Menteri Ekraf Kawal Gastronomi Padang Menuju Pentas Global

-


Pemerintah Dukung Padang Jadi Pusat Kuliner Nasional dan Kandidat UNESCO 2027

MKO, Jakarta, 7 Mei 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mendukung visi Kota Padang menjadi pusat kuliner nasional. Langkah ini sejalan dengan penguatan ekonomi kreatif, khususnya subsektor kuliner.


Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, keinginan menjadikan Kota Padang sebagai pusat kuliner nasional semakin memperkuat jati diri daerah sebagai wilayah dengan keberagaman gastronomi.


"Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa kekayaan gastronomi Minangkabau tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu memenuhi standar global dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Ekraf dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (7/5).  


Kementerian Ekraf juga menyambut positif kesiapan Kota Padang untuk mewakili Indonesia sebagai kandidat City of Gastronomy UNESCO tahun 2027. Pemerintah pusat berkomitmen mendampingi daerah mengoptimalkan identitas kreatif guna mendongkrak reputasi ekonomi kreatif nasional di kancah dunia.


"Sinergi ini adalah komitmen kita bersama untuk mengawal seleksi nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kami akan mendampingi Pemerintah Kota Padang agar persiapan teknis serta dokumen yang disusun sesuai dengan standar internasional UNESCO," tegas Menteri Ekraf.


Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran mengapresiasi masukan Kementerian Ekraf untuk ikut mengawal seleksi nominasi UCCN 2027. Ia juga memaparkan kekuatan warisan budaya (_cultural heritage_) seperti rendang, sate padang, hingga gulai dan sambal lado, juga tradisi sosial makan bajamba, serta akulturasi budaya urang padang jalan barampek sebagai modal utama menjadi City of Gastronomy. 


"Kementerian Ekraf memberikan dukungan yang sangat krusial bagi kami untuk meningkatkan standar ekosistem kuliner berkelanjutan, mengingat Padang memiliki kekayaan kuliner yang lengkap dan telah diakui oleh dunia,” ungkapnya.


Audiensi Kementerian Ekraf bersama Pemkot Padang bertujuan untuk melakukan koordinasi pasca-adendum Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Kota Padang yang kini berfokus pada subsektor kuliner per Februari 2026. 


Pertemuan ini juga mencakup permohonan pendampingan untuk mengikuti tahapan seleksi UCCN 2027, mulai dari sosialisasi, pengisian dossier, hingga seleksi administrasi dan substansi. 


Jika berhasil masuk dalam jaringan UCCN, Padang akan menyusul kota-kota kreatif Indonesia lainnya yang telah diakui UNESCO, seperti Pekalongan, Surakarta dan Ponorogo (kota kerajinan dan kesenian), Bandung (kota desain), Ambon (kota musik), Jakarta (kota literasi), serta Malang (kota kreatif seni media).


Turut hadir mendampingi Menteri Ekraf antara lain Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Dian Permanasari; Direktur Fasilitasi Infrastruktur, Fahmy Akmal; serta Tenaga Ahli Menteri Koordinasi Daerah, Panji Purboyo. 


*Kiagoos Irvan Faisal*

*Kepala Biro Komunikasi*

*Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif*


Untuk informasi terkini terkait Kementerian Ekonomi Kreatif, 

kunjungi https://ekraf.go.id/news

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Diduga Langgar UU KIP, Proyek Irigasi di Munjul Pandeglang Tuai Sorotan

-
Gambar
  Diduga Langgar UU KIP, Proyek Irigasi di Munjul Pandeglang Tuai Sorotan MKO Pandeglang -Banten]Sebuah pembangunan fisik irigasi Perpompaan yang berlokasi di Desa Kota Dukuh Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang-Banten,menuai sorotan publik.Proyek yang diduga dikelola oleh kelompok tani setempat ini dinilai mengabaikan prinsip transparansi publik lantaran tidak memasang papan informasi proyek di lokasi kegiatan.06/07/28 Berdasarkan hasil pantauan langsung awak media di lokasi pada Kamis pagi pukul 09.35 WIB, tidak ditemukan adanya papan nama proyek yang menjelaskan detail sumber anggaran, besaran dana, maupun waktu pelaksanaan.Selain papan informasi yang tidak terpampang di lokasi pembangunan tampak sepi tanpa ada satupun pekerja yang beraktivitas. Ketiadaan papan proyek ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta regulasi teknis terkait pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan yang bersumber dari dana publik.Setiap keg...
Read more »

