Presiden Prabowo Terima Laporan Ekonomi, Ekspor Dipacu dan Belanja APBN Rp1.300 Triliun Disiapkan pada Triwulan IV MKO, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil. Dalam keterangannya usai diterima di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global. “Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makro ekonomi relatif stabil, juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan target inflasi, dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan, kemudian juga dari investasi yang sudah berjalan, dan dari berbagai angka-angka makro itu, kemudian juga kami membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor,” ucap Menko Perekonomian. Terkait ekspor, Airlangga menambahkan bahwa berbagai hambatan ekspor akan ditangani melalui sa...

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Investasi Rp3.923,2 Triliun Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja, Lebih Separuh di Luar Jawa MKO, Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Capaian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. “Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ucapnya. Dari sisi pemerataan wilayah, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan wilayah Jawa. Investasi di luar Jawa tercatat mencapai Rp2.031 triliun ata...

Realisasi Investasi Tembus Rp1.539,2 Triliun hingga September 2026, Serap 2,19 Juta Tenaga Kerja MKO, Realisasi investasi nasional periode Januari hingga September 2026 tercatat mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target yang ditetapkan. Dari total tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengatakan bahwa realisasi investasi pada triwulan III tahun 2026 mencapai Rp528,7 triliun. “Ini untuk Januari sampai dengan September 2026 sehingga total penyerapan tenaga kerja itu mencapai 2.194.496 orang. Dan kontribusi dalam negeri-luar negerinya, dalam negerinya itu kurang lebih Rp761,4 triliun atau 49,5 persen dan penanaman modal asingnya mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5 persen,” ucap Rosan dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dari sisi persebaran wilayah, Rosan menyebut bahwa realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa sebesar R...

Pemerintah Jaga Pasokan Energi dan Dorong Penguatan Hilirisasi Nasional MKO, Pemerintah terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per hari ini berada di kisaran USD105–106 per barel. Sementara itu, Bahlil menyebut bahwa rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat berada di kisaran USD91–92 per barel. “Rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang ICP kita di angka 91 sampai dengan 92 dolar per barel,” ujar Bahlil. Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menyebut cadangan nasional Perta...

Seskab Teddy: Sekjen PBB Guterres Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo dan Langkah Indonesia Membantu Palestina MKO,Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 18 Oktober 2026. Sekjen PBB Guterres datang ke Jakarta secara khusus dari New York, Amerika Serikat, dan akan kembali ke New York setelah kunjungan ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebut Sekjen PBB Guterres menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Prabowo. Salah satunya, Sekjen PBB Guterres menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Berpamitan menjelang berakhirnya masa jabatan Sekjen PBB pada Desember 2026 nanti,” ujar Seskab Teddy. Menurut Seskab Teddy, Sekjen PBB Guterres juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam usaha melaksan...

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran 64,8 Persen, Mayoritas Yakini Kebijakan Berpihak kepada Rakyat Kecil MKO, Jakarta, Senin 19 Oktober 2026, Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 64,8 persen. Dari angka tersebut, 10,8 persen responden menyatakan sangat percaya dan 54 persen cukup percaya terhadap pemerintahan saat ini. Tingkat kepercayaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan survei Poltracking pada Agustus 2026 yang berada di angka 63,2 persen. Poltracking mencatat tren kepercayaan publik pada Oktober 2026 cenderung stabil dibandingkan dua bulan sebelumnya. Selain mengukur tingkat kepercayaan secara umum, survei tersebut juga memotret keyakinan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebanyak 61,3 persen responden percaya bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran pada dasarnya dituj...

Presiden Prabowo Instruksikan Investasi Berkualitas, Hilirisasi dan Reformasi Perizinan Jadi Prioritas MKO, Jakarta,Senin 19 Oktober 2026, Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat dan memberikan kepastian pengurusan izin tinggal terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia Presiden Prabowo Subianto terus mendorong peningkatan investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi industri dan percepatan layanan perizinan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kontribusi investasi hilirisasi ...

Firman Dorong Mediasi dan Arbitrase Jadi Alternatif Penyelesaian Sengketa Profesional MKO, Jakarta – Penguatan mediasi dan arbitrase menjadi perhatian publik dalam upaya membangun sistem penyelesaian sengketa yang profesional, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.  Diskursus ini mengemuka dalam Indonesia Mediation Summit 2026 & Indonesia Arbitration Week 2026 yang berlangsung pada 14–17 Oktober 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung, Jawa Barat.  Mengusung tema “Strengthening Alternative Dispute Resolution Systems through Mediation & Arbitration”, forum ini mendorong pengembangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam agenda tersebut, Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., tercantum sebagai salah satu narasumber. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai pentingnya profesionalisme, dialog, dan perlindungan hak para pihak dalam penyelesaian sengketa.  Mediasi tidak sekadar mempertemukan pihak ...

