Apresiasi Kepemimpinan,Crew Media Pinisi Sebut Lollan Panjaitan Figur Sangat Layak Menjabat Plt. Dirjen Perhubungan Laut ​MKO, JAKARTA,Selasa 06/10/2026 ,Crew Media Pinisi.co.id, Syamsul Bahri, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi atas penunjukan Lollan Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. ​Syamsul Bahri menilai penunjukan tersebut merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis dalam menjaga keberlanjutan serta akselerasi program-program prioritas di sektor maritim dan transportasi laut nasional. ​Menurut Syamsul, Lollan Panjaitan memiliki rekam jejak, integritas, serta kapabilitas kepemimpinan yang mumpuni di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengalamannya yang luas di bidang regulator dan teknis maritim dinilai menjadi modal utama untuk memimpin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menghadapi berbagai tantangan konekt...

GEMPA BUKAN UKURAN DOSA SEBUAH DAERAH MKO, Dr. DARYONO, anggota IABI, Ketika suatu daerah dilanda gempa, kita perlu berhati-hati mengatakan bahwa bencana itu terjadi karena masyarakatnya bnyk berbuat dosa, bermaksiat, atau menyekutukan Tuhan. Pernyataan seperti itu bukan hanya sulit dibuktikan, tetapi juga dapat melukai mereka yg sedang menjadi korban. Secara ilmu kebumian, gempa terjadi karena proses geologi. Ada daerah yg berada dekat zona subduksi, sesar aktif, atau sumber gempa lainnya. Tegangan di dalam kerak bumi terakumulasi akibat pergerakan lempeng, kemudian dilepaskan ketika batuan mengalami patahan atau pergeseran. Energi yg dilepaskan merambat sebagai gelombang seismik dan kita merasakannya sebagai gempa. Karena itu, daerah yg sering mengalami gempa bukan berarti penduduknya lebih berdosa daripada masyarakat di daerah yg jarang gempa. Mereka tinggal di wilayah dgn kondisi tektonik yg memang lebih aktif dekat sumber gempa. Gempa juga tidak memilih korbannya berda...

Polda Banten Imbau Masyarakat Waspadai Aktivitas Gunung Anak Krakatau MKO, Serang – Polda Banten mengimbau masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di wilayah pesisir Banten dan sekitarnya, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada Level II atau Waspada. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau periode pengamatan 5 Oktober 2026 pukul 00.00–24.00 WIB yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Geologi, PVMBG melalui Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau, teramati empat kali letusan dengan amplitudo 39–55 mm dan durasi 20–798 detik. Kolom erupsi dari keempat letusan tersebut tidak teramati. Selain itu, tercatat dua kali gempa Low Frequency dengan amplitudo 6–11 mm dan durasi 7–9 detik, lima kali gempa Hybrid/Fase Banyak dengan amplitudo 7–27 mm dan durasi 6–12 detik, tiga kali gempa Vulkanik Dangkal dengan amplitudo 24–26 mm dan durasi 6–11 detik, serta satu kali gempa Vulkanik ...

Lantik 100 Pejabat Fungsional, Salah Satunya dari Madya ke Utama, Prof. Zudan: Ini Bukti Pengembangan Karier JF di BKN Berjalan MKO, Jakarta,Humas BKN, Senin, 05 Oktober 2026, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan melantik dan mengambil sumpah/janji 100 pejabat fungsional di lingkungan BKN, Rabu (30/9/2026). Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah capaian Agus Praptono yang dilantik ke jenjang Jabatan Fungsional Ahli Utama. Kepala BKN menyebut kenaikan jenjang tersebut sebagai capaian yang patut diapresiasi sekaligus dipertahankan sebagai bagian dari pengembangan karier pejabat fungsional di lingkungan BKN. Pencapaian pejabat fungsional hingga ke jenjang Madya tersebut menunjukkan proses pengembangan karier yang berjalan secara baik dan berkelanjutan di BKN. Ia juga mendorong agar pejabat pada jenjang yang lebih tinggi dapat berperan dalam membimbing pejabat pada jenjang awal sehingga memiliki kesempatan untuk berkembang dan mampu menjalankan tugas ...

