola oleh kelompok tani setempat ini dinilai mengabaikan prinsip transparansi publik lantaran tidak memasang papan informasi proyek di lokasi kegiatan.06/07/28 Berdasarkan hasil pantauan langsung awak media di lokasi pada Kamis pagi pukul 09.35 WIB, tidak ditemukan adanya papan nama proyek yang menjelaskan detail sumber anggaran, besaran dana, maupun waktu pelaksanaan.Selain papan informasi yang tidak terpampang di lokasi pembangunan tampak sepi tanpa ada satupun pekerja yang beraktivitas. Ketiadaan papan proyek ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta regulasi teknis terkait pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan yang bersumber dari dana publik.Setiap keg...
Read more »

Melalui Talkshow RRI Banten, Polda Banten Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Karhutla dan Konsekuensi Hukum Pembakaran Lahan

-
Gambar
Melalui Talkshow RRI Banten, Polda Banten Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Karhutla dan Konsekuensi Hukum Pembakaran Lahan MKO, Serang – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau, Polda Banten melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) menjadi narasumber dalam program Talkshow SANKSI (Sadar Akan Konsekuensi Hukum dan Solusi Informasi) yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, pada Kamis (06/08) pukul 10.00 WIB. Hadir sebagai narasumber PS Paur Subbid Penmas Bidhumas Polda Banten IPDA I Kadek Adi Sujana, S.H., M.H. dengan mengangkat tema "Jangan Bakar Lahan! Kenali Risiko dan Dampaknya", yang dipandu oleh penyiar Bram Adi. Dalam dialog tersebut, IPDA I Kadek Adi Sujana menyampaikan bahwa memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten mengalami peningkatan, terutama pada wilayah yang memiliki lahan kering, semak belukar, maupun kawasan hutan deng...
Read more »

Ketum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Sinergi Melalui Agenda Coffee Morning di Media Centre PN dan Pengadilan Tingkat Banding

-
Gambar
  ​ Ketum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Sinergi Melalui Agenda Coffee Morning di Media Centre PN dan Pengadilan Tingkat Banding MKO, JAKARTA, Rabu 05/8/2026 , Dalam rangka memperkuat sinergitas, transparansi, serta akuntabilitas publik di lingkungan peradilan umum dan agama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan pentingnya pelaksanaan agenda rutin Coffee Morning bersama insan media di Media Centre Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tingkat Banding (PT/PTA). ​Ketua Umum FORSIMEMA-RI menyampaikan bahwa Media Centre di tiap satuan kerja (satker) pengadilan bukan sekadar ruangan fisik, melainkan ruang jembatan komunikasi strategis antara aparat penegak hukum dan publik melalui perantara jurnalis.    "Agenda Coffee Morning ini menjadi wadah diskusi informal namun substantif.  Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi hukum, sosialisasi kebijakan terbaru Mahkamah Agung, hingga edukasi ma...
Read more »

Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan

-
Gambar
  Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan MKO, BR/Humas/KDPDT/VII/2026/27 Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto angkat bicara menyikapi maraknya peredaran konten di media sosial yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Mendes Yandri menegaskan jika konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Mendes Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun media sosial itu menyebutkan jika dalam radius dua kilometer dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilarang mendirikan Kios dan Toko Kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau di denda.  Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak ...
Read more »

Dugaan Permasalahan Limbah SPPG Saketi, FORJA Banten Dorong BGN Lakukan Audit dan Evaluasi Korcam

-
Gambar
 Dugaan Permasalahan Limbah SPPG Saketi, FORJA Banten Dorong BGN Lakukan Audit dan Evaluasi Korcam MKO, PANDEGLANG, BANTEN – Forum Jurnalis Aktivis Banten (FORJA Banten) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 01 Saketi dan SPPG 02 Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, organisasi tersebut juga meminta BGN melakukan evaluasi terhadap Koordinator Kecamatan (Korcam) Saketi menyusul adanya dugaan persoalan dalam pengelolaan limbah serta sikap yang dinilai kurang kooperatif saat dikonfirmasi oleh awak media.jum'at (7/8/2026). Desakan tersebut disampaikan FORJA Banten setelah sejumlah jurnalis melakukan investigasi lapangan dan berupaya memperoleh konfirmasi mengenai sistem pengelolaan limbah operasional di kedua dapur SPPG tersebut. Menurut FORJA Banten, hingga saat ini pihak Korcam Saketi belum memberikan penjelasan secara rinci terkait mekanisme maupun stand...
Read more »