Aan Kudrotulloh Ketua Yayasan Pelita Bulakan serta Kabid PPA Kabupaten Serang Melly Berikan Penyuluhan Serta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Cinangka

-

 


Aan Kudrotulloh Ketua Yayasan Pelita Bulakan serta Kabid PPA Kabupaten Serang Melly Berikan Penyuluhan Serta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Cinangka 

MKO, Cinangka Kabupaten Serang Banten - Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak  yang di laksanakan di Yayasan Pelita Bulakan 27 April 2026 pagi sekitar pukul 09.30 wib dihadiri ketua Yayasan Pelita Bulakan Aan Kudrotulloh,S.P.d.I.M.Pd, Kabid PPA Kabupaten Serang Ibu Melly, Ketua MUI Cinangka H. Ansori taman, Kapolsek Cinangka diwakili Bhabinkamtibmas Romi serta unsur Kecamatan Cinangka dan orangtua murid PKBM Pelita Bulakan Banten.

@MediakotaonlineTv

Tema Sosialisasi adalah "Mewujudkan Lingkungan Aman, Stop KDRT dan Lindungi Hak Perempuan serta Anak" bertempat di Yayasan  Pelita Bulakan Banten menghimbau khususnya orang tua agar berhati-hati dan melaporkan jika ada anak-anak yang mendapat perlakuan tidak senonoh di daerahnya, jelas Melly Kabid PPA Kabupaten Serang.

Melly Kabid PPA Kabupaten Serang mengajak semua pihak turut memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak anak dan perempuan

Melly Kabid PPA Kabupaten Serang mengajak semua pihak turut memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak anak dan perempuan betapa penting Nya' kita menjaga keluarga dari bahaya kekerasan seksual di sekitar kita.

Aan Kudrotulloh,S.P.d.I.M.Pd ketua Yayasan Pelita Bulakan Banten dan juga Pimpinan pondok pesantren Pelita Bulakan juga menghimbau serta berpesan orangtua wali murid segera melaporkan jika ada anak didiknya ataupun masyarakat sekitar mendapat perlakuan pelecehan seksual kepada anak anak bisa langsung menghubungi pihak kepolisian ataupun PPA Kabupaten Serang Banten. (Deden/Rangga)

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Diduga Oknum Penyidik Polres Pandeglang Tendensius Terhadap Para Pelaku Fitnah Dan Pengeroyokan serta Penyiksaan Seorang Pengacara M Sodik SH MH

-
Gambar
Diduga Oknum Penyidik Polres Pandeglang Tendensius Terhadap Para Pelaku Fitnah Dan Pengeroyokan serta Penyiksaan Seorang Pengacara M Sodik SH MH Video peristiwa pengeroyokan dan penyiksaan terhadap pengacara M Sodik SH MH MKO, Pandeglang Banten — Perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilaporkan sejak 22 April 2025 hingga kini belum ada kepastian hukum. Pelapor, M Sodik SH MH menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan perkara yang dilakukan pihak Polres Pandeglang, yang dinilai berjalan lambat hingga saat ini, Senin 20 April 2026. Menurut M Sodik SH MH, laporan polisi (LP) yang ia ajukan terkait dugaan fitnah dan pengeroyokan terhadap dirinya, belum berujung pada penetapan tersangka maupun penangkapan pelaku utama. Padahal, kata dia, peristiwa tersebut sudah berjalan satu tahun lamanya. “Saya sudah menunggu sangat lama, tetapi belum ada kepastian hukum. Padahal 3 orang pelaku sudah jadi tersangka dan ditahan di polres Pandeglang hanya beberapa hari, lalu dilepaskan kembali ...
Read more »

Koalisi Lembaga Banten Geruduk Pendopo. Sekda Kabupaten Serang Absen

-
Gambar
Koalisi Lembaga Banten Geruduk Pendopo. Sekda Kabupaten Serang Absen MKO, Kabupaten serang BantenGelombang tuntutan terhadap penegakan integritas birokrasi kembali memuncak di Kabupaten serang.Koalisi yang terdiri dari lsm kpk Nusantara Perwakilan Banten dan Koalisi Lembaga Banten.menggelar aksi masa depan Pendopo Bupati Serang.Aksi merupakan respons atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan fasilitas negara oleh oknum pejabat organisasi perangkat daerah. ​Ketua LSM KPK- Nusantara Perwakilan Banten.Aminudin. menyoroti fenomena.bagi uang.di lingkungan kantor Dinas menjelang hari raya IdulFitri lalu. Meski kepala dinas yakni dinas PUPR dan dinas Perkim bersilat lidah.menggunakan dana pribadi.penggunaan fasilitas kantor sebagai lokus pembagian uang dinilai sebagai preseden buruk yang mencoreng netralitas dan etika profesi ASN. Berdasar intelektual dan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.setiap asn.wajib menjunjung tinggi kehorma...
Read more »

Diduga Oknum Penyidik Polres Pandeglang Unit 1 Tidak Profesional dan Tidak Prosedural Serta Tendensius Terhadap Pihak Tertentu

-
Gambar
Surat LP/B/134/IV/SOKT Pasal 170 KUHP Dan Atau Pasal 351 KUHP Dari Polda Banten MKO, Banten - Ketegasan dan Kejelasan Penyelidikan Kasus Mahmud Sodik Terkait Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP, Unit 1 Reskrim Polres Dipertanyakan Netralitas nya". Penyelidikan kasus perkara Pasal 170 KUHP Hukum Pidana dan atau 351 KUHP Hukum Pidana di Polres Pandeglang Polda Banten , korban bernama Mahmud Sodik S.H yang di FITNAH " hingga DIKEROYOK ' sejumlah orang di Desa Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang pada Senin 21 April 2025 sekitar pukul 23.00 wib lalu terus bergulir penyelidikanya oleh penyidik Unit 1 Polres Pandeglang Polda Banten. Dalam perkara 170 KUHP Hukum Pidana dan atau pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Saat diminta penjelasannya oleh awak media t...
Read more »

PENGHAMBATAN PERS DI MBG MENES TUAI KECAMAN BASAR SOLIDARITAS RAKYAT

-
Gambar
  PENGHAMBATAN PERS DI MBG MENES TUAI KECAMAN BASAR SOLIDARITAS RAKYAT MKO -Pandeglang — Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat mengecam keras dugaan penghambatan kerja pers oleh oknum keamanan di dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kadu Tanggay, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, di bawah naungan Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia.rabu (22/4/2026). Ketua Basar Solidaritas Rakyat, Sanan, menilai tindakan pelarangan terhadap jurnalis yang hendak melakukan peliputan dan monitoring merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi serta keterbukaan informasi publik. Menurutnya, program dapur MBG merupakan inisiatif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga wajib dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa setiap program publik harus terbuka untuk diawasi, termasuk oleh pers sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. “Pers adalah pilar keempat demokrasi. Ketika jurnalis dihalangi menjal...
Read more »