Melalui Talkshow RRI Banten, Polda Banten Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Karhutla dan Konsekuensi Hukum Pembakaran Lahan

-
Gambar
Melalui Talkshow RRI Banten, Polda Banten Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Karhutla dan Konsekuensi Hukum Pembakaran Lahan MKO, Serang – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau, Polda Banten melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) menjadi narasumber dalam program Talkshow SANKSI (Sadar Akan Konsekuensi Hukum dan Solusi Informasi) yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, pada Kamis (06/08) pukul 10.00 WIB. Hadir sebagai narasumber PS Paur Subbid Penmas Bidhumas Polda Banten IPDA I Kadek Adi Sujana, S.H., M.H. dengan mengangkat tema "Jangan Bakar Lahan! Kenali Risiko dan Dampaknya", yang dipandu oleh penyiar Bram Adi. Dalam dialog tersebut, IPDA I Kadek Adi Sujana menyampaikan bahwa memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten mengalami peningkatan, terutama pada wilayah yang memiliki lahan kering, semak belukar, maupun kawasan hutan deng...
Read more »

Ketum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Sinergi Melalui Agenda Coffee Morning di Media Centre PN dan Pengadilan Tingkat Banding

-
Gambar
  ​ Ketum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Sinergi Melalui Agenda Coffee Morning di Media Centre PN dan Pengadilan Tingkat Banding MKO, JAKARTA, Rabu 05/8/2026 , Dalam rangka memperkuat sinergitas, transparansi, serta akuntabilitas publik di lingkungan peradilan umum dan agama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan pentingnya pelaksanaan agenda rutin Coffee Morning bersama insan media di Media Centre Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tingkat Banding (PT/PTA). ​Ketua Umum FORSIMEMA-RI menyampaikan bahwa Media Centre di tiap satuan kerja (satker) pengadilan bukan sekadar ruangan fisik, melainkan ruang jembatan komunikasi strategis antara aparat penegak hukum dan publik melalui perantara jurnalis.    "Agenda Coffee Morning ini menjadi wadah diskusi informal namun substantif.  Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi hukum, sosialisasi kebijakan terbaru Mahkamah Agung, hingga edukasi ma...
Read more »

Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan

-
Gambar
  Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan MKO, BR/Humas/KDPDT/VII/2026/27 Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto angkat bicara menyikapi maraknya peredaran konten di media sosial yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Mendes Yandri menegaskan jika konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Mendes Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun media sosial itu menyebutkan jika dalam radius dua kilometer dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilarang mendirikan Kios dan Toko Kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau di denda.  Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak ...
Read more »

Dugaan Permasalahan Limbah SPPG Saketi, FORJA Banten Dorong BGN Lakukan Audit dan Evaluasi Korcam

-
Gambar
 Dugaan Permasalahan Limbah SPPG Saketi, FORJA Banten Dorong BGN Lakukan Audit dan Evaluasi Korcam MKO, PANDEGLANG, BANTEN – Forum Jurnalis Aktivis Banten (FORJA Banten) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 01 Saketi dan SPPG 02 Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, organisasi tersebut juga meminta BGN melakukan evaluasi terhadap Koordinator Kecamatan (Korcam) Saketi menyusul adanya dugaan persoalan dalam pengelolaan limbah serta sikap yang dinilai kurang kooperatif saat dikonfirmasi oleh awak media.jum'at (7/8/2026). Desakan tersebut disampaikan FORJA Banten setelah sejumlah jurnalis melakukan investigasi lapangan dan berupaya memperoleh konfirmasi mengenai sistem pengelolaan limbah operasional di kedua dapur SPPG tersebut. Menurut FORJA Banten, hingga saat ini pihak Korcam Saketi belum memberikan penjelasan secara rinci terkait mekanisme maupun stand...
Read more »