Di Ujung Indonesia, Pulau Kecil Terluar Dijaga dengan Kepastian Hukum Hak atas Tanah MKO, Jakarta - Pulau-pulau kecil terluar yang berada di ujung Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari bentang wilayah kepulauan, namun juga memiliki posisi strategis bagi negara. Terletak di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil tersebut harus dijaga dengan kepastian hukum atas tanahnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini terus menjalankan sertipikasi bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di kawasan tersebut. “Sertipikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertipikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis,” ujar Direktur Penatagunaan Tanah, Muhammad Tansri, di Jakar...

Mendes Yandri Paparkan 5 Isu Termasuk Penanganan Karhutla untuk Masyarakat Desa MKO, BR/Humas/KDPDT/X/2026/14 JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memaparkan berbagai isu yang menjadi permasalahan di desa dalam Rapat Koordinasi Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang titik lokasinya dominan di desa dan harus segera ditangani dengan strategi yang tepat. "Saya kira karena ini ada di desa berkaitan dengan masyarakat desa maka perlu pendekatan secara khusus agar tidak ada kesalahpahaman," tutur Mendes Yandri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jakarta, Senin (19/10/2024). Strategi yang dimaksud tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga yang memiliki keahlian, tugas, dan fungsi atas kondisi ini. Harapannya masyarakat bisa kembali menghirup udara segar dan menjalankan aktivitas tanpa ada gangguan asap sebagaimana terjad...

Ini Pesan WKMA Yudisial Pada Rapat Finalisasi Templat Pidana MKO, Jakarta, Humas MA Senin, 19 Oktober 2026, Mantan Ketua PN Jakarta Pusat juga menambahkan produk harus menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, H.Suharto, S.H., M.Hum., menyatakan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru membawa perubahan mendasar dalam proses peradilan pidana. “Perubahan tersebut, menuntut pengadilan memiliki perangkat teknis untuk menjawab tantangan dari berlakunya KUHP dan KUHAP Baru. Maka dibentuknya tim kerja ini, untuk menyiapkan perangkat teknis dimaksud agar dapat membantu hakim berikan keadilan pada ruang sidang peradilan pidana”, ujar WKMA Bidang Yudisial dalam pembukaan kegiatan finalisasi templat penetapan, berita acara sidang, putusan dan alur penanganan perkara pidana, Senin (19/10).  WKMA Bidang Yudisial menegaskan produk yang disusun tim kerja harus sejalan dengan kebijakan dan regulasi MA, serta tidak membuka penafsiran yang berbeda-beda. “Templat...

WKMA Bidang Yudisial Bahas Tujuh Isu Strategis Silabus Persaingan Usaha MKO, Jakarta, Humas MA Senin, 19 Oktober 2026, Pembahasan tujuh isu tersebut diharapkan menghasilkan silabus yang tidak hanya komprehensif secara normatif. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial (WKMA Bidang Yudisial) Suharto, S.H., M.Hum menekankan pentingnya pendalaman tujuh isu strategis dalam rapat penyusunan dan penyesuaian kurikulum serta silabus Pelatihan Sertifikasi Hukum Persaingan Usaha (HPU) bagi hakim peradilan umum seluruh Indonesia.  Ketujuh isu tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar materi pelatihan menjawab kebutuhan nyata hakim dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha. Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan rapat yang berlangsung di Jakarta, pada Minggu (18/10).  Mantan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat tersebut mengingatkan, perubahan regulasi dan dinamika penanganan perkara menuntut hakim untuk terus belajar, memperbarui pengetahuan ...

Diskusi Hukum Bahas Urgensi Pedoman Penerapan Pidana Mati MKO, Jakarta, Humas MA Senin, 19 Oktober 2026, Diharapkan pembahasan ini tetap dalam koridor hukum positif yang saat ini berlaku. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan (LeIP) serta Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyelenggarakan forum diskusi dan diseminasi penelitian antar Praktisi Hukum, Akademisi dan beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai Urgensi Pedoman Penerapan Pidana Mati di Indonesia. Kegiatan digelar di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10). Dalam sambutannya, Direktur LBHM menyatakan sangat menghargai adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) yang baru saja disahkan pada 2026.  Salah satu hal penting adalah mengenai pemidanaan mati dalam KUHP yang berbeda dengan KUHP sebelumnya. Atas hal tersebut dibutuhkan pedoman-pedoman yang...

