Ketua Umum GWI Kecam Pelarangan Liputan Proyek APBN SDN Cowek I: Penghalangan Pers Bisa Dipidana! MKO, PASURUAN — Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Cowek I, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menuai sorotan tajam. Hal ini terjadi setelah wartawan media online Fixsnews.co.id, Dilli, diduga mendapat pelarangan masuk dan mengambil gambar dari oknum guru saat hendak melakukan pemantauan serta konfirmasi di lapangan pada Senin (19/10/2026). Merespons peristiwa tersebut, Pimpinan Redaksi Fixsnews.co.id, Sahatma Refindo, menyayangkan dugaan pembatasan akses kerja jurnalistik tersebut. Ia menegaskan bahwa Fixsnews.co.id merupakan perusahaan pers yang telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Menurut keterangan wartawan di lokasi, oknum guru berinisial WS membatasi akses masuk ke area pekerjaan dengan alasan nama media tersebut tidak tercantum dalam daftar data yang dipegangnya. “Yang boleh masuk di lokasi pekerjaan adalah media yang sudah terdaftar di Dewan P...

Peringatan Hari Museum Indonesia 2026: Menteri Kebudayaan Dorong Revitalisasi Museum sebagai New Engine of Economic Growth MKO, Selasa, 20 Oktober 2026 — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pemajuan museum di seluruh Indonesia sebagai pusat edukasi, etalase peradaban, hingga motor baru pertumbuhan ekonomi (new engine of economic growth). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Museum Indonesia 2026 yang digelar di Museum Rudana, Ubud, Bali. Dalam arahannya, Menteri Kebudayaan menekankan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian mandiri oleh Presiden Prabowo Subianto memungkinkan fokus dan akselerasi penuh pada perlindungan, pemanfaatan, serta diplomasi kebudayaan.  Menurutnya, peringatan Hari Museum Indonesia yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2026 dengan tema “Kebudayaan Soko Guru Bangsa, Museum sebagai Rumah Budaya” merup...

Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak, Menko PMK Sugiono Pacu Orkestrasi Lintas Sektor MKO, KEMENKO PMK – Selasa, 20/10/2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memacu penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penyelesaian isu kekerasan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Upaya konsolidasi strategis tersebut dibahas secara komprehensif dalam pertemuan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi beserta jajarannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menyelesaikan isu ini, Menko PMK menjamin akan berada di garis depan untuk membongkar sumbatan birokrasi dan memastikan agenda pelindungan perempuan dan anak benar-benar didukung oleh seluruh sektor. “Kemenko PMK akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program dan inisiatif strategis Kementerian PPPA.  Kami akan menjembatani koo...

Lagi, MA dan KY Berhentikan Hakim Pelanggar Kode Etik Jakarta, Humas MA Selasa, 20 Oktober 2026, Putusan ini dapat menjadi hikmah bagi para hakim dan aparatur peradilan. MKO, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Terlapor INS.  Sidang berlangsung pada Senin (19/10), di Ruang Prof. Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Lantai 2 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini Terlapor tidak hadir.  Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan dari persidangan yang sebelumnya digelar pada Rabu (14/10). Pada sidang sebelumnya, Terlapor juga tidak hadir dan keberadaannya tidak diketahui. Ketidakhadiran Terlapor tidak menghentikan proses pemeriksaan. Tim pendamping dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) juga telah berupaya mencari keberadaan Terlapor, sementara Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) juga telah...

Plt. Sekma: Pagu Anggaran MA 2027 Naik, Wajib Tepat Guna! MKO, Jakarta, Humas MA Selasa, 20 Oktober 2026, Nantinya anggaran yang besar tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat akses layanan dan modernisasi peradilan Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Plt. Sekma sekaligus Hakim Agung menyampaikan pagu anggaran MA tahun 2027 mendapatkan peningkatan siginifikan sejumlah 23,3 triliun rupiah. “Nantinya anggaran yang besar tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat akses layanan dan modernisasi peradilan”, ujarnya dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran MA dan badan peradilan dibawahnya  tahun anggaran 2027, Senin (19/10). Plt. Sekma menegaskan keberhasilan mendapatkan tambahan anggaran, wajib diikuti dengan pengelolaan yang efektif dan tepat guna.  “Anggaran juga tidak hanya dibutuhkan untuk menjalankan program yang telah direncanakan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pelay...

MA Terima Audiensi Solidaritas ASN Non-Hakim MKO, Jakarta, Humas MA Selasa, 20 Oktober 2026, Dr. Sobandi kembali mengingatkan pentingnya aparatur peradilan untuk menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan baik.  Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Dr. Sobandi, S.H., M.H. menerima audiensi perwakilan Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Non-Hakim MA yang dipimpin oleh koordinator, Domingos Doutel, pada Senin (19/10).  Dr. Sobandi menyambut hangat kedatangan delapan orang perwakilan Solidaritas ASN Non-Hakim MA tersebut dan membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi terkait kesejahteraan ASN non-hakim, relasi antarunsur di lingkungan MA, serta reformasi organisasi Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI). Penyampaian Aspirasi dan Pentingnya Kinerja Optimal Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Solidaritas ASN Non-Hakim MA juga menyampaikan kondisi kerja di daerah dan harapan agar peningkatan kesejahteraan memperhatikan kebutuhan peg...

MA Atur Standar Pengelolaan Media Sosial, Pengadilan Wajib Terapkan Verifikasi Konten MKO, Bagus mizan - Dandapala Contributor Selasa, 20 Okt 2026 Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memperkuat tata kelola komunikasi publik melalui penerapan standar pengelolaan media massa dan media sosial di seluruh lingkungan peradilan. Melalui pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026, setiap satuan kerja diwajibkan menerapkan mekanisme pengelolaan konten yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi publikasi. Dalam materi sosialisasi yang disampaikan Dewi Indriyani selaku Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BUA MA, menerangkan salah satu langkah utama yang harus dilakukan setiap pengadilan adalah membentuk tim pengelola melalui keputusan pimpinan. Tim tersebut terdiri atas pembina, penanggung jawab, koordinator, tim produksi konten, serta administrator media massa dan media sosial. Di ...

MA Perpanjang Pendaftaran Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Ini Jadwal Terbarunya MKO, William E Sibarani - Dandapala Contributor Selasa, 20 Okt 2026 Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memperpanjang masa pendaftaran seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun Anggaran 2026 hingga 22 Oktober 2026. Perpanjangan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon peserta, khususnya pada jabatan Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA yang memerlukan penyesuaian jadwal pendaftaran. Informasi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 22/SEK/PENG.KP1.1.4/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Pengumuman ini merupakan perubahan atas pengumuman sebelumnya, yakni Nomor 19/SEK/PENG.KP1.1.4/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026. Dalam pengumuman tersebut, MA menyampaikan bahwa terdapat jabatan pada Inspektur Wila...

Badilum Panggil 138 Hakim & Pimpinan PN, Perkuat Penanganan Sengketa Pertanahan MKO, Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor Selasa, 20 Okt 2026 Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Perkara Bidang Pertanahan Wilayah Indonesia Timur secara daring pada 9 s.d. 12 November 2026. Pemanggilan peserta dituangkan dalam Surat Nomor 2640/DJU/DL1.10/X/2026 tanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto. Berdasarkan lampiran surat tersebut, sebanyak 138 peserta dipanggil untuk mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 26 hakim tinggi, 76 ketua pengadilan negeri, 34 wakil ketua pengadilan negeri, dan 2 hakim pengadilan negeri. Para hakim tinggi berasal dari 13 pengadilan tinggi, antara lain PT Makassar, PT Denpasar, PT Kupang, PT Ambon, dan PT Jayapura. Adapun pimpinan pengadilan negeri yang dip...

Jaga Kepercayaan Publik, MA Perkuat Tata Kelola Media Massa dan Medsos MKO, Jakarta, Humas MA Selasa, 20 Oktober 2026, Melalui sosialisasi ini, seluruh unit kerja dan satuan kerja diharapkan dapat menerapkan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial secara konsisten sesuai standar.  Dalam rangka memperkuat tata kelola media massa dan media sosial di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung (MA) menggelar Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial secara hybrid dari Command Center MA, pada Selasa (20/10). Plt. Sekretaris MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., membuka sosialisasi yang diikuti unit kerja di lingkungan MA dan seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dalam sambutannya, Dr. Sobandi menegaskan pentingnya standar pengelolaa...