Ombudsman RI Berikan 11 Saran Perbaikan Tata Kelola Lapas dan Rutan ke Kementerian Imipas MKO,Jakarta,Kabar Ombudsman  Selasa, 06/10/2026 , Ombudsman Republik Indonesia menyerahkan 11 Saran Perbaikan atas Hasil Pengawasan Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Penyerahan dokumen saran perbaikan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Asep Kurnia, di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, pada Senin (5/10/2026). Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan mengatakan pihaknya menyoroti sejumlah permasalahan mendasar dalam tata kelola serta pelayanan publik yang memerlukan tindak lanjut perbaikan dari Kementerian Imipas.  "Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa Ombudsman RI  menyerahkan saran perbaikan ter...

Polri Mutasi 88 Pati dan Pamen, Sejumlah PJU Mabes dan Kapolda Berganti MKO, DIVISI HUMAS POLRI Senin,05 Oktober 2026 JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel. “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026). Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau mendudu...

Satu Tujuan, Tanpa Gap, Pesan Bambang Myanto kepada Pimpinan Pengadilan MKO, Aditya Yudi - Dandapala Contributor Senin, 05 Okt 2026 Jakarta – Sinergi antara Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris menjadi salah satu kunci dalam memastikan roda organisasi pengadilan berjalan efektif. Keempat unsur pimpinan tersebut harus memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan tugas, sehingga tidak terjadi kesenjangan atau gap dalam pelaksanaan kepemimpinan maupun pelayanan peradilan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Bambang Myanto, dalam pembinaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN), Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN), Panitera, dan Sekretaris pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (5/10/2026). Dalam pembinaan tersebut, Bambang menyoroti pentingnya sinergi antara empat unsur pimpinan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Menurutnya, pembagian ...

Per 2 Oktober 2026 MA Menerima 38.524 Perkara, Lampaui Penerimaan Tahun 2025 MKO, Jakarta  (5/10/2026) ,MA menutup register perkara tahun 2025 dengan jumlah perkara yang didaftar sebanyak 37.918 perkara. MA dalam laporan tahunannya menyebut penerimaan perkara tahun 2025  tersebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah.  Namun, rekor penerimaan perkara tertinggi tersebut  dipastikan terlampaui di 2026, bahkan saat  tahun belum berganti dan  masih tersisa 3 bulan lagi.   Berdasarkan data SIAP-MA per 2 Oktober 2026, MA talah meregistrasi  38.524 perkara, atau ada kenaikan 1,60%. Melihat data tersebut, Plt. Panitera MA, memprediksi perkara MA tahun 2026 bisa mencapai 40.000 perkara. Peningkatan perkara masuk tersebut  terjadi di  tiga perkara, yaitu pidana  khusus, pidana militer dan perdata khusus. Perkara pidana khusus meningkat tajam sebesar 23,70% dari tahun 2025 yang menerima 15.917 menjadi  19.690. Perkara pida...

Berkas Perkara Telah Terkirim ke MA, Tetapi Nomor Registrasi Belum Terbit. Kenapa? MKO,Asep Nursobah Kepaniteraan MA JAKARTA  (6/10/2026) Berkas secara elektronik berhasil dikirim ke MA, tetapi kenapa  nomor registrasi tidak segera muncul?. Pertanyaan ini sering  mengemuka, baik disampaikan oleh pihak berperkara maupun oleh pengadilan pengaju. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,  alur proses penanganan perkara yang diatur dalam SK KMA 213 dan SK KMA 214 Tahun 2014, kembali menjadi kunci jawabannya.  Seperti diberitakan sebelumnya, kedua SK ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung dan Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung. Menurut Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA, Pasal  50 ayat (1) UU MA mengatur bahwa pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung  berdasarkan surat-surat (berkas). Oleh karena itu, sebelum permohonan kasasi/PK diberikan nomor registrasi, harus dipastikan berkas perkara leng...

Sekretaris Ditjen Badilum Tegaskan Prioritas Dukungan Sarpras & Layanan Peradilan MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor Senin, 05 Okt 2026 Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Sekretaris Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI, Kurnia Ary Soelaksono, memberikan arahan terkait pengelolaan anggaran dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi bersama satuan kerja peradilan tingkat banding dan tingkat pertama secara daring pada Senin (5/10/2026). Dalam pemaparannya mengenai Struktur Kegiatan Postur Anggaran DIPA 03 (Satker PT dan PN), Kurnia Ary menjelaskan pemanfaatan alokasi dana PNBP yang difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur teknis dan sarana prasarana persidangan. "Tahun ini, penerimaan dari PNBP  dialokasikan untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara di tingkat banding," jelas Sekretaris Ditjen Badilum. Ia menambahka...