Postingan

Hina Orang lewat Medsos, Terdakwa Dipidana Pengawasan & Dilarang Bermain Medsos 6 bulan

Gambar
Hina Orang lewat Medsos, Terdakwa Dipidana Pengawasan & Dilarang Bermain Medsos 6 bulan MKO, Dwi Army - Dandapala Contributor Senin, 19 Okt 2026 Kotabumi, Lampung Utara- PN Kotabumi menjatuhkan pidana pengawasan terhadap Terdakwa WPA (40) pelaku tindak pidana mencemarkan nama baik seseorang di media sosial Facebook dalam perkara nomor 165/Pid.Sus/2026/PN Kbu, sebagaimana termaktub dalam amar putusan yang dibacakan oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra selaku ketua majelis didampingi Ayu Cahyani Sirait dan Nur Kastwarani Suherman selaku anggota di ruang sidang utama pada hari Kamis (15/10/2026). Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Terdakwa tidak akan melakuka...

Ini Pesan WKMA Yudisial Pada Rapat Finalisasi Templat Pidana

Gambar
Ini Pesan WKMA Yudisial Pada Rapat Finalisasi Templat Pidana MKO, Jakarta, Humas MA Senin, 19 Oktober 2026, Mantan Ketua PN Jakarta Pusat juga menambahkan produk harus menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, H.Suharto, S.H., M.Hum., menyatakan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru membawa perubahan mendasar dalam proses peradilan pidana. “Perubahan tersebut, menuntut pengadilan memiliki perangkat teknis untuk menjawab tantangan dari berlakunya KUHP dan KUHAP Baru. Maka dibentuknya tim kerja ini, untuk menyiapkan perangkat teknis dimaksud agar dapat membantu hakim berikan keadilan pada ruang sidang peradilan pidana”, ujar WKMA Bidang Yudisial dalam pembukaan kegiatan finalisasi templat penetapan, berita acara sidang, putusan dan alur penanganan perkara pidana, Senin (19/10).  WKMA Bidang Yudisial menegaskan produk yang disusun tim kerja harus sejalan dengan kebijakan dan regulasi MA, serta tidak membuka penafsiran yang berbeda-beda. “Templat...

Polda Banten Ajak Pelajar Tidak Mudah Terprovokasi, Fokus Belajar dan Raih Cita-Cita

Gambar
Polda Banten Ajak Pelajar Tidak Mudah Terprovokasi, Fokus Belajar dan Raih Cita-Cita MKO, Serang – Polda Banten mengimbau seluruh pelajar agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan unjuk rasa maupun informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang beredar di media sosial. Pelajar diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi serta mengutamakan pendidikan demi meraih masa depan yang lebih baik. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan memahami tujuan serta risiko dari setiap ajakan yang diterima, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurutnya, masa muda merupakan kesempatan berharga untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, para pelajar diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif yang mendukung prestasi akademik maupun pembentukan k...

Sulhan ASRORI Pembina P2N: Pengadaan Tanah Butuh Kepastian Hukum Atas Perolehan dan Kepastian Tata Ruang Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Gambar
Sulhan ASRORI Pembina P2N: Pengadaan Tanah Butuh Kepastian Hukum Atas Perolehan dan Kepastian Tata Ruang Sesuai Peraturan Perundang-undangan MKO, Pembina Pusat Pemerhati Pertanahan Nusantara Bapak SULHAN ASRORI, Perjanjian Jual Beli PT PANCA PROPERTI NUSANTARA Komisaris PT PANCA PROPERTI NUSANTARA Dukungan Pendanaan & Kerjasama-3.000 Hektar  Butuh Kepastian Hukum Atas Perolehan dan Kepastian Tata Ruang Sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pengadaan tanah atau pembebasan tanah untuk kebutuhan kawasan industri harus mengedepankan kepastian hukum atas perolehan hak dan kepastian tata ruang sudah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan melalui rilis pesan tertulis dari Pembina Pusat Pemerhati Pertanahan Nusantara Bapak SULHAN ASRORI. Tata ruang merupakan kepastian utama sebelum melakukan pembebasan lahan. Tanpa kesesuaian RT RW RDTR dan KKPR proses pengadaan tanah berpotensi menimbulkan tumpang tindih sengketa dan hambatan investasi. PT PANCA PROPERTI ...

PT Panca Properti Nusantara Dapat Dukungan Pendanaan 3.000 Hektar dari PT Fito Fajar Jaya Untuk Kawasan Ekonomi Terpadu Sumatera

Gambar
PT Panca Properti Nusantara Dapat Dukungan Pendanaan 3.000 Hektar dari PT Fito Fajar Jaya Untuk Kawasan Ekonomi Terpadu Sumatera MKO, Dalam rangka mendukung rencana kegiatan pengadaan tanah untuk kawasan ekonomi terpadu yang akan dilakukan oleh PT PANCA PROPERTI NUSANTARA di wilayah Sumatera hari ini kami mendapatkan dukungan pendanaan dari PT Fito Fajar Jaya untuk 3.000 Hektar. Andik Susianto selaku Direktur PT PANCA PROPERTI NUSANTARA menyampaikan rasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan ke kami oleh PT FITO FAJAR JAYA. Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan infrastruktur kawasan ekonomi terpadu di Sumatera yang meliputi zona industri, logistik, dan kawasan pendukung berkelanjutan. Dukungan pendanaan sebesar 3.000 hektar ini akan digunakan untuk memastikan ketersediaan Lahan yang optimal guna mendorong investasinasional dan penyerapan tenaga kerja Lainig kahini menjadi bagian dari komitmen pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan. ...

