Postingan

Kepala Eksekutif BMKS OJK Diambil Sumpahnya Oleh Ketua MA

Gambar
Ketua MA Ambil Sumpah Kepala Eksekutif BMKS OJK MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,10 September 2026, Dalam jabatan tersebut, Sarjito mengemban amanah untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang bursa mineral dan komoditas strategis sesuai dengan kewenangan OJK  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., mengambil sumpah Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2026–2031, Rabu (9/9/2026). Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2026 tanggal 31 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Dewan Komisioner OJK, sejumlah menteri, Ketua Komisi XI DPR RI, serta pejabat dan undangan lai...

Hakim Agus Subroto Memberikan Materi Dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Perkara Bidang Pertanahan

Gambar
Hakim Agung Agus Subroto Bongkar Teknik Penyusunan Putusan Perdata Berkualitas Bagus Mizan - Dandapala Contributor Kamis, 10 Sep 2026 Jakarta – Hakim Agung Kamar Perdata, Agus Subroto memberikan materi dalam bimbingan teknis penyelesaian sengketa perkara bidang pertanahan yang diselenggarakan pada hari Kamis (10/11). Mengangkat materi pemahaman template putusan perdata dalam Menyusun putusan perdata yang berkualitas dan Upaya hukum perdata, YM Agus Subroto menyampaikan beberapa poin penting yang wajib dipahami oleh Hakim untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, memenuhi kepastian hukum, serta efesiensi Upaya hukum. Dalam paparan yang disampaikan, Hakim Agung Agus Subroto menyampaikan putusan yang berkualitas Dimana yang pertama perlu memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang kekuasaan Kehakiman. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai struktur logika yang runtut. “ Template yang baik dimulai dari fakta – hukum – Kesimpulan – konsistensi dan kepastian” Ucap...

PP IKAHI Tegaskan Sikap Kawal RUU Reforma Agraria

Gambar
PP IKAHI Tegaskan Sikap Kawal RUU Reforma Agraria MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,10 September 2026, Persoalan krusial lain yang diangkat PP IKAHI adalah hambatan eksekusi lahan yang seringkali tertunda dan memicu konflik horizontal.  Langkah pembaruan hukum pertanahan nasional kembali memasuki babak krusial.  Dalam rangka memberikan pandangan hukum yang komprehensif atas penyusunan RUU PRA, hadir PP IKAHI, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada Kamis (10/9). Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menyampaikan tujuh pandangan strategis terkait Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (RUU PRA) bertempat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.  PP IKAHI menolak wacana pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dan mendorong optimalisasi Sertifikasi Hakim Pertanahan. Selain itu, PP IKAHI men...

Pemerintah Perkuat Kesiapan Hadapi El Nino dan Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi

Gambar
Pemerintah Perkuat Kesiapan Hadapi El Nino dan Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi MKO, Pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi potensi fenomena El Nino sekaligus terus memantau dampak erupsi sejumlah gunung berapi terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah membahas kesiapan menghadapi El Nino serta berbagai program bantuan yang disiapkan untuk masyarakat. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi dampak kondisi iklim. “Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga dalam keterangannya. Airl...

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana, Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional

Gambar
Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana, Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional MKO, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. Rapat digelar untuk memantau kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pengantarnya, Presiden menyebut sejumlah situasi yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Menurut Kepala Negara, posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire menuntut kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat. “Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden. Berangkat dari berbagai pengalaman...

Kumpulkan Jajaran IPPAT dan BPKAD Se-Yogyakarta, Menteri Nusron Sosialisasikan Transformasi Layanan Pertanahan dan Organisasi

Gambar
Kumpulkan Jajaran IPPAT dan BPKAD Se-Yogyakarta, Menteri Nusron Sosialisasikan Transformasi Layanan Pertanahan dan Organisasi MKO, Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumpulkan jajaran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-D.I. Yogyakarta untuk menyosialisasikan transformasi layanan pertanahan dan organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Transformasi tersebut, antara lain Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi dengan batas waktu layanan maksimal 10 hari.  “Kita akan menyampaikan tentang transformasi pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Ada dua bentuk transformasi yang ingin kita berikan. Sudah kita _kick off_ pada tanggal 17 Agustus tahun 2026,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026). Pada layanan Pengukuran Terjadwal, setiap masyaraka...

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

Gambar
Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52% MKO, Jakarta - Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin (07/09/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029. “Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%. Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Menteri Nusron. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah menargetkan penetapan LP2B secara be...

Bawas MA Umumkan Sanksi 13 Hakim dan Aparatur Peradilan Agustus 2026

Gambar
Bawas MA Umumkan Sanksi 13 Hakim dan Aparatur Peradilan Agustus 2026 MKO, Jakarta, Humas MA Senin,07 September 2026, Dari jumlah tersebut, tercatat 33 sanksi berat, 21 sanksi sedang, dan 89 sanksi ringan.  Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada 13 Hakim dan Aparatur peradilan sepanjang Agustus 2026. Sanksi tersebut diberikan kepada para penerima yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin maupun kode etik.  Pengumuman mengenai sanksi tersebut tertuang dalam Nomor: 4867/BP/PENG.KP8.2/IX/2026 tentang Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Agustus 2026. Pengumuman itu ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Muh. Djauhar Setyadi, pada 3 September 2026.  Dalam pengumuman tersebut, terdapat 13 penerima sanksi yang terdiri atas 7 hukuman disiplin berat dan 6 hukuman disiplin ringan. Berdasarkan kelompok jabatan, hakim menjadi penerima sanksi terbanyak, yakni sebanyak 11 orang yang terdiri atas...

Perdana Digelar, Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 Resmi Dibuka

Gambar
Perdana Digelar, Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 Resmi Dibuka MKO, Jakarta, Humas MA Senin,07 September 2026, KPT Makassar Nirwana buka Turnamen Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 (5/9), dorong soliditas & sportivitas warga peradilan Sulselbar. Pembukaan Turnamen Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 pada Sabtu (5/9) di Karsa Mini Soccer, Makassar, menjadi momentum bersejarah bagi instansi peradilan di wilayah Sulawesi Selatan. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Makassar, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., ajang ini bukan sekadar perhelatan olahraga, melainkan sarana krusial untuk mempererat silaturahmi, soliditas, dan semangat persaudaraan di tengah padatnya tugas penegakan hukum. Turnamen tahun ini mencatatkan rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, ajang kompetisi sepak bola mini di lingkungan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar meluaskan jangkauannya dengan melibatkan 15 tim Pengadilan Negeri (PN) se-wilayah Sulawesi Selatan serta...

PN Jakarta Barat Sosialisasikan SOP Gratifikasi dan Aturan Kepegawaian

Gambar
PN Jakarta Barat Sosialisasikan SOP Gratifikasi dan Aturan Kepegawaian MKO, Indriansyah - Dandapala Contributor Senin, 07 Sep 2026 Jakarta — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Kelas 1A Khusus menggelar Apel Senin Pagi sekaligus sosialisasi SOP Penerimaan dan Pelaporan Gratifikasi serta sosialisasi kepegawaian terkait cuti, izin, dan seragam dinas, bertempat di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Barat, Senin (7/9). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Jakarta Barat, Moehammad Pandji Santoso, didampingi Wakil Ketua PN Jakarta Barat, Dr. Iman Lukmanul Hakim, ini diikuti oleh jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf dan aparatur sipil negara di lingkungan PN Jakarta Barat. Dalam arahannya, Pandji menekankan pentingnya kepatuhan terhadap SOP penerimaan dan pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas dan marwah lembaga peradilan. “Saya mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai untuk memahami dan mematuhi ketentuan kepe...