KAJATI KALBAR TEGASKAN PEMERIKSAAN INTERNAL DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF, TINDAK LANJUTI INFORMASI YANG BEREDAR TERKAIT DUGAAN KETERLIBATAN PEGAWAI KEJARI SEKADAU

-

 


KAJATI KALBAR TEGASKAN PEMERIKSAAN INTERNAL DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF, TINDAK LANJUTI INFORMASI YANG BEREDAR TERKAIT DUGAAN KETERLIBATAN PEGAWAI KEJARI SEKADAU

MKO, Pontianak, 27 Juli 2026 – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau dalam peristiwa yang diberitakan sebagai dugaan perampasan logam yang diduga emas di Kabupaten Sekadau.


Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) I Wayan Gedin Arianta, SH.MH, menyampaikan bahwa Kejati Kalbar telah mengambil langkah cepat dengan memerintahkan bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawai yang disebut-sebut dalam pemberitaan.


"Pimpinan memberikan perhatian serius terhadap informasi yang beredar di media maupun di tengah masyarakat. Untuk memastikan fakta yang sebenarnya, Tim Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat hari ini telah memanggil dan melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawai yang diduga terkait. Pemeriksaan ini bertujuan memperoleh gambaran yang utuh dan objektif berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku," ujar Kasi Penkum.


Ia menegaskan bahwa pemeriksaan internal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas institusi dan komitmen menjaga integritas aparatur.


Menurutnya, proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga seluruh pihak diminta menghormati tahapan pemeriksaan serta tidak menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta diperoleh.


"Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap informasi akan diverifikasi secara profesional, objektif, dan transparan. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan disiplin yang berlaku di lingkungan Kejaksaan," jelasnya.


Kasi Penkum juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum maupun tim pengawasan untuk bekerja secara independen.


"Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui penegakan disiplin internal yang profesional dan akuntabel. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pimpinan dalam menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku," 


Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan tidak akan mentoleransi setiap bentuk penyimpangan apabila terbukti terjadi, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.


     Pontianak, 27 Juli 2026

    Kasi Penkum Kejati Kalbar

Komentar

Posting Komentar

Halaman

Divonis 5 Bulan Penjara Dua Linmas Di Pandeglang dalam Kasus Dugaan Pengeroyokan, Kuasa Hukum Ayi Erlangga SH & Arifin SH LLM : Pikir Pikir "

-
Gambar
Divonis 5 Bulan Penjara Dua Linmas Di Pandeglang dalam Kasus Dugaan Pengeroyokan, Kuasa Hukum Ayi Erlangga SH & Arifin SH LLM : Pikir Pikir " MKO, Pandeglang Banten – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima bulan kepada dua anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), Kardnawi dan Rasum, yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap Mohamad Sodik. Pengadilan negeri pandeglang Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang pada Selasa (28/7) Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dipertimbangkan dalam persidangan. Atas perbuatannya, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan. Selama proses persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi dan alat bukti untuk menguatkan dakwaan. Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa meminta maj...
Read more »

Sidang Replik Dugaan Kasus Pengeroyokan di PN Pandeglang, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Klien Dibebaskan

-
Gambar
Sidang Replik Dugaan Kasus Pengeroyokan di PN Pandeglang, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Klien Dibebaskan MKO, Pandeglang Banten – Pengadilan Negeri Pandeglang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pengeroyokan terhadap Mohamad Sodik, SH., MH., pada Rabu (22/7/2026). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai tanggapan atas nota pembelaan (pledoi) yang sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum para terdakwa. Kuasa hukum terdakwa Kartawi dan Rasum, Ayi Erlangga, SH, dari Kantor Hukum R. Erlangga & Co, menjelaskan bahwa sidang hari ini merupakan tahapan penyampaian replik dari JPU atas pembelaan yang telah diajukan pihaknya. "Hari ini agendanya adalah sidang replik dari Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan yang telah kami sampaikan selaku kuasa hukum Kartawi dan Rasum," ujar Ayi Erlangga kepada awak media. Menurutnya, dalam nota pembelaan tersebut pihaknya menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tidak men...
Read more »

Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Curug Dipersoalkan, Diduga Langgar Prosedur dan Terancam Kehilangan Legitimasi

-
Gambar
  Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Curug Dipersoalkan, Diduga Langgar Prosedur dan Terancam Kehilangan Legitimasi MKO, Curug Kota Serang, 25 Juli 2026 – Pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Curug menuai gelombang penolakan. Sejumlah peserta dan pengurus Karang Taruna dari tingkat kelurahan melayangkan pengaduan resmi kepada Pengurus Nasional Karang Taruna atas dugaan pelanggaran prosedur, administrasi, hingga mekanisme persidangan yang dinilai mencederai prinsip demokrasi organisasi. Dalam laporan tersebut, para pengadu menilai sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan forum telah terjadi sejumlah kejanggalan yang berpotensi memengaruhi legitimasi hasil Temu Karya. Salah satu yang disorot adalah pemilihan lokasi kegiatan di Gedung Serba Guna Denna Kiara yang dinilai tidak mencerminkan asas netralitas karena dianggap memiliki keterkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu. Tak hanya itu, Ketua Caretaker Karang Taruna Kecamatan Curug juga diduga mengabaikan keterlibatan ...
Read more »

Butuh Uluran Tangan, Keluarga Sukri Bertahan di Rumah Rapuh yang Bocor dan Tidak Layak Huni di Panimbang

-
Gambar
  Butuh Uluran Tangan, Keluarga Sukri Bertahan di Rumah Rapuh yang Bocor dan Tidak Layak Huni di Panimbang MKO Pandeglang, Banten – Kondisi memprihatinkan masih dialami sebagian masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Di tengah berbagai program pembangunan dan bantuan sosial yang terus digulirkan pemerintah, masih terdapat warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun para dermawan. Berdasarkan hasil pantauan awak media bersama Tim Relawan Peduli Pandeglang pada Senin (20/7/2026), sebuah rumah milik Sukri yang berada di Kampung Soge Timur, RT 004/RW 010, Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, tampak sudah mengalami kerusakan cukup parah. Rumah tersebut dihuni oleh Sukri bersama istri, anak-anak, serta beberapa anggota keluarganya. Dari kondisi yang terlihat di lapangan, bangunan rumah tersebut telah rapuh di sejumlah bagian. Atap rumah mengalami kebocoran sehingga ketika hujan turun, a...
Read more »

Diduga Ketua Poktan Rangkap Jabatan sebagai Ketua UPKK Proyek Irigasi Perpompaan Desa Bama, Pengelolaan Dana APBN Rp155,7 Juta Disorot Publik

-
Gambar
  Diduga Ketua Poktan Rangkap Jabatan sebagai Ketua UPKK Proyek Irigasi Perpompaan Desa Bama, Pengelolaan Dana APBN Rp155,7 Juta Disorot Publik MKO-Pandeglang, Banten – Pelaksanaan proyek pembangunan Irigasi Perpompaan di Desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp155.700.000, menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya rangkap jabatan dalam struktur pelaksana kegiatan.sabtu (25/7/2026). Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah awak media melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian. Dalam kegiatan tersebut, wartawan melakukan konfirmasi kepada pihak yang berada di lokasi guna memperoleh informasi mengenai struktur kepengurusan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) serta pelaksanaan pekerjaan fisik proyek. Hasil konfir...
Read more »