Kapusdiklat Menpim Ungkap Alasan 40 Jubir Pengadilan ke KPK

Gambar
Kapusdiklat Menpim Ungkap Alasan 40 Jubir Pengadilan ke KPK MKO, Rio Satriawan - Dandapala Contributor Sabtu, 17 Okt 2026 Bogor-Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Menpim) BSDK Mahkamah Agung, menggelar pelatihan juru bicara pengadilan angkatan I Tahun 2026 di BSDK MA, Megamendung, Bogor. Salah satu kegiatan menarik dalam pelatihan tersebut adalah para peserta melakukan benchmarking ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jamak diketahui, juru bicara pengadilan adalah seorang hakim yang diberikan tugas tambahan sebagai juru bicara. Tugas tambahan ini tentu memiliki dimensi berbeda dengan tugas pokok seorang hakim sebagai pengadil. Untuk itu Pusdiklat Menpim perlu memberikan pembekalan bagi para juru bicara pengadilan agar dapat menjalankan tugas tambahan tersebut dengan baik. Dandapala berhasil mewawancarai Kapusdiklat Menpim BSDK MA, D.Y. Witanto. Perihal alasan mengapa KPK dipilih sebagai lokasi benchmarking, ia menjelaskan tugas dan fungsi KPK sebagai penegak huk...

Resep Jubir dari Kapusdiklat Menpim: 60% Bicara, 40% Mental

Gambar
Resep Jubir dari Kapusdiklat Menpim: 60% Bicara, 40% Mental MKO, Rio Satriawan - Dandapala Contributor Sabtu, 17 Okt 2026 Bogor-Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Menpim) BSDK Mahkamah Agung, menggelar pelatihan juru bicara pengadilan angkatan I Tahun 2026 di BSDK MA, Megamendung, Bogor. Di sela acara tersebut Dandapala berkesempatan mewawancarai Kapusdiklat Menpim BSDK MA, D.Y. Witanto. Pentingnya komunikasi publik kelembagaan mendorong Pusdiklat Menpim untuk memberikan pembekalan kepada para juru bicara pengadilan agar mereka mampu menjalankan fungsi komunikasi kelembagaan kepada masyarakat dengan baik. Mengingat juru bicara pengadilan adalah seorang hakim yang notabene tugas dan fungsinya sedikit berbeda dengan tugas dan fungsi kehumasan. “Tentu ini menjadi penting bagi jurubicara itu memiliki kompetensi, memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyampaikan informasi kepada publik. Inilah yang kemudian dilakukan oleh BSDK Menpim untuk memberikan pem...

Jaga Marwah dan Integritas Peradilan! Ketum FORSIMEMA-RI Minta Karo Hukum & Humas MA Tertibkan Oknum Jubir/Humas PN dan PT yang Anti-Kritik dan Blokir Konfirmasi Media

Gambar
Jaga Marwah dan Integritas Peradilan! Ketum FORSIMEMA-RI Minta Karo Hukum & Humas MA Tertibkan Oknum Jubir/Humas PN dan PT yang Anti-Kritik dan Blokir Konfirmasi Media MKO, JAKARTAA,Sabtu 17 Oktober 2026, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, secara tegas menyampaikan kritik dan saran membangun kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.  Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya tindakan tidak terpuji dari sejumlah oknum Juru Bicara (Jubir) dan Humas pada Pengadilan Negeri (PN) serta Pengadilan Tinggi (PT) di daerah yang dinilai mencoreng citra serta integritas lembaga peradilan. ​Sejumlah oknum Jubir dan Humas di pengadilan tingkat pertama maupun banding dilaporkan bersikap tertutup, bahkan tega memblokir nomor kontak atau sama sekali tidak merespons upaya konfirmasi serta kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh awak media anggota FORSIMEMA-RI. ​Ketum FORSIMEMA-RI,...

Warisan Keraton Nusantara Berpotensi Jadi Sumber Ekonomi Kreatif, dari Film hingga Cendera Mata

Gambar
Warisan Keraton Nusantara Berpotensi Jadi Sumber Ekonomi Kreatif, dari Film hingga Cendera Mata MKO,Jakarta, 17 Oktober 2026 – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya melihat potensi pengembangan warisan keraton Nusantara menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan budaya dapat memberikan nilai dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf saat membuka Sarasehan Nasional Keraton Nusantara dan Musyawarah Agung Raja-Sultan Nusantara Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) 2026 bertema “Mewujudkan Jakarta sebagai Etalase Keindahan Budaya Nusantara, Menyongsong 5 Abad Jakarta”. “Warisan keraton tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Cerita, pusaka, dan tradisi yang diwariskan dapat diolah menjadi berbagai produk kreatif, mulai dari film hingga cendera mata," ujar Menteri Ekraf di Hotel Aryaduta Menteng, ...

Jembatani Kebijakan Pemerintah dengan Masyarakat, Wamendagri Bima Dorong Penguatan Peran Humas

Gambar
Jembatani Kebijakan Pemerintah dengan Masyarakat, Wamendagri Bima Dorong Penguatan Peran Humas Surakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran hubungan masyarakat (humas) dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Insan humas berperan menyampaikan informasi mengenai arah kebijakan, tujuan program, dan manfaat pembangunan agar dapat dipahami secara luas oleh publik. "Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government related dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat," ujar Bima saat menjadi pembicara dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026 di Sumaryo Grand Ballroom, The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026). Dalam konvensi yang mengusung tema "Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia" tersebut, Bima menjelaskan bahwa komunikasi publik perlu didasarkan pada pe...