Kanit Binmas Polsek Rangkasbitung Polres Lebak Sambangi Kader Posyandu di Desa Kupa

-

 


Kanit Binmas Polsek Rangkasbitung Polres Lebak Sambangi Kader Posyandu di Desa Kupa

MKO, POLRES LEBAK POLDA BANTEN - Kanit Binmas Polsek Rangkasbitung Polres Lebak AIPTU Heru Sasmito, sambangi Posyandu dan monitoring pemberian tetes Polio U 0 bulan sampai dengan Usia 7 tahun.


Kegiatan tersebut di laksanakan di Kampung Legok,Desa Pasir Kupa,Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.Sabtu (04/04/2026).


Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Herfio Zaki,.S.I.K,.M.H,melalui Kapolsek Rangkasbitung AKP Adi Irawan,.SH, mengatakan.


“Tentunya kegiatan ini dilaksanakan oleh Kanit Binmas Polsek Rangkasbitung, kita juga perintahkan untuk selalu dekatkan diri dengan warga Masyarakat.


“Selain itu Kanit Binmas Polsek Rangkasbitung juga kita tekankan untuk selalu memberikan himbauan dan edukasi Kamtibmas.Agar warga masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan keamanan di lingkungannya masing-masing,” Kata Kapolsek Rangkasbitung

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Tekan Kriminalitas dan Kecelakaan, Polda Banten Ungkap Capaian Semester I 2026

-
Gambar
Tekan Kriminalitas dan Kecelakaan, Polda Banten Ungkap Capaian Semester I 2026 MKO, Serang - Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polda Banten memaparkan berbagai capaian kinerja selama Semester I Tahun 2026 yang meliputi periode Januari hingga Juni, yang bertempat di Aula Gawe Kita Baluwarti Polda Banten pada Rabu (01/07)  Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa pada bidang sosial kemasyarakatan.  "Hingga saat ini terdapat enam unit rumah yang menjadi sasaran program, dengan dua unit telah selesai dibangun dan empat unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, melalui Program Jembatan Merah Putih Presisi, sebanyak 58 dari target 65 jembatan sisanya masih dalam tahap pengerjaan," ujarnya.  Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menjelaskan pada sektor ketahanan pangan, Polda Banten terus mengoptimalkan program penanaman jagung dengan potensi lahan lebih dari 3.100 hektare.  "Hasil panen yang diserap Bulo...
Read more »

HUT ke-80 Bhayangkara, Polda Banten Raih Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti dari Presiden RI

-
Gambar
HUT ke-80 Bhayangkara, Polda Banten Raih Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti dari Presiden RI MKO, Serang - Polda Banten dianugerahi Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertempat di Lapangan Nagara Janottama, Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat pada Rabu (01/07).  Penghargaan tersebut diserahkan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto kepada Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam rangkaian upacara Hari Bhayangkara ke-80. Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi kado istimewa bagi Polda Banten pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. "Alhamdulillah, hari ini Polda Banten mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto berupa Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden RI kepada ...
Read more »

Puluhan Pengeroyok Terhadap Seorang Advocat Di Bojen' Dilaporkan KE Polda Banten

-
Gambar
Puluhan Pengeroyok Terhadap Seorang Advocat Di Bojen' Dilaporkan Ke Polda Banten MKO, Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Banten - Beredar Viralnya Video Pengeroyokan oleh puluhan pelaku di Desa Bojen Kecamatan Sobang Pandeglang Banten, korban Mahmud Sodik S.H Merupakan anggota perhimpunan advokat Indonesia ( PERADI OTTO/HASIBUAN ) Cabang Serang Aktif dengan No Indentitas Advokat NIA: 2403158, tidak terima di persekusi ( dikeroyok ) oleh para pelaku, Ia melaporkan para pelaku pengeroyokan ke Polda Banten pada tanggal  22 April 2025 dengan nomor, LP/B/134/IV/SPKT III.DITRESKRIMUM /2025/Polda Banten, dugaan Tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 KUHP. Video Pengeroyokan Terhadap Advocat Mahmud Sodik S.H Kronologi kejadian pada Senin 21 April 2025 sekitar pukul 23.00 wib, Saya ( Mahmud Sodik S.H ) bersama istri ( Carinah ) beserta anak perempuan nya sedang mengobrol di dalam rumah, tiba tiba di datangi sejumlah orang yang langsung menggedor pintu secara paksa serta mengamuk...
Read more »

Batas Peran Pendamping Anak Korban dalam Persidangan

-
Gambar
  Batas Peran Pendamping Anak Korban dalam Persidangan MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,25 Juni 2026, Anak Korban berhak didampingi agar merasa aman selama persidangan. Namun, orang yang telah mendampinginya tidak dapat sekaligus menjadi saksi dalam perkara yang sama. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan batas ini untuk menjaga kejernihan antara perlindungan anak dan proses pembuktian. Anak Korban Harus Dihadirkan dalam Ruang yang Aman Perkara jinayat yang melibatkan Anak Korban tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pemeriksaan biasa. Di dalamnya terdapat dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan.  Pertama, kepentingan pembuktian agar perkara dapat diperiksa secara terang. Kedua, kepentingan perlindungan anak agar proses peradilan tidak berubah menjadi pengalaman yang kembali melukai korban. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban dipahami sebagai anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,...
Read more »

Mekanisme Keadilan Restoratif Di Persimpangan

-
Gambar
  Mekanisme Keadilan Restoratif Di Persimpangan MKO, Jakarta, Humas MA Jum'at, 26 Juni 2026, Catatan atas Implementasi KUHAP Baru dan Harmonisasi Praktik Antar Institusi Pengantar. Mekanisme Keadilan Restoratif yang kini diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, telah memasuki bulan-bulan pertama implementasinya. Sejak undang-undang ini berlaku pada 2 Januari 2026 dan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaannya, praktik di lapangan mulai memperlihatkan keragaman tafsir, terutama pada tahap pengesahan penghentian penuntutan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tulisan ini menyajikan refleksi atas sebuah dialog institusional yang penulis cermati dalam sebuah perkara kelalaian lalu lintas dengan ancaman pidana lima tahun di salah satu Pengadilan Negeri. Dialog tersebut berlangsung dalam tiga lapis, yaitu penetapan penolakan oleh Ketua Pengadilan Negeri, surat penjelasan terbuka d...
Read more »