Prof. Eddy Hiariej: 17 Persoalan KUHAP Dibenahi Lewat Peraturan Pelaksanaan MKO, Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor Senin, 19 Okt 2026 Jakarta – Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan pemerintah mengakui adanya 17 persoalan dalam KUHAP baru yang akan dibenahi melalui peraturan pelaksanaan. Hal itu ia sampaikan dalam sesi pembahasan tematik di Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Sesi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pembahasan dan Finalisasi Template Penetapan, Berita Acara, dan Putusan Pidana pada 19–23 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar Tim Kerja bentukan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial untuk menyelaraskan template tersebut dengan KUHP dan KUHAP. Dipandu Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Eddy tampil bersama Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. Para Ketua Pengadilan Tinggi...

Prof. Nur Basuki Minarno Kupas Pengakuan Bersalah dalam Finalisasi Templete Pidana MA MKO, Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor Senin, 19 Okt 2026 Jakarta – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., mengupas sejumlah isu penerapan pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada kegiatan Pembahasan dan Finalisasi Template Penetapan, Berita Acara, dan Putusan Pidana di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Senin (19/10/2026).  Mengawali paparan, ia menyayangkan penjelasan perumus dan perancang KUHAP tidak tertuang dalam memorie van toelichting, sehingga tidak dapat dijadikan dasar memahami norma dan masih memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Ia mencontohkan keadaan ketika penyidik menyatakan “sudah optimal” tetapi penuntut umum menilai belum, lalu penuntut umum menerbitkan SKPP dan memintakan penetapan ke pengadilan negeri. “Apa seperti it...

Hina Orang lewat Medsos, Terdakwa Dipidana Pengawasan & Dilarang Bermain Medsos 6 bulan MKO, Dwi Army - Dandapala Contributor Senin, 19 Okt 2026 ,Kotabumi, Lampung Utara- PN Kotabumi menjatuhkan pidana pengawasan terhadap Terdakwa WPA (40) pelaku tindak pidana mencemarkan nama baik seseorang di media sosial Facebook dalam perkara nomor 165/Pid.Sus/2026/PN Kbu, sebagaimana termaktub dalam amar putusan yang dibacakan oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra selaku ketua majelis didampingi Ayu Cahyani Sirait dan Nur Kastwarani Suherman selaku anggota di ruang sidang utama pada hari Kamis (15/10/2026). Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Terdakwa tidak akan melakuk...

Dugaan Pungli Berkedok Berita Acara di MTs Al-Washliyah 30 Pematang Guntung Mencuat, PD Al-Washliyah Sergai Belum Berikan Sikap Tegas.  MKO, SERGAI MEDAN – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok iuran sekolah kini tengah menerpa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Washliyah 30 Pematang Guntung, yang berlokasi di Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Kasus yang menyedot perhatian publik ini mencuat setelah adanya informasi mengenai rincian biaya yang dibebankan kepada siswa baru tahun ajaran 2026/2027 sebesar Rp 600.000 hingga Rp 640.000 per siswa. Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun dari Kepala Madrasah (Kamad), Rusneli Hasibuan, S.Pd., ditemukan kejanggalan serius pada dokumen administrasi sekolah. Dokumen bertajuk "Berita Acara Rapat Kesepakatan" tertanggal 16 Juli 2026 yang menjadi dasar kutipan biaya tersebut disinyalir mengalami cacat mal-administrasi. Pada kolom tanda tangan Ketua Komite, terdapat ste...

Dugaan Pungli Berkedok Berita Acara di MTs Al-Washliyah 30 Pematang Guntung Mencuat, PD Al-Washliyah Sergai Belum Berikan Sikap Tegas.  MKO, SERGAI MEDAN – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok iuran sekolah kini tengah menerpa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Washliyah 30 Pematang Guntung, yang berlokasi di Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Kasus yang menyedot perhatian publik ini mencuat setelah adanya informasi mengenai rincian biaya yang dibebankan kepada siswa baru tahun ajaran 2026/2027 sebesar Rp 600.000 hingga Rp 640.000 per siswa. Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun dari Kepala Madrasah (Kamad), Rusneli Hasibuan, S.Pd., ditemukan kejanggalan serius pada dokumen administrasi sekolah. Dokumen bertajuk "Berita Acara Rapat Kesepakatan" tertanggal 16 Juli 2026 yang menjadi dasar kutipan biaya tersebut disinyalir mengalami cacat mal-administrasi. Pada kolom tanda tangan Ketua Komite, terdapat ste...