Indonesia Nominasikan Bantul dan Padang ke Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2027 MKO, Jakarta, 4 November 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menetapkan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Padang, Sumatra Barat, sebagai dua perwakilan Indonesia dalam nominasi anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kabupaten Bantul diusulkan pada subsektor _Crafts and Folk Art_ (Kriya dan Seni Rakyat), sedangkan Kota Padang pada subsektor _Gastronomy_ (Gastronomi). Penetapan ini merupakan hasil Seleksi Nasional Pengusulan Nominasi Anggota UCCN 2027 yang mencakup seleksi administrasi, penilaian substansi, hingga presentasi _dossier_ di hadapan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Seluruh proses berlangsung objektif dan independen dengan melibatkan lima tim pengarah serta tujuh tim seleksi yang kompeten di bidangnya. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa pencalonan ini bukan sekadar m...

Presiden Prabowo Prihatin atas Dugaan Penyadapan terhadap Kepala Negara dan Sejumlah Tokoh MKO, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara maupun sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 November 2026. Mensesneg menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan yang disampaikan, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga terkait dengan perbuatan tersebut. Pemerintah memandang kasus ini secara serius karena dinilai dapat mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan dan keselamatan negara. “Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan kes...

Presiden Prabowo Tekankan Penguatan Kompetensi dan Jiwa Kebangsaan Peserta P3MDI MKO, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Angkatan 1 Tahun 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026.  Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan antara lain pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi diri bagi para peserta P3MDI sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia. Sebanyak 400 lulusan sarjana terpilih akan mengikuti pelatihan intensif selama 6 bulan dan magang selama 2 bulan untuk selanjutnya dapat bekerja tetap di BUMN. Di samping itu, Presiden juga menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kebangsaan dalam proses pembentukan generasi pemimpin masa depan. Para peserta diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Presiden juga mendorong makin banyak riset, solusi, dan inovasi yang memberi...

Pimpin Rapat Terbatas, Presiden Prabowo Bahas Stabilitas Ekonomi hingga Efisiensi APBN MKO, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026. Rapat tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional, mulai dari inflasi, penguatan sektor manufaktur, arus modal asing, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang akhir tahun. Dalam keterangan pers seusai rapat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari inflasi yang tetap berada dalam kisaran sasaran pemerintah serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur nasional. “Kita tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan ekonomi terkini. Kemarin kan keluar data rilis dari BPS mengenai inflasi 3,23 persen itu di dalam range yang memang menjadi sasaran target dari inflasi I...

Jalani Proses Seleksi Terbuka, Kandidat JPT di Dua Instansi ini Hadapi Tahap Asesmen dari BKN MKO, Jakarta – Humas BKN,Rabu 04 November 2026, Para kandidat yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menjalani tahap asesmen dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (04/11/2026) di Gedung Asessment Center BKN Pusat, Jakarta.  Proses asesmen ini sendiri merupakan bagian dari tahapan pengisian JPT yang bertujuan memetakan kesesuaian antara potensi dan kompetensi kandidat dengan kualifikasi kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan penilaian ini berlangsung selama dua hari, dengan melibatkan asesor utama BKN yang bertugas menggali kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta potensi para peserta. Sebelum pelaksanaannya dimulai, Sekretaris Utama BKN, Rahman Hadi, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan assessment center oleh BKN merupakan amanat peraturan ...

Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik, PN Karawang Mengingatkan Pentingnya Prosedur Penerimaan dan Tanggapan Balik Atas Permohonan Informasi Publik MKO, Jakarta, Humas MA Rabu, 04 November 2026, PN Karawang sosialisasi prosedur informasi publik (4/11/2026) demi tingkatkan transparansi dan kecermatan petugas PTSP. Pengadilan Negeri (PN) Karawang terus memperkuat komitmen transparansi serta akuntabilitas institusi peradilan kepada masyarakat. Pada hari Rabu, 4 November 2026, PN Karawang menggelar kegiatan sosialisasi internal yang berfokus pada prosedur penerimaan dan tanggapan balik atas permohonan informasi publik. Kegiatan yang menggarisbawahi nilai pelayanan prima ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Ia didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera Muda (Panmud) Hukum serta Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  Mengusung semangat optimisme melalui yel-yel khas “PN Karawang Maju Te...

MA Perluas Island of Integrity MKO, Jakarta, Humas MA Rabu, 04 November 2026, Plt. Sekretaris MA menyatakan bahwa pembangunan ZI merupakan bagian penting dari komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, masyarakat. dan dipercaya.  Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Pleno Akhir Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2026 pada Rabu, (4/11/2026) di Jakarta. Sidang ini merupakan tindak lanjut dari munculnya Keputusan Menteri PANRB Nomor 286 Tahun 2026 yang kembali menetapkan Mahkamah Agung sebagai salah satu dari 16 kementerian/lembaga yang memperoleh kewenangan untuk melaksanakan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK secara mandiri. Kewenangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas evaluasi internal Mahkamah Agung. Dalam arahannya, Hakim Agung Kamar Perdata yang juga Plt. Sekretaris MA menyatakan bahwa pembangunan ZI merupakan bagian penting dari komitmen Mahkam...

Terima Audiensi IPASPI, Ketua MA Paparkan Perjuangan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Peradilan MKO, Jakarta,Humas MA Rabu, 04 November 2026, Pimpinan MA mengingatkan pentingnya kesatuan langkah dalam memperjuangkan aspirasi kesejahteraan aparatur.  Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Sunarto, menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pengurus IPASPI untuk menyampaikan aspirasi aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan dari empat lingkungan peradilan, khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan dan perkembangan kebijakan yang tengah diperjuangkan pimpinan MA. Dalam audiensi tersebut, Ketua MA memaparkan empat program utama pimpinan, yakni peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan, perjuangan peningkatan usia masa kerja, penguatan hak imunitas aparatur peradilan dalam menjalankan tugas yudisial, serta upaya mempe...

Badilum Gelar Uji Substansi, 1.041 Hakim Dipanggil MKO, Aditya Yudi/Sri Septiany/Bintoro W  Prasojo - Dandapala Contributor Rabu, 04 Nov 2026 Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI memanggil 1.041 hakim di lingkungan peradilan umum untuk mengikuti Uji Substansi Hakim Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan dan evaluasi substansi guna memastikan hakim memiliki kompetensi teknis yudisial, profesionalitas, serta integritas dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat Ditjen Badilum Nomor 2902/DJU/KP1.1/XI/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemanggilan Peserta Uji Substansi Hakim. Berdasarkan lampiran surat tersebut, peserta berasal dari berbagai satuan kerja peradilan umum, baik hakim pada pengadilan tingkat pertama maupun hakim yustisial pada pengadilan tinggi, termasuk unsur pimpinan pengadilan. Dalam surat pemanggilan dijelaskan bahwa Uji Substansi Hakim d...

Ketua PT Sultra Berikan Catatan Kritis KUHP & KUHAP Baru di Diseminasi Badilum MKO, Tim BLC- Badilum - Dandapala Contributor Rabu, 04 Nov 2026, Kendari. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (PT Sultra), Andi Isna Renishwari Cinrapole, menyampaikan pemaparan materi bertajuk "Putusan Perkara Pidana dan Permasalahannya: Tinjauan Kritis Terhadap KUHP Baru, KUHAP Baru, dan Prinsip Keterbukaan Informasi Peradilan"  diacara pelaksanaan Diseminasi KUHAP Baru dan KUHP Baru yang diselenggarakan Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, Rabu (4/11) Dalam sesi materi dan diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Ketua PT Sultra menyoroti sejumlah isu mendasar dan tantangan empiris yang dihadapi badan peradilan pasca-berlakunya kodifikasi hukum pidana baru. 1. Keterbukaan Informasi dan Proteksi Privasi Ketua PT Sultra menegaskan pentingnya penerapan Open Justice Principle berbasis Maximum Access Limited Exemption sesuai Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 14/2008. Namun, beliau men...

DPR: Biaya Perkara di MA Penuhi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan MKO, PARLEMENTARIA, Jakarta,Rabu 04 November 2026, DPR RI menilai ketentuan pembebanan biaya perkara dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 81A, sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan kepastian, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran peradilan. Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dalam penyampaian Keterangan DPR melalui virtual di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). “Bahwa pengaturan biaya perkara dalam Pasal 81A UU 3 Tahun 2009, selain dimaksudkan untuk menegakkan asas kepastian hukum dan memperjelas status dan kedudukan pengenaan biaya perkara, pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang tercermin melalui pengaturan norma Pasal 8...

Mahkamah Agung dan Ikhtiar Menjaga Muruah Keadilan di Indonesia MKO, Yakub F. Ismail*L, Di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang semakin kompleks, keadilan menjadi salah satu tantangan serius yang tidak mudah diaktualisasikan. Keadilan merupakan fondasi utama yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap negara.  Dalam konteks inilah, eksistensi Mahkamah Agung (MA) sebagai penjaga benteng keadilan menempati posisi strategis. MA dalam posisi ini bukan sekadar sebagai lembaga peradilan tertinggi, melainkan juga sebagai penjaga terakhir tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.  Setiap putusan yang dilahirkan membawa konsekuensi besar bagi kemaslahatan sosial, menjamin kepastian hukum, serta menentukan masa depan demokrasi.  Di balik proses peradilan yang panjang dan penuh pertimbangan, terdapat tanggung jawab moral dan konstitusional yang tidak ringan.  MA dituntut menghadirkan keadilan yang tidak sekadar benar secara hukum, melainkan juga dapat diteri...

FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Integritas Mahkamah Agung & Badan Peradilan Lewat Program "Kawal, Awasi, Lapor (KAL)" dan "Coffee Morning Diskusi Hukum Publik" ​MKO, JAKARTA Kamis 05 November 2026, Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) menegaskan komitmen penuhnya dalam menjaga dan mengawal integritas Mahkamah Agung (MA) serta seluruh jajaran badan peradilan di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program prioritas Kawal, Awasi, Lapor (KAL) serta konsistensi penyelenggaraan forum Coffee Morning Diskusi Hukum Publik.   ​Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyampaikan bahwa sinergi antara pers/media dengan badan peradilan memiliki peran vital untuk membangun kepercayaan publik (public trust) dan membentengi marwah lembaga peradilan dari potensi penyimpangan.    _"Sinergi yang sehat dan berimbang antara media dan humas peradilan adalah kunci. Melalui pengawasan pers yang konstruktif